(www.cenderawasihpos.com, Sabtu 23 Juni 2007)
Masih minimnya kontribusi yang diterima masyarakat adat Papua terkait dengan kegiatan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah Teluk Cenderawasih, mendorong Dewan Adat Papua Wilayah II Saireri untuk membicarakan upaya perlindungan terhadap SDA milik masyarakat pribumi.
Koordinator Dewan Adat Papua Wilayah II Saireri Mananwir Yan Pieter Yarangga kepada wartawan disela-sela pembukaan Temu Konsolidasi DAP Wilayah II Saireri di Hotel Irian mengatakan, dalam kegiatan konsolidasi yang akan berlagsung beberapa hari, komponan adat di wilayah Teluk Cenderawasih yang meliputi Biak, Yapen, Waropen dan Nabire akan merapatkan barisan untuk mengidentifikasi serta memberikan proteksi terhadap kekayaan alam milik masyarakat pribumi.
“Pertemuan ini semata-mata untuk melakukan konsolidasi untuk mengevaluasi proses perjuangan dan pembangunan yang menyangkut hak-hak dasar pribumi juga kaitan dengan investasi hingga eksploitasi SDA. Sebab proses yang terjadi selama ini di Papua khususnya di kawasan Teluk Cenderawasih sumbangsih bagi masyarakat pribumi belum Nampak,”tegasnya.
Pembahasan mengenai proteksi terhadap kekayaan alam yang ada di wilayah Teluk Cenderawasih diakui oleh Mananwir Yan Pieter Yarangga sedikit terlambat dan baru dapat dibahas tahun 2007 ini. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh dewan adat.Ketika disinggung mengenai bentuk proteksi yang akan dilakukan, Yan Pieter Yarangga mengatakan, hal itu tidak terlepas dari aturan-aturan adat yang selama ini dipegang teguh oleh masyarakat adat Papua khususnya di wilayah Teluk Cenderawasih.
”Hasil ini akan kita juga akan sampaikan dalam Konferensi Besar Dewan Adat Papua yang akan digelar di Port Numbay pada awal Juli 2007,”tambahnya.Sementara itu kegiatan Temu Konsolidasi Dewan Adat Papua Wilayah II Seireri diikuti sekitar 30 orang peserta dan dibuka oleh Sekretaris Pleno Dewan Adat Papua Welem Bonay.(nat)
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP