Papua : Konversi Hutan Tingkatkan Bencana Alam di Papua

(www.beritabumi.or.id, 24 Agustus 2007)
Oleh: Dominggus A Mampioper

Hilangnya hutan Papua menjadi lahan perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit akan memperburuk kondisi di sekitarnya. Perubahan itu akan mengurangi fungsi hutan dalam konservasi alam dan meningkatnya bencana alam.

Seperi berkurangnya kemampuan dalam menahan dan menyimpan air hujan. Akibatnya jika musim panas warga akan kesulitan air sebaliknya saat hujan, pemukiman terendam banjir.
"Kondisi ini yang saat ini terjadi di Kabupaten Keerom Provinsi Papua dimana lahan-lahan hutan berubah menjadi Perkebunan Kelapa Sawit di Arso," ujar mantan Koordinator Forest Watch Indonesia Regio Papua, Lindon Pangkali di Jayapura (22/8).

Menurut Pangkali, kalau semua lahan hutan di Papua berubah menjadi lahan perkebunan maka suka atau tidak, banjir akan selalu meluap tanpa kompromi. "Karena itu bagi saya upaya untuk mengkonversi lahan menjadi perkebunan sawit perlu dikaji lebih mendalam," ujar Pangkali.

Dalam kesempatan berbeda, Bustar Maitar didampingi Christophetthief, keduanya sebagai Greenpeace Forest Campaigner dan Septer Manufandu, Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua (21/8), mengatakan sekitar 9 juta hektar hutan di Provinsi Papua dan Papua Barat telah diidentifikasi Departemen Kehutanan untuk dikonversi. Dari berbagai pengalaman, konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak sosial dan lingkungan hidup, mulai konflik perburuhan, lenyapnya bahan pangan penting, semakin terbatasnya sumber daya untuk kesehatan dan bahan bangunan, pencemaran akibat penggunaan pestisida, dan lenyapnya ekosistem hutan untuk selamanya.
Menurutnya, pembangunan daerah khususnya yang bersinggungan dengan hutan di Papua maupun Papua Barat akan lebih baik apabila dilakukan dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan dengan menjaga kelestarian hutan serta memperhatikan kearifan lokal. "Dampaknya akan dirasakan bersama sehingga masyarakat perlu dilibatkan," jelasnya.

Dikatakannya, pemanasan muka bumi mendorong keadaan iklim tidak stabil, termasuk banjir dan kekeringan, meningkatnya permukaan air laut lebih dari 1 meter serta menyusutnya luas salju. Indonesia merupakan negera ketiga terbesar yang menyumbangkan gas-gas pemanasan bumi yang dihasilkan dari pembukaan dan pembakaran hutan.

Untuk itu, hutan khususnya yang berada di Papua dan Papua Barat menjadi penting sebagai salah satu paru-paru bumi. "Kami mendukung pemerintah daerah melindungi hutan untuk memetik manfaat sebesar-besarnya dan bukan dari pembalakan atau pembukaan hutan untuk kelapa sawit," paparnya.
Perdasus belum disahkan picu illegal logging.

Sementara itu, Perdasus yang semula disahkan awal Juli 2007 kini tak jelas waktu penetapannya. Padahal sebelumnya, Ketua Legislasi DPRP Demas Patty telah berjanji akan menetapkan Perdasus Kehutanan Juli 2007.
Menurut Lindon Pangkali, mantan koordinator Forest Watch Indonesia Regio Papua, ketidak-jelasan payung hukum seperti Perdasus Kehutanan akan memberikan peluang terjadinya pembalakan liar (illegal logging) di Papua.

"Karena itu saya minta Perdasus Kehutanan harus ditetapkan secepatnya agar alur kayu bisa terkontrol dan tidak ada main kucing-kucingan di lapangan yang jauh dari pantauan," ujar Pangkali. Sedangkan Jhon Kabey, Ketua Kadin Provinsi Papua di Jayapura (23/8) mengatakan hal itu sangat berpengaruh pada pasokan kebutuhan kayu lokal. Pasalnya semua aturan Ijin Pemanfaatan Kayu dan Ijin Pemanfaatan Kayu Masyarakat Adat (IPKMA) sudah tidak berlaku lagi. Selain itu berpengaruh pula pada meningkatnya harga kayu dan sulitnya bahan baku. Tidak adanya payung hukum yang jelas dalam pemanfaatan kayu juga menyebabkan industri lokal di Papua terhenti kegiatannya. "Kalaupun mau menggunakan, masyarakat bisa memakai untuk kepentingan rumah di kampung dan juga untuk dipakai sendiri," ujar Kabey.