( Papua Pos, Rabu 08 Febuari 2006 )
Isu formalin yang melanda tanah air, dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya para pedagang-pedagang di kabupaten dan kota Jayapura. Tak ayal, pendapatan pedagang pun, seperti penjual bakso, penjual mie pangsit, pedagang tahu, pedagang ayam drastis menurun. Kedepan isu-isu seperti ihi perlu segera disikapi secara bijak oleh pemerintah sehingga tidak sampai merugikan masyarakat kecil. Demikian dikemukakan anggota i Komisi B DPRP Provinsi Papua H. Djoko Aryanto saat berbincang-bincang dengan Papua Pos diruang kerjanya, Senin (06/02). Dikatakan Djoko bahwa isu formalin dan boraq dari sisi ekonomi sangat merusak perekonomian rakyat kecil, seperti halnya yang dialami para pedagang-pedagang di tanah air, tidak terkcuali pedagang-pedagang di Papua, terutama di kota Jayapura, sejak isu ini merebak pendapatan para pedagang menurun.
Isu ini pun menurut Djoko cukup santer di luar Papua dan dampaknya pun sangat terasa di Papua. Untuk provinsi Papua, mustahil rasanya pedagang-pedagang kecil, terutama para pedagang bakso, pedagang ayam dan penjual tahu daganganya dicampur dengan formalin dan borag."Dari pengamatan saya selama ini Papua, umumnya di kota Jayapura bahan-bahan yang di pakai pedagang murni bahan produksinya, bahan lokal,"terang Djoko yang mengaku sudah 30 tahun di Papua ini.
Beda halnya mungkin diluar Papua, seperti diwilayah Indonesia lainnya produk yang dikirim dari luar Papua ke Papua sudah beku dan tidak ada jaminan bahwa itu bebas formalin. Namun untuk produk lokal menurut dia masih bisa dijamin tanpa bahan pengawet. "Kita kasihan melihat para pedagang kecil yang hanya menggantungkan hidup keluarganya dari berjualan bakso, ayam dan lainnya, hanya karena isunya formalin di luar Papua, akibatnya harus ditanggung para pedagang di Papua, umumnya di kota Jayapura,"katanya.
Walaupun isu formalin dan boraq cukup mengemuka, tetapi sampai sekarang pihaknya dari dewan, khususnya komisi B DPRP belum pernah menerima keluhan dari rakyat soal adanya temuan pedagang bakso maupun pedagang lain yang menggunakan formalin. Apalagi dari balai POM sendiri sudah menginstruksikan kepada semua pedagang bakso dan lain-lainnya supaya tidak menggunakan bahan pengawaet dalam hal ini formalin.
"Karena itu, masyarakat tidak perlu lagi takut makan bakso, makan mie, makan ayam, makan tahu dan lain-lainnya. Sebab produk yang dipakai pedagang murni mengandalkan produk lokal yang dijamin tidak menggunakan bahan pengawet,"tukasnya.
Untuk itu, kata politikus asal PDI- Perjuangan Provinsi Papua ini, sudah sepatutnya setiap barang yang berupa makanan yang dikirim ke Papua ini harus melalui pemeriksaan balai POM. Sebab selama ini, pengusaha-pengusaha besar yang mendatangkan barang-barang ke Papua tidak memanfaatkan keberadaan POM ini. Parahnya lagi balai POM pun selama ini kurang proaktif, biasanya mereka aktif, setelah permasalahan muncul kepermukaan. "Saya sangat berharap kedepan sigap dan bila perlu sebelum balai POM harus lebih proaktif muncul kepermukaan, balai POM dan tanggap terhadap persoalan- sudah dapat mengantisipasinya persoalan yang muncul ditengah- sehingga tidak sampai membebani ditengah masyarakat. Artinya setiap masyarakat,"tukasnya. **
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP