( Papua Pos, Jumat 28 Juli 2006 )
Pembangunan drainase di kelurahan Entrop, tepatnya dibelakang Rumah Potong hewan sepanjang 400 M dengan dana ratusan juta rupiah oleh Bina Cipta Karya PU Provinsi Papua tahun anggaran 2006, yang dinilai tidak sesuai dengan master plan diminta DPRP supaya dibongkar oleh kontraktor dan kembali dikerjakan seperti master plan yang ada. "Walaupun sudah terlanjur dikerjakan, jika memang tidak sesuai dengan master plan yang ada, apalagi dikerjakan bengkok-bengkok, kami dari komisi D DPRP yang membidangi pembangunan meminta secara tegas kepada kontraktor supaya drainase segera dibongkar dan kembali dikerjakan sesuai dengan master plan,"tegas anggota Komisi D DPR Papua Marthen Marey, SH menjawab Papua Pos diruang kerjanya, Jumat (28/7).
Untuk itu, kata politikus partai Golkar ini, dalam waktu dekat pihaknya dari Komisi D akan segera turun kelapangan untuk mengecek pembangunan drainase tersebut. Jika memang betul sesuai dengan laporan. masyarakat. Pihaknya akan memanggil pihak PU Cipta Karya dan Kontraktornya untuk menanyakan mengapa sampai terjadi demikian.
"Maaf, saya belum bisa pastikan kapan' turun kelapangan, tetapi dalam waktu dekat kita akan realisasikan. Apalagi pembangunan drainase tersebut dikerjakan PU provinsi, sudah menjadi .tugas Komisi D DPRP melakukan kontrol dan lokasinya di kota. Di kota saja kontraknya sudah demikian, bagaimana lagi proyek-proyek yang di daerah pedalaman,"katanya.
Kalau mau membangun, kerjakanlah yang bagus dan rapi. Jangan sampai kontraktornya hanya cari untung. Apalagi kalau hanya gara-gara tiang telepon.Itu kan bisa dikordinasikan dengan pihak Telkom supaya tiangnya dipindahkan. Kontraktor jangan hanya cari enaknya dan. mikirkan keuntungan, tanpa ada rasa tanggungjawab bagaimana supaya pembangunan drainase tersebut benar-benar tertata rapi, indah dan enak dipandang mata. Uang untuk pembangunan drainase itu adalah uang rakyat, wajar saja jika rakyat menuntut supaya pembangunan drainase dikerjakan kontraktor dengan baik Kan sayang uang rakyat sudah cukup besar untuk pembangunan drainase tersebut, tetapi hasilnya tidak memuaskan, kan rakyat pasti kecewa."Apapun alasannya, kami minta supaya kontraktor membongkar kembali drainase dan kembali mengerjakannya sesuai dengan master plan,"tegasnya.
Tak lupa pula ia mengingatkan pihak instansi teknis terkait agar lebih serius bekerja dan pengawas proyek tidak hanya duduk diam dibelakang meja tinggal terima laporan, tidak tahu kondisi dilapangan bagaimana yang sesungguhnya. Jadi kalau sampai berubah dari master plan, itu keterlaluan dan kesalahan ada pada konsultassi pengawas proyek pembuatan drainase. Ini jelas sangat merugikan masyarakat yang ada disekitar drainase. "Saya berharap pelaksana proyek harus memperhatikan keinginan masyarakat dilingkungan pembangunan drainase tersebut, karena dana pembangunannya adalah dari rakyat. Sekecil apapaun dana yang dipakai dalam pembangunan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, "ujarnva. .**
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP