Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua

Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org
Info Foto : 1) Virtuoso Entertain bersama Numbay Band saat melakukan penampilan bersama Artis Nasional Titi DJ. 2) Saat penampilan bersama Artis Diva Indonesia, Ruth Sahanaya. 3) Mengiringi artis Papua, Edo Kondologit dan Frans Sisir pada acara "Selamat Tinggal 2012, Selamat Datang 2013" kerjasama dengan Pemda Provinsi Papua di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Jayapura. 4) Melakukan perform band dengan Pianis Jazz Indonesia. 5) Personil Numbay Band melakukan penampilan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Vitrtuoso Entertain menawarkan produk penyewaan alat musik, audio sound system dan Band Profesional kepada seluruh personal, pengusaha, instansi pemerintah,perusahaan swasta, toko, mal, kalangan akademisi, sekolah, para penggemar musik dan siapa saja yang khususnya berada di Kota Jayapura dan sekitarnya, serta umumnya di Tanah Papua. Vitrtuoso Entertain juga menawarkan bentuk kerjasama seperti mengisi Acara Hari Ulang Tahun baik pribadi maupun instansi, Acara Wisuda, Acara tertentu dari pihak sponsor, Mengiringi Artis dari tingkat Nasional sampai Lokal, Acara Kampanye dan Pilkada, serta Acara-Acara lainnya yang membutuhkan penampilan live, berbeda, profesional, tidak membosankan dan tentunya.... pasti hasilnya memuaskan........ INFO SELENGKAPNYA DI www.ykpmpapua.org

30 October 2008

Jayapura : Kayu Cagar Alam Cycloops Jadi Sasaran Parpol

(www.papuapos.com, 30-10-2008)

Jayapura (PAPOS) - Sejumlah Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu, 9 April 2009 membabat kayu berdiameter kecil dari hutan kawasan Cagar Alam Cycloops dan Taman Wisata Teluk Yotefa yang dipergunakan untuk memasang atribut partai. Tindakan tebang kayu di kawasan hutan lindung itu dikhawatirkan berakibat terjadinya bencana alam yang merugikan masyarakat di daerah itu.

Demikian dikemukakan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPR Provinsi Papua, Alberth Yogi kepada wartawan di Jayapura, Rabu (29/10). Ia menyesalkan maraknya oknum Parpol yang menyuruh pendukungnya mengambil anakan kayu dan bambu di hutan linduung yang digunakan untuk memasang atribut partai seperti bendera dan umbul-umbul.

Kayu dan bambu itu diambil dari dalam hutan Cagar Alam Pegunungan Cycloops yang terbentang dari Kota Jayapura dan sebagian Distrik di Kabupaten Jayapura serta Taman Wisata Teluk Yotefa di jantung Kota Jayapura yang terbentang dari Distrik Jayapura Selatan, Abepura dan Distrik Way Mhorock.

Bendera dan umbul-umbul Parpol tersebut ditanam di sepanjang jalan dari Jayapura ke Sentani, Ibu Kota Kabupaten Jayapura maupun di Sekretariat dan basis-basis pendukung Parpol tertentu.

Yogi meminta aktifitas oknum Parpol dengan pendukungnya yang merambah hutan kayu dan bambu dari kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloops dan Taman Wisata Teluk Yotefa dihentikan, karena aksi itu akan berakibat terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor hingga polusi udara yang mengancam penduduk di kedua kota di ujung Nusantara itu.

Untuk itu, Yogi menyarankan Parpol sebaiknya menggunakan besi untuk memasang atribut parpol, sehingga dapat bertahan lama ketimbang kayu dan bambu yang cepat kering dan membusuk, apalagi kayu dan bambu itu sebagai sumber oksigen bagi makhluk hidup.

Cycloops telah ditetapkan menjadi situs warisan dunia oleh sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1992 kini menjadi sumber utama air bersih bagi penduduk di Kota Jayapura dan sebagian distrik di Kabupaten Jayapura.

Pada 7 Maret 2007 terjadi hujan dan bencana banjir yang mengakibatkan sebelas jembatan dari Kota Jayapura hingga Sentani terputus total serta puluhan rumah penduduk terbawa arus ke Danau Sentani. "Stop sudah pengambilan kayu dan bambu dari kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloops dan Taman Wisata Teluk Yotefa," harap Yogi. (bela/ant)

29 October 2008

Publikasi : Pandangan dan Prinsip Pengelolaan Alam Masyarakat Adat Kampung Haya, Mamberamo - Papua


Telah terbit sebuah Publikasi dari Kantor CII Mamberamo Program
Judul : Pandangan dan Prinsip Pengelolaan Alam Masyarakat Adat Kampung Haya
Penulis : Yoseph Watopa
Halaman : 41 lembar
Tim Peneliti : Yoseph Watopa, Jance Bemei, Hugo Yoteni, Yafet Watori, Untung Ginting, Aca Sokoy, Riyadi, Michael Korwa, Yosep Boseren

Kata Pengantar
Kembali lagi kami melaksanakan suatu survei mengenai persepsi masyarakat tentang alam dan konservasi di Mamberamo. Survei ini dilakukan oleh team Multidisciplinary Landscape Assessment (MLA ) di Papua. Team ini telah mengikuti proses pelatihan teori, praktek lapangan dan analisis data pada tahun 2004. Pada studi MLA tahap ke II yang dilaksanakan pada tahun 2006, telah dilakukan adaptasi metode di Mamberamo pada desa Kwerba, Papasena dan Kay, jug diikuti oleh anggota team MLA Papua. Berdasarkan hasil adaptasi metode yang telah dilakukan maka, kami melaksanakan survei ini di Kampung Haya.

Walaupun kampung-kampung yang telah dilakukan kegiatana MLA terletak dalam suatu wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sama yaitu DAS Mamberamo, belum tentu pemahaman dan prioritas tentang alam dari tiap kampung sama. Tiap kampung di Mamberamo memiliki karakteristik alam, budaya dan manusia yang berbeda. Pemahaman tentang alam dilihat sebagai suatu pintu masuk yang baik bagi pengembangan program konservasi di Mamberamo dalam upaya untuk melindungi dan melestarikan kawasan Mamberamo.

Dengan melihat prioritas lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita dapat lebih spesifik menyusun suatu rencana pengelolaan kawasan yang baik untuk konservasi maupun untuk pembangunan. Pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang mengangkat dan melindungi hak masyarakat atas sumber daya alam yang dapat dikelola secara berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip alamiah pelestarian alam berbasis masyarakat adat.

Laporan ini berisi tentang proses kegiatan di kampung Haya, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan survei serta hasil analisis LUVI tentang kepentigan lahan, hutan dan spesies.

Proses kegiatan ini dilaksanakan oleh Conservation Internatioan Indonesia Program Papua di Mamberamo, dengan mengikut sertakan staff Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Provinsi Papua sebagai anggota team MLA Papua. Selain itu, masyarakat lokal juga turut berperan aktif selama proses kegiatan berlangsung, diantaranya beberapa orang dipilih sebagai informan lokal; serta dipilihnya beberapa kelompok masyarakat dalam pembuatan peta sumber daya alam dan kelompok diskusi skoring Pebble Distribution Methode (PDM) di kampung, dimana mereka juga telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membantu proses diskusi-diskusi kelompok maupun kegiatan wawancara.

Kegiatan ini terlaksana atas bantuan dana dari Moore Foundation. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada pihak donor yang telah membantu kami membiayai kegiatan ini. Selain itu kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat kampung Haya yang telah bekerja sama dalam melakukan kegiatan survey ini serta berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini di kampung . Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedalda) Provinsi Papua, team MLA dari CIFOR di Bogor yang memberikan assistensi , Dewan Adat Mamberamo Raya (DAMR), Kepala Distrik Roufaer, Kepala Kampung Haya dan para kepala suku keret di Kampung Haya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Tommy Wakum yang telah membantu proses surat menyurat kepada beberapa pihak terkait untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini. Kiranya Tuhan pencipta alam semesta akan membalas budi baik Bapak dan Ibu semua.

Peter Kamarea
Mamberamo Program Manager
CII Papua Program

28 October 2008

Merauke : 4 Kapal Milik PT Dwi Karya Reksa Abadi Disita Polisi, Diduga Tidak Miliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

(www.cenderawasihpos.com, 28-10-2008)
MERAUKE-Diduga tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (Sikpi), 4 kapal yang dioperasikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi di Wanam, Kampung Wogikel, Distrik Illiwayap-Merauke, disita oleh Polisi.

Keempat kapal tersebut masing-masing KMN Nehemia 02 dengan Nahkoda LS (57), KMN Merauke 08 dengan Nahkoda IO (39), KMN Okaba 03 dengan Nahkoda YM (40) dan KMN Wanam dengan Nahkoda AO (48). Keempat Nahkoda tersebut ditetapkan sebagai tersangka oleh Tim penyidik Polda Papua yang tergabung dalam Tim Gabungan Operasi Jaring 2008 yang langsung melakukan penyidikan atas keempat kapal tersebut.

Selasa (27/10) kemarin, berkas keempat tersangka tersebut tersebut diserahkan oleh Tim Penyidik Gabungan Operasi Jaring 2008 yang dipimpin langsung Ipda Sakka, SH sebagai Ketua Tim yang diterima oleh Kajari Merauke Sudiro Husodo, SH. Penyerahan berkas tahap pertama ini, selanjutnya akan dipelajari oleh pihak Kejaksaan Negeri Merauke apakah masih ada kekurangan atau sudah bisa dinyatakan P.21 atau lengkap. ''Selanjutnya akan kita pelajari. Ya kalau nantinya masih ada yang kurang akan kita kembalikan ke penyidik untuk dilengkapi,'' jelas Kajari.

Dari berkas yang diserahkan tersebut, terungkap bahwa keempat kapal yang dioperasikan oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi yang beroperasi di Wanam itu diamankan Polisi saat dilakukan pemeriksaan terhadap 75 unit kapal penangkap ikan yang dioperasikan oleh perusahaan tersebut.

Dari pemeriksaan itu, ditemukan keempat kapal tersebut tidak memiliki Sikpi. Sementara fakta yang dikumpulkan oleh penyidik ditemukan bahwa ada surat izin berlayar dan ada ikan yang diserahkan oleh keempat kapal tersebut ke bagian prosesing yang menandakan bahwa kapal pernah beroperasi meski pada saat itu kapal tidak dalam posisi beroperasi.

''Jadi fakta hukumnya begitu,'' kata Ketua Tim Ipda Sakka yang dicegat Cenderawasih Pos seusai penyerahan 4 berkas tersangka itu.
Karena itu, keempat tersangka dikenakan Pasal 94 UU Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. (ulo)

Foto Spesies : Anggrek Nenas dari Merauke, Papua

Anggrek Nenas ini berasal dari Kota yang paling ujung di Nusantara, yaitu Kota Merauke - Papua. Anggrek berwarna putih campur jingga ini sungguh unik karena bunganya berbaris rapi membentuk seperti buah nenas. (Foto : Abdul Muthalib / CI)

Jayapura : Perizinan Usaha Perikanan Perlu Dikaji Ulang

(www.cenderawasihpos.com, 27-10-2008)
JAYAPURA-Kendati Rancangan Perdasi Usaha Perikanan telah dibahas di tingkat eksekutif, tetapi sepertinya belum bisa diajukan ke legislatif sebab masih banyak hal yang harus diakomodir dalam Raperdasi itu.

"Kami masih akan mengkaji ulang dan merumuskan kembali rancangan Perdasi tentang perizinan usaha perikanan,"ungkap Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua, Ir Astiler Maharadja kepada Cenderawasih Pos pekan kemarin.

Kata Astiler, satu hal yang paling penting dalam pengkajian kembali rancangan Perdasi tentang perizinan pelayanan usaha perikanan itu adalah diupayakan agar Perdasi itu memperhatikan sumber - sumber pendapatan asli daerah (PAD). "Ini menjadi hal krusial yang harus diperhatikan dalam penyusunan Raperdasi ini, karena itu masih akan kita kaji lagi," katanya.

Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya yang harus diakomodir dalam Perdasi itu adalah pengelolaan usaha - usaha pemberdayaan ekonomi yang bersifat strategis agar dapat menyentuh langsung masyarakat nelayan dan petani ikan melalui berbagai pendekatan baik itu pendekatan kawasan maupun sentra - sentra produksi, potensi komoditas unggulan dan penciptaan pola kemitraan serta pemberdayaan masyarakat pesisir pantai dan pulau - pulau kecil.

Di samping itu, pada Reperdasi itu, kewenangan daerah dalam mengelola sumber daya perikanan dan kelautan akan di perluas dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kearifan lokal. Sehingga nantinya mampu dirumuskan langkah - langkah perencanaan straegis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan di provinsi Papua.

Karena itu sekarang pihaknya masih melakukan perubahan dan perumusan ulang di tingkat eksekutif dan masih akan dibahas lagi oleh pihaknya maupun di tingkat Biro Hukum. Karena itu ia juga pesimis jika Perdasi itu bisa ditetapkan tahun ini. "Mungkin tahun depan baru bisa disahkan, tetapi itu juga belum tentu karena masih ada beberapa hal yang sangat substansial untuk dibicarakan terkait rancangan Perdasi ini," tandasnya.(ta)

Merauke : Satpolair Merauke Tangkap Kapal Penangkap Ikan, Diduga Tidak Punya Izin Berlayar

(www.cenderawasihpos.com, 27-10-2008)
MERAUKE- Diduga tidak memiliki surat izin berlayar dari Syahbandar Pelabuhan Merauke, satu unit kapal bernama KM Sumber Rejeki berhasil ditangkap Satuan Polisi Air (Satpolair) Polres Merauke.
Kapal milik PT Sumber Rejeki tersebut ditangkap saat sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di Laur Arafura, Selasa (21/10) sekitar pukul 16.30 WIT. Kapal yang dinahkodai Mu (37) itu, kini diamankan oleh pihak Satpolair untuk proses hukum selanjutnya.

Wakapolres Merauke Kompol Sondang RD Sigian, SIK, didampingi Kasat Polair AKP Ridwan, saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (25/10), mengungkapkan, penangkapan terhadap kapal tersebut karena tidak dilengkapi dokumen berupa surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.
''Prosedurnya, kalau mau berlayar, maka pihak kapal segera mengajukan surat permohonan untuk berlayar ke Adpel. Lalu pihak Adpel turun untuk melakukan pengecekan kelayakan kapal yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan persyaratan lainnya. Kalau kapal dikatakan layak baru dikeluarkan surat persetujuan untuk berlayar. Dan itu merupakan persyaratan wajib,'' kata Wakapolres.

Namun lanjut Wakapolres, dari pemeriksaan sementara yang dilakukan diketahui bahwa selama 6 kali berlayar melakukan penangkapan ikan, kapal tersebut belum pernah mengajukan surat permohonan berlayar. ''Dari pemeriksaan sementara diperoleh alasan dari nahkoda bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui jika prosedur tersebut harus dilakukan. Dia (nahkoda) beralasan kalau sebelumnya sebagai ABK dan baru diangkat oleh pemilik kapal sebagai nahkoda sehingga prosedur semacam itu sebelumnya dia tidak tahu. Tapi kita akan terus kembangkan penyelidikan ini,'' jelasnya.

Soal izin tangkap dan izin usaha dari kapal tersebut, menurut Wakapolres, semua lengkap dan masih berlaku. ''Hanya itu, surat izin berlayar yang tidak ada,'' katanya.
Karena itu, tambah Wakapolres, pelaku dalam hal ini Nahkoda yang akan menjadi calon tersangka akan dikenakan Pasal 323 UU Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. (ulo)

27 October 2008

Mancanegara : Australia : Lebah Bisa Menghitung Hingga Angka 4

(www.kompas.com, 26-10-2008)
SYDNEY, MINGGU
- Beberapa periset menemukan fakta bahwa lebah madu ternyata dapat menghitung hingga angka 4. Salah satu periset dari University of Queensland meletakkan 5 penanda angka di sebuah terowongan dan menempatkan nektar di salah satu penanda itu.

Menurut Radio Australian Broadcasting Corporation, lebah-lebah madu yang diletakkan di dalam terowongan itu kemudian bergerak menuju penanda dengan air bergula dan polen atau serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut. Lebah-lebah madu itu masih berkerumun di sekitar penanda angka saat nektar telah ditarik dari lokasinya.

"Lebah-lebah madu akan mengenal angka tiga jika mereka diperlihatkan dengan penanda angka tiga," kata periset Mandyam Srinivasan. "Apabila kita menunjukkan penanda angka 4, perhatian lebah- lebah tersebut akan tertuju ke angka tersebut. Namun, nampaknya kemampuan lebah-lebah itu berhitung hanya sampai angka 4. Lebah-lebah itu tak dapat menghitung hingga di atas angka 4," tambah Mandyam Srinivasan.

"Semakin kita mengamati lebah-lebah yang mempunyai otak sebesar biji wijen itu, semakin kita terkagum-kagum," ungkap Mandyam Srinivasan. Riset gabungan tersebut diadakan oleh Mandyam Srinivasan secara bersama dengan periset Swedia Marie Dacke. JIM
Sumber : ABCNews

26 October 2008

Timika : KM Cimandiri 02 Ditangkap Polairut Polda

(www.papuapos.com, 25-10-2008)
TIMIKA(PAPOS) - Kapal pencari ikan, KM Cimadiri 02 diduga milik WNA Thailand selama ini melakukan penangkapan ikan secara liar diperairan Indonesia, akhirnya ditangkap Polisi Perairan Laut (Polairut) Polda Papua dengan menggunakan kapal patroli bernomor 642 milik Polda Papua di perairan laut, Muara Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
KM Cimandiri 02 memiliki ABK berkebangsaan Thailand, saat ditangkap Polairut sedang melakukan pelayaran yang bertujuan mencari lokasi untuk melakukan penangkapan ikan. Setelah berhasil ditangkap Polisi, kapal tersebut digiring dengan pengawalan ketat dari Satuan Polairut menuju Dermaga Pelabuhan Paumako.

Data yang dihimpun di Dermaga Pelabuhan Paumako menyebutkan, KM Cimandiri 02 ditangkap, Rabu (22/10) lalu, diperairan laut Muara Pomako disinyalir sedang mencari ikan.

Dari pantauan langsung Papua Pos, Kamis (23/10) kemarin, nampak KM Cimandiri 02 yang sedang merapat di Dermaga Pomako. Sedangkan beberapa Anak Buah Kapal (ABK) WNA Thailand hanya bisa melambaikan tangan sebagai tanda isyarat.

Kuat dugaan ABK sama sekali tidak bisa berbahasa Inggris apalagi berbahasa Indonesia.

Papua Pos coba berkomunikasi dengan beberapa ABK namun, ABK hanya berkata ‘Thailand’ dan hanya memberikan isyarat tangan yang mengacungkan tangan dengan jarinya yang mengartikan kalau jumlah ABK yang berada di KM Cimandiri 02 berjumlah 20 orang.

Lantas, Papua Pos kemballi coba naik keatas kapal dan menyusuri bagian kapal. Tapi sayang, semua kode ataupun isyarat (petunjuk,red) di dalam kapal menggunakan bahasa Thailand. Bisa dipastikan, kapal KM Cimandiri 02 jelas-jelas milik nelayan Thailand. Parahnya lagi, bendera kapal yang dikibarkan yakni Bendera Merah Putih, kuat dugaan kalau nelayan Thailan ini menggunakan Merah Putih untuk mengelabui Polisi yang melakukan tugas patroli di perairan laut Indonesia.

Pada bagian ruangan kemudi KM Cimandiri terdapat, tulisan bobot kapal KM Cimandiri 02 bertuliskan, 2006 Pst No.43247N dengan GT 210 No.3559/Bc. Selain itu, di dalam kapal didapati hasil tangkapan berbagai jenis ikan, barang bukti lain yakni, beberapa jaring sebagai alat penangkap.

Untuk menjaga segala kemungkinan, tampak dua anggota Polairut berseragam lengkap dan bersenjata melakukan pengamanan secara bergantian.

Salah satu Staff Pelabuhan Dermaga Paumako, Elgi Gedi saat ditemui, Kamis (23/10) kemarin malam membenarkan, adanya penangkapan terhadap KM Cimandiri 02 oleh patroli Polairut Polda Papua yang sedang melakukan patroli disekitar pesisir Mimika .

“ Kapal Thailand tersebut dikawal oleh Kepala Patroli Polairut dari perairan laut Muara Paumako dan disandarkan sementara di Dermaga Pelabuhan Paumako, Rabu (22/10) kemarin sore,” terang Gedi.

Karena keesokan harinya, bertepatan masuknya kapal putih milik Pelni KM Kelimutu, sehingga untuk sementara KM Cimandiri 02 disandarkan di sekitar Dermaga Paumako. Sementara Kapten kapal Patroli Polairud 642, AKP Dasuki dan Komandan Polairud Polres Mimika AKP Andy Mapparenta yang coba dihubungi tidak berhasil.(husyen)

25 October 2008

Biak : Pembibitan Ternak Butuh Tenaga Dokter Hewan

(www.papuapos.com, 24-10-2008)
BIAK (PAPOS) - Dinas Peternakan (Disnak) Kabupaten Biak Numfor, masih membutuhkan tenaga dokter hewan dalam upaya mendukung program pembibitan ternak di daerah itu.
Kepala Dinas Peternakan (Kadisnak) Biak Numfor, Absalom Rumkorem.MM, Rabu (22/10) lalu mengatakan, hingga saat ini dari 19 distrik di daerah itu belum ada satupun tenaga dokter hewan melayani kebutuhan masyarakat.

"Idealnya di Kabupaten Biak Numfor punya dokter hewan paling sedikit sembilan orang dengan rincian dua distrik dilayani satu dokter hewan," katanya menanggapi kekurangan dokter hewan di daerah itu.

Ia mengakui, untuk melayani kebutuhan para peternak unggas di Biak Numfor, pihaknya hanya mengandalkan dua dokter hewan.

Keterbatasan tenaga dokter hewan, kata dia, menyebabkan pelayanan, permintaan dan pengawasan ternak harus ditangani dari kabupaten lain.

"Meski Biak masih kekurangan dokter hewan tetapi program pembibitan ternak di 19 distrik sampai sekarang telah jalan dengan baik," katanya.

Ia berharap, program pembibitan ternak sedang dikembangkan Disnak Biak dapat berhasil, sehingga mampu mendongkrak penghasilan para peternak di kampung-kampung.

Mengenai target pembibitan sapi di Kabupaten Biak Numfor, menurut dia, sesuai program sampai 2009 akan mencapai 500 ekor sapi.

"Untuk tahun anggaran 2009 Disnak Biak telah menargetkan program pembibitan sapi agar segera terpenuhi dengan baik, dan kini telah dilakukan di berbagai distrik dan kampung," kata Rumkorem.(ant)

23 October 2008

Manokwari : PT Cokran Diwajibkan Bayar 18,4 M

(www.radarsorong.com, 23-10-2008)
MANOKWARI-Sebanyak 362 karyawan PT Coklat Ransiki (Cokran) lewat kuasa hukumnya Pieter Wellikin, SH bakal mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan ke Pengadilan Niaga Jakarta. Pengajuan pailit ini didasarkan atas alasan PT Cokran dianggap tidak mampu membayar hak-hak karyawan sesuai putusan sidang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Provinsi Papua Barat.
‘’Kami sedang susun untuk ajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta,’’ tandas Pieter Wellikin kepada Manokwari Pos Senin (20/10).

Pada sidang PHI belum lama ini, majelis hakim yang diketuai Zulfadly, SH, MM dengan anggota Amatsu Lawansi, SH dan Gunawan, SE dalam keputusannya mengabulkan sebagian tuntutan karyawan PT Cokran sebagai tergugat. Manajemen PT Cokran sebagai penggugat diharuskan membayar hak-hak normatif karyawan terdiri atas pesangon, tunggakan gaji, denda keterlambatan pembayaran gaji yang besarnya mencapai Rp 18,4 Miliar lebih.

Menanggapi putusan majelis hakim PHI ini, pihak PT Cokran lewat kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Pihak penggugat selain menerima putusan majelis hakim PHI, juga akan mengajukan kontra memori kasasi ke MA.

Dikatakan Wellikin, karyawan menggangap, perusahaan tidak akan mampu membayar hak-hak karyawan seperti yang sudah diputus majelis hakim PHI. Sehingga akan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta. Manajemen PT Cokran tidak saja diwajibkan membayar hak-hak karyawan, tapi juga memiliki beban utang yang cukup banyak. ’’Mereka (PT Cokran,red) punya untang banyak,ada dimana-mana. Kalau mereka dinyatakan pailit, maka tidak punya apa-apa lagi,’’ jelasnya.
Kebun kakao atau coklat berlokasi di Distrik Ransiki, Manokwari sempat menjadi perusahaan yang menggerakan ekonomi masyarakat setempat. Namun kini tak lagi beroperasi. Ribuan hektar perkebunan tanaman kakao tidak ditangani lagi. Pemkab Manokwari diminta ikut menyelematkan perkebunan Kakao ini dengan mencarikan investor.

‘’Sekarang tinggal begitu saja. Tidak ada lagi yang kelola,’’ ujar Wellikin.(lm)

Kaimana : Masyarakat Adat Tuntut Kaji Ulang KKLD

(www.radarsorong.com, 23-10-2008)
KAIMANA-Terkait dengan telah dideklarasikannya KKLD (kawasan konservasi laut daerah), masyarakat adat menyerahkan kewenangan pengelolaan kepada Pemda agar kekayaan laut setempat diolah dengan basis konservasi bagi masyarakat setempat. Banyak pro kontra di kalangan masyarakat.

Salah satu pemilik hak ulayat pada daerah triton dan sekitarnya Anwar Kamakawula kepada Kaimana Pos mengatakan deklarasi KKLD ini perlu dikaji ulang lagi. Terbentuknya KKLD ini harusnya disosialisasikan kepada semua masyarakat yang punya hak ulayat bukan hanya pemerintah saja.

“Apakah sebelum dideklarasikan KKLD ini sudah dikoordinasikan dengan semua pihak. Kontribusinya apa terhadap masyarakat apa. Hal ini sudah dibicarakan kepada pemilik hak ulayat atau yang menjadi petuanannya,” tukas Anwar dengan nada tanya dan butuh klarifikasi baik dari pemerintah dan CI sebagai lembaga yang juga punya kaitan erat dengan deklarasi KKLD ini.
Lebih lanjut Anwar membantah pernyataan sikap kepala suku Mairasi Jonatan Ojonggay beberapa waktu lalu kalau pihaknya akan menggugat Suku Koiway dan Pemerintah karena telah melecehkan hukum adat.

“Itu salah alamat dan salah besar, pelanggaran dari sisi mana? Harusnya kami sebagai anak-anak adat yang menuntut untuk klarifikasi dan dikaji ulang terhadap isi deklarasi yang sampai saat ini belum kami tahu,” tukas Anwar lagi.

Sangat disesalkan kenapa kepala suku Mairasi tidak mengajak dan mengundang anak-anak adat yang merupakan bagian dari Hak ulayat untuk sama-sama berdiskusi tentang hal ini, bukan lewat media. Dan terkait dengan adanya pemberitaan di salah satu media bahwa CI telah melelang beberapa spesies, kami minta klarifikasi dari CI sebagai lembaga yang telah melelang spesies itu,”tukasnya lagi.

Kaimana Corridor Program Manajer, Elisabeth Pasaban beberapa waktu lalu telah dengan tegas mengatakan bahwa dengan dideklarasikan KKLD tersebut bukan memperkecil wilayah tangkapan nelayan tradisional, justru dengan adanya KKLD malah menguntungkan masyarakat baik dari sisi pengamanan terhadap spesies ikan dan dari sisi konservasi. Sehingga pada akhirnya KKLD ini dapat berdampak nantinya pada obyek wisata dengan nilai jual tinggi dan hasilnyapun masyarakat yang rasakan, namun hal ini butuh waktu dan tahapan serta kerja keras dari stakeholder terkait. (nic)

22 October 2008

Keerom : Asbenindo Mensinyalir Banyak Benih Kakao Tidak Bermutu

(www.cenderawasihpos.com, 21-10-2008)
KEEROM-Asosiasi Bibit dan Benih Indonesia (Asbenindo) Provinsi Papua mensinyalir banyak benih tanaman kakao (coklat) yang ada di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Keerom memiliki mutu yang kurang baik.

Sekretaris Asbenindo Provinsi Papua Adil K Surbakti, S.Sos, mengatakan, dari hasil pengamatan yang dilakukan Asbenindo, secara umum benih/bibit kakao di Papua khususnya di Kabupaten Keerom tidak bermutu. "Kami turut sedih. Sebab kenyataannya buah kakao meski masih terlihat tergantung di pohonnya, tapi pada dasarnya mutunya tidak baik,"ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (20/10).

Untuk itulah, Surbekti berharap agar pemerintah dalam melakukan pengadaan bbit bagi para petani, hendaknya lebih memperhatikan masalah kualitas. Meskipun bibit yang didatangkan bersertifikasi."Bibit itu tidak bisa berbohong, yang namanya bibit kakao jenis hibryda ya, tetap hibrida. Bibit kakao jelek, pasti biji kakao yang dihasilkan juga jelek. Hal ini akan berdampak pada jatuhnya harga nilai jualnya itu,"tandasnya.

Meskipun Asbenindo menilai mutu benih kakao yang ada di Papua kurang bermutu, namun Surbekti mengaku salut dengan langkah yang ditempuh Pemkab Keerom dalam melakukan pengadaan bibit untuk para petani kakao di Keerom. Bahkan dengan kebijakan instansi teknis, telah membentuk koordinator wilayah tingkat distrik, pengawasan terhadap benih yang lebih diperketat, mulai dari proses pelelangan kegiatan ke rekanan yang sangat diselektifkan..

"Fungsi kontrol Pemkab Keerom sangat bagus. Saya melihat juga bahwa kebijakan politik yang di ambil oleh Bupati Keerom terhadap pemusnahan 70 hektar bibit kakao beberpa minggu lalu sangat tepat. Sebab pada dasarnya disini pemerintah tidak mau petani mengalami kerugian," katanya.

Terkait dengan itu, Adil, menambahkan, ada beberapa hal yang menyebabkan petani menanam kakao yang tidak bersertifikat alias kakao tidak bermutu. Pertama, karena ketidaktahuan petani tentang bibit mana yang bermutu. Kedua, harga bibit kakao yang ditakutkan cukup tinggi. "Tetapi bila dilihat harga yang mahal yang beda berapa rupiah saja dari harga yang murah. Harga bibit kakao yang mahal tersebut nantinya hasilnya lebih jauh banyak (Produksi) maupun mutunya yang lebih berkualitas,"tambahnya.(nls)

Nasional : Investor Asing Minati Pertanian Berkelanjutan

(www.suarapembaruan.com, 21-10-2008)

[JAKARTA] Kalangan investor dunia berminat menanamkan investasinya untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Krisis ekonomi global telah mendorong para pemilik modal untuk memindahkan investasinya ke Asia, termasuk Indonesia.

"Dan pilihan paling diminati adalah sektor pertanian berkelanjutan untuk mengamankan pasokan pangan dunia," kata Direktur Global Quest Manajemen Asia, Victor Lee, Senin (20/10) di Jakarta. Global Quest adalah lembaga semacam fund manager yang menghubungkan investor lokal dengan mitra lokal.

Lebih lanjut Lee mengatakan, Global Quest menawarkan konsep agropolis yang mengintegrasikan usaha pertanian dengan wisata ekologis, pengembangan infrastruktur, kesehatan masyarakat, dan pengelolaan keuangan.

Saat ini pengembangan metode penanaman padi secara System Rice of Intensification (SRI) atau juga dikenal padi organik merupakan program yang diminati.

Daya tarik metode SRI dibanding sistem pertanaman konvensional, menurut Victor, karena metode SRI lebih ramah lingkungan. SRI hanya memerlukan sedikit air, tidak menggunakan pupuk kimia, obat-obatan pembasmi hama, serta hemat pemakaian bibit.

Sebagai perbandingan, penanaman konvensional biasa menggunakan 25-40 kg benih per hektare (ha) dan pemakaian air 1 liter per detik per ha. Sedang metode SRI hanya memerlukan 5-7 kg benih per ha dan air 0,5 liter per detik per hektare. Sementara, penggunaan pupuk kimia digantikan dengan pupuk organik yang bisa diproduksi sendiri oleh petani.

Untuk produktivitas, rata-rata nasional padi SRI mencapai 7,4 ton per ha atau dua kali lipat dibanding penanaman padi konvensional yang rata-rata nasionalnya hanya 5,2 ton per ha. Bahkan, di Depok produktivitas tertinggi bisa mencapai 11,2 ton gabah kering panen (GKP) per ha.

"Dari sisi lingkungan, SRI mampu menekan gas karbon maupun metanol sehingga mengurangi efek pemanasan global," katanya.

Sementara itu, mekanisme penyaluran investasi, menurut Viktor akan disalurkan melalui koperasi-koperasi di pedesaan yang dipertanggungjawabkan.

Namun, pendanaan tidak bersifat bantuan semata, sebaliknya mengambil sistem bagi hasil, sebagaimana diterapkan perbankan syariah. [L-11]

Nasional : WWF Usulkan Insentif Bagi Negara "Coral Triangle"

(www.antara.co.id, 21-10-2008)
Jakarta (ANTARA News) - Organisasi konservasi lingkungan, World Wildlife Fund (WWF), mengusulkan pemberian insentif kepada negara-negara di wilayah Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) terkait pelestarian tuna dunia.

Opsi insentif dari dunia itu dimaksudkan untuk membantu menjaga tempat pemijahan tuna di daerah coral triangle seperti Indonesia. Upaya tersebut adalah untuk menjaga pelestarian tuna di kawasan segitiga terumbu karang, kata Coral Triangle Network Initiative Leader WWF, Lida Pet Soede, di Jakarta, Selasa.

Dalam menjaga pelestarian tuna di dunia, dibutuhkan kepedulian semua pihak. Ide pemberian insentif bagi negara di sekitar coral triangle juga merupakan usulan Indonesia mengenai perdagangan karbon pada COP 13 di Bali akhir Desember 2007.

Mengenai besaran insentif kepada negara di kawasan "coral triangle" harus dibicarakan bersama.

Menurut dia, pelestarian tuna tidak cukup hanya dengan pembatasan kuota tangkapan saja. WWF meminta pemerintah menggeser arah kebijakan dengan melakukan penangkapan yang lebih berkelanjutan.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengendalikan keberadaan tuna adalah mengikuti langkah sektor kehutanan dengan mewajibkan produk kehutanan memiliki eco label, ujar dia. Ini akan menjadi syarat agar produk perikanan dapat masuk ke pasar Eropa dan Amerika Serikat.

Sebelumnya, Jose Ingles dari program "Coral Triangle" WWF juga mengatakan akan adanya persyaratan eco label pada setiap produk perikanan. Eco label hanya diberikan pada produk perikanan yang telah dihasilkan dari cara-cara yang benar.

Dia mengatakan konsumen di Eropa dan Amerika Serikat akan lebih diedukasi agar membeli produk yang telah memiliki eco label.

Menurut Purwito Martosubroto dari Komisi Tuna Indonesia, selama ini ekspor perikanan Indonesia selalu mendapat tantangan dari Eropa dan Amerika Serikat terkait dengan tingkat higienis produk.(*)

21 October 2008

Yahukimo : Yahukimo Kembangkan Budidaya Ikan Air Tawar

(www.cenderawasihpos.com, 21-10-2008)
JAYAPURA-Pemerintah Kabupaten Yahukimo, terus melakukan terobosan dalam pengembangan budidaya ikan air tawar dengan melibatkan masyarakat setempat. Dalam program ini Pemkab Yahukimo mendapat dukungan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Yahukimo, Ismail Tokan mengatakan pihaknya juga akan medorong masyarakat Yahukimo untuk pengembangan budidaya ikan air tawar ini. "Kami juga memberikan bantuan untuk pembuatan kolam ikan dan pengadaan bibit ikan ini yang nantinya akan kami serahkan kepada petani ikan yang ada di daerah kami," kata Ismail Tokan kepada Cenderawasih Pos, baru-baru ini.

Tahun 2008, kata Ismail Tokan, tercatat ada 25 petani mendapatkan bantuan dalam program pengembangan budidaya ikan air tawar. Selain itu, Pemprov Papua melalui Dinas Perikanan dan Kelautan juga akan memberikan bantuan bibit sebanyak 100 ribu ekor ikan baik jenis mujair, bawal, patin, gurami dan ikan mas. "Bantuan bibit ikan dari Pemprov ini, akan kami berikan kepada para petani baik yang sudah memiliki kolam ikan maupun yang membuat kolam ikan baru," katanya.

Dikatakan, rencananya pihaknya akan menyalurkan juga bantuan bibit ikan tersebut ke distrik-distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo, apalagi bibit ikan tersebut 70 persen sudah ada di Dekai, Kabupaten Yahukimo, sedangkan sisanya sebanyak 30 persen masih diusahakan.

Hanya saja, diakui Ismail Tokan, dalam pendistribusian bantuan ikan ini mengalami kendala terutama oksigen ketika bibit ikan tersebut dibawa dengan pesawat untuk dikirim ke distrik-distrik yang harus menggunakan pesawat, sehingga nantinya apakah bibit tersebut didrop melalui Wamena atau Dekai untuk dikirimkan ke distrik-distrik yang ada di Kabupaten Yahukimo.

Untuk pemberian bantuan bibit ikan ini, pihaknya menargetkan ada 40 petani ikan baik yang baru maupun yang lama atau yang telah memiliki kolam ikan yang ada di Kabupaten Yahukimo.
Pemberian bantuan ini, bertujuan untuk pengembangan budidaya ikan secara intensif oleh masyarakat secara mandiri dan diiharapkan juga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap protein dari ikan air tawar tersebut. (bat)

20 October 2008

Nasional : Tanaman Anggrek Serat Menghilang dari Sultra

(www.kompas.com,19-10-2008)

KENDARI, KAMIS - Salah satu jenis tumbuhan langka yang pernah menjadi maskot Sulawesi Tenggara (Sultra), anggrek serat (Diplocaulodium etile) disinyalir sudah menghilang dari hutan savana Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TN-RAW).

"Beberpa tahun lalu, anggrek serat kadang masih diperjualbelikan masyarakat Kabupaten Konsel dan Bombana yang kemudian dibawa ke Kota Kendari, namun hampir lima tahun terakhir tak ada lagi," kata salah seorang pencinta tanaman anggrek di Kota Kendari, Nyonya Hj. Dewi Hatong, di Kendari, Kamis (16/10). Ia menyayangkan hilangnya tumbuhan langka dilindungi yang hanya ada di Sulawesi Tenggara.

Menghilangnya anggrek serat, katanya, bertepatan dengan sirnanya sejumlah satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional, sepeti rusa, anoa, dan burung maleo yang hanya bisa ditemukan di daratan Sultra.

Pemerhati masalah lingkungan, H. Alimuddin, mengatakan, hilangnya satwa maupun tumbuhan langka di kawasan Taman Nasional, berawal dari adanya perburuan liar dan penyerobotan kawasan hutan yang tidak terkendali sehingga satwa langka menghilang dari habitatnya.

Ia mengatakan, hilangnya satwa maupun tumbuhan yang dilindungi undang-undang merupakan bukti keserakahan para pemburu liar masuk ke kawasan hutan meskipun mereka mengetahui satwa dan tumbuhan dilarang untuk diambil maupun diburu.

Staf UPTD Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Provinsi Sultra, Iskandar mengatakan, habitat satwa langka, khususnya anoa dan burung maleo kini hanya tinggal kenangan.

"Kalau masih ada yang bertahan hidup, jumlahnya tidak seberapa dan menempati hutan dan gunung yang sama sekali belum terjamah manusia," katanya.

Menurut Iskandar, anoa dan burung maleo merupakan hewan yang paling sulit hidup berdampingan dengan jenis binatang lain sehingga jika lingkungannya terganggu maka lambat laut menghilang dari tempatnya. WAH Sumber : Antara

Manca Negara : Indonesia : Belalang Ranting Serangga Terpanjang

(www.kompas.com, 19-10-2008)
JAKARTA, SABTU- Satwa unik yang dikenal para ahli serangga Indonesia sebagai belalang ranting dari hutan Pulau Kalimantan, diidentifikasi para peneliti pada Museum Sejarah Alam, London, Inggris, sebagai serangga terpanjang di dunia.

Spesies Phobaeticus chani betina itu memiliki panjang 56,7 sentimeter atau lebih panjang 1 cm dari spesies sebelumnya yang ditemukan di Malaysia dan Indonesia, Phobaeticus serratipes.

Secara fisik, serangga ranting menyerupai pensil dengan empat lengan dan dua antena. Untuk bertahan hidup dari predator alami di hutan-hutan tropis, serangga itu menyamar di antara ranting-ranting dan seresah dedaunan.

Selain berbentuk unik, serangga ranting diketahui dapat berubah warna menyesuaikan media yang dihinggapinya. Diungkapkan pihak Museum Sejarah Alam, dua spesimen Phobaeticus chani yang lain dikoleksi di Malaysia.

Kepastian status terpanjang di dunia itu, seperti dilaporkan Kantor Berita Associated Press (AP), ditegaskan beberapa ahli serangga (entomolog) dari Inggris, Italia, dan Amerika Serikat (AS), yang secara resmi dimuat dalam jurnal Zootaxa yang terbit bulan ini. Penambahan nama chani di belakang Phobaeticus untuk menghormati Chan Chew Lun.

”Kami punya banyak belalang ranting, tetapi dari genus lain,” kata peneliti serangga pada Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rosichon Ubaidillah ketika dihubungi di Cibinong, Jawa Barat, Jumat (17/10). Spesimen belalang ranting dari genus Cyphocrania sepanjang 30 cm tersimpan di Museum Biologi LIPI.

Menurut Rosichon, masih banyak jenis belalang ranting koleksi LIPI, tetapi belum diidentifikasi secara detail. Di dunia, setidaknya 3.000 spesies belalang ranting yang telah diidentifikasi. (GSA)
Sumber : Kompas Cetak

19 October 2008

Nasional : Kapal Asing Ditangkap, Ikan Dilelang Polisi

(www.kompas.com, 18-10-2008)
AMBON, SABTU- Pihak Kepolisian Daerah Maluku memproses pelelangan 600 ton ikan dari empat kapal berbendera Thailand yang ditangkap di laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, 25 Agustus lalu karena melakukan pencurian ikan secara ilegal sehingga barang bukti tersebut tidak membusuk karena keterbatasan ruangan pendingin.

Kepala Polda Maluku Brigjen (Pol) Mudji Waluyo, di Ambon, Sabtu (18/10), mengemukakan, proses pelelangan sudah diajukan ke kejaksaan dan panitia lelang muatan KM Antasena 810, 806, dan 836 yang diamankan di Tual, Maluku Tenggara, serta KM Antasena 829 di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru.

Hasil pelelangan oleh Kantor Lelang Negara akan digunakan sebagai barang bukti untuk Berita Acara Pemeriksaan(BAP) yang dilimpahkan ke kejaksaan. Menurut Mudji, kasus pencurian ikan di perairan Maluku menjadi perhatian serius Polda setempat karena kenyataannya merugikan negara dan Maluku.

Apalagi, penangkapan ikan memanfaatkan peralatan yang dilarang Departemen Kelautan dan Perikanan(DKP) sehingga dipastikan merusak kelestarian ekosistem lingkungan, sekaligus mengancam habitat sumberdaya hayati laut.

"Kami serius memerangi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal sehingga menjalin kerjasama dengan Mabes Polri dan Interpol untuk mengirimkan personil ke Thailand guna mengecek informasi dua dari enam kapal yang dikejar melarikan diri ke sana,"tandas Kapolda.

Dua kapal penangkap ikan yang diinformasikan kabur ke Thailand teridentifikasi yakni KM.Samudera Jaya 02 dan 07, sedangkan empat lainnya adalah Kartika 101 - 103 dan 108 serta KM. Cilaraya 02.

Maluku memiliki laut seluas 658.294,69 KM2 atau 92,4 persen dari wilayah Maluku 712.479,69 KM2 dengan 1.340 buah Pulau - garis pantai sepanjang 11,6 KM2 yang memang rawan kegiatan pencurian ikan ilegal. MSH Sumber : Ant

Nasional : Seekor Macan Dahan Ditembak Lalu Diawetkan

(www.kompas.com, 18-10-2008)

BENGKULU, JUMAT - Perburuan binatang dilindungi semakin marak terjadi seperti yang dilakukan seorang warga Desa Bandar Jaya Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Seekor macan dahan ditangkap dari sekitar kebun kelapa, JUmat (17/10) dan dijual kepada tukang offset untuk dijadikan awetan.

"Harimau tersebut ditembak oleh petani dan menjualnya ke tukang offset seharga Rp25 ribu," kata Mascik, seorang warga yang sering menerima binatang untuk dioffset. Mascik mengatakan, macan jenis tersebut masih banyak terdapat di sekitar perkebunan masyarakat di Desa Bandar Jaya dan Cuko Raya, Kaur.

"Kalau di sini disebut harimau ijuk karena bulunya hitam dan kasar, dan jenis ini tergolong banyak di daerah ini," katanya. Menurut dia, jika sudah dalam bentuk diawetkan binatang berkaki empat ini bisa dijual seharga Rp300 ribu hingga tertinggi Rp500 ribu, namun dalam posisi mati seharga Rp25 ribu per ekor.

Campaign Officer Pro Fauna Indonesia, Tri Prayudi mengatakan, macan dahan termasuk dalam golongan kucing besar dan termasuk hewan yang dilindungi atau ilegal bila diperjualbelikan. Ia mengatakan, bila sudah diawetkan dan sampai di Jakarta, binatang ini akan dihargai Rp2 juta hingga Rp3 juta per ekor.

"Hampir di seluruh kawasan Sumatera, perburuan binatang dilindungi semakin marak dan masyarakat yang tidak paham dengan pelestarian, kehidupan miskin telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu memburu binatang-binatang tersebut," katanya. WAH Sumber : Antara

18 October 2008

Raja Ampat : Ekosistem Raja Ampat Terancam Rusak

(www.suarapembaruan.com, 17-10-2008)
Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat memiliki pemandangan alam yang indah, juga hamparan terumbu karang dan biota laut yang terkenal sampai ke mancanegara. Kawasan ini juga menjadi habitat burung langka, seperti kakaktua raja dan jambul kuning, nuri merah, maleo, serta cenderawasih.

Raja Ampat adalah kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong, dan resmi menjadi daerah otonom pada 12 April 2003. Ibu kotanya adalah Waisai yang berada di Pulau Waigeo. Kabupaten bahari yang memiliki 610 pulau ini kaya akan flora dan fauna, serta sumber daya alam. Namun, ekosistemnya terancam rusak karena maraknya eksploitasi pertambangan yang tak memedulikan lingkungan.

Kabupaten ini memiliki luas 46.292 km2 dengan penduduk 27.071 jiwa. Sekitar 85 persen dari luas wilayahnya adalah lautan, hanya sekitar 6.000 km2 berupa daratan. Hanya ada empat pulau besar, yakni Misool, Salawati, Batanta, dan Waigeo. Dari 610 pulau, hanya 35 yang berpenghuni.

Sebagai kawasan kepulauan, satu-satunya transportasi antarpulau dan penunjang kegiatan masyarakat adalah angkutan laut. Untuk menjangkau Waisai dari Jakarta dan kota-kota lain terlebih dahulu harus ke Kota Sorong dengan pesawat udara, kemudian dilanjutkan menggunakan kapal motor selama 2-3 jam.

Di kawasan timur Indonesia, Raja Ampat masuk dalam wilayah kerja Coremap (Coral Reef Rehabilitation and Management Program) atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang. Daerah lainnya adalah Selayar, dan Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, Buton, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Biak Numfor, Papua, dan Sikka, Nusa Tenggara Timur.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan studi garis dasar ekologi (ecological baseline study) untuk mendapatkan data dasar ekologi di lokasi tersebut pada 2006. Data yang diperoleh lalu dievaluasi oleh pihak penyandang dana (Bank Dunia) yang kemudian menyarankan untuk menambah lokasi pengamatan di kabupaten ini, seiring dengan penambahan desa, wilayah kerja, dan kegiatan sosial ekonomi.

Terumbu Karang

Pakar oceanologi LIPI, Suharsono menjelaskan, dari hasil studi baseline karang, biota megabentos dan ikan karang di perairan Raja Ampat, antara lain disimpulkan, kondisi karang di kawasan ini masuk dalam kategori jelek sampai sedang. Hampir di semua lokasi ditemukan bekas-bekas pengeboman untuk menangkapi ikan karang.

Di perairan ini terdapat banyak ikan karang. Dari 29 suku ikan karang, enam di antaranya memiliki kelimpahan individu terendah (masing-masing enam individu per hektare), yakni aulostomidae carcharhinidae, cirrithidae, lethirinidae, muraenidae, dan tetraodontidae.

Suharsono mengemukakan, potensi sumber daya laut dan pesisir Raja Ampat cukup melimpah. Hamparan terumbu karang di wilayah ini sangat luas dan kaya akan berbagai jenis ikan, serta biota laut lainnya. Kawasan ini juga mempunyai pantai yang sangat indah dan berpotensi dikembangkan sebagai aset wisata.

Wilayah daratan Kabupaten Raja Ampat juga menyimpan potensi sumber daya alam berupa tanaman perkebunan, seperti kelapa, cokelat, dan sagu, bahkan pertambangan. Perairan di Distrik Waigeo Selatan, Waigeo Barat, dan Kabupaten Raja Ampat pada umumnya kaya akan potensi sumber daya laut yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga menjadi wilayah tangkap nelayan-nelayan dari berbagai daerah, bahkan dari Thailand dan Filipina. Perairan ini rawan terhadap penggunaan jenis-jenis alat tangkap yang merusak, seperti trawl, bom, dan racun potasium.

Kawasan ini kaya kandungan pertambangan, khususnya nikel. Banyak perusahaan mendapat izin eksploitasi selama belasan tahun. Nikel diekspor ke sejumlah negara. Sebagian kawasan sudah tercemar pasir sisa limbah, sehingga air laut menjadi keruh dan mengakibatkan kerusakan karang serta menghancurkan ekosistem lainnya, termasuk berbagai jenis ikan dan udang.

Menurut Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, Syamsul Maarif, pengelolaan potensi sumber daya alam, khususnya sumber daya laut di wilayah perairan Waigeo Selatan dan Waigeo Barat berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi penduduknya.

"Kehidupan penduduk sangat tergantung pada pemanfaatan potensi sumber daya laut, meskipun sumber daya alam di darat bisa dikembangkan," ujar Syamsul yang juga membawahi program Coremap.

Hasil penelitian LIPI mengungkapkan, pendapatan penduduk di tiga kampung lokasi Coremap di Distrik Waigeo Selatan dan Waigeo Barat, terlihat pendapatan penduduk relatif tinggi, rata-rata pendapatan rumah tangga sekitar Rp 1 juta dan per kapita Rp 280.000.

Pengaruh Musim

Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan mencapai sekitar Rp 954.000 dan per kapitanya Rp 254.000. Pengaruh musim terhadap pendapatan nelayan cukup signifikan yang terlihat dari perbedaan musim. Pendapatan nelayan pada musim gelombang kuat merosot drastis menjadi hanya seperlimanya dari pendapatan pada musim gelombang lemah.

Selain ancaman kerusakan lingkungan, semua pihak juga harus memperhatikan mata pencarian dan kesejahteraan penduduk setempat. Sebab, relatif tingginya pendapatan penduduk di lokasi Coremap tidak berdampak secara signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, karena mahalnya biaya produksi dan kebutuhan pokok, pangan, sandang, dan papan.

Tingginya biaya produksi dan biaya hidup ini terkait dengan kondisi geografis yang relatif terpencil, faktor alam yang kurang bersahabat pada musim selatan, dan minimnya sarana transportasi.

Mahalnya biaya produksi dan biaya kebutuhan hidup ini mengakibatkan pendapatan riil yang diterima masyarakat menjadi kecil nilainya.

Faktor yang memengaruhi tingkat pendapatan penduduk antara lain adalah masih rendahnya penguasaan teknologi penangkapan, terbatasnya sumber pendapatan lain di luar sektor perikanan, biaya produksi yang tinggi, minimnya sarana dan prasarana terkait dengan kegiatan kenelayanan, serta kendala pemasaran yang mengakibatkan monopoli dan harga dikuasai oleh pedagang. [SP/Sumedi TP]

16 October 2008

Keerom : Penyaluran 85 Ribu Ekor Benih Ikan Dipertanyakan, Oleh Masyarakat dan BPD ARDIN Keerom

(www.cenderawasihpos.com, 16-10-2008)
KEEROM-Belum disalurkannya 85 ribu ekor benih ikan tawar dari total 170 ribu ekor kepada masyarakat petani ikan di Keerom oleh salah satu rekanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, kini dipertanyakan oleh masyarakat dan Badan Pengurus Daerah Asosiasi Rekanan Kamar Dagang dan Industri (BPD ARDIN) Kabupaten Keerom.

Ketua BPD Ardin Kabupaten Keerom, Anton Taan, saat didampingi Sekretaris BPD Ardin Kabupaten Keerom, Adil Subakti, S.Sos, mengatakan, pihaknya mempertanyakan kinerjanya salah satu rekanan yang dipercayakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua tersebut.

"Dari Dinas Perikan dan Kelautan Provinsi Papua memberikan bantuan benih ikan ke petani di Kabupaten Keerom dan dalam hal ini disalurkan oleh salah satu rekanan (kontraktor) yang menang tender di provinsi, namun hingga kini atas laporan masyarakat kepada kami, sejauh ini sebagian besar benih ikan belum disalurkan," ujarnya kepada Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Rabu, (15/10).

Dipertanyakan demikian, sebab rekanan tersebut dalam melaksanakan masa kerjanya telah melanggar hari kalender kerja yang ada dalam Keppres 80 Tahun 2003 tentang barang dan jasa. Sementara kontraktor tersebut sudah memasuki 7 bulan (Sejak 2 April 2008) hingga kini benih ikan tersebut belum disalurkan semuanya ke masyarakat petani ikan tawar, khususnya di Distrik Skanto yang memang mendapatkan alokasi bantuan itu.

Dijelaskannya, sesuai dengan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Keerom, Ir. Robert Purwoko, M.Si, bahwa sebanyak 85 ribu benih ikan yang sudah disalurkan, sementara sisanya belum disalurkan.

Dikatakannya, alasan yang disampaikan kepala dinas, bahwa rekanan tersebut menyampaikan, Balai Benih Ikan Koya Barat, Distrik Muara Tami yang adalah tempat dimana benih itu berasal, tidak mampu menyediakan jumlah benih ikan yang diminta, pasalnya adanya banyak permintaan dari kabupaten/kota se-Papua ini.

"Seharusnya rekanan proaktif untuk mengantisipasi masalah tersebut dengan mendatangkan benih dari luar Papua, sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian, serta tidak ada kesalahan di dalam pelaksanaan Keppres 80 itu. Kami ARDIN berada di masyarakat, jadi tahu apa yang terjadi di masyarakat," tandasnya.

Dengan melihat persoalan itu, dirinya meminta kepada inspektorat Provinsi Papua agar segera memerintahkan inspektur pembantu untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan pihaknya itu, sebab hal itu sesuai dengan Permendagri No 64 Tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi tata kerja inspektorat provinsi/kabupaten/kota. Yang didalam Permendagri itu tertulis bahwa inspektorat harus siap menanggaapi laporan masyarakat tentang kinerja pemerintah.

Ditambahkan, bila nantinya pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui pihaknya itu benar, maka kami minta Bupati Keerom, Drs. Celsius Watae untuk menegaskan kepada setiap kepala dinas/badan/bagian di Keerom agar jangan menggunakan jasa kontraktor/rekanan tersebut, sebab sangat merugikan masyarakat dengan kinerjanya itu. (nls).

15 October 2008

Keerom : Pembangunan Komoditas Kakao Belum Komprehensif

(www.cenderawasihpos.com, 14-10-2008)

KEEROM - Permasalahan para petani kakao di Kabupaten Keerom yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal, akhirnya membuat Staf ahli Bupati Keerom Bidang Pembangunan Anton Sumayanto, SH, M.Si menyampaikan telaah (Kajian) ke Bupati Keerom, Drs. Celsius Watae.


Menurutnya, permasalahan mendasar yang menyebabkan dirinya menyampaikan telaah ke bupati tidak lain atas pokok permasalahan bahwa penanganan pembangaunan komoditas kakao selama ini (Sebelum pemerintahan defenitif hingga kini) dalam pelaksanaan belum tertata, terkonsep dan terukur hasilnya.
Hal itu disebabkan oleh, pertama, aparatur yang menangani bidang perkebunan terkesan belum sungguh-sungguh dalam menangani bidang tugasnya itu, alias apa yang dikerjakannya itu hanya sekedar saja belum berorientasi pada pencapaian hasil dari suatu pelayanan publik. Artinya para aparatur masih berpikir bahwa keuntungan apa yang didapatkan dari kegiatan pelayanan kepada masyarakat pada bidang perkebunan itu.


Kedua, peran petugas penyuluh pertanian (PPL) masih pada orientasi kepentingan pribadi, belum pada pelayanan profesi sebagai seorang penyuluh, sehingga dalam kinerjanya tidak bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak bekerja dengana baik dalam mendampingi petani dalam aktivitas perkebunannya itu.


“Selama ini PPL kurang turun lapangan. Padahal tugas PPL harus menjabarkan program dinas yang termuat di dalam program yang dijabarkan ke para petani . petugas PPL juga tidak berkordiansi dengan instansi teknis,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Senin, (13/10).
Dengan adanya kondisi nyata yang ada di bidang perkebunan, dirinya melihat kesejahteraan petani masih rendah, lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani yang berakibat pada panjangnaya tata aniaga dan belum adilnya system pemasaran, lahan pertanian belum dikelola secara optimal sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan.


Ditambahkannya, sesuai dengan data yang dimilikinya, di Keerom ditengarai (Indikasi) ada bibit-bibit kakao yang ditanaman pada lahan-lahan perkebunan, selama ini berasal dari bibit yang kurang berkualitas seperti bibit turunan dari F-2, F-3. bukan bibit yang direkomendasikan pemerintah dari Pusat Penelitian Kakao dan Kopi Jember Jawa Timur.


“Disini juga pemahaman petani lokal akan perkebunan kakao yang bermutu belum optimal, hal ini bisa dapat dilihat proses penanaman kakao, pembibitan, pemanenan dan sampai pada penanganan pasca panen kakao oleh petani yang sangat sederhana, sehingga jelas mutunya kalah bersaing di pasaran. Dan produksi kakao yang tidak berkesinambungan,” jelasnya.


Atas usulan telaah itu, dirinya mengharapkan agar bupati dapat memerintahkan pimpinan instansi teknis dan kepala badan penyuluhan pertanian dan jajarannya supaya dalam menyusun rencana kerja harus menunjukan indicator keberhasilannya, dan harus hindari manajemen tukang cukur.(nls)

Jayapura : Pemprov Bantu Pembuatan Kolam Swakarsa

(www.cenderawasihpos.com, 14-10-2008)
JAYAPURA-Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua mendukung upaya Pemkab Yahukimo melalui Dinas Pertanian dan Peternakan untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar di daerah tersebut.
Untuk mendukung hal itu, Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Papua memberikan paket bantuan pembuatan kolam swakarsa. "Bantuan kolam swakarsa dalam pengembangan budidaya ikan air tawar ini, akan diberikan kepada 15 kepala keluarga yang ada di Kabupaten Yahukimo," ujar Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Yahukimo, Ismail Tokan kepada Cenderawasih Pos dihubungi semalam.

Ismail Tokan menjelaskan bahwa bantuan budidaya kolam swakarsa ini, nantinya masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 5 juta yang dilakukan pada program tahun 2008.

Terkait bantuan pembuatan kolam swakarsa ini, Ismail Tokan mengakui pihaknya sudah menyampaikan kepada para petani di Kabupaten Yahukimo bahwa nantinya bantuan itu hanya khusus untuk pembuatan kolam ikan saja.

Bantuan yang diberikan bertujuan untuk pengembangan lahan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Yahukimo dan peningkatan produksi ikan air tawar yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam upaya peningkatan gizi masyarakat sendiri.

"Ditargetkan, masing-masing kepala keluarga bisa membuat kolam ikan swakarsa ini seluas 80 meter persegi, namun ternyata bisa mencapai target bahkan over hingga rata-rata masing-masing kepala keluarga membuat kolam ikan tersebut 150 - 350 meter persegi," kata Ismail Tokan.
Diharapkan program bantuan pembuatan kolam swakarsa ini, hasilnya dapat dirasakan s masyarakat terutama dalam peningkatan perekonomian keluarga dan gizi keluarga. Dismaping itu diharapkan juga ada kemandirian masyarakat dalam berusaha pengembangan budidaya ikan tawar.

Apalagi, masyarakat sendiri tanpa ada dana tersebut sebenarnya bisa membuat kolam ikan. Sehingga Ismail Tokan berharap bantuan dana tersebut dapat digunakan untuk membeli bibit ikannya tersebut. (bat)

14 October 2008

Nasional : Kelapa "Bojong Bulat" dari Kulonprogo Jadi Varietas Unggul

(www.kompas.com, 14-10-2008)

WATES, SENIN - Kelapa "Bojong Bulat" dari Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY, akan dilepas sebagai varietas unggul. Varietas itu diklaim sebagai tanaman penghasil buah kelapa dengan kualitas terbaik di Indonesia.

Sekretaris Tim Penyusun Pelepasan Varietas Kelapa Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY Hardiyanto mengatakan pihaknya bersama Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dari Departemen Pertanian berencana melepas kelapa "Bojong Bulat" sebagai varietas unggul melalui sidang penetapan pelepasan varietas yang berlangsung akhir November mendatang di Jakarta.
Sebelumnya, kelapa "Bojong Bulat" sudah melalui berbagai uji laboratorium.

Hasil uji memperlihatkan bahwa tanaman asli dari Desa Bojong, Kecamatan Panjatan, Kulon Progo, ini memiliki banyak keunggulan dibanding kelapa jenis lain. Keunggulan varietas ini terutama terletak pada kualitas buah. Dalam keadaan masak, ketebalan daging buah kelapa "Bojong Bulat" bisa mencapai lebih dari 1,26 sentimeter, dengan total berat daging buah mencapai 500 gram.

Tebalnya daging buah menjadikan kelapa berwarna hijau kekuningan ini kaya kandungan minyak, sekitar 68 persen, atau nyaris dua kali lipat dari kadar minyak kelapa jenis lain. Dengan begitu, kelapa "Bojong Bulat" amat potensial menjadi komoditas perdagangan dengan nilai ekonomis tinggi.

"Selain itu, produktivitas kelapa Bojong Bulat juga cukup baik. Satu pohon mampu menghasilkan 80-120 kelapa per tahun," ujar Hardiyanto, Senin (13/10), di Wates.
Ia melanjutkan, sebenarnya pada tahun 1992 pemerintah pusat pernah melakukan penelitian terhadap berbagai jenis kelapa unggul di DIY. Saat itu, kelapa "Bojong Bulat" sudah diketahui sebagai yang paling unggul, tapi tidak ada tindak lanjut dari hasil penelitian tersebut.

Barulah pada tahun 2000, penelitian kelapa diteruskan secara lebih rinci, dan baru selesai di tahun 2007. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa terdapat beberapa jenis kelapa unggul di Kabupaten Kulon Progo dan Bantul, DIY. Walaupun begitu, kelapa "Bojong Bulat" diketahui tetap menjadi yang terunggul, bahkan tidak hanya di lingkup DIY saja, melainkan juga secara nasional.

"Kami kemudian merasa perlu untuk melindungi varietas ini sebelum diakui daerah lain. Dengan demikian, varietas tidak bisa sembarangan diperdagangkan," kata Hardiyanto.Yoga Putra

Spesies : Si Raja Tanduk dari Papua

23Anggrek Raja Tanduk, Dendrobium sutiknoi
(Foto : www.woonleng.com)

(www.anggrek.org)
Begitulah sebutan bagi anggrek yang memiliki nama latin Dendrobium sutiknoi P.O’bryne. Anggrek ini dideskripsikan dan dipublikasikan untuk pertama kali pada Mei 2005 di Jurnal fur den Orchideenfreund. Nama sutikno ini sendiri diambil dari nama seorang hobiis dan pedagang anggrek di Tretes, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur yang kemudian dideskripsikan untuk pertama kali oleh Mr. Peter O’bryne di Singapura. Sejarahnya, ternyata anggrek ini ditemukan secara tidak sengaja oleh beliau di antara batang-batang D. lasianthera, namun tiba saat berbunga tampaklah perbedaan tersebut. Oleh karena karakter bunganya yang unik maka beliau yakin bahwa anggrek ini berpotensi menjadi species baru.

Species ini berasal dari Papua dan Kepulauan Morotai (Indonesia). Sejauh ini telah ditemukan dua varian warna, yaitu oranye tembaga dan hijau kekuningan. Sosok tanamannya mirip dengan anggrek-anggrek section Spatulata lainnya. Batangnya cukup tinggi mencapai 1-1,5 meter. Bentuk daunnya elips agak bulat telur, semakin kearah ujung atas ukuran daunnya semakin mengecil. Karakter unik dari anggrek ini adalah petal nya yang sangat panjang (mirip petal D.stratiotes) serta bentuk ujung labellumnya yang sempit dan melengkung dan hampir menyerupai labellum Dendrobium tobaense. Kelebihan anggrek section Spatulata ini adalah sifat dominan nya yang sangat kuat pada hybrid-hybrid keturunannya. Tidak seperti pada D.tobaense yang bentuk labellumnya bersifat resesif sehingga akan mudah terdegradasi oleh hybridisasi.

Anggrek Raja Tanduk, Dendrobium sutiknoi
(Foto : www.woonleng.com)

Saat ini, hybrid-hybrid maupun hasil selfing dari D.sutiknoi telah banyak beredar di pasaran anggrek di Asia tenggara. Namun menurut informasi dari seorang rekan hobiis senior dari Malaysia, setelah sekian lama D.sutiknoi dimanfaatkan sebagai parent/induk silangan, ternyata anggrek ini kurang begitu diminati oleh para penyilang sebagai parent karena sifatnya genetiknya yang sangat dominan, sehingga selalu mengalahkan karakter dari induknya yang lain, akibatnya hybrid yang terbentuk juga terlalu condong ke arah karakteristik D.sutiknoi. Namun hal ini tidak begitu dipersoalkan oleh para penggemar dan konsumen anggrek hybrid, sehingga tidak mengurangi minat para penggemar anggrek pada umumnya untuk tetap mengkoleksi hybrid-hybrid turunan D.sutiknoi, karena tetap saja hybridnya cantik dan unik dipandang. Di Indonesia sendiri, anggrek ini maupun hybridnya belum begitu tersosialisasi secara luas, sehingga tak heran bila harganya melambung sangat tinggi.

Meskipun demikian, anggrek ini merupakan harta genetis yang tak ternilai. Sehingga langkah-langkah serius untuk menjaga kelestarian genetisnya perlu segera dilakukan.

Sarmi : Pendapatan Petani Diharapkan Meningkat Rp 2 Juta Perbulan, Arah Kebijakan Pengembangan Perkebunan Kakao Rakyat

(www.cenderawasihpos.com, 13-10-2008)
SARMI-Sasaran akhir pengembangan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Sarmi pada Periode 2005 hingga 2010 adalah meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan ekonomi sector pertanian serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani, diantaranya meningkatnya pendapatan petani menjadi Rp 2 juta perbulan.

Hal ini sebagaimana ditegaskan Bupati Sarmi, Drs. E. Fonataba,MM kepada Cenderawasih Pos, baru-baru ini. Dimana peningkatan pendapatan petani itu merupakan bagian dari arah kebijakan pengembangan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Sarmi.

Dijelaskan, sasaran akhir pengembangan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Sarmi pada periode 2005-2010 antara lain meningkatnya rata-rata luas kebun petani menjadi 2,0 hektar pada tahun 2010, rata-rata meningkat 0,5 hektar per tahun. Disamping itu diharapkan juga adanya peningkatan produktivitas usaha tani kakao rakyat menjadi 1,2 ton per hektar per tahun atau rata-rata meningkat sesbesar 125 kilogram per hektar per tahun.

Sasaran lain yang diharap yaitu meningkatnya ketrampilan dan kemampuan petani dalam penerapan tindak budidaya sehingga mampu menghasilkan kakao berdaya saing tinggi."Sasaran terakhir yaitu peningkatan pendapatan petani menjadi Rp. 2.000.000, perbulan atau meningkatkan sebesar Rp.3.470.000,- per tahun, atau Rp. 289.000, perbulan,"ungkap Bupati Fonataba.

Dikatakan, pengembangan perkebunan kakao rakyat di Kabupaten Sarmi ditempuh dengan empat langkah pokok yaitu peningkatan skala usahatani kakao, peningkatan produktivitas usahatani kakao, peningkatan mutu dan daya saing hasil kakao serta peningkatan kelembagaan dan sistem pemasaran kakao.

Adapun kebijakan dalam peningkatan skala usahatani menurut bupati diarahkan untuk peningkatan rata-rata luas kebun petani, peningkatan ketersediaan faktor produksi, peningkatan akses petani terhadap sarana produksi (terutama modal) dan pengembangan usahatani kakao melalui pendekatan kewilayahan terpadu dengan konsep agribisnis.

Dijelaskan, kebijakan peningkatan produksi usahatani diarahkan untuk peningkatan pemanfaatan sumberdaya usahatani kakao dalam mendukung peningkatan produktivitas dan tetap menjaga kelestariannya, kemudian untuk perbaikan dan penerapan teknologi budidaya (pembersihan kebun, pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama/penyakit, dan panen), dan untuk peningkatan ketersediaan dan akses petani terhadap sarana produksi (pupuk, obat-obatan, alat pertanian kecil dan sebagainya).

Kebijakan ini lanjut Bupati Fonataba, dimaksudkan pula untuk menghidupkan dan memperkuat lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi, membangun "delivery system", sebagai skala usaha yang meningkatkan posisi tawar petani. "Kemudian untuk peningkatan kemampuan/kualitas Sumber Daya Manusia (petani kakao, penyuluh dan aparat pembina) dan pengembangan lembaga keuangan pedesaan dan system pendanaan yang layak bagi pengembangan usaha tani kakao melalui lembaga keuangan mikro, insentif, permodalan, dan pengembangan pola pembiayaan yang layak," lanjutnya.

Sementara itu, kebijakan dalam meningkatkan mutu dan daya saing ungkapnya diarahkan penyusunan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing komoditas kakao, misalnya dengan dorongan dan insentif untuk meningkatkan pasca panen. Disamping itu juga untuk meningkatkan standar mutu dan melindungi petani dari persainagan pasar ang tidak sehat.

Terkait kebijakan dalam peningkatan mutu kelembagaan dan sistem pemasaran kakao diarahkan pada 4 hal yaitu penguatan system pemasaran dan system manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha tani kakao. Sasaran kedua yaitu penumbuhan dan penguatan lembaga petani (kelompok tani, KUD) untuk meningkatkan posisi tawar petani. Ketiga, penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan mengurangi hambatan usaha tani kakao dan keempat, penyediaaan informasi pasar kakao bagi petani, baik di tingkat regional, nasional dan internasional.

Untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan dimaksud, maka Pemkab Sarmi telah menetapkan program dan kegiatan pengembangan perkebunan kakao rakyat, yang meliputi program penelitian dan pemetaan kesesuaian lahan. "Program ini meliputi kegiatan-kegiatan yaitu analisis dan penetapan kesesuaian lahan untuk tanaman kakao, pemetaan lahan yang sesuai untuk tanaman kakao, penetapan keputusan bupati mengenai lahan-lahan yang diperuntukan bagi tanaman kakao," paparnya.

Program ekstensifikasi lahan tanaman kakao yang dilakukan meliputi kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan baru, penyiapan bibit unggul, penanaman dan penyulaman bibit tanaman yang mati, pemeliharaan tanaman yang meliputi pemupukan, pemangkasan dan pemberantasan hama penyakit.
Sementara itu untuk program penataan perkebunan rakyat menurutnya, program ini terdiri dari kegiatan desain dan pemetaan blok - blok perkebunan kakao rakyat, serta penentuan lokasi dan desain penempatan sarana dan prasarana perkebunan.

Ditambahkan, untuk program pembangunan sarana dan prasarana perkebunan, kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan jalan - jalan usahatani, pembangunan lantai jemur dan pembangunan pergudangan untuk penampungan produk biji kakao kering.

Untuk program peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani kakao, kata Bupti Fonataba kegiatan yang dilakukan meliputi, pelaksanaan sekolah lapangan untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan petani, penyuluhan kepada para petani secara periodik tentang pengembangan tanaman kakao, membentuk kelompok-kelompok tani dan mengembangkan kebiasaan saling tukar informasi diantara mereka. "Kegiatan lain yaitu melaksanakan widya wisata bagi para kontak tani dan petani berprestasi,"tambahnya.

Disamping program rehabilitasi tanaman kakao rakyat, yang meliputi kegiatan- kegiatan: a) Indentifikasi dan pendataan tanaman kakao rakyat yang tdak produktif. b) Penyediaan bibit unggul untuk rehabilitasi tanaman kakao rakyat.

c) Penanaman, penyisipan bibit yang mati dan pengawasan tanaman. d) Pemeliharaan tanaman yang meliputi pemupukan, pemangkasan dan pemberantasan hama penyakit.
Program identifikasi dan pengamatan terhadap perkembangan calon pohon induk dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi calon-calon pohon induk, pengamatan dan pencatatan tentang perkembangan calon pohon induk dan penetapan pohon induk dan pemeliharaan pohon induk dengan surat keputusan Bupati Kabupaten Sarmi.

Pemkab Sarmi menurut Bupati Fonataba juga memberikan perhatian terhadap peningkatan pengetahuan petani tentang pasca panen. Untuk program ini kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan fermentase biji kakao, pelatihan dan penyuluhan teknologi kemasan dan penyimpanan.
"Kami juga melakukan program bantuan peralatan fermentase yang kegiatannya meliputi pelatihan penggunaan peralatan fermentase dan pengadaan alat-alat fermentase. Semenytara itu untuk program penyediaan modal angkutan terpadu meliputi kegiatan penelitian terhadap jaringan tata niaga dan moda angkutan yang tepat dan efisien. Pengadaan moda angkutan untuk mendukung tataniaga produk kakao. Penetapan trayek angkutan untuk menjamin kelancaran arus angkutan produk kakao dan angkutan lainnya,"jelasnya.

Agar program yang dialksanakan lebih optimal, menurut bupati Pemkab juga melakukan program pembangunan sarana prasarana pendukung pada simpul-simpul tataniaga. Program ini meliputi kegiatan, pembangunan gudang penampung sementara pada simpul-simpul jaringan tataniaga dan gudang penampungan di pelabuhan akhir (outlet). Kegiatan lainnya Pembangunan lantai jemur ditempat penampungan sementara dan tempat penampungan akhir. (fud)

Nasional : Belasan Ikan Duyung Ditemukan di Padang Lamun Kalteng

(www.kompas.com, 13-10-2008)
PALANGKARAYA, SENIN - Belasan ikan duyung (Dugong dugon) ditemukan hidup di perairan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Mamalia laut yang langka ini hidup di perairan Teluk Kumai, hidup di daerah perairan antara Tanjung Puting dan Teluk Bogam karena terdapat padang lamun yang menjadi habitat satwa dilindungi tersebut.

"Diperkirakan populasi duyung di perairan tersebut sekitar 16 ekor. Duyung termasuk hewan dilindungi karena di Indonesia hanya ada di beberapa kawasan di Sumatera," kata Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan dan Kelautan, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Rosette Elbaar, di Palangkaraya, Sabtu (11/10).

Dugong bernapas dengan paru-paru, panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter dengan berat 4 kuintal. Ukuran tubuh dewasa dicapai setelah usia sembilan tahun dan bisa bertahan hidup hingga umur 20 tahun.

Dugong menyukai perairan dangkal berkedalaman 5-20 meter dan ditumbuhi lamun yang merupakan makanan pokok mamalia tersebut.

Rosette menuturkan, penemuan padang lamun yang menjadi habitat duyung di perairan Kotawaringin Barat tersebut diawali dari serangkaian penelitian dan penyelaman oleh Tim Konsorsium Mitra Bahari sejak tahun 2003 hingga 2007.

Anggota tim tersebut berasal dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kalteng, Universitas Palangkaraya, serta World Wildlife Foundation (WWF).

Di perairan Kotawaringin Barat, lamun tersebar di pantai desa Kubu, Tanjung Keluang, Tanjung Pandan, Sungai Bakau, Teluk Bogam, Tanjung Penghujan, gosong Pinggir, gosong Berendam, gosong Sepagar, dan gosong Senggora.

Apabila tidak dijaga, duyung yang ada di kawasan padang lamun tersebut bisa punah. "Predator alami duyung di sana tidak ada. Tapi, kepunahan duyung bisa terjadi bila nelayan menangkapnya. Tahun 2007 sempat ada satu ekor yang tersangkut jaring nelayan dan kemudian mati," kata Rosette.Sumber : Kompas Cetak

Sarmi : Pelatihan Budidaya Kakao dan Pencanangan Pembukaan Lahan Kakao, Dilakukan Dengan Pola Swakelola Oleh Masyarakat

(www.cenderawasihpos.com, 13-10-2008)
SARMI-Visi Kabupaten Sarmi dalam jangka menengah (2005-2010) adalah Kabupaten Sarmi Yang Mandiri dan Bermartabat. Dimana salah satu misi pembangunan daerah guna merealisasikan visi ini adalah meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia(SDM).

"Atas dasar pemikiran ini, Dinas Perkebunan Kabupaten Sarmi melaksanakan kegiatan Pelatihan Budidaya Kakao yang diikuti dengan kegiatan Pencanangan Kegiatan Pembukaan Lahan Kakao Tahun 2008 seluas 1.000 hektar di 10 distrik dan 49 Kampung di Kabupaten Sarmi," ungkap Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Sarmi, Drs. Victor Pekpekai,M.Si kepada Cenderawasih Pos, akhir pekan kemarin.

Kegiatan pelatihan dan pencanangan ini menurutnya, dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana OTSUS Tahun 2008. "Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan keterampilan dasar peserta dalam melaksanakan budidaya tanaman kakao yang merupakan komoditi unggulan daerah. Sehingga dapat menjadi petani yang handal dan dengan sendirinya akan menghasilkan atau meningkatkan produksi dan penghasilan petani itu sendiri," terangnya.

Dikatakan, Pelatihan Budidaya Kakao ini dilaksanakan di 4 tempat, dimana yang pertama diadakan di Kampung Takar pada 16 dan 17 September 2008. Kegiatan ini melibatkan peserta pelatihan dari para ketua kelompok tani, kepala kampung, aparat TNI/POLRI dan PPL yang berasal dari kampung-kampung sasaran pengembangan tanaman kakao di wilayah Distrik Pantai Timur dan Distrik Pantai Timur Barat.
Kegiatan kedua digelar di Kampung Tamarsari (SP-V) Bonggo, pada 19 dan 20 September 2008. Kegiatan ini melibatkan ketua kelompok tani, kepala kampung, aparat TNI/POLRI dan PPL yang berasal dari kampung-kampung sasaran pengembangan tanaman kakao di wilayah Distrik Bonggo dan Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi.

"Ketiga di Kampung Samanente pada 23 dan 24 September 2008, yang melibatkan peserta pelatihan dari kampung-kampung sasaran pengembangan tanaman kakao di wilayah Distrik Tor Atas. Keempat, dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Oktober 2008 di Kampung Wapoania, dengan melibatkan peserta pelatihan dari kampung-kampung sasaran pengembangan di wilayah Distrik Sarmi, Distrik Sarmi Timur, Distrik Sarmi Selatan, Distrik Pantai Barat dan Distrik Apawer Hulu,"ungkapnya.
Diungkapkan, peserta pelatihan dari kampung sasaran pengembangan kakao tahun 2008 yang dibiayai dari Dana DAU dan OTSUS ini terdiri dari 54 orang petani (ketua kelompok), 49 orang Kepala Kampung, 20 orang aparat TNI dan 20 orang aparat POLRI.

Pola pengembangan tanaman kakao seluas 1.000 hektar di Kabupaten Sarmi pada tahun ini menurutnya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Sarmi bersama aparat kampung, aparat TNI/POLRI dan PPL akan mendampingi para petani dalam kegiatan di lapangan, khususnya untuk pembukaan lahan. "Untuk itu aparat kampung, TNI/POLRI juga dihadirkan sebagai peserta pada pelatihan ini," terangnya.
Dalam pelatihan yang digelar, materi selain diberikan oleh Bupati Sarmi, Drs. E. Fonataba,MM, Dandim 1712 Sarmi, Letkol Inf. CS. Gamal Saptono dan Kapolres Sarmi Kompol Robert Djari turut pula memberikan arahan dan motivasi atau dorongan kepada para peserta pelatihan di setiap lokasi pelatihn.

Pada kegiatan pembukaan lahan, Pemkab Sarmi juga memberikan bantuan alat pertanian kepada petani berupa mesin chain saw, parang, sekop, sepatu boot dan hand sprayer kepada masing-masing kampung sasaran pengembangan kakao yang berjumlah 49 kampung.
Adapun materi yang disampaikan oleh para instruktur pada pelatihan tersebut dibagai dalam 2 metode, yaitu 20 persen metode ceramah dan 80 persen metode praktek langsung di lapangan, yaitu di hamparan lahan di belakang Rumah Sehat Rakyat.

"Materi yang disampaika oleh instruktur dari Dinas Perkebunan Kabupaten Sarmi terdiri dari: Teknik Plotting Areal, Teknik Tebang, Cincang/Rencek, Teknik Pematokan dan Pengajiran, Penanganan Pembibitan, dan Pemeliharaan Tanaman Kakao," sambungnya.
Pada pemberian materi Pemeliharaan Tanaman Kakao, khususnya pengenalan dan pengendalian hama Penggerek Buah Kakao (PBK), para peserta pelatihan dibekali pengetahuan tentang bagaimana mengenal tanda-tanda buah kakao yang sudah terserang hama PBK serta siklus hidup hama tersebut mulai dari imago-telur-larva dan pupa.

"Setelah mengetahui siklus hidup hama PBK tersebut, para peserta diberikan keterampilan tentang bagaimana upaya memutuskan siklus hidup hama tersebut dengan menggunakan metode PsPSP (Panen sering, Pemangkasan, Sanitasi dan Pemupukan)," terang Kadinas Perkebunan Sarmi.
Selain itu diberikan juga materi yang bersifat mendorong atau memotivasi petani dan pendamping di lapangan (PPL), kepala kampung dan aparat TNI/POLRI yang disampaikan oleh Bupati Sarmi, Dandim 1712 Sarmi dan Kapolres Sarmi.

"Selain disampaikan dengan metode ceramah, kelima materi yang disampaikan oleh instruktur dari Dinas Perkebunan Kabupaten Sarmi tersebut, dipraktekkan secara langsung di lokasi Kebun Kakao milik petani," lanjutnya.
Sementara itu, Bupati Sarmi, Drs. E. Fonataba,MM menambahkan, pada tahun 2008 ini pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Sarmi kembali melaksanakan program Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan (Pengembangan Tanaman Kakao) seluas 1.000 hektar. Program ini searah pembangunan kebun sejalan dengan pembangunan Rumah Sehat Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.

"Kebun itu dibuka sekitar 50 meter dari pekarangan belakang setiap Rumah Sehat Rakyat dan ditiap kebun itu ditanami kakao seluas 0,5 hektar. Hal ini dimaksudkan agar petani yang selama ini kebunnya jauh dari tempat tinggal, kini dapat membudidayakan tanaman kakaonya dengan baik, sebab sudah berada di belakang rumah masing-masing," imbuhnya. (fud)