Jayapura : Numberi: DKP Komitmen Berdayakan Nelayan

(www.cenderawasihpos.com, 28-04-2008)
JAYAPURA-Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) RI, Fredy Numberi mengungkapkan, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, yang tidak dibarengi kesadaran warga dalam menjaga lingkungan, telah berdampak pada pencemaran lingkungan.
Bila pencemaran ini terus berlanjut dan tidak ditangani secara serius, juga akan berdampak pada kelestarian kawasan pantai dan laut sebagai muara aliran sungai. "Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) ini hanya sebagian dari upaya penyadaran warga masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan pantai dan laut, yang selama ini sudah banyak tercemar karena ulah kita sendiri,"ungkap Numberi dalam pencanangan GBPL Provinsi Papua yang dipusatkan di TPI/PPI Hamadi Kota Jayapura, Sabtu (27/4).

Menurutnya, upaya untuk menjaga kelestarian kawasan pantai dan laut ini tidak hanya bisa dilakukan pihak pemerintah saja, tapi juga perlu kepedulian dan keterlibatan dari semua komponen masyarakat. Tidak hanya itu saja, agar kelestarian kawasan pantai dan laut ini tetap terus terjaga ke depan, maka upaya pembinaan kesadaraan dan kepedulian terhadap lingkungan ekosistem pantai dan laut ini perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak di seluruh Indonesia.
"Saya harapkan GBPL ini tetap digelorakan oleh masyarakat di semua provinsi dan Kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia,termasuk di Papua ini, supaya kelestarian kawasan pantai dan laut ini tetap terjaga,"ujarnya.

Diakui Numberi bahwa upaya untuk melestarikan kawasan pantai dan laut ini, juga tidak terlepas dari upaya pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir pantai. Oleh karena itu, sejalan dengan pencanangan GBPL di seluruh wilayah Indonesia ini, juga dilakukan upaya-upaya mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir pantai dengan peningkatan pendapatan ekonomi melalui bantuan-bantuan modal usaha maupun pembinaan ketrampilan lainnya.
"Bantuan ini sifatnya untuk mendorong kemandirian masyarakat nelayan untuk mengembangkan usahanya, pemerintah tidak bisa terus-terusan memberikan bantuan, setelah bisa mandiri harus di lepas," ujar di sela-sela meninjau Kedai Pesisir dan Solar Pack Diesel Nelayan (SPDN) atau Kios Solar untuk nelayan.

Keberadaan kedai pesisir yang dikelola oleh koperasi nelayan ini katanya, diharapkan utuk memberikan kemudahan dari warga masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk mencari bekal untuk melaut atau menangkap ikan. Secara tegas, Numberi juga mengingatkan kepada pengelola kedai pesisir, agar jangan sampai menjual minuman keras (miras) atau minumkan keras local (milo) jenis lainnya di kedai.
Begitu juga dengan SPDN yang diresmikannya di sela pencanangan GBPL kemarin, diharapkan agar SPDN ini dikhususkan untuk warga masyarakat nelayan yang mencari kebutuhan bahan bakar untuk perahu motor atau kapal ikannya. Pemerintah katanya, akan memberikan subsidi untuk bahan bakar nelayan ini, sehingga diharapkan pengoperasiannya nanti juga diawasi sejumlah pihak terkait, termasuk KP3 Laut. Sementara untuk harga bahan bakar yang dijual di SPDN, untuk solar seharga Rp 4.300/liter dan Premium Rp 4.500/liter.

Menurut Fredy Numberi, Departemen Kelautan dan Perikanan sangat komitmen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Untuk itu, pihaknya sangat tegas dalam masalah penanganan illegal logging yang ada di wilayah Indonesia. Begitu juga saat disinggung wartawan menyangkut penangkapan sejumlah kapal yang melakukan kegiatan illegal fishing di Timika, pihaknya juga memberikan perhatian serius.
Dijelaskan, mengingat jumlah kapal yang ditangkap cukup banyak dan kegiatan operasinya cukup rapi, pihaknya menilai bahwa kegiatan illegal fishing ini diorganisir dengan baik. Tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan tersebut di lakukan sindikat atau jaringan tertentu. Hal tersebut dilihat jumlah kapal yang ditangkap yang mencapai sekitar 26 kapal. "Kami juga sudah meminta Bareskrim mengusut tuntas kasus illegal fishing ini, termasuk para pelaku yang mengorgaisir kegiatan illegal fishing ini,"ujar Fredy Numberi yang penanganan kasus ini masih dalam proses penyidikan aparat.

Sementara itu Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) Dirjen KP3K (Kelautan Pesisir dan Pulau pulau Kecil) Departemen Kelautan dan Perikanan Dr Sudirman Saad, mengungkapkan bahwa Papua ini merupakan daerah yang populasi masyarakat nelayannya tinggi. Namun dari sisi ekonomi, masyarakat nelayan di Papua ini masih tergolong miskin.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena kapasistas Sumber daya Manusia yang menguasai tehnologi penangkapan yang masih lemah, sehingga masih menggunakan cara penangkapan tradisional. Di satu sisi, saat hasil tangkap banyak atau melimpah, sulit untuk memasarkan, dan sejumlah factor lain yang menyebabkan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir masih lemah.
"Oleh karena itu, kami berupaya untuk terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dengan berbagai cara,"ungkap Sudirman Saad ketika ditemui Cenderawasih Pos di sela kegiatan pencanangan GBPL.

Salah satu upaya, diantaranya mengurangi beban masyarakat pesisir dengan pembentukan kedai pesisir dan SPDN, yang diharapkan bisa dibeli dengan harga terjangkau. Disamping itu, DKP juga memberikan bantuan modal usaha yang sifatnya hibah melalui koperasi-koperasi nelayan, maupun melalui Bank Pembangunan Daerah atau Bank Papua di wilayah ini, dengan model pinjaman mengikuti mekanisme perbankan.

"Kerusakan kawasan laut dan pantai ini sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat pesisir yang masih banyak berada dalam kemiskinan, buta huruf, oleh karena itu dalam pencanangan GBPL ini juga dibarengi upaya peningkatan ekonomi masyarakat nelayan,"tutur Sudirman.
Kebijakan dari DKP juga memberikan prioritas kepada masyarakat pesisir di kawasan Indonesia Timur, yang memang lebih banyak masyarakat nelayan yang miskin. Diatakan, dari DKP pada tahun 2008 ini akan mengucurkan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan sekitar Rp 4-5 miliar untuk 6 Kabupaten/kota di Papua. "Tidak hanya masyarakat pesisir laut, kami juga akan mulai berikan perhatian pada masyarakat pesisir danau Sentani,"tuturnya.

Sekedar diketahui, kegiatan pencanangan GBPL yang digelar di PPI Hamadi ini juga diwarnai dengan penyerahan hadiah sejumlah lomba yang digelar dalam rangka pencanangan GBPL, diantaranya lomba melukis dan mewarnai gambar untuk TK/SD, lomba memasak menu olahan ikan dan sejumlah lomba lainnya. Dalam pencanangan GBPL kemarin, Menteri Numberi juga menyerahkan maket Rumah Bencana kepada Walikota Jayapura yang diwakili Wakil Walikota Sudjarwo,BE.(tri)