(Manokwari Pos, Kamis 05 Juli 2007
MANOKWARI-Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Jimmy Demianus Ijie bicara tegas dan cukup keras saat pertemuan dengan Staf Ahli Menteri Kehutanan, Ir. I Made Subadya di ruang rapat kantor Gubernur Rabu (4/7) kemarin. Menurut Ijie yang merusak hutan di tanah Papua selama ini orang pusat atau pejabat pintar. Masyarakat adat sendiri yang mengambil hasil hutan tersebut dituduh sebagai pencuri. ‘’Justru yang merusak hutan di tanah Papua ini amereka yang cerdas. Kalau masyarakat yang punya daerah ambil kayu dikatakan pencuri,’’ ujarnya dengan nada tegas di hadapan ahli Menhut serta sejumlah pejabat Depdagri dan Men PAN pada pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur Drs Rahimin Katjong M.Ed.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Provinsi Papua Barat, Harun Djitmau. Selama provinsi ini berdiri, belum mendapatkan pajak dari sektor kehutanan, padahal hasil hutan di Papua Barat banyak dikeruk ke pusat. ‘’Sejak saya menjadi Kadispenda, saya belum pernah dapat pajak dari hasil hutan, padahal hutan sangat luas. Saya sudah bolak-balik ke Jakarta untuk tanyakan ini. Kalau memang ada, harap masuk dalam perimbangan,’’ tukasnya.Di hadapan Staf Ahli Menhut dan Staf Ahli Mendagri Drs.Bambang Setiadi, Ketua DPRD ini mempertanyakan pemberlakukan Otonomi Khusus dan Otonomi Daerah. Papua sudah berlaku Otonomi Kwadrat (Otda dan Otsus), namun kenyataannya pemerintah pusat masih banyak melakukan intervensi terhadap pemerintah daerah, termasuk di bidang kehutanan. ‘’Kita mendapatkan otonomikwadrat, ada otda dan otsus. Saya merasa prihatin dengan pelaksaaan kedua otonomi ini. Karena kami orang di daerah saat mengambil hutan dituduh sebagai pencuri. Padahal orang pintar dari pusat lah yang sebenarnya merusak hutan,’’ tegasnya.
Jadi, lanjut Ijie, kalau mau beri kewenangan jangansetengah hati. Namun dengan hati tulus memberikanperhatian khusus pada daerah seperti Provinsi Papua Barat ini. Bahkan dia berani menyatakan, bahwa pemerintah pusat telah melakukan desentralisasi terselubung dalam pembangunan. Ia melihat,orang pusat menjadikan daerah sebagai lahan proyek untuk mendapatkan keuntungan materi. "Kalau mau lepas, jangan lepas kepala tapi ekor masih terus dipegang. Ada desentaralisasi terselubung. Saya baru saja pulang dari Kebar. Saya lihat proyek jalan yang belum selesai, tapi sudah pindah ke tempat lain,’’ paparnya.(lm)
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP