Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua

Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org
Info Foto : 1) Virtuoso Entertain bersama Numbay Band saat melakukan penampilan bersama Artis Nasional Titi DJ. 2) Saat penampilan bersama Artis Diva Indonesia, Ruth Sahanaya. 3) Mengiringi artis Papua, Edo Kondologit dan Frans Sisir pada acara "Selamat Tinggal 2012, Selamat Datang 2013" kerjasama dengan Pemda Provinsi Papua di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Jayapura. 4) Melakukan perform band dengan Pianis Jazz Indonesia. 5) Personil Numbay Band melakukan penampilan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Vitrtuoso Entertain menawarkan produk penyewaan alat musik, audio sound system dan Band Profesional kepada seluruh personal, pengusaha, instansi pemerintah,perusahaan swasta, toko, mal, kalangan akademisi, sekolah, para penggemar musik dan siapa saja yang khususnya berada di Kota Jayapura dan sekitarnya, serta umumnya di Tanah Papua. Vitrtuoso Entertain juga menawarkan bentuk kerjasama seperti mengisi Acara Hari Ulang Tahun baik pribadi maupun instansi, Acara Wisuda, Acara tertentu dari pihak sponsor, Mengiringi Artis dari tingkat Nasional sampai Lokal, Acara Kampanye dan Pilkada, serta Acara-Acara lainnya yang membutuhkan penampilan live, berbeda, profesional, tidak membosankan dan tentunya.... pasti hasilnya memuaskan........ INFO SELENGKAPNYA DI www.ykpmpapua.org

05 July 2006

Papua : Hutan Tropis Papua Jadi Isu Internasional

( Cenderawasih Pos, Selasa 04 Juli 2006 )
Oleh:Dominggus A. Mampioper
Maraknya illegal loging di tanah Papua membuat Green Peace mulai menapak tajinya di wilayah South East Asia (Asia Tenggara) dan Pasifik Selatan khususnya Solomon Island dan Papua New Guinea (PNG). Apalagi saat ini di Indonesia hanya tanah Papua yang masih menyimpan potensi hutan sementara wilayah lainnya mulai menerima badai bencana terutama banjir dan tanah longsor. Meskipun sebenarnya di Kabupaten Keerom Provinsi Papua hampir selalu dilanda banjir karena merupakan sumber kayu bagi warga Kota Jayapura. Pasalnya penebangan hutan di wilayah Keerom tak pernah berhenti. Buktinya banjir semakin hari terus menjadi semakin parah.

"Hutan Papua meruapakan hutan tersisa di Republik Indonesia harena upaya perlindungan dan kampanye menyelamatkan potensi itu tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan lsm,"ujar Abner Korwa Manajer Paradise Forest Compaign Green Peace Papua belum lama ini di Jayapura.

Ditambahkan Korwa kalau tidak ada upaya baik dari semua pihak maka tak heran hutan Papua akan tinggal menunggu waktunya menyerupai hutan di Sumatera atau Kalimantan. "Hutan Papua termasuk salah satu dari hutan Amazone dan hutan di Zaire yang masih bagus dan merupakan paru-paru dunia,"ujar Korwa.

Kekhawatiran Korwa ada benarnya sebab menurut Ir Lyndon Pangkali mantan coordinator Forest Wacht
Indonesia Regio Papua kegiatan penebangan hutan di Papua mulai marak sejak 1980 an . "Sektor ini dianggap penting dalam pertumbuhan ekonomi di Papua. Namun jika dikaji secara baik total Produk Domestik Rasio Bruto (PDRB) cenderung menurun selama periode 1994 sampai dengan 2002,"ujar Pangkali.

Ditambahkan sector kehutanan hanya menyerap sebagian kecil saja tenaga kerja sekitar 2 % dari total tenaga kerja di Papua yaitu hanya sekitar 21.835 orang yang bekerja di sector ini. "Kondisi ini semakin parah sejak illegal loging terjadi dan ini boleh dibilang terus meningkat awal eforia reformasi,"ujar Pangkali.

Selain itu dosen Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua di Manokwari Provinsi Irian Jaya Barat
(IJB) Wurarah mengatakan penyebab turunnya produksi kayu dari jumlah 54 HPH dan pada tahun 2002 yang aktif hanya 12 HPH adalah tidak menyerahkan rencana kerja tahunan (RKT), menghadapi konflik terus menerus dengan masyarakat (terutama masalah kompensasi), semakin jauhnya jarak lokasi penebangan, semakin mahalnya biaya produksi, semakin banyaknya pungutan di sector kehutanan dan masa berlaku HPH telah habis.

Ironinya selama periode 1993/1994 sampai tahun anggaran 1999/2000 sektor kehutanan hanya menyumbang sekitar 4,3% saja dari total APBD Provinsi Papua. Selama periode tujuh tahun tersebut sector kehutanan memberi total kontribusi sekitar Rp 87 Miliar pada APBD Provinsi Papua. Sumber-sumber pendapatan ini berasal dari biaya leges, pendapatan dari Dinas Kehutanan, serta bagi hasil dari Izin Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Iuran Hasil Hutan (IHH). Dari total penerimaan Rp 131,5

Miliar penerimaan IHH disetorkan oleh pengusaha HPH/IPK/IPKH hanya Rp 53,9 Miliar atau sekitar 41,02% yang didistribusikan kembali ke-Provinsi Papua dalam bentuk dana perimbangan dalam APBD begitulah data-data yang dikutip dari buku laporan berjudul Kajian Singkat Konservasi dan Ekonomi, oleh Anggraini dan Yoseph Watopa Conservasi International di Jayapura. Sedangkan dana reboisasi (DR) yang berjumlah Rp 241 miliar dan US 265 juta tidak ada yang dikirim kembali untuk APBD Provinsi Papua. Namun demikian kendala yang paling sering dihadapi para pengusaha HPH menurut Ir Bani Susilo dari Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia di Papua adalah masalah mendasar yang sering dialami atau dikemukakan pelaku usaha HPH adalah biaya operasional yang harus dikeluarkan sudah jauh melampaui harga jual kayu per M3. "Jika ada HPH yang masih beroperasi umumnya karena memiliki keterkaitan langsung dengan industri,"ujar Bani Susilo.

Memang ada kontroversi antara laju kerusakan hutan di Papua baik luasan deforestasi HPH mencapai 120.000 Ha/thn mau pun IPK seluas 12.000 Ha/tahun. Sedangkan data Baplan (2002) menunjukan rata-rata laju deforestasi cukup tinggi di Papua periode 1985-1997 mencapai 117.523 Ha/tahun.

Namun yang jelas angka deforestasi ini sangat mengkhawatirkan pasca terjadinya illegal loging dengan para cukong yang memanfaatkan masyarakat adat dengan menggunakan Ijin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA).

Menanggapi persoalan kayu di Papua, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir Marthen Kajoi MM menjelaskan selama hutan masih dikelola dengan model pengusahaan hutan jelas tidak menguntungkan masyarakat di sekitar hutan mau pun di dalam hutan. "Karena itu perlu ada reorientasi hutan dari pengusahaan hutan menjadi pengelolaan hutan. Pasalnya saat ini hampir 90 % masyarakat tersebut sangat miskin,"ujar Kajoi.

Ditambahkan ini sangat ironis jika melihat potensi hutan yang selama ini masih merujuk pada pengusahaan hutan. "Karena itu dalam pengelolaan hutan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat,"ujar Kajoi.

Pendapat Kajoi ini ada benarnya sebab menurut data BPS tahun 2002 menunjukan presentase penduduk miskin mencapai 39 % dari total jumlah penduduk di Papua (2 juta) menjadikan Papua sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia.

Sebenarnya jika melihat data-data statistik Papua sejak tahun 1998 hampir 50 % penduduk Papua masih termasuk kategori miskin begitu pula dengan rata-rata tingkat kematian bayi masih sangat tinggi sekitar 70-200/1000 kelahiran bayi. Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat Papua masih sangat rendah data-data sejak tahun 1999 menunjukan lebih dari 25 % angkatan kerja di Papua tidakpernah lulus pendidikan dasar, 27 % tamat SD dan hanya 1 % yang mengenyam pendidikan tinggi di Universitas.

Menurut Kajoi saat ini pihaknya sedangkan membuat draft Perdasi tentang kehutanan yang diberi judul Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat. "Syukur dalam pertemuan pembahasan draft Perdasi ini di Bogor mendapat persetujuan dari berbagai pihak yang hadir termasuk Departemen Kehutanan, "ujar Kajoi.

Ditambahkan Perdasi tersebut masih akan dilakukan dialog dan konsultasi public dengan berbagai pihak terutama DPRP, MRP dan LSM serta masyarakat adat sendiri. "Jadi kata kuncinya adalah pengelolaan itu harus meliputi aspek menejemen kawasan, menejemen hutan dan menejemen kelembagaan,"ujar Kajoi.

Menanggapi hadirnya Green Peace di Provinsi Papua menurut Kajoi ada nilai positif sebab hutan Papua mendapat perhatian dunia Internasional. "karena itu dunia internasional juga harus memberikan konribusi bagi perlindungan hutan di papua,"ujar Kajoi. Sedangkan Budi Setyanto Direktur Institut Strenthening Society (ICS) Papua mengatakan kehadiran Green Peace di Papua patus disambut posistif sebagai warning bagi para pelaku illegal. "Namun yang jelas dari dulu sudah ada warning-warning tetapi illegal loging terus berlangsung. Tidak dapat disangkal bahwa Papua juga akan menjadi isu internasional sebaliknya juga dipikirkan kontribusi masyarakat internasional terhadap Papua terutama menyangkut pelestarian hutan dan lingkungan,"ujar Setyanto mantan Direktur LBH Papua.