Jayapura : Banjir Lumpur di Furia, Puluhan Rumah Warga Terendam

Foto : Cenderawasih Pos

(www.cenderawasihpos.com, 13-07-2009)
JAYAPURA-Puluhan rumah penduduk di perumahan KPR Polda Furia Indah Kotaraja, terendam air bercampur lumpur. Banjir itu terjadi Jumat (10/7) malam sekitar pukul 21.30 WIT. Puluhan rumah itu meliputi tiga RT yaitu 4, 5 dan 6. Kondisi paling parah menimpa RT 6 atau sepajang jalur 6. 

Banjir bercampur Lumpur tersebut, sebagai musibah pertama dialami warga. Menurut warga memang beberapa tahun lalu pernah ada banjir di Furia, namun itu hanya banjir air, sehingga tidak terlalu menimbulkan dampak kerusakan yang parah. Namun banjir kali ini bercampur Lumpur, tanah dan bebatuan mengakibatkan kerusakan yang berat. Sehigga tembok-tembok pembatas dan pagar warga banyak yang retak dan jebol akibat dihantam banjir lujmpur. 

Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian materil bisa diperkirakan ratusan juta rupiah. "Itu hanya meliputi barang-barang berharga milik warga, belum termasuk rumah-rumah yang retak, bahkan tembok pagar yang jebol," jelas Ketua RT06/RW II, Kelurahan Wahno, Aveth Haruway S.Sos yang ditemui Cenderawasih Pos di rumahnya, sore kemarin. 

Untuk rilnya kerugian lanjutnya, belum diketahui secara pasti, Warga sendiri diminta menginventarisir barang-barang mereka yang dirusak. Ia mengatakan terkait dengan musibah ini, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan warga. Dalam pertemuan itu mereka hanya memutuskan tiga hal yaitu segera melaporkan kejadian tersebut ke instansi terkait yakni lingkungan hidup. Kemudian segera mengkonfirmasikan ke pihak Bintang Mas yang punya kegiatan di atas gunung, apakah kegiatan mereka sudah mendapat izin amdal atau inisiatif mereka sendiri. "Kalau ada izin berarti pemberi izin (pemerintah) ikut bertanggungjawab dan tak kalah pentingnya warga akan minta konpensasi akibat kerugian ini kepada pihak Bintang Mas," lanjutnya.

Haruway juga mengatakan, warganya sangat menyayangkan, karena sebelumnya tidak pernah ada kerjasama awal dari pihak Bintang Mas dengan warga seputar rencana kegiatan atau penggusuran di atas bukit. "Kami juga terima kasih karena Bintang Mas sudah langsung turunkan alat berat, tapi kerugian warga juga harus diperhitungkan," katanya.

Warga menilai banjir terjadi karena adanya kegiatan penggusuran tanah Bintang Mas di atas bukit. Diakui bicara soal bencana alam, ada tiga penyebab. Pertama, kejadian alam, akibat kebijakan pemeritah dan akibat kejahatan lingkungan, yaitu kegiatan yang tidak sesuai prosedur. "Untuk musibah ini kami anggap sebagai kejahatan lingkungan," jelasnya. 

Dikatakan, banjir ini terjadi karena sungai (anak sungai ) yang selama ini sebagai saluran air, tidak mampu menampung air karena dipenuhi sirtu hasil galian. Lantaran air bercampu sirtu mengakibatkan tembok pembas sungai yang dibuat warga jebol, selanjutnya mengenangi rumah pendududuk. Sampai saat ini masih ada beberapa warga yang mengungsi ke gereja dan rumah-rumah keluarga, bahkan ada juga yang terpaksa ke hotel,"tambahnya. 

Sementara itu Ketua RT 05, Priyono mengatakan akibat banjir ini sekitar 20 rumah warga di RT 05 yang ikut terendam, termasuk rumahnya sendiri yang lumpurnya mencapai setengah meter. Ia mengakui banjir lujmpur ini baru pertma kali terjadi di KPR Polda Furia Indah Kotaraja. KOndisi ini, selain karena got atau saluran air tertutp khususnya di jalur 5, tapi jujga karena adanya kegiatan penggusuran lahan di atas gunung oleh pihak Bintang Mas. "Sekarang yang mendesak kami butuhkan, bagaimana bisa membersihkan lumpur-lumpur dari rumah kami," katanya. (don/cr-155/cr-157).

Nasional : Ilmuwan Sosial Ikut Cari Solusi Perubahan Iklim

(www.kompas.com, 12-07-2009)
JAKARTA, KOMPAS.com - Ilmuwan sosial perikanan dituntut untuk membantu menganalisis pola-pola adaptasi yang diperlukan masyarakat perikanan dalam menghadapi ketidakpastian akibat perubahan iklim. Pasalnya, sektor kelautan dan perikanan dianggap sangat strategis dalam penyediaan protein, antisipasi perubahan iklim, penyediaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, serta memacu ekspor.

Demikian dikatakan Arif Satria, Direktur Riset dan Kajian Strategis Institut Pertanian Bogor, yang menghadiri konferensi bertajuk Sea and People V : Living with Uncertainty and Adapting to Change di Amsterdam, Belanda, Sabtu (11/7). Pertemuan itu dihadiri ilmuwan sosial perikanan lebih dari 30 Negara di dunia.

Untuk membantu menemukan pola adaptasi tersebut diperlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik masyarakat pesisir serta kompleksitas persoalan yang dihadapinya. Hal ini mengingat dalam banyak kebijakan perikanan di dunia ini, ilmuwan sosial seringkali ditinggalkan.

Arif mencontohkan dalam hal pengembangan kawasan konservasi laut atau daerah perlindungan laut (DPL) yang dianggap para ahli sebagai solusi untuk mengatasi perubahan iklim. Pada kenyataannya DPL-DPL tersebut justru menjadi persoalan baru karena akses nelayan terhadap daerah penangkapan menjadi mengecil, dan konflik dengan nelayan terjadi.

"Akibatnya, konservasi tersebut tidak berjalan efektif. Padahal beberapa komunitas nelayan dengan pengetahuan dan kearifan local nya memiliki cara sendiri bagaimana mengkonservasi sumberdaya laut. Namun cara-cara otentik masyarakat tersebut seringkali diabaikan karena dianggap kurang ilmiah. Di sinilah peran ilmuwan sosial sangat penting dalam memahami hal-hal kompleksitas seperti itu dan lalu memformulasikannya sebagai bahan kebijakan maupun program konservasi sehingga lebih efektif dan mampu melestarikan sumberdaya perikanan dan kelautan," jelas Arif.

Saat ini, setidaknya sepertiga dari 6 milyar penduduk dunia bergantung pada ikan sebagai protein hewani. Sekitar 36 juta orang bekerja sebagai nelayan, dan 98 persennya nya ada di dunia ketiga.

Selain itu, sekitar 520 juta orang bergantung pada sektor perikanan. Dalam kurun waktu 1970-2005, jumlah nelayan dunia telah meningkat 278 persen, dan nelayan Asia 307 persen, padahal jumlah penduduk dunia hanya meningkat 177 persen dan Asia 185 persen. Artinya laju peningkatan jumlah nelayan melebihi laju peningkatan jumlah penduduk dunia.

Hingga tahun 2008, perdagangan perikanan dunia menyerap sekitar 78 milyar dolar. Namun akibat perubahan iklim, terumbu karang terancam terkena pemutihan (bleaching) dan tentu akan berdampak pada produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan.

Begitu pula gelombang pasang yang tinggi membuat masyarakat pesisir semakin rentan. Hasil analisis World Fish, lembaga studi perikanan dunia, menunjukkan bahwa ada sekitar 33 negara produsen perikanan dunia dianggap rentan terhadap perubahan iklim, 19 diantaranya adalah Negara maju, yang memberikan kontribusi terhadap 20 persen produksi ikan dunia senilai 6,2 milyar US dolar. Namun tetap saja dari sisi jumlah nelayan, Negara berkembang yang paling akan terkena dampaknya.
ELN

Jayapura : Ditemukan 22 Penambangan Galian C Ilegal

(www.cenderawasihpos.com, 12-07-2009)
SENTANI-Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Jayapura, Nehemia Karma SH mengatakan, berdasarkan data yang ada, terdapat 22 penambangan ilegal dari 27 penambangan bahan material galian C yang ada di Kabupaten Jayapura.
“Hanya 5 penambangan material bahan galian C yang memiliki izin resmi dari pemerintah,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, usai menghadiri Rapat Pembahasan Raperda Pemberdayaan Distrik dan Kampung di Aula Kantor Bupati Jayapura, Jumat, (10/7).

Tentang perusahaan mana saja melakukan aktivitas penambangan ilegal itu, ia tidak menyebutkan. Parahnya lagi 22 penambangan ilegal itu berlindung di balik masyarakat adat. artinya, menjadikan masyarakat adat sebagai tamengnya untuk kepentingannya itu, tanpa memberdayakan masyarakat setempat.

Persoalan tersebut sudah pernah dilayangkan surat teguran bagi 22 perusahaan tersebut, hanya saja hal itu tidak ditanggapi, tapi malah semakin terus melakukan aktivitas penggalian bahan material golongan C.

Menurutnya dengan tindakan demikian, maka para pelanggar itu bisa dikatakan sebagai orang yang melakukan kejahatan lingkungan karena tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan aktivitasnya itu sangat membahayakan lingkungan di sekitarnya, karena umumnya lokasinya berdekatan dengan jalan raya, seperti yang ada di Kampung Harapan Sentani dan sekitarnya.

Ditegaskan, sebenarnya pemerintah tidak melarang siapapun melaksanakan aktivitas apapun, asalkan itu berjalan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, yang mana di dalam aturan itu salah satunya memuat tentang apa yang harus dilakukan yang bersangkutan untuk tidak membahayakan lingkungan beserta ekosistemnya itu.

“Kami sangat sayangkan dan sesalkan oknum-oknum itu, terutama perusahaan yang memiliki alat berat, seharusnya mereka yang berpendidikan itu lebih memahami aturan bukan mengajari hal-hal yang tidak bertanggungjawab kepada masyarakat,” tukasnya.

Guna menindaklanjuti persoalan itu, ia telah melaporkan kepada Bupati Jayapura yang diteruskan dengan membuat surat permintaan kepada Polres Jayapura untuk menindak oknum-oknum bersangkutan, dan diharapkan polisi menseriusi akan persoalan itu.(nls)

Biak : Antisipasi Flu Babi, Karatina Lakukan Penyemprotan

(www.cenderawasihpos.com, 07-07-2009)
BIAK-Dalam rangka hari bulan bakti Karantina Tumbuhan, Stasiun Karantina Tumbuhan Biak melakukan berbagai kegiatan. Diantaranya melakukan penyemprotan kandang babi dan pemberian vitamin bagi 2000-an ternak babi, pemberian vitamin B terhadap 200 ekor sapi dan sejumlah kegiatan lainnya. Penyemprotan itu sendiri dilakukan di kampung Yapdas, Mandow Dalam, Rigde, Nasaret dan kampung lainnya. 

Kepala Stasiun Kartina Pertanian Biak, drh. S Tri Widodo mengatakan, kegiatan itu tak hanya dilakukan dalam rangka hari bulan bakti, namun juga sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah penyebaran flu babi atau H1N1.  

"Kegiatan yang kami lakukan ini juga merupakan salah satu upaya dalam mencegah penyebaran penyakit hewan seperti flu babi,"ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (6/7). 
Dikatakan, upaya pencegahan terhadap berbagai penyakit hewan dan tumbuhan akan terus dilakukan secara rutin, secara khusus penyelundupan berbagai hewan dan tumbuhan secara ilegal ke Biak, ataupun dibawa keluar dari Biak. 
"Upaya-upaya pencegahan terus kami lakukan, tak hanya dengan melakukan penyemprotan namun juga dengan pengawasan langsung di pintu-pintu masuk, seperti di pelabuhan dan bandara," tandasnya.(ito)

Jayapura : Pemkab Jayapura Teken MoU Dengan WWF

(www.cenderawasihpos.com, 04-07-2009)
Program Pengurangan Emisi Karbon dan Degradasi hutan.
SENTANI-Pemkab Jayapura terus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan derajat sosial masyarakatnya. Salah satunya, Jumat kemarin, Bupati Jayapura, Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM, menandatangani Momerandum of Understanding (MoU) dengan WWF Perwakilan Provinsi Papua. MoU itu terkait dengan program pengurangan emisi karbon dan degradasi hutan.

Bupati Suwae, mengatakan, ada tiga alasan penting dilaksanakan MoU itu. Pertama, dari sisi pelestarian lingkungan, sebagai upaya melindungi hutan dan bagaimana pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. 
"Ini tidak bisa di tawar-tawar lagi," tandasnya singkat kepada wartawan, usai penandatangan MoU dengan WWF Perwakilan Papua di Ruang Rapat Bupati, Jumat, (3/7).

Alasan kedua adalah bagaimana ada upaya untuk melindungi hak ulayat masyarakat sebagaimana yang tertuang di dalam amanat undang-undang otsus itu sendiri. Sebagai contoh selama ini HPH melakukan eksploitasi terhadap hutan masyarakat, namun pada kenyataannya belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat pemilik hak ulayat tersebut. Misalnya, tentang sumber daya manusia (SDM), dimana pada penerimaan CPNS lalu Pemkab Jayapura sangat sulit menemukan putra asli pemilik hak ulayat yang berijasah sarjana yang bisa diterima sebagai CPNS.

Ketiga adalah bagaimana membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada guna memberikan manfaat lebih bagi masyarakat tanpa harus merusaknya.

Direktur WWF Perwakilan Papua, Benja Mambay, menandaskan, Papua ada empat kabupaten yang menjadi percontohan program tersebut, yaitu, Mappi, Merauke, Asmat dan Kabupaten Jayapura.

Program tersebut menyangkut bagaimana mengukur dan mengetahui potensi emisi karbon dan degradasi hutan yang terjadi di Kabupaten Jayapura, juga menyangkut kebudayaan, kemudian menyangkut bagaimana tata kelola kelembagaan dan regulasinya terkait program tersebut.

Ditempat terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten, Lambert Tukan, menyatakan, program tersebut dipusatkan di dua distrik, yaitu Distrik Airu dan Distrik Kaure.(nls)

Naional : Hentikan Pengambilan Batu Karang, Bisa Merusak Lingkungan

(www.kompas.com, 29-06-2009)
TERNATE, KOMPAS.com - Para aktivis lingkungan di Maluku Utara (Malut) meminta kepada pemda setempat menghentikan pengambilan batu karang yang dilakukan masyarakat untuk bahan bangunan, karena dapat merusak kelestarian lingkungan laut. 

"Saya melihat masyarakat di sejumlah kabupaten/kota di Malut seperti di Kabupaten Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah masih sering mengambil batu karang untuk bahan bangunan," kata Djafar, aktivis lingkungan Malut, di Ternate, Senin (29/6). 

Ironisnya, instansi pemerintah terkesan ikut mendorong masyarakat untuk terus mengambil batu karang, terbukti instansi bersangkutan membiarkan proyeknya seperti pembangunan gedung sekolah menggunakan bahan batu karang. 

Djafar mengatakan, batu karang memiliki fungsi sangat penting bagi lingkungan, seperti menjadi tempat berkembang biaknya ikan dan dapat memecah gelombang yang menghantam pantai. 

Pemda harus menghentikan pengambilan batu karang tersebut dengan cara mengeluarkan aturan hukum, misalnya dalam bentuk peraturan daerah (perda) atau surat keputusan bupati mengenai larangan pengambilan batu karang. 

Selain itu, pemda harus intensif memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian batu karang. Penyuluhaan itu sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat dan berbagai organisasi sosial yang ada di daerah setempat. 

Pemda juga harus memberikan solusi sumber pendapatan bagi masyarakat yang selama ini menjadikan pengambilan batu karang sebagai sumber pencaharian, karena kalau tidak, mereka tetap akan mengambil batu karang. 

Bupati Halmahera Selatan, Muhammad Kasuba membenarkan, masyarakat di daerahnya masih sering mengambil batu karang, baik untuk digunakan sendiri maupun dijual kepada pihak lain. 

Namun Pemkab Halmahera Selatan telah mengeluarkan larangan pengambilan batu karang di seluruh wilayah daerah itu. Masyarakat yang kedapatan mengambil batu karang akan diberi sanksi tegas. 

"Masyarakat yang selama ini menjadikan pengambilan batu karang sebagai sumber pendapatan, diarahkan untuk melakukan usaha lain, seperti membudidayakan rumput laut," kata Bupati.
BNJ, Sumber : Ant

Manca Negara : Australia : Dingo, Kotoran dan Urinenya Diekspor ke Seluruh Dunia

(www.kompas.com, 02-07-2009)
VICTORIA, KOMPAS.com — Dingo Discovery and Research Centre yang didirikan Lyn Watson di pinggiran Negara Bagian Victoria, Australia, telah mengembangbiakkan dingo hingga 30 ekor.

Melalui pemeriksaan DNA, mereka dipastikan merupakan keturunan anjing asli Australia yang datang dari Asia sekitar 5.000 tahun lalu. Tahun lalu, Watson menyatakan bahwa dingo terancam punah di Australia. ”Sekarang perilaku di dunia berubah. Kebun binatang tertarik berpartisipasi untuk melestarikan dingo sebagai spesies keturunan asli,” ujar Watson.

Tempat perlindungan dingo tersebut telah memasok anak-anak dingo ke Selandia Baru untuk sebuah kebun binatang di sana dan sekarang menerima pesanan dari sejumlah kebun binatang di Jepang, Brasil, AS, dan Eropa.

Bukan hanya anak dingo yang dijual, melainkan juga kotoran dan air kencingnya. Bau kotoran dan kencing dingo dapat mengusir binatang lain yang sering mengganggu rumah, seperti possum. (ISW)

Nasional : MS Kaban: Laju Kerusakan Hutan 1,02 juta Ha per Tahun

(www.kompas.com, 03-07-2009)
Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono
BANDUNG, KOMPAS.com - Laju kerusakan hutan produksi di Indonesia mencapai 1,08 juta hektar per tahun. Laju ini sebetulnya sudah berkurang signifikan dibandingkan empat tahun lalu.

Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan MS Kaban dalam Diskusi Panel bertajuk Masa Depan Hutan dan Kehutanan Indonesia yang diselenggarakan di Grha Kompas-Gramedia Bandung, Jumat (3/7).

Acara ini diadakan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Wiyana Mukti, Komunitas Pohon dan HU Kompas. "Dulu,empat tahun lalu sebelum bertugas, saya sempat worried (khawatir) dengan data 2,8 juta hektar hutan terdegradasi tiap tahun. Sekarang, turun di 1,08 juta ha. Saya yakin, ini bisa turun di bawah 1 juta hektar jika hotspot (wilayah kebakaran) hutan dan illegal logging bisa dikurangi," ucap Kaban.

Ia pun mengklaim, dengan upaya penagakan hukum terus menerus, angka penebangan liar bisa ditekan menjadi 200 kasus per tahun, dari sebelumnya 9.600 kasus per tahun.

Menurutnya, menjadi tantangan bagi pemerintahan ke depan untuk menekan angka laju kerusakan hutan. "Perlu konsistesi kebijakan kehutanan siapapun pemimpinnya nanti," ucapnya kemudian.

Ia khawatir, jika tidak dicegah laju deforistasi hutan produksi ini, dalam 15-16 tahun ke depan, hutan produksi akan lenyap. "Menjadi malapaetaka. Kita menciptakan kematian pada bangsa ini," ucapnya.

Nasional : Para 'Penjajah' Tanpa Senjata

(www.kompas.com, 30-06-2009)
Oleh GESIT ARIYANTO

Mulanya binatang itu didatangkan sebagai biota air tawar yang lucu dan menggemaskan. Itulah keong- keong emas dari genus Pomacea. Keong itu hadir di Indonesia pada tahun 1980-an. Keong-keong itu lalu banyak menghuni akuarium-akuarium di rumah- rumah atau kantor. Lucu dan menggemaskan.

Tak butuh waktu lebih dari lima tahun ketika akhirnya kegemparan datang dari para petani di Sukabumi dan Tangerang. Lahan sawah subur mereka diserang keong. Pada 1984 mulai ramai istilah keong emas.

Keong-keong itu tak lucu lagi tak pula menggemaskan. Sebaliknya, memunculkan horor dan teror karena merusak padi.

Peneliti moluska air tawar pada Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ristiyanti Marwoto, menyebut tak semua jenis keong dari genus Pomacea menjadi hama. Yang sudah diidentifikasi yaitu Pomacea canaliculata—dari Brasil, negara tropis yang banyak kemiripannya dengan Indonesia.

Tak hanya Indonesia, keong yang mulanya dipelihara sebagai binatang piaraan itu telah menjadi hama pertanian di Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, hingga Korea Selatan. Seperti di Indonesia, upaya pemberantasan keong sebagai hama di negara-negara itu tak juga tuntas.

Di sawah, keong-keong itu tak hanya berwarna keemasan, tetapi juga kecoklatan dan kehijauan. Cirinya adalah menempelkan ratusan telurnya di batang- batang padi, tanaman liar, atau tanaman lainnya.

Kepala Puslit Biologi LIPI Siti Nuramaliati Prijono menyatakan, keong-keong emas impor itu adalah salah satu jenis tanaman asing invasif. ”Penjajah” dari negeri asing.

Jenis asing invasif
Jenis asing invasif adalah jenis flora dan fauna termasuk mikroorganisme yang berkembang pesat di luar habitat alaminya. Karena tak ada musuh alami, binatang itu jadi hama, gulma, serta menebarkan penyakit pada flora dan fauna asli.

Di Indonesia, sebagai kompetitor, predator, patogen, dan parasit, jenis-jenis asing invasif itu dapat memunahkan jenis asli. ”Dalam skala besar akan merusak ekosistem asli,” kata Siti.

Ikan aligator
Ikan aligator (Lepisus peus) berasal dari perairan tawar Amerika Latin. Pemakan segala, tetapi cenderung karnivora dengan berat tubuh bisa lebih dari 70 kilogram. Tahun 2008, ikan aligator atau buaya itu ditemukan penambang pasir di Sungai Citarum. Beratnya mencapai 90 kg dengan panjang tubuh 1,70 meter dan diameter 80 cm.

Ikan sapu-sapu
Ikan sapu-sapu (Pterygoplichthys pardalis) banyak dijumpai di sungai-sungai air tawar. Ikan ini berasal dari kawasan Amerika bagian selatan dan tahan terhadap kondisi air berpolutan.

Setidaknya ada empat jenis lagi ikan dari Amerika bagian selatan yang ada di Indonesia, seperti si ganas ikan piranha (Pygocentrus nattereri), si gigi runcing ikan bawal hitam (Colossoma macropomum), si petarung ikan oskar (Astronotus ocellatus), dan araipaima (Arapaima gigas).

Serangga penyerbuk
Liriomyza sativae, Liriomyza huidebrensis, dan Liriomyza trofolii.

Serangga ini justru merusak antara lain tanaman tomat, kentang, bawang, merah, dan kacang panjang.

Menurut peneliti serangga LIPI, Rosichon Ubaidillah, tanaman yang diserang serangga itu langsung mati dalam waktu kurang dari dua pekan.

Temuan terbaru, hama pepaya (mealy bug) atau Paracoccus marginatus, ditemukan tahun 2008. Hama ini menyerang buah pepaya dengan serbuk putih. Belakangan juga menyerang jenis buah lain dan bunga hias. Secara umum, efek domino serangan hama-hama itu berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

Flora invasif
Di Indonesia, jenis flora asing mencapai sekitar 2.000. Salah satu jenis invasif yang legendaris adalah eceng gondok (Eichornnia crassipes) yang merebak sekitar tahun 1990 dengan daya tarik bentuk dan warna bunganya yang ungu cerah.

Belakangan, tanaman air yang mudah berkembang pesat itu menjadi pengganggu. Sebarannya yang masif tak hanya mengganggu transportasi air, tetapi juga menyebabkan sedimentasi dan mematikan plankton.

Jenis akasia
(Acacia nilotica)
Saat ditanam di Taman Nasional Baluran, Jatim, tanaman ini semula untuk melindungi padang savana, makanan utama banteng, dari bahaya kebakaran.

Perkembangannya masif, hingga 200 hektar per tahun, kini mempersempit padang rumput. Hingga tahun 2000, akasia menginvasi 50 persen, sekitar 5.000 ha, padang savana dan mengancam keberadaan banteng.

Jenis lamtoro
(Leucaena leucocephala)
Ditanam massal pada masa Orde Baru dan kini memunculkan risiko. Pemerintah harus mendatangkan serangga dari Hawaii, musuh alami kutu loncat, yang merebak seiring dengan hadirnya lamtoro.

Aster
Aster (Eupatorium sordidum) dari Meksiko di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, kini menutupi lantai hutan tempat tumbuh tanaman obat dan satwa lain. ”Sekarang sangat mengganggu, tetapi sulit diatasi,” kata peneliti botani LIPI, Sunaryo, yang pada April 2009 meneliti di sana. Setidaknya ada delapan jenis flora asing invasif di tempat itu.

Flora dan fauna asing invasif di atas hanya contoh kecil dari ribuan jenis yang saat ini ada di Indonesia. Tak ada satu pun yang didatangkan dengan maksud merusak, tetapi kelemahan pengetahuan dan informasilah yang menyebabkan ancaman.

Tak ada yang tahu, episode macam apa dari maraknya penjualan kura-kura brasil yang mungkin lucu nan menggemaskan. Akankah menambah deret getir akan kehadiran para ”penjajah” tak bersenjata?

Nasional : Jangan Sampai Bambu Punah

(www.kompas.com, 27-06-2009)
BANDUNG, KOMPAS.com - Diperkirakan sekitar 15 tahun hingga 20 tahu ke deapan orang Indonesia tidak akan melihat lagi pohon bambu akibat akibat eksplorasi besar-besaran tanpa disertai budidaya. Kenyataan ini, jika dibiarkan akan berpangaruh terhadap keseimbangan lingkungan. 
   
Penelitu Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Elizabeth A. Widjaja, mengatakan itu kepada wartawan di Bandung, Sabtu (27/6). Menurutnya, pemerintah Indonesia hingga kini belum menunjukkan kepeduliannya.
   
"Buktinya, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum memasukkan bambu ke dalam jenis tanaman yang dilindungi," kata Elizabeth seusai bicara dalam Seminar sehari Bambu untuk Kehidupan Modern (Bamboo for Modern Life) di Saung Angklung Udjo Bandung itu.
   
Untuk melindungi pohon bambu dari kepunahan, menurut Elizabeth, salah satunya tidak mengeksplorasi secara besar-besaran dan ada upaya pengendalian atau kuota dalam mengeksplorasinya. "Selain itu, juga harus ada upaya budidaya, sehingga habitatnya tetap seimbang," kata Elizabeth, seraya menambahkan pohon ini sangat baik untuk konservasi air.
   
Selain upaya tersebut, lanjut perempuan yang selama 33 tahun hingga sekarang eksis dalam penelitian bambu itu, harus ada kemauan pemerintah Indonesia membuat regulasi perlindungan bambu. "Bisa saja pemerintah memasukkan bambu ke dalam jenis tanaman lain yang dilindungi, lengkap dengan sanksi, sebagaimana regulasi lainnya," katanya.
   
Ancaman lain terhadap kepunahan bambu, sebagai pohon penahan erosi tersebut karena semakin sempitnya lahan kebun bambu akibat berubah fungsi, antara lain jadi perumahan atau industri.
   
Ia menyebutkan, di Indonesia terdapat 160 jenis bambu, dan 88 jenis di antaranya, merupakan bambu endmik atau jenis bambu khas yang terdapat di suatu daerah.
   
Semua jenis bambu itu memiliki barbagai nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, selain untuk kebutuhan perumahan dan perkakas rumah tangga atau tanaman hias, bambu merupakan salah satu jenis pohon yang sangat baik untuk kelestarian lingkungan. "Sebagai fungsi pelestari lingkungan yang paling baik, bisa kita buktikan setiap ada rumpun bambu di sana sudah pasti ada sumber air," katanya.
 XVD, Sumber : Ant

Manca Negara : Ekuador : Katak Kaca dari Ekuador

(www.kompas.com, 20-06-2009)
JAKARTA, KOMPAS.com — Para ilmuwan dari organisasi lingkungan hidup Conservation International (CI) dalam penelitian keragaman hayati di Hutan Lindung Nangaritza Ekuador dekat perbatasan Peru menemukan katak kaca atau kristal yang disebut Hyalinobatrachium pellucidum.

Jenis amfibi ini berukuran lebih kecil dari kuku jari dan berkulit transparan sehingga organ dalamnya tampak dari luar. Satwa ini tergolong terancam punah.

Di lokasi yang sama, peneliti dari CI juga menemukan paling tidak 15 fauna dan flora yang tergolong baru bagi khazanah ilmiah.

Di dunia diperkirakan terdapat 14 juta flora-fauna, yang telah teridentifikasi manusia hanya sekitar 1,8 juta.

Manca Negara : Kamboja : Lumba-lumba Irawadi di Ambang Kepunahan

(www.kompas.com, 18-06-2009)
KRATIE, KOMPAS.com — Para aktivis pelestarian lingkungan memperingatkan bahwa lumba-lumba Irawadi, salah satu mamalia langka dunia, di ambang kepunahan.

Lumba-lumba Irawadi Sungai Mekong hanya ditemukan di Kamboja dan Laos.

Badan konservasi alam dunia (WWF) mengatakan, hanya sekitar 70 lumba-lumba jenis itu yang tersisa dan binatang ini akan punah jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Populasi lumba-lumba ini semakin turun dalam beberapa tahun dan laporan WWF ini adalah peringatan nyata bahwa kelangsungan hidup mereka sangat terancam.

Saat ini hanya beberapa lusin lumba-lumba yang tersisa, kebanyakan berkumpul di perputaran Sungai Mekong di kota Kratie, Kamboja. Namun, populasi lumba-lumba di kawasan ini juga dalam keadaan kritis. Yang paling mengkhawatirkan dua pertiga kematian dalam beberapa tahun belakangan melanda bayi lumba-lumba. Jika yang muda tidak selamat maka spesies ini tidak memiliki masa depan.

Namun juga terdapat kemajuan. Untuk pertama kalinya, para pegiat pelestarian alam berhasil mengetahui penyebab kematian lumba-lumba. Hasil otopsi mengungkapkan keberadaan bahan kimia racun termasuk PCB, merkuri, dan pestisida DDT. WWF menyatakan, bahan kimia berbahaya itu telah menekan sistem kekebalan lumba-lumba dan melemahkan pertahanan mereka melawan infeksi yang tidak biasanya berakibat fatal.

Sepertinya lumba-lumba yang masih bertahan bergantung pada kebersihan habitatnya. Namun para pegiat mengumumkan hal itu sangat sulit sehingga mereka merekomendasikan program pembiakan penangkaran dan pembiakan silang dengan jenis lumba-lumba air tawar lain untuk memperkuat gen spesies ini.
ONO , Sumber : BBC

Nasional : Sekitar 30 Persen Terumbu Karang Kaltim Hancur

(www.kompas.com, 18-06-2009)
SAMARINDA, KOMPAS.com — Penangkapan ikan memakai bom, racun, dan pukat harimau telah menghancurkan 30 persen terumbu karang di Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim Khaerani Saleh mengatakan hal itu saat dihubungi dari Kota Samarinda. Terumbu karang di Bontang dan Balikpapan sampai 1990 cukup bagus, tetapi kini hancur akibat penangkapan ikan dan batu-batu karangnya diambili untuk bahan bangunan. Hal itu dikatakan Saleh yang sedang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Khaerani mengatakan, luas terumbu karang Kaltim 29.500 hektar berasal dari Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. "Kami belum memiliki data luas terumbu karang di Kaltim yang akurat berikut kerusakannya," katanya.

Yang dapat dipastikan, lanjut Khaerani, separuh dari 6.532 hektar terumbu karang di Bontang dilaporkan telah rusak akibat penangkapan ikan dengan bom dan racun serta pemanfaatan berlebihan.

Terumbu karang yang jauh lebih luas terdapat di Kabupaten Berau. Diperkirakan 480.000 hektar dari 1,27 juta hektar atau 40 persen Kawasan Konservasi Laut Berau berupa terumbu karang dan padang lamun. Kabupaten Nunukan juga punya terumbu karang di kawasan Karang Unarang atau lebih dikenal dengan blok ambalat yang diributkan itu.

Khaerani mengatakan, pemerintah daerah melaksanakan program transplantasi terumbu dan terumbu karang buatan guna menyelamatkan ekosistem laut yang rusak. "Untuk membangun terumbu karang perlu sekitar 12 bulan dengan tingkat keberhasilan 80 persen, tetapi luas tidaknya bergantung dana yang ada," katanya.