Tips & Trik : Teh Kurangi Resiko Kanker Ovarium

( Cenderawasih Pos, Jumat 13 Januari 2006 )
Telah lama teh diyakini sebagai minuman yang memberik banyak manfaat bagi kesehatan. Dari sekian banyak manfaatnya, salah satunya yang baru ditemukan adalah teh setiap hari diyakini dapat mengurangi resiko kanker.

Dalam sebuah penelitian intensif ditemukan bahwa wanita yang minum dua cangkir atau lebih setiap hari memiliki 50 persen resiko lebih kecil terkena kanker ovarium dibanding mereka yang tidak munum teh. Dalam beberapa studi telah menujukan bahwa teh hijau atau teh hitam dapat memberikan dampak pelindungan terhadap beberapa jenis kanker.

Tetapi penelitian ini merupakan salah satu dari beberapa penelitian yang secara khusus mengeksplorasi hubungan antara konsumsi teh dan resiko kanker ovarium. Dalam penelitian terbaru yang dpublikasikan di Archives of Internal Medicine, para peneliti Swedia memeriksa sebanyak 61 ribu wanita yang berusia 40 hingga 76 tahun.

Para peserta penelitian diharuskan mengisi kuisioner mengenai kebiasaan makan dan minuman mereka antara tahun 1987 dan 1990 dan diikuti sampai Desember 2004 untuk melihat apakah mereka terkena kanker. Selama penelitian sebanyak 301 wanita didiagnosa memiliki kanker ovarium. Hasil penelitian menujukan kanker ovarium 46 persen resiko lebih kecil pada wanita yang minum dua cangkir atau lebih teh per hari dibanding mereka yang tidak minum sementara hanya 24 persen pada mereka yang minum hanya secangkir teh setiap hari. (Ya2n/Femail)

Tips & Trik : Teh Kurangi Resiko Kanker Ovarium

( Cenderawasih Pos, Jumat 13 Januari 2006 )
Telah lama teh diyakini sebagai minuman yang memberik banyak manfaat bagi kesehatan. Dari sekian banyak manfaatnya, salah satunya yang baru ditemukan adalah teh setiap hari diyakini dapat mengurangi resiko kanker.

Dalam sebuah penelitian intensif ditemukan bahwa wanita yang minum dua cangkir atau lebih setiap hari memiliki 50 persen resiko lebih kecil terkena kanker ovarium dibanding mereka yang tidak munum teh. Dalam beberapa studi telah menujukan bahwa teh hijau atau teh hitam dapat memberikan dampak pelindungan terhadap beberapa jenis kanker.

Tetapi penelitian ini merupakan salah satu dari beberapa penelitian yang secara khusus mengeksplorasi hubungan antara konsumsi teh dan resiko kanker ovarium. Dalam penelitian terbaru yang dpublikasikan di Archives of Internal Medicine, para peneliti Swedia memeriksa sebanyak 61 ribu wanita yang berusia 40 hingga 76 tahun.

Para peserta penelitian diharuskan mengisi kuisioner mengenai kebiasaan makan dan minuman mereka antara tahun 1987 dan 1990 dan diikuti sampai Desember 2004 untuk melihat apakah mereka terkena kanker. Selama penelitian sebanyak 301 wanita didiagnosa memiliki kanker ovarium. Hasil penelitian menujukan kanker ovarium 46 persen resiko lebih kecil pada wanita yang minum dua cangkir atau lebih teh per hari dibanding mereka yang tidak minum sementara hanya 24 persen pada mereka yang minum hanya secangkir teh setiap hari. (Ya2n/Femail)

Merauke : Pengusaha Arwana Diperbolehkan Lakukan Pengiriman, *Dengan Memenuhi Persyaratan-Persyaratan

( Cenderawasih Pos, Jumat 13 Januari 2006 )
Para pengusaha ikan Arwana yang sudah dua kali akan melakukan pengiriman namun selalu dibatalkan, akhirnya diperbolehkan untuk melakukan pengiriman mulai hari ini (Kamis, 12/1), dengan syarat harus membayar iuran dan retribusi sebesar Rp 3.000 perekornya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.

Hal itu ditegaskan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze, saat rapat penyelesaian dengan berbagai persoalan yang terjadi di tubuh para pengusaha Ikan Hias Merauke tersebut. Menurut Bupati Gebze, mau atau tidak mau dan suka atau tidak suka, jika mau mengirim anakan Arwana tersebut, maka harus menyetor Rp 3.000 perekornya ke kas daerah. Dimana dari 3000 tersebut, Rp 1.000 diperuntukan untuk Pendapatan Asli Daerah, Rp 1.000 lagi untuk kepentingan penelitian tentang ikan Arwana tersebut dari LIPI dan sisanya Rp 1.000 diperuntukan bagi kepentingan pendidikan bagi anak-anak dari masyarakat pemilik ulayat. Namun ini hanya berlaku bagi 53.800 ekor Arwana yang sudah mempunyai izin kirim.

Sedangkan sisa kuota 350 ribu ekor arwana akan diatur selanjutnya. Menurut Bupati Gebze, terjadinya persoalan yang berbuntut pada perpecahan di tubuh APIHIM, membuat berbagai persoalan terjadi dalam mengurus ikan Arwana tersebut. Oleh Karena itu, Bupati John Gluba Gebze memerintahkan untuk bergabung menjadi satu kembali. Rapat yang dihadiri 39 Pengusaha Ikan Arwana tersebut baik dari APIHIM maupun HPIKAM dihadiri pula Ketua DPRD Merauke Daniel Walinaulik dan Wakil Ketua I DPRD Merauke Jorgen Betaubun. (ulo)

Merauke : Polisi Sita Ratusan Ekor Kura-Kura Moncong Babi

( Cenderawasih Pos, Jumat 13 Januari 2006 )
Ratusan atau tepatnya 409 ekor Kura-Kura Moncong Babi, berhasil diamankan aparat kepolisian Polres Merauke. Hewan Kura-Kura Moncong Babi yang masuk dalam perlindungan konservasi alam ini diamankan petugas kepolisian di bawah pimpinan langsung Kasat

Samapta AKP M. Darodjat, SPd dan Kanit Idik I Reskrim Iptu Irvan Budy Santoso, Rabu malam sekitar pukul 20.30 WIT, di Jalan Seringgu Merauke. Dari penyitaan dan penangkapan ini, Polisi mengamankan Gr yang diduga sebagai pemilik barang tersebut.

Kapolres Merauke AKBP Drs Wirawibawa, SH didampingi Kabag Ops Kompol Basri, SH dan Kasat Reskrim Iptu Devy Firmansyah ketika dikonfirmasi tentang penangkapan dan penyitaan ratusan ekor Kura-Kura Moncong Babi tersebut membenarkan.

Menurut Kapolres, penyitaan dan penangkapan ratusan ekor kura-kura moncong babi itu, berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat. Yang mana pada hari itu, pihaknya lewat Kasat Samapta AKP M. Doradjat menerima laporan bahwa ada ratusan ekor kura-kura moncong babi sedang dikirim dan dalam perjalanan dari Asiki Kabupaten Boven Digoel menuju Merauke.

Atas informasi tersebut, lanjut Kapolres, pihaknya langsung menyebarkan anggota untuk menyelidiki datangnya ratusan ekor kura-kura moncong babi tersebut. Tepat sekitar pukul 20.30 WIT, akhirnya petugas menemukan ratusan ekor kura-kura babi tersebut di rumah Gr di Jalan Seringgu Merauke.
Dari penangkapan dan penyitaan itu, 409 ekor kura-kura moncong babi langsung diamankan dengan rincian 115 diantaranya sudah mati, sedangkan yang masih hidup sebanyak 344 ekor.

Dengan penyitaan tersebut, Gr yang diduga sebagai pemilik ratusan ekor kura-kura moncong babi ini langsung digelandang ke Mapolres Merauke untuk diperiksa.

Menurut Kapolres, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap yang bersangkutan, ratusan ekor kura-kura moncong babi itu rencannya akan di jual. ''Jadi Gr sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini tersangka kita tahan untuk proses hukum selanjutnya,'' tandas Kapolres.

Menurut Kapolres, yang bersangkutan akan di jerat dengan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam pasal 21 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 40 ayat (2) dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara 344 ekor kura-kura moncong babi yang masih hidup tersebut, tambah Kapolres, telah dititipkan di KSDA Merauke. ''Untuk sementara, 344 ekor kura-kura moncong babi yang masih hidup itu kita titipkan di KSDA,'' tambahnya. (ulo)

Jakarta : Skema Bagi Hasil SDA Irjabar dan Papua Sedang Disiapkan

(Media Indonesia, 13 Januari 2006)
Pemerintah pusat beserta pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) dan Papua sedang menyiapkan skema pembagian hasil sumber daya alam (SDA) yang ada di dua provinsi itu. Prinsip pembagian itu menggunakan asas keadilan dan kesatuan ekonomi bagi seluruh wilayah eks Irian Jaya."Begitu Irjabar telah memiliki payung hukum, konsep pembagian hasil sumber daya alam di dua provinsi itu akan langsung dibahas untuk dicari kesepakatannya. Prinsipnya, sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Papua harus dapat dinikmati oleh provinsi induk dan pemekarannya," papar Pejabat Gubernur Irjabar Timbul Pudjianto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/1).Saat ini, lanjutnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku mediator penyelesaian masalah Papua-Irjabar telah memiliki konsep pembagian hasil berdasarkan persentase. Besaran bagi hasil pendapatan dari SDA itu yaitu 40% bagi kabuipaten/kota penghasil. 40% bagi kabupaten/kota yang berada di seluruh wilayah eks Irian Jaya, 10% masuk ke kas pemerintah provinsi Irjabar, dan 10% untuk kas Papua."Itulah yang dimaksud dengan prinsip keadilan dan kesatuan ekonomi di seluruh wilayah Papua. Meski prinsip keadilan bersifat universal namun pada prinsipnya setiap masyarakat di seluruh wilayah Papua harus merasakan hasil SDA. Konsep ini masih digodok oleh Wapres untuk selanjutnya dibicarakan dengan kedua provinsi," tambahnya.Konsep bagi hasil yang juga sedang dibahas, lanjutnya, adalah dengan mendasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduk. "Hanya saja ini masih sebatas konsep. Pembahasannya nanti begitu Irjabar telah memiliki payung hukum".Saat ini, sejumlah perusahaan besar melakukan eksplorasi dan produksi di wilayah Papua dan Irjabar. Perusahaan besar tersebut di antaranya PT Freeport yang berada di Timika, Papua serta PT LNG Tangguh di Teluk Bintuni dan Petro China di Sorong, yang keduanya berada di wilayah Irjabar.Pada kesempatan itu, Timbul juga meminta semua pihak untuk tidak lagi mengungkit-ungkit sejarah pemekaran Papua namun mengabaikan perencanaan pembangunannya. Kejadian di masa lalu harus disikapi dengan menjadikannya sebagai bahan evaluasi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang."Secara fakta dan politis, Irjabar telah menjadi sebuah provinsi sendiri yang sudah memiliki DPRD dan batas wilayah. Itu sudah final. Hanya saja, sekarang tinggal membuat payung hukum dari operasionalisasi pemerintahan yang didasarkan pada status otonomi khusus (Otsus) bagi seluruh wilayah Papua. Janganlah kita terus menengok ke belakang dan melupakan rencana ke depannya," ujarnya.Ia juga menambahkan, pengukuhan berdirinya Irjabar tetap menggunakan putusan MK yang telah membatalkan UU No.45/1999 tentang Pemekaran Papua namun tetap mengakui eksistensi Irjabar karena telah berdiri sebelum keluarnya putusan itu.Pada kesempatan terpisah, Ketua DPRD Irjabar Jimmy Demianus Itjie menegaskan pihaknya akan mengajukan permohonan fatwa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas rencana Majelis Rakyat Papua (MRP) yang akan kembali mempermasalahkan status pemekaran Irjabar yang langsung memperoleh status Otsus.Menurutnya, berdirinya Irjabar terjadi sebelum MRP dibentuk. Dengan demikian, MRP tidak berwenang untuk mempermasalahkan kembali pemekaran Irjabar. MRP hanya berwenang untuk menyetujui pemekaran daerah lain setelah MRP terbentuk."Kami akan minta fatwa ke MK untuk menanyakan apakah pengukuhan Irjabar harus mendapat persetujuan dari MRP ataupun DPRP untuk mendapat status Otsus. Sebab wilayah kabupaten/kota yang ada di Irjabar itu mendapat status Otsus dan berhak memperoleh apa yang diatur dalam ketentuan UU Otsus. Kalau kabupaten/kota mendapat Otsus, lalu mengapa provinsinya tidak," ujarnya.Pihaknya juga berencana akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika pemerintah belum membuat payung hukum Irjabar hingga 15 Februari mendatang.(Msc/Dini/OL-06)

Nabire : Dinkes Nabire Akan Tindak Tegas Pemakai Formalin

( Cenderawasih Pos, Rabu 11 Januari 2006 )
Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire akan menindak tegas kepada siapa saja, khususnya para pengusaha Usaha Kecil dan Menengah ( UKM ) yang dengan sengaja menggunakan bahan formalin jenis makanan yang diproduksi, baik bakso, mie, ikan kering atau tabu. Demikian dikatakan Kepala Dinasnya dr Efraim A Ossok kepada Cenderawasih Pos, (10/ 1) kemarin.

Dikatakan, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Disperindagkop Kabupaten Nabire dan pihak kepolisian untuk membantu mengawasi produk-produk makanan yang dijual pada masyarakat. Dan kalau kedapatan di Nabire ada pengusaha yang menggunakan bahan formalin, maka yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum.

"Namun saya yakin, di Papua ini dan secara khusus di Nabire tidak ada yang menggunakan for­malin, karena selama ini cenderung banyak pengusaha yang menggunakan ES Batu untuk mengawetkan, tetapi yang jelas kami tetap melakukan pemantauan ke lapangan dalam beberapa hari ke depan, sehingga dapat lebih meyakinkan kepada masyakat,"tegasnya.

Ossok kembali menjelaskan, bahwa formalin merupakan bahan kimia yang digunakan untuk pengawetan mayat dan binatang, kalau sampai digunakan pada bahan-bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia, maka ini sangat membahayakan. " Walau secara langsung tidak bereaksi, namun lama kelamaan akan mematikan fungsi ginjal, hati bahkan fungsi organ-organ tubuh lainnya. Untuk itu, persoalan ini harus secepatnya ditangani, supaya tidak meresahkan masyarakat,"jelasnya. (jon/yom)

Jayapura : Pengembangan Vanili Akan Difokuskan di Tingkat Keluarga

( Cenderawasih Pos, Rabu 11 Januari 2006 )
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua, Ir Leonard Rumbarar mengatakan, pengembangan tanaman vanili di Papua cukup potensial dan memiliki prospek yang cukup cerah. Misalnya, di wilayah Keerom, Yapen dan Waropen, Kabupaten Jayapura dan sejumlah wilayah lainnya di Papua. Oleh karena itu, pengembangan vanili pada tahun 2006 ini bakal digalakkan dan difokuskan di tingkat keluarga, khususnya bagi mereka yang ada di wilayah pengembangan.

Setiap keluarga diupayakan bisa menanam rata-rata 50 bibit. "Tanaman vanili ini sebenarnya merupakan tanaman perkebunan baru yang dikembangkan di Papua. Dan pada ta­hun ini khususnya pada wilayah-wilayah pengembangan, setiap keluarga tentunya diharapkan dapat memiliki tanaman perkebu­nan vanili ini,"ujarnya kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Dikatakan, tanaman vanili sebagai tanaman ekspor mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga bisa membantu masyarakat khususnya masyarakat petani dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Meski mendapat perhatian, namun pihaknya tetap akan memberikan pendampingan kepada petani-petani tersebut, salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait. "Kalau tanaman vanili ini sudah berproduksi maka tingkat penda­patan petani akan meningkat, karena tanaman ini memang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi,"tandasya.(ito)

Manca Negara : Jepang : Penyakit Menular, Jepang Tuan Rumah Konferensi Flu Burung Internasional

( Media Indonesia, Rabu 11 Januari 2006 )
Jepang bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai langkah-langkah pencegahan avian flu, yang telah menyebar di Asia, demikian sumber lokal mengatakan.

Konferensi tersebut, yang dijadwalkan berlangsung 12-13 Januari, akan diikuti para pejabat dan ahli kesehatan dari 22 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa serta Bank Dunia.

Konferensi tersebut diharapkan dapat menyusun langkah-langkah untuk pendistribusian obat Tamiflu, anti flu burung dan langkah-langkah untuk mempercepat pembentukan sistem peringatan dini untuk penyakit tersebut.

Konferensi itu juga akan membicarakan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas diagnosis dari penyebaran wabah tersebut. (Ant/OL-1)

Manca Negara : Turki : Tukri Yakin Bisa Mengatasi Flu Burung

( Metrotv News, Rabu 11 Januari 2006 )
Pemerintah Turki berusaha menangani penyebaran penyakit flu burung di wilayahnya dan meyakinkan dunia bahwa kasus flu burung di negaranya dapat dikendalikan. Hingga Selasa (10/1), pemusnahan unggas-unggas di wilayah korban meninggal akibat flu burung, terus dilakukan.

Sebelumnya hasil tes laboratorium menunjukkan, sedikitnya 15 orang di Turki, terinfeksi virus H5N1 yang mematikan. Dua di antara yang terinfeksi tersebut adalah anak-anak kakak-beradik yang telah meninggal akibat penyakit tersebut. Lima kasus penyakit flu burung juga telah dibenarkan

Kementerian Kesehatan Turki. Lima kasus tersebut berlokasi di Kastaonu, Corum dan Provinsi Samsun yang membatasi wilayah Laut Hitam.

Manca Negara : Trinidad : Warga Di HimbauTidak Panik Soal Flu Burung

( Metrotv News, Rabu 11 Januari 2006 )
Menteri Kesehatan Trinidad menyerukan warganya untuk tetap tenang menyusul matinya lebih dari 2.000 ekor anak ayam di sejumlah peternakan dalam lima hari terakhir. Menkes masih meragukan penyebab kematian ribuan unggas tersebut adalah karena flu burung.

Kematian massal anak ayam di sejumlah peternakan tersebut terjadi sejak Kamis silam di wilayah Cumuto. Petugas Kementrian Pertanian Trinidad, dokter Bhim Ramoutar, yang memeriksa peternakan tersebut mengatakan tidak yakin ayam-ayam yang mati itu mengidap flu burung. Para peternak mengatakan telah mengubur ratusan ekor ayam mati dan mengkarantina ayam yang sakit.

Menurut para peternak, ayam yang sakit mengalami bengkak pada perutnya, matanya berair dan berkotek. Ayam-ayam tersebut juga tidak memiliki selera makan dan kulitnya berubah berwarna keabuan. Menurut Badan Pangan dan Peternakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), gejala tersebut mirip dengan flu burung. Namun, bisa juga merupakan gejala penyakit lain. Hingga kini, pemerintah Trinidad masih meneliti penyebab kematian ribuan anak-ayam tersebut.

Jakarta : Walhi Kritik Pernyataan Ketua DPR Soal Freeport

( Tempo Interaktif, Selasa, 10 Januari 2006 )
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Chalid Muhammad, mengkritik Ketua DPR Agung Laksono menyangkut pernyataannya soal PT Freeport Indonesia.Agung menilai Freeport sebagai perusahaan pertambangan adalah sektor strategis untuk devisa. Karenanya dapat terus beroperasi setelah membenahi masalahnya manjemen dan lingkungan. "Pernyataan itu sangat disesalkan. Dengan adanya indikasi pelanggaran hukum harusya Ketua DPR mendesak adanya tindakan hukum terhadap Freeport dan bukan membelanya,"kata Chalid.Chalid berpendapat selama pejabat tingi negara terus mengeluarkan pernyataan yang membela Freeport dengan menyebutnya strategis untuk devisa, maka Freeport tidak akan pernah bisa disidik dan dibawa ke pengadilan. Menurut Chalid tidak tepat jika pertambangan diklaim sebagai sektor strategis untuk devisa negara. "Sektor pertambangan, hanya berkontribusi 1,3-1,6 persen bagi devisa negara,"katanya.Jumlah yang diterima oleh Indonesia dari Freeport jauh lebih kecil daripada ongkos yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Biaya perbaikan itulah, menurut Chalid kurang diperhatikan oleh berbagai pihak.

Jayapura : Pemprov Akan Bangun Pos Penyuluh Pertanian

( Cenderawasih Pos, Senin 09 Januari 2006 )
Sekretaris Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Papua, Anthon Sumaryanto, SH, M.Si mengatakan,Pemerintah Provinsi Papua telah memberikan prioritas terhadap wilayah yang rawan pangan di Papua dengan membentuk suatu pos yang nantinya akan ditempatkan sejumlah penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk membantu masyarakat mengembangkan tanaman-tanaman pangan lokal. "PPL yang ditugasnya ini diharapkan bisa memberikan pengarahan kepada masyarkat setempat tentang cara bercocok tanamam yang baik dan tepat,"kata Anthon kepada wartawan, kemarin.

Adapun daerah rawan pangan itu diantaranya, Puncak Jaya, Tolikara, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Paniai, Biak Numfor dan Jaya Wijaya. Kabupaten-kabupaten ini akan dibangun pos-pos pengembangan tanaman pangan lo­kal untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan yang dapat mengakibatkan kelaparan.

Menurutnya, petugas yang akan ditempatkan di pos-pos tersebut tidak hanya akan mendampingi masyarakat dalam bercocok tanam, namun merekajuga diharapkan dapat memprediksi tentang kemungkinan akan terjadinya pergantian iklim yang akan menyebabkan gagal panen.

Hal yang lain, kata Anthon, pemerintah akan terus mengawal tentang keberadaan pos-pos ini supaya bisa berfungsi dengan baik. Bahkan untuk menunjang program itu, Bimas Tanaman Pa­ngan bakal memberikan bantuan bibit-bibit tanaman pangan yang cocok dengan masing-masing daerah tersebut. (ito)