(www.kompas.com, 12-08-2008)
JAKARTA, SELASA - Indonesia harus memfokuskan program penelitian pada bidang kelautan sebab laut merupakan sumber daya alam terbesar di dunia.
Dengan satu fokus, maka seluruh potensi dapat diarahkan dan didayagunakan seoptimal mungkin selain mengingat anggaran pemerintah, fasilitas, dan sumber daya manusia yang terbatas. Untuk mencapai kemandirian, daya saing, dan memajukan peradaban, peran ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sangat besar.
Hal ini disampaikan Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jumain Appe di Jakarta, Senin (11/8). Penetapan enam bidang iptek sebagai fokus program riset, menurut dia, masih kurang mengerucut.
Menurut Jumain Appe, pemerintah seharusnya fokus pada pengembangan sektor kelautan di berbagai aspek untuk memajukan perekonomian bangsa. Apalagi, Indonesia adalah negara dengan laut terluas di dunia. Hasil laut juga menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat pesisir di Indonesia.
Melalui pengembangan sektor kelautan, berbagai kegiatan yang ekonomis, seperti pemanfaatan dan budidaya potensi perikanan, eksplorasi dan eksploitasi migas di lepas pantai, hingga sarana transportasi, dapat terus dikembangkan berbasis iptek. Juga dikembangkan soal pertahanan dan keamanan (hankam) guna mengatasi penangkapan ikan ilegal.
Ia mencontohkan Korea Selatan yang hanya memilih otomotif, elektronika, dan teknologi material. Norwegia hanya fokus pada pengembangan ikan salmon dan eksplorasi minyak laut dalam.
Pada era Soekarno ditetapkan masa depan bangsa harus bertumpu pada dirgantara dan kelautan. Ketika itu, banyak lulusan SMA dikirim ke negara maju untuk studi lanjut. Kebijakan serupa dilakukan Soeharto.
Sementara itu, di tengah karut- marut ekonomi dan gesekan kehidupan sosial politik di masyarakat, Pemerintah Indonesia bertekad memelopori pelestarian lingkungan dan pemberdayaan potensi laut dunia.
Salah satu agenda ialah menjadikan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) di Manado, Mei 2009, sebagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengikat.
Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Susilo Indroyono di Manado, Senin, mengatakan, rancangan Manado Ocean Declaration segera dibahas di tingkat nasional untuk kemudian diusulkan menjadi pembahasan dalam Sidang Umum PBB pada September-November 2008. (YUN/ZAL)
YUN,ZAL Sumber : Kompas Cetak