Jayapura : 17 Nelayan Papua di PNG Diproses Hukum

( Cenderawasih Pos, 27 September 2006 )
Nasib 17 orang nelayan asal Papua yang ditangkap 26 Agustus lalu di wilayah perairan PNG (Papua New Guinea), belum jelas. Dikabarkan ke 17 nelayan tersebut masih harus menunggu proses hukum selanjutnya. Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Port Moresby DR Pratito Soeharyo ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos pekan lalu mengatakan bahwa saat ini 17 orang nelayan Papua itu sedang diproses hukum.

"Mereka sedang diproses hukum," ungkapnya. Dikatakan, para nelayan itu sedang ditangani oleh Konsulat RI di Vanimo dan pihaknya sedang menunggu kabar dari Vanimo. Namun yang pasti saat ini mereka tengah melalui proses hukum.

"Mereka akan ke pengadilan, kalau di sini proses hukum berjalan dan mereka sekarang sedang diproses dan ada dendanya hanya saja saya belum tahu berapa denda itu," katanya. Namun, Pratito melihat sepertinya pemerintah PNG akan menerapkan denda yang lebih besar lagi sesuai dengan kesalahan para nelayan itu, sehingga dengan begitu diharapkan agar para nelayan tersebut menjadi jera (tobat).

Pratito mengaku prihatin dengan kejadian yang sudah terjadi berulangkali itu. Untuk itu ia berharap kejadian itu tidak terulang lagi di masa depan. "Hanya satu yang saya minta kalau bisa nelayan kita bahwa ngono yo ngono tapi mbok ojo ngono. Gitu kan, kalau ikannya lari sampai masuk ke luar negeri begitu ya berhenti atau diam saja deh, jangan dikejar terus. Ikan kan nggak punya border (perbatasan), kita (Manusia) yang tahu border," tuturnya bernada prihatin.

Ditanya bagaimana dengan sikap pemerintah PNG terkait dengan penangkapan nelayan yang sudha terjadi berulangkali tersebut, Pratito mengaku tidak mengerti. "Itu yang saya tidak menegerti, ada beberapa sumber yang menanyakan, biasanya dulu itu sering sekali ada nelayan begitu kok, tapi tidak pernah ada masalah. Tapi kenapa sekarang ada masalah itu juga yang saya tanya kenapa ya," ujarnya balik bertanya.

Ironisnya, sudah begitu bukannya reda nelayan Papua yang menyeberang ke PNG sebaliknya malah terus saja. Bahkan, dalam daftar nelayan yang tertangkap kali ini salah satunya adalah nelayan yang dulu pernah tertangkap juga. "Jadi orang-orangnya sama. Kita juga bilang ke mereka, sekarang ini kalau dua kali tangkap parah loh, nanti kalau tiga kali repot lagi," katanya.

Karena itu, pemahaman tentang wilayah perbatasan bagi nelayan Papua sangatlah penting untuk mengantisipasi hal-hal demikian. Pemahaman ini bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi oleh instansi teknis terkait. "Jadi Pemda Papua sebaiknya mensosialisasikan kepada nelayan itu, bahwa kalau tangkap ikan jangan lewat-lewat sampai masuk PNG. Atau sebaliknya kita kerjasama kek, dibidang fisheris (Perikanan). Itu yang saya sampaikan pada pemerintah sini,"terangnya.

Terkait dengan usulan kerjasama di bidang perikanan terhadap pemerintah PNG itu, Pratito mengatakan bahwa PNG memandang usulan itu hanya sebelah mata. Ia dikira hendak ikut-ikutan mengatur negara itu. "Jadi saya tawarkan, dan saya dapat protes keras dari gubernur Saundaun, bahwa mungkin saya dianggap intervensi. Padahal maksud saya hanya satu kita bagi saja antara kerjasama tradisional ini," paparnya.

Pembagian kerjasama itu adalah nelayan-nelayan kecil yang memakai perahu kecil itu tidak bisa disamakan dengan kapal besar yang menggunakan trowl atau yang modern. Sebab nelayan kecil biasa yang hanya menangkan ikan kecil-kecil sering melanggar, itulah yang di cari solusinya. "Kita duduk bersama bicara dengan mereka, yuk bagaimana dengan ini," imbuhnya.

Pratito ingin, nelayan kecil ini dibuatkan border card atau free pass atau mereka di data sehingga nanti ada kerjasama. Bahkan ia mau mengusulkan pada gubernur Sundaun itu Carlos Uni jika ada nelayan Indonesia yang investasi di Vanimo. "Saya dukung sekali, kalau ada nelayan atau perusahan perikanan kita mau inves disana (Vanimo) saya akan dukung nanti kerjasama dengan Vanimo. Mereka tawarkan, dan saya bilang oke, tapi tanggap gak nelayan kita, kalau tanggap langsung ditangkap rencana investasi itu," tuturnya.

Pratito ingin menyampaikan pada nelayan Indonesia di Papua agar belajar lebih baik lagi dari pengalaman yang sudah terjadi. "Mereka sudah memberikan satu contoh yang buruk pada dunia dan orang-orang PNG bahwa nelayan kita tidak mau mengerti arti kesalahan. Coba cari jalan yang baik, kalau mereka memang ingin masuk kesana, minta izin nanti kita bantu. Kalau mau investasi kan banyak cara tidak hanya dengan cara begitu. Kalau bisa cari partner di Vanimo bikin kerjasama itu, kita akan dukung," tandasnya. (ta)