( Tempo Interaktif, Senin, 09 Januari 2006 )
Majelis Rakyat Papua mengagendakan rapat khusus soal keberadaan PT. Freeport Indonesia di provinsi Papua. "Sebagai wakil masyarakat adat Papua, adalah tugas kami membela hak mereka," kata Ketua Majelis Rakyat Papua, Agus Alue Alua kepada TEMPO, usai pelantikan penjabat Gubernur Papua di kantor Departemen Dalam Negeri hari ini. Agus menegaskan kalau pro dan kontra soal keberadaan PT Freeport sudah berkembang lama di Papua. "Soal pencemaran, soal rusaknya lingkungan, soal hak masyarakat adat yang dirugikan, itu semua masalah lama yang tak pernah direspon pemerintah," katanya. Dia menyambut baik tindakan tegas DPR dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang akan mengirim tim untuk memeriksa sistem pembuangan limbah tailing dari pertambangan emas PT Freeport. "Seharusnya sudah dari dulu," katanya. Selain soal pencemaran lingkungan hidup, rapat khusus Majelis Rakyat Papua akan membicarakan masalah ganti kerugian untuk suku Komoro yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan di Kabupaten Timika. "Sepuluh tahun terakhir ini, ganti kerugian yang diberikan Freeport tidak jelas," kata Agus. Dia menjelaskan, PT Freeport Indonesia memang selalu menyisihkan 1 persen dari keuntungan perusahaan setiap tahun untuk pemberdayaan warga suku Komoro. "Tapi, kami tidak tahu apakah ganti rugi itu untuk mengganti tanah, hak ulayat atau darah? Karena banyak juga orang Komoro yang jadi korban ketika pertambangan itu dibuka," katanya. Majelis, kata Agus, akan memperjelas skema ganti rugi yang sudah berjalan selama ini. "Perjanjian ganti rugi Freeport kepada warga Komoro memang akan berakhir 2006 ini," katanya.
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP