Sorong : BPMigas Tolak Hadir, Pertemuan Deadlock

(www.radarsorong.com, Sabtu 23 Juni 2007)
Pertemuan membahas penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi yang diajukan warga Kampung Kabra
Distrik Salawati,Kabupaten Raja Ampat menemui jalan buntu. Hal ini lantaran BPMigas, sebagai pengambil keputusan dalam masalah pembayaran tuntutan ganti rugi yang dilayangkan masyarakat sengaja tidak menghadiri pertemuan tersebut.

Pertemuan yang berlangsung di Lantai II Hotel Tanjung semalam dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Raja Ampat Pdt Albert Mayor dan didampingi Wakil Ketua II Abbas Umlati.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut tokoh masyarakat Kabupaten Raja Ampat Djafar Umpain, Drs M Umpain Dimara, BA selaku kuasa dari masyarakat Kabra Distrik Salawati, Yan Waromi dan dari JOB Petrochina yang diwakili Humas JOB Pertrochina Sonratho Marolla,SH.

Rangkaian pertemuan membahas tuntutan ganti rugi berlangsung alot. Pasalnya dari pihak masyarakat tetap menuntut agar JOB Petrochina maupun BPMigas harus segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi senilai Rp 17 Miliar lebih.
Jika masalah ini tidak diselesaikan, warga pun mengancam untuk memperluas aksinya dengan memalang kegiatan operasi minyak JOB Peterochina.

Dimana setiap sumur minyak yang ada di Distrik Salawati akan dipalang. Termasuk rumah- rumah staf Petrochina maupun Kepala Perwakilan BPMigas Maluku Papua juga terancam dipalang.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Raja Ampat Albert Mayor dalam penjelasannya mengharapkan dalam pertemuan yang sudah beberapa kali difasilitasi oleh dewan, berharap dapat diselesaikan secara baik tanpa ada yang dirugikan baik dari pihak perusahaan maupun dari warga masyarakat.

Soal ketidak hadiran pihak BPMigas,dari alasan yang disampaikan, terungkap kalau undangan yang diserahkan pihak DPRD mendadak.
Karenanya BPMigas meminta agar DPRD mencari waktu yang baik, disesuaikan dengan jadwal DPRD.
Sementara itu Humas JOB Petrochina Sonratho Marolla,SH mengatakan, soal kepastian penyelesaian tuntutan ganti rugi itu bukanlah merupakan kewenangan pihaknya maupun perusahaan.
Menurut Sonrantho, pada prinsipnya JOB Petrochina siap menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diajukan masyarakat, terutama menyangkut galian C.

Hanya saja seluruh pembayaran ganti rugi atau mengeluarkan dana satu sen pun yang dikeluarkan perusahaan minyak yang beroperasi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus mendapat persetujuan pembayaran dari BPMigas.
"Yah kita lakukan pertemuan pun juga tapi kalau tidak dihadiri BPMigas maka kami minta maaf. Info terakhir yang kami terima kepala perwakilan BPMigas Maluku Papua tiba dari Jakarta hari Senin mendatang. Tapi kalau disepakati yah mungkin kita akan kembali melakukan pertemuan pada hari Kamis mendatang,"ujarnya.

Menariknya dalam pertemuan tersebut terkait dengan pembayaran ganti rugi, dimana terjadi pro dan kontra mengenai munculnya dua surat kuasa dalam penyelesaian masalah ini.
Atas kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Raja Ampat Albert Mayor minta agar masyarakat menyelesaikan semua persoalan dulu dan dicari satu kata kesepakatan antara 2 kelompok yang bertikai tersebut. Sehingga dalam pembicaraan yang akan digelar Kamis mendatang dengan pihak BPMigas dan JOB Petrochina, tak ada lagi ‘dua’ suara.

Sebagai wakil rakyat, Albert Mayor mengatakan dirinya tidak ingin melihat perpecahan terjadi di masyarakat, oleh karena itu jika masalah antar 2 kelompok yang bertikai soal pemberian kuasa yang pemilik ulayat atau adat maka sebaiknya DPRD Raja Ampat mundur dan tidak akan memfasilitasi lagi pertemuan tersebut.
Dengan adanya pernyataan keras dari Wakil Ketua I DPRD Raja Ampat tersebut, maka kelompok yang bertikai bersedia menyelesaikan segala persoalan yang ada .

Hasil dari pertemuan dua kelompok tersebut dibacakan oleh D. Dimara dihadapan Wakil Ketua I dan II DPRD Raja Ampat, Humas JOB Pertrochina dan semua yang menghadiri pertemuan bahwa kedua belah pihak sepakat dan setuju tetap memakai satu surat kuasa atas nama Drs. D Umpain Dimas BA,dengan catatan surat kuasa tersebut akan memakai addendum dengan memasukan semua nama- nama kelompok yang ada.
Hasil kesepakatan tersebut akan dibuat dalam berita acara dan juga dibuat dalam kesepatakan bersama yang akan ditandatangani oleh dua kelompok yang bertikai.

PALANG BERLANJUT, BPMIGAS LUMPUH
Hari ketiga pasca dipalang, sampai kemarin, Kantor BPMigas Maluku-Papua lumpuh total. Kantor yang bermarkas di Jalan Krakatau Puncak Patra Bahari, itu masih dipalang dengan bambu yang dipaku berselang-seling dan diikat kain merah.
Dari pantauan Koran ini di Kantor BPMigas kemarin, hanya terlihat petugas Satpam yang berjaga-jaga dan dua orang staf yang sedang membersihkan depan halaman Kantor BP Migas.
Menurut staf yang enggan dikorankan, saat ini pimpinan BP Migas masih berkoordinasi dengan perwakilan massa atas tuntutan yang diajukan. Seperti terungkap dalam aksinya Rabu lalu, warga Pulau Kabra Distrik Samate Kabupaten Raja Ampat menuntut ganti rugi atas tanah yang belum dibayar oleh JOB Pertamina-PetroChina Salawati sekitar Rp 17 Miliar.

Dalam hal ini, BPMigas dianggap tidak berperan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan Migas yang dianggap merugikan rakyat. Selain soal tuntutan atas tanah yang telah disurvei, massa juga menyuarakan soal penggunaan tenaga kerja yang mengabaikan tenaga lokal. Hal yang sama dimana soal tenaga lokal yang diabaikan pihak perusahaan juga mendorong massa memalang Kantor Pir Oil.

Sampai kemarin, aksi palang di Kantor BPMigas dan Pir Oil masih berlanjut. Dari pantauan Koran ini di Kantor Pir Oil yang terletak di belakang Hotel Intercity, suasana tampak sunyi senyap. Sesekali terlihat orang yang keluar masuk ke dalam kantor tersebut dengan melalui pintu samping. Hal ini karena pintu depan terpalang oleh bambu yang diikat kain merah.

Menurut keterangan yang dihimpun Koran ini, sejak pagi situasi di kantor tersebut memang sepi dan pada pagi hari terlihat beberapa karyawan yang tinggal di tempat tersebut keluar dengan membawa tas seperti akan mengungsi. (boy/fer/iin)