( Cenderawasih Pos, Rabu 16 Januari 2006 )
Dinas Kehutanan Provinsi Papua merancang master plan dalam rangka pengembangan industri primer hasil hutan kayu di Provinsi Papua yang tangguh dengan penyebaran merata sesuai daya dukung pasokan bahan baku yang berkesinambungan.
"Rakor pengembangan industri primer hasil hutan kayu di Papua ini untuk memberikan gambaran tentang rencana pengembangan industri primer hasil hutan di Papua,"kata Kepala Dinas Kehutanan Papua, Ir Marthen Kaydi, MM disela-sela Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Primer Hasil Hutan Kayu di KTI (Papua) di Hotel Matoa, Selasa (17/1) kemarin. Pengembangan industri primer hasil hutan kayu ini, kata Kayoi, juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan penawaran permintaan, sesuai kemampuan pasokan bahan baku dan kebutuhan industri primer hasil hutan kayu di Papua.
Selain itu juga memberikan informasi peluang bisnis bagi investasi dibidang pengembangan industri primer hasil hutan. Menurutnya, pemahaman tentang kondisi industri perkayuan nasional akan memberikan frame bagi pemahaman tentang kondisi industri perkayuan.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ir Marthen Kayoi MM saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, di Hotel Matoa, Selasa (17/1) kemarin.
Papua. Pengembangan industri primer hasil hutan kayu tidak menyebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Industri perkayuan lebih banyak terpusat di Indonesia Barat. Kelangkaan bahan baku mengakibatkan 54 unit industri panel di Indonesia Barat tidak berproduksi total atau tidak berproduksi normal dan hanya sekitar 61 unit industri panel yang berproduksi.
Lebih lanjut, setelah kelangkaan bahan baku melanda sebagain industri di wilayah Indonesia Barat, perhatian untuk mencari pemenuhan bahan baku kemudian dialihkan ke wilayah timur Indonesia termasuk Papua dan Papua menjadi pemasok kayu bulat terhadap beberapa industri primer hasil hutan kayu di Indonesia Barat, seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
Kayoi mengatakan di Papua sejumlah industri perkayuan mengalami kelesuan yang sama meski dari sisi potensi, hutan Papua masih tergolong lebat dibandingkan hutan di provinsi lainnya di Indonesia.
"Jumlah unit HPH yang beroperasi menurun dari 64 unit menjadi 16 unit. Dari 16 unit yang beroperasi pun tidak berproduksi secara normal, rata-rata produksi dalam tahun RKT hanya sekitar 50 - 60 %,"ungkapnya.
Ditambahkan, alasan yang menyebabkan kelesuan industri kayu di Papua adalah meningkatnya biaya produksi. setelah krisis ekonomi, beberapa alasan klasik yang menunjang kelesuan industri perkayuan di Papua adalah rendahnya potensi kayu komersil. Selain itu, kecepatan ilegal logging di Papua dalam 5 tahun terakhir ini telah memberikan tekanan yang luar bisa pada regenerasi alam di Papua dan medan yang berat mengakibatkan rendahnya eksebilitas ke bahan baku, sehingga beberapa industri perkayuan terpaksa menghentikan operasinya karena ongkos angkut melampaui harga jual (keuntungan). (bat)
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP