( Papua Pos, Kamis 02 Maret 2006 )
Tahun 2006 sekitar 22.500 hektar areal perkebunan untuk penanaman tumbuhan jarak (Jathrova Curcas) yang dipersiapkan Dinas Perkebunan provinsi Papua bagi masyarakat petani tersebar dibeberapa kabupaten, yang kerap mengalami kesulitan pengadaan bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu dikatakan, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua, Ir. Leonardo Alexander Rumbarar, Rabu (1/3) saat ditemui di ruang kerjanya. Dikatakan, Pemerintah pusat melalui Departemen Pertanian memprogramkan penanaman 150.000 hektar pohon jarak di provinsi Papua. Namun karena ini tahap awal, sehinggahanya terbatas sekitar 22.500 hektar saja.
"Untuk Papua, sebenarnya pemerintah pusat programkan penanaman pohon jarak di areal seluas 150.000 hektar. Namun tahap awal ini, saya programkan sejumlah 22.500 hektar saja sambil kita siapkan sarana pendukungnya untuk masyarakat serta membangun pabrik pengolahannya,"kata Rumbarar.
Namun, walaupun pabrik pengolahan belum ada di daerah ini, masyarakat tetap dapat memetik manfaat pohon ini, sebab, hanya dengan pengolahan sederhana (pemerasan biji jarak), minyak hasil perasan yang disebut Crude Jathrofa Oil sudah dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti lampu penerangan dan lainnya.
"Hasil uji lab ITB, CJO sudah bisa langsung dipakai. Prosesnya mudah, setelah biji jarak dipress menghasilkan minyak kasar. Kemudian minyak kasar itu tinggal disaring lagi sudah jadi CJO. Hanya satu mesin yang diperlukan untuk kedua proses itu. Bila diolah lebih lanjut malah bisa dipakai untuk mesin diesel. Bahkan, hasil penelitian CJQ, saat digunakan di mesin diesel, CJO lebih bagus daripada solar,"kata Rumbarar sambil menunjukan sample CJO dalam botol.
Lebih jauh dikatakan, selain menyiapkan lahan dan pengadaan bibit sebanyak 1.250.000 batang, Dinas Perkebunan juga telah menyiapkan planning untuk mengadakan mesin yang dibutuhkan untuk masyarakat dengan jalan memberikan kredit melalui koperasi yang nantinya akan dibentuk. Sehingga masyarakat dapat memproduksi sendiri berskala industri rumah tangga.
Untuk itu dalam tahun ini masyarakat diharapkan sudah dapat menanam jenis pohon jarak ini. Karena pemerintah akan segera mengadakan mesin pengolahan. "Sesudah masyarakat menanam, kita langsung siapkan mesinnya, supaya bisa langsung dijual. Nantinya, kita tetap akan membangun pabrik pengolahannya Ada beberapa investor yang menghubungi saya dalam rangka mendekatkan industri hilir ini. Tinggal dukungan dari masyarakat dalam menyukseskan program ini,"paparnya
Untuk memasyarakatkan penanaman pohon jarak ini, Rumbarar mengharapkan pemerintah kabupaten supaya lebih proaktif dalam menjalankan program ini. Karena, salah satu kesulitan yang kerap ditemui adalah masalah pengadaan lahan. Sehingga perlu dukungan pemerintah daerah dan mensosialisasikan manfaat positif dari pohon jarak ini. Apalagi, program ini akan memakan biaya yang tidak sedikit.
"Setidaknya kita butuh dana sekitar Rp 11 milyar rupiah, kita sudah ajukan dan komisi B DPRP juga telah memberi signal. Kalau provinsi NTB bisa, mestinya Papua harus bisa memproduksi lebih banyak,"ujarnya.
Dengan produksi minyak jarak ini akan bisa mengatasi kesulitan BBM solar seperti di kabupaten Keerom, Jayapura, Sarmi, Serui dan Wamena,"ujar Rumbarar dengan optimis. Ketika ditanyakan masalah di perkebunan kelapa sawit di Arso, ia menjelaskanm bahwa Dinas Perkebunan provinsi Papua tidak akan membiarkan masalah tersebut berlarut-larut Sehingga tahun ini Dinas Perkebunan mengajukan dana talangan dalam APBD.
"Saya prihatin mendengar hal itu. Karena itu, dana talangan yang dituntut masyarakat sudah kami ajukah pada dewan, tapi Pemkab juga mestinya pro aktif dalam menangani masalah warganya sehingga dana talangan dapat ditanggung bersama. Soalnya, ini kan sifatnya sementara saja sampai manajemen perusahaan sudah bisa pulih kembali,"terang Rumbarar.**
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP