(www.suarapembaruan.com, 12-09-2008)
[JAKARTA] Badan Pengatur Hulu (BP) Migas akan mengalihkan 300.000 metrik ton liqufied natural gas (LNG/ gas alam cair) Tangguh yang merupakan pengalihan (divert ion) volume LNG ke Sempra, Amerika Serikat.
"LNG ini akan memasok kebutuhan bahan bakar pa- brik pupuk Pupuk Iskandar Muda (PIM) atau Pupuk Kalimantan Timur (PKT)," ujar Deputi Finansial dan Ekonomi BP Migas Djoko Harsono di Jakarta, Kamis (11/8).
Namun, Djoko tidak menyebutkan volume pasokan dan harga jual LNG Tangguh ke dua perusahaan pupuk tersebut. Proses negosiasi harga masih berjalan dan belum mencapai keputusan.
Selain untuk dalam negeri, ada kemungkinan LNG dijual ke perusahaan migas PTT Thailand.
"Harga untuk dalam negeri bisa lebih murah dibandingkan ekspor," ujarnya.
Pemerintah berhak mengalihkan 50 persen dari volume ekspor LNG Tangguh ke Sempra jika harga dinilai tidak menguntungkan. Semula BP Migas telah meneken kontrak ekspor LNG Tangguh ke Sempra sebesar 3,6 juta metrik ton.
Akan tetapi, kemudian BP Migas mengalihkan ekspor dan berhasil menjual 1 juta metrik ton ke perusahaan gas Korea, Kogas dengan harga US$ 20 per mmbtu.
Kemudian, akan menjual 500 ribu metrik ton ke Tokyo Gas. Namun, diungkapkan Djoko harga masih dalam proses negosiasi. LNG Tangguh rencananya akan melaku- kan pengiriman pertama pada Januari 2009. Akan tetapi, BP Migas belum juga memutuskan kepada siapa pengiriman pertama LNG diberikan.
Ekspor LNG Tangguh termasuk proyek lapangan gas terbesar ketiga setelah Bontang dan Arun. Selain ke Sempra, LNG Tangguh memiliki komitmen kontrak penjualan ke Fujian, Tiongkok dan K-Power, Korea Selatan yang harganya sedang dinegosiasi ulang.
Tidak Murah
Saat ini pemerintah didesak untuk mengutamakan pemanfaatan gas alam ke dalam negeri. Namun, pemanfaatan gas alam ke dalam negeri diutarakan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas terkendala oleh infrastruktur sehingga kebijakan pemerintah berorientasi ekspor. Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, dana pembangunan infrastruktur gas kota tidak murah. Apabila pembiayaan diserahkan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak akan sanggup.
Pemerintah telah menganggarkan pembangunan gas kota sejak 2008 untuk sembilan kota, yaitu Lhokseumawe, Jambi, Prabumulih, Semarang, Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Bontang, dan Sorong.
Sementara itu, fraksi-fraksi pendukung pemerintah tak merasa gentar dengan tantangan FPDIP DPR untuk menggelar debat terbuka soal LNG Tangguh guna menuntaskan tuduhan bahwa kontrak LNG Tangguh ke Provinsi Fujian, Tiongkok merugikan negara.
"Sebagai fraksi pendukung pemerintahan, FPD DPR tak merasa gentar dengan tantangan FPDI-P untuk melakukan debat terbuka, silakan saja," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.
Sedangkan, anggota Komisi I DPR dari FPG DPR Yorris Raweyai juga mendukung rencana renegoisasi ulang kontrak LNG Tangguh. "Sebagai wakil dari Papua, saya hanya memperjuangkan aspirasi rakyat yang menuntut pemerintah pusat bersikap adil," katanya. [DLS/M-6]
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP