Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua

Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org
Info Foto : 1) Virtuoso Entertain bersama Numbay Band saat melakukan penampilan bersama Artis Nasional Titi DJ. 2) Saat penampilan bersama Artis Diva Indonesia, Ruth Sahanaya. 3) Mengiringi artis Papua, Edo Kondologit dan Frans Sisir pada acara "Selamat Tinggal 2012, Selamat Datang 2013" kerjasama dengan Pemda Provinsi Papua di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Jayapura. 4) Melakukan perform band dengan Pianis Jazz Indonesia. 5) Personil Numbay Band melakukan penampilan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Vitrtuoso Entertain menawarkan produk penyewaan alat musik, audio sound system dan Band Profesional kepada seluruh personal, pengusaha, instansi pemerintah,perusahaan swasta, toko, mal, kalangan akademisi, sekolah, para penggemar musik dan siapa saja yang khususnya berada di Kota Jayapura dan sekitarnya, serta umumnya di Tanah Papua. Vitrtuoso Entertain juga menawarkan bentuk kerjasama seperti mengisi Acara Hari Ulang Tahun baik pribadi maupun instansi, Acara Wisuda, Acara tertentu dari pihak sponsor, Mengiringi Artis dari tingkat Nasional sampai Lokal, Acara Kampanye dan Pilkada, serta Acara-Acara lainnya yang membutuhkan penampilan live, berbeda, profesional, tidak membosankan dan tentunya.... pasti hasilnya memuaskan........ INFO SELENGKAPNYA DI www.ykpmpapua.org

17 November 2006

Merauke : Gubernur Beberkan 7 Kebijakan Baru, Untuk Penataan dan Pengelolaan Hutan di Provinsi Papua

( Cenderawasih Pos, Kamis 16 November 2006 )
Dalam rangka pengelolaan dan penataan pembangunan hutan berkelanjutan di Provinsi Papua, Gubernur Barnabas Suebu akan menerapkan 7 kebijakan baru. Tujuh kebijakan baru itu yakni pertama, kepemilikan hutan dikembalikan kepada rakyat karena status hutan di Papua merupakan hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan marga secara turun temurun dan dalam pemanfaatannya berdasarkan kearifan lokal (menebang, menanam, memelihara dan menjaga kelestarian hutan) untuk keturunannya. Kedua, terhadap HPH yang tidak aktifdan tidak mempunyai industri akan dicabut sedangkan HPH yang akan akan diverifikasi untuk ditata kembali.

Ketiga, mengoptimalkan 4 unit industri perkayuan (Wapoga Mutiara Industri, Kodeco, Korindo, PT Gizanda) dengan pengaturan rasionalisasi suplay bahan baku dengan kapasitas industri terpasang. Keempat, menghentikan pemasaran logs keluar Provinsi Papua (mencengah penyelundupoan, illegal logging dan optimalisasi industri perkayuan). Kelima, pengembangan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat.
Keenam, pengembalian industri kayu rakyat dan terakhir pengembangan dan pengolahan hasil hutan bukan kayu, ecoturisme dan jasa lingkungan (clean development mechanisme and carbon trade).
Tentang tujuh kebijakan baru yang akan diterapkan itu disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze, ketika membuka Rapat koordinasi Pembangunan Kehutanan se-Provinsi Papua yang berlangsung di Merauke, kemarin.

Gubernur juga mengatakan meskipun Papua kaya akan hasil hutan, namun kekayaan dari pengelolaan hasil hutan tersebut belum memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan masyarakat kampung di Papua.Indikatornya, kondisi masyarakat Papua yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan masih berada di bawah garis kemiskinan dan tidak berdaya.

Padahal hasil sumber daya hutan banyak dieksploitir dan mampu mendatangkan devisa negara yang cukup banyak. Selain kemiskinan yang masih melanda masyarakat di dalam dan sekitar hutan tersebut, menurut Gubernur, degradasi hutan menjadi lahan kritis juga semakin meluas (parah).

Sampai saat ini, diperkirakan degradasi lahan kritis mencapai luas kurang lebih 3,6 juta ha. Degradasi ini akan terus bertambah seiring dengan masih terjadi penebangan liar (illegal logging) serta terjadinya erosi dan banjir, adanya kebutuhan lahan dalam skala besar untuk keperluan pembangunan non kehutanan, kapasitas industri pengolahan kayu yang belum optimal karena supply bahan baku belum kontinyu sehingga menurut Gubernur diperlukan kebijkan pengelolaan yang lebih baik dan terpadu untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

‘’Dari berbagai data permasalahan itu, dapat memberikan gambaran yang negatif bagi performance pengelolaan sumber daya hutan tropis di Provinsi Papua, terhadap kelestarian daya hutan. Oleh karena itu, pesan saya agar dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam hutan tropis di Provinsi Papua senantiasa konsisten menggunakan kriteria yang telah disepakati berbagai stakeholder termasuk masyarakat internasional dalam pengelolaan hutan lestari,’’ pesannya. (ulo)