Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua

Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org
Info Foto : 1) Virtuoso Entertain bersama Numbay Band saat melakukan penampilan bersama Artis Nasional Titi DJ. 2) Saat penampilan bersama Artis Diva Indonesia, Ruth Sahanaya. 3) Mengiringi artis Papua, Edo Kondologit dan Frans Sisir pada acara "Selamat Tinggal 2012, Selamat Datang 2013" kerjasama dengan Pemda Provinsi Papua di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Jayapura. 4) Melakukan perform band dengan Pianis Jazz Indonesia. 5) Personil Numbay Band melakukan penampilan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Vitrtuoso Entertain menawarkan produk penyewaan alat musik, audio sound system dan Band Profesional kepada seluruh personal, pengusaha, instansi pemerintah,perusahaan swasta, toko, mal, kalangan akademisi, sekolah, para penggemar musik dan siapa saja yang khususnya berada di Kota Jayapura dan sekitarnya, serta umumnya di Tanah Papua. Vitrtuoso Entertain juga menawarkan bentuk kerjasama seperti mengisi Acara Hari Ulang Tahun baik pribadi maupun instansi, Acara Wisuda, Acara tertentu dari pihak sponsor, Mengiringi Artis dari tingkat Nasional sampai Lokal, Acara Kampanye dan Pilkada, serta Acara-Acara lainnya yang membutuhkan penampilan live, berbeda, profesional, tidak membosankan dan tentunya.... pasti hasilnya memuaskan........ INFO SELENGKAPNYA DI www.ykpmpapua.org

25 February 2005

Jayapura : Polda Papua dan Kejaksaan Harus Transparan, Soal Penyelesaian Kasus Illegal Logging di Papua

( Cenderawasih Pos, Kamis 24 Febuari 2005 )
Pembentukan tim untuk meyelesaikan kasus illegal logging di Papua seperti yang di inginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disikapi pesimis sejumlah anggota DPRD Papua. Bahkan mengharapkan agar tim tersebut perlu di tinjau ulang.

Mereka menilai itu hanya membuang biaya dan tidak akan ada gunanya, dan terkesan akan menghilangkan kasus-kasus itu sehingga tidak terungkap.

Langkah praktis yang sebenarnya perlu dilakukan adalah pihak Polda dan Kejaksaan Tinggi Papua harus transparan saat ini menjelaskan penyelesaian kasus illegal logging yang pernah terjadi di Papua dan di tangani mereka yang kini belum terungkap.

Dicontohkan, kasus penangkapan kapal yang diduga melakukan illegal logging di Kabupaten Sarmi saja hingga kini tidak jelas, bahkan barang buktinya tidak jelas keberadaannya. “Polda dan Kajati Papua harus jelaskan penyelesaian kasus itu sampai sejauh mana. Penyebab tidak di tuntaskan itu apa dan di umumkan kasus mana yang telah dituntaskan,”ujar Wakil Ketua I DPRD Papua DR (HC) Komaruddin Watubun, SH, kepada Cenderawasih Pos diruang kerjanya.

Menurutnya, sejak lama kasus ini telah terjadi di Papua dan melibatkan banyak institusi baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sendiri. “Pertanyaan saya apakah pihak angkatan laut tidak mengetahui kapal-kapal tersebut masuk ke Papua. Pihak Polisi bagaimana menyikapinya, sementara rakyat kecil yang memakai perahu kecil mengetahuinya. Hal ini yang perlu di jelaskan,”ujarnya.

Sementara itu anggota dewan lainnya Ir.Weynand Watori mengatakan, yang perlu disikapi pemerintah saat ini semestinya mengusut tuntas oknum-oknum yang ada di pemerintah pusat maupun daerah yang sengaja mengeluarkan kebujakan-kebijakan yang membuka ruang sehingga illegal logging berlangsung di Papua. “Perlu mencari tahu alasan apa sehingga ada kebijakan yang dikeluarkan olehn pemerintah daerah mereka yang harus bertanggung jawab sekarang,”katanya.

Dinilai, para cukong kayu asal Malaysia yang melakukan aksinya dengan bebas itu karena di beck-up dan dilindungi oleh oknum aparat keamanan maupun instansi terkait pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Presiden perlu meminta pertanggung jawaban menteri, kepala instansi terkait maupun Gubernur tentang kebijakan yang pernah dilakukan itu, kemudian segera mengeluarkan kebijakan baru sehingga kasus ini tidak terjadi lagi,”ujarnya. (nce)