Jayapura : Penanganan Drainase Akan Dibagi Wilayah Kerja

( Cenderawasih Pos, Senin 18 September 2006 )
Wakil Walikota Jayapura, H Sudjarwo, BE, mengatakan, penanganan atau pemeliharaan drainase di wilayah Kota Jayapura akan dibagi wilayah kerja, artinya ada drainase yang ditangani Pemerintah Provinsi Papua dan sebagiannya merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura.

"Misalnya di Jalan A Yani Jayapura, ya itu kewenangan Pemkot, sedangkan jalan nasional seperti daerah Skyland, dan Jalan raya Entrop-Abepura, Abepura-Sentani, itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi,"ujarnya kepada Cenderawasih Pos via telepon, Sabtu (16/9) kemarin.

Diungkapkan, dengan adanya pembagian wilayah tersebut, maka penanganan drainase akan berjalan baik sebab masing-masing pihak sudah mengetahui mana yang menjadi kewenangan atau tanggungjawabnya. Kendati mengatakan seperti itu, namun karena ruas jalan termasuk drainase tersebut berada di wilayah pemkot, maka pihaknya tetap turut bertanggungjawab terhadap masalah tersebut.

Dikatakan, agar penanganan/pemeliharaan drainase tersebut berjalan baik, pihaknya akan mengintensifkan
pengawasan di lapangan dan jika terjadi masalah maka pihaknya langsung melakukan penanganan serta berkoordinasi dengan pihak provinsi dan pusat jika drainase itu berada di wilayah kewenanganan pemerintah provinsi dan pusat.

"Kami sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman di provinsi dan pusat, karena selama ini sangat merespon persoalan-persoalan banjir dan pengangkutan material sampah di kota ini," ucapnya. (nls)

Manokwari : Ribuan Benih Ikan Tawes, Akan Dikirim ke Masni

( Cenderawasih Pos, Senin 18 September 2006 )
DINAS Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari sesuai program kerjanya telah menyiapkan sekitar 200.000 ekor benih ikan Tawes yang akan disebarkan kepada masyarakat kampung Sambab distrik Masni.

Menurut Nafta H Rumkorem, Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan Manokwari, pemberian bantuan benih ikan kepada masyarakat Sambab kerena mereka telah memiliki lahan budidaya ikan. "Mereka selama ini kami bina untuk mengembangkan budidaya ikan tawar dan ternyata berhasil, sehingga perlu dibantu lagi," katanya kepada Manokwari Pos Minggu (17/9).

Pertimbangan lainnya, dikampung tersebut telah dibangun Balai Dean Sentral Masni Kabupaten Ma­nokwari yang sudah beroperasi selama 10 tahun dan kini telah diambil alih pengelolaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), sehingga urusanya tidak lagi ke Provinsi Papua.

Dikatakannya dengan memberikan bantuan kepada petani ikan di kampung tersebut juga karena potensi kampung tersebut sangat mendukung untuk pengembangan budidaya ikan tawar termasuk ikan tawes."Benih ikan ini akan kami berikan kepada 8 kelompok tani ikan yang sudah memiliki kolam ikan selama ini,"jelasnya. Selain itu, katanya bantuan yang sama telah diprogramkan bantuan yang sama kepalan kelompok petani ikan yang telah memiliki kolam ikan untuk dikembangkan di kota Manokwari. (cr-17)

Jayapura : Entrop Banjir Terus

( Papua Pos, Senin 18 September 2006 )
Hujan yang terjadi sepanjang hari Sabtu (16/9) membuat sebagian daerah-daerah rawan banjir, seperti Entrop kembali dilanda banjir. Kejadian yang sudah berulang terjadi tersebut, membuat masyarakat sebagai pengguna jalan merasa sangat terganggu.

"Untung saja banjirnya hari Sabtu, dan agak siang jadi di Entrop ini tidak terlalu macet, coba kalau hari-hari sibuk, macet lagi daerah ini dan bisa berjam-jam disini,"ujar Amir, seorang supir taksi jurusan Entrop-Abe kepada Papua Pos.

Menurutnya, kondisi jalan yang seperti ini sudah berulang-ulang terjadi, tapi belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menanggulanginya, karena kalau hal ini terus berlarut-larut sangat menghambat aktifitas masyarakat. "Bukan hal yang asing lagi, kalau hujan di daerah ini banjir,sudah menjadi makanan pokok setiap hujan, tapi kenapa ya pemerintah masih belum bisa mengatasi ini?,"ujarnya seraya bertanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ribka, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar CV. Tomas, "Beginilah nasib kita, kalau hujan lagi berarti banjir lagi, bukan hal yang aneh dan asing lagi,"tuturnya.
Oleh karenanya sebagai masyarakat, dirinya berharap hal yang sudah terus-menerus terjadi ini, bisa cepat mendapat tanggapan dan penyelesaian dari pihak pemerintah. "Selama ini kan pemerintah bilang untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, jadi ya harus bisa dibuktikan jangan hanya bicara saja," tandasnya. **

Biak : Kelompok Tani-Ternak di Biak Timur, Terima BPLM

( Cenderawasih Pos, Senin 18 September 2006 )
Kelompok Tani-Ternak Insos Angginem dari Desa Rimba Jaya Distrik Biak Timur, Jumat (15/9) menerima Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) sebesar Rp.110.000.000 yang diserahkan Kepala Distrik Biak Timur Drs.Frans Maryen mewakili bupati. Bantuan yang diserahkan tersebut merupakan bantuan untuk penguatan modal usaha ternak babi bagi 17 kepala keluarga yang tergabung dalam Kelompok Tani-Ternak Insos Angginem.
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Biak Numfor, Absalom Rumkorem, S.Pt., MM, yang ditemui Cenderawasih Pos usai penyerahan BPLM mengatakan bantuan yang diberikan merupakan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang sifatnya bergulir. Untuk tahun 2006, menurut Absalom Rumkorem ada 2 kelompok yang menerima BPLM yaitu Insos Angginem di Distrik Biak Timur dan satu kelompok lagi di Desa Rumbino Distrik Biak Utara sebanyak 20 kepala keluarga.

”Masing-masing kelompok mendapat pinjaman sebesar Rp.110.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun. Modal ini diberikan untuk pengembangan usaha yaitu pengadaan bibit, kandang, obat-obatan dan pakan. Dana yang diberikan ini tetap akan kita monitor baik oleh dinas maupun dari pemerintah setempat,”ungkapnya.

Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pemberian BPLM menurut Absalom Rumkoren sudah berjalan sejak tahun 2003. Sejak program ini digulirkan, menurutnya sudah ada 12 kelompok yang telah menerima BPLM dimana dana tersebut juga telah digulirkan ke kelompok lainnya.”Program yang kita laksanakan tahun 2003 dan 2004 sudah berhasil digulirkan ke 4 kelompok lainnya,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Distrik Biak Timur, Drs.Frans Maryen menyatakan sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani-ternak yang ada di wilayahnya. Untuk itu dirinya telah meminta kepada kelompok penerima bantuan, agar memanfaatkan dana yang diberikan untuk pengembangan usaha.”Karena ini sifatnya bergulir, kami juga ingatkan agar penerima bantuan melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana tersebut sesuai ketentuan agar kelompok lain juga dapat merasakan manfaatnya,”ujarnya. (nat)

Merauke : Di Merauke, Akan Dibuka Perkebunan Singkong 40.000 Ha, Akan Berada di 2 Lokasi, Distrik Tanah Miring dan Distrik Jagebob

( Cenderawasih Pos, Senin 18 September 2006 )
Rencana PT Indo Sawit Lestari untuk membuka perkebunan Singkong dan Pabrik Tepung Tapioka dan Etanol tampaknya benar-benar akan diwujudkan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, pihak PT Indo Sawit Lestari telah mengantongi Izin baik dari Pemprov Papua maupun dari Pemda Kabupaten Merauke.

‘’Izin dari Provinsi melalui Badan Promosi dan Investasi Daerah sudah ada. Begitu pula ijin lokasi tanah dari Bapak Bupati Merauke juga sudah keluar pada 7 Agustus 2006 ini. Yang akan kita lakukan tinggal pendekatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat adat dan pemerintah distrik,’’ kata Kuasa Disrektur Utama PT Indo Sawit Lestari, Sabara Dawenan, SE, ketika ditemui koran ini, kemarin.

Menurut Sabara, dari izin lokasi yang diberikan, nantinya perkebunan Singkong tersebut akan berada pada 2 lokasi yakni Sermayam Distrik Tanah Miring seluas 14.000 ha dan Distrik Jagebob bagian Nalkin seluas 26.000 ha. Namun, pembukaan kebun singkong tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Untuk tahap pertama, akan dibuka 1.000 ha. ‘’Ya mungkin jangka 5 tahun untuk kebun 4.000 ha dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 12.500 orang,’’ terangnya. Untuk merealisasikan proyek perkebunan Singkong dan Pabrik Tapioka tersebut, menurut Sabara, dana investasi yang disiapkan sebesar 25 juta Dollar Amerika Serikat atau setara Rp 460 miliar.

Sementara perkiraan omset produksi setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp 350 miliar.Disinggung kapan mulai melakukan action lapangan, Sabara Dawenan yang juga Kepala Korindo Group Cabang Merauke itu mengungkapkan, sebenarnya dari pihak Manajemen Jakarta mengharapkan untuk secepatnya, namun pihaknya masih melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat adat di lokasi yang diberikan itu.

Perusahaan tersebut untuk sementara waktu akan berkantor Pusat di Merauke. Pemilik modal perusahaan ini sendiri berasal dari Korea yang saat ini sedang mencari peluang untuk dapat menghasilkan Bio Diesel atau Etanol.

‘’Sebenarnya mereka punya modal, tapi karena lahan yang terbatas sehingga mencari peluang ke Indonesia. Jadi produksinya selain untuk tepung tapioka itu sendiri, juga Etanol. Karena saat ini sejumlah negara maju mengupayakan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan,’’terangnya. (ulo)

Manca Negara : Korea Selatan : Setelah Menghantam Jepang Topan ShanShan Menuju Korea Selatan

( Metrotvnews.com, Senin 18 September 2006 )
Hingga Senin (18/9) ini, topan Shanshan telah menyebabkan sembilan orang tewas akibat terjangan banjir dan tanah longsor. Ratusan orang cedera di Pulau Kyushu, Jepang barat daya. Badan Meteorologi Jepang menyatakan, topan Shanshan melesatkan angin berkecepatan lebih dari 160 kilometer per jam mendekati pusatnya.

Sementara itu, stasiun televisi NHK melaporkan, sekitar 170 penerbangan domestik dan ke luar negeri dari Jepang barat daya hari Ahad (17/9) kemarin terpaksa ditunda. Topan Shanshan yang terletak 220 kilometer sebelah barat laut Makurazaki, 1.000 kilometer barat daya Tokyo, sekitar pukul 09.00 waktu setempat hari Ahad kemarin bergerak ke arah utara-timur laut pada kecepatan 35 kilometer per jam. Saat ini topan sedang menuju wilayah Korea Selatan. (***)

Manca Negara : Meksiko : Topan Lane Mereda Setelah Menghantam Culiacan

( Metrotvnews.com, Minggu 17 September 2006 )
Angin topan Lane sudah mereda setelah sebelumnya menerjang Kota Culiacan di kawasan Pantai Pasifik Selatan, Meksiko. Pusat Badai Nasional di Miami, Florida, Amerika Serikat, menyebutkan, kecepatan angin topan Lane paling kencang hampir mencapai 205 kilometer per jam dengan pusat tidak jauh dari Pantai Pasifik. Angin topan ini merupakan topan kedua yang menerjang kawasan itu bulan ini.

Angin topan Lane telah menerjang dan mengakibatkan hujan deras di Kota Culiacan dan di beberapa bagian Kota Mazatlan, kota wisata yang populer di kalangan warga AS. Jaringan listrik juga terputus. Acara tradisional, berupa parade peringatan hari kemerdekaan Meksiko juga terpaksa dibatalkan. Demikian juga sejumlah penerbangan yang sudah dijadwalkan. Manajer perusahaan listrik setempat memperkirakan, putusnya jaringan listrik ini akibat kerusakan di pembangkit Kota Culiacan. Petugas akan segera memperbaiki apabila angin topan sudah berhenti. (DEN)

Manca Negara : Jepang : Jepang di Terjang Topan ShanShan

( Metrotvnews.com, Minggu 17 September 2006 )
Setidaknya lima orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat topan Shanshan yang melanda kawasan barat daya Jepang. Akibat angin kencang dan hujan deras, lebih dari 300 lampu lalu lintas rubuh dan sejumlah mobil rusak. Angin juga mengakibatkan sebuah kereta ekspres keluar dari rel. Puluhan ribu wargapun akhirnya terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman.

Meski kekuatannya dilaporkan menurun, topan Shanshan diperkirakan masih akan menerjang sejumlah kawasan dengan kecepatan 160 kilometer per jam. Topan ini terus bergerak ke arah timur laut dan diperkirakan mencapai Pulau Kyushu, Ahad (17/9), sore waktu setempat. (**)

Jakarta : Produsen Kulit Keluhkan Maraknya Pungli Karantina Hewan

( Papua Pos, Sabtu 16 September 2006 )
Kalangan produsen penyamakan kulit mengeluhkan maraknya pungutan liar (pungli) di karantina hewan yang menyebabkan lamanya proses karantina kulit sehingga mengganggu kelancaran proses produksi. "Lamanya proses karantina impor kulit dapat mencapai 10 hari sampai tiga bulan, tergantung berapa kita berani bayar," ujar Sekjen Asosiasi Penyamakan Kulit (APKI) Agit Punto Yuwono di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan banyak pungli yang harus dikeluarkan pengusaha agar kulit impor yang kebanyakan kulit setengah jadi (wet blue) dan kulit jadi, yang sebenarnya sudah diolah dan bebas dari berbagai kemungkinan penyakit. Ia mencontohkan berdasarkan peraturan pungutan berupa PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) untuk impor kulit hanya Rp l000 per lembar, tapi kenyataaannya dihitung sebesar Rp 200 per meter kaki (SF). "Padahal satu lembar kulit bisa mencapai 30 SF, sehingga satu lembar kulit yang harus dibayar mencapai Rp 6.000,"ujarnya..

Menurut dia, tidak hanya soal pungli, akibat lamanya proses karantina yang cenderung mengada-ada seperti harus ada surat ijin pelepasan dari Ditjen Peternakan menyebabkan waktu karantina menjadi lama. "Akibatnya terjadi demorage (kerusakan). Kadang bagi kami dari pada kulit tersebut rusak, dan kebutuhannya mendesak, berapa pun kami bayar,"kata Agit.

Karena itu, ia tidak bisa memperkirakan berapa rata-rata biaya yang harus keluar untuk mengeluarkan impor kulit dari Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS). "Tidak bisa diprediksi (biaya karantina). Itu sangat tergantung, pada situasi. Kalau sudah mentok dan mendesak, segala cara kami lakukan,"ujarnya. Ia mengatakan saat ini dari sekitar 100 perusahaan penyamakan kulit hanya mampu berproduksi sekitar 50 persen dari kapasitas terpasang yang mencapai 140 juta SF per tahun.

Agit mengatakan dari 70 juta ton kulit yang diproduksi sekitar 28 juta SF kebutuhan bahan baku kulit masih diimpor dari berbagai negara yang jumlahnya juga terbatas, karena adanya larangan impor dari negara yang belum bebas penyakit kuku dan mulut (PMK) maupun sapi gila. **

Jayapura : Komponen Masyarakat Diminta Peduli Lingkungan

( Cenderawasih Pos, Sabtu 16 September 2006 )
Kepala Bapedalda Kota Jayapura, Drs Hendrik J Hamadi minta agar para pengembang dan komponen masyarakat lainnya peduli terhadap lingkungannya, terutama dalam melaksanakan aktivitasnya di masyarakat "Kami minta kepada pengembang (pengusaha swasta), lembaga sosial dan ma­syarakat umum lainnya agar advis yang kami keluarkan itu dapat diperhatikan dan ditaati,"katanya kepada Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Jumat (15/9) kemarin.

Diakuinya, terjadinya kerusakan lingkungannya, terkadang para pengembang bangunan tidak memperhatikan advis (rekomendasi ling­kungan) yang diberikan pihaknya, bahkan tidak jarang ada masyarakat maupun pengembang bangunan melakukan aktivitasnya tanpa melalui proses perizinan kajian lingkungan yang ada.
Dikatakannya, guna mewujudkan lingkungan yang aman, dan tidak menimbulkan efek buruk di masa yang akan datang, maka pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan lapangan secara terus menerus, serta penertiban surat izin lingkungan dan lebih teliti dalam proses perizinan lingkungan.

"Kami akan mengacu pada UU lingkungan yang ada dan mengacu pada instruksi serta kebijakan walikota, yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan yang dilaksanakan masyarakat di mana harus membutuhkan ruang dan lahan. "Terjadinya banjir, longsor disebab­kan tidak adanya keseimbangan lingkungan. Kami dari pemerintah hanya bertugas untuk menjaga keseimbangan, yang berperan dilapangan kan semua komponen masyarakat,"jelasnya.

Terkait dengan itu, dirinya menambahkan bahwa penanganan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerin­tah, namun ini merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. "Kita sadari segala aktivitas, membutuhkan ruang atau lahan, namun mari kita lakukan sesuatu untuk menyelamatkan lingkungan kita dari kerusakannya. Sebab sekecil apapun yang kita lakukan, memiliki dampak bagi semua orang. Contohnya pola hidup ladang berpindah-pindah, kan menimbulkan dampak yang cukup besar jika tidak ditanggulangi,"tandasnya.

Disinggung mengenai masalah sampah, kata dia, sampah merupakan salah satu hal yang membawa dam­pak buruk bagi kota ini, salah satu contoh, terjadinya pendangkalan kali Anafri akibat aktivitas warga di pinggiran kali tersebut, terjadinya masalah banjir di kota ini disebabkan oleh saluran-saluran yang kebanyakan disumbat material sampah.(nls)

Jayapura : Sektor Perikanan Berpeluang Meningkatkan Perekonomian

( Papua Pos, Sabtu 16 September 2006 )
Sektor perikanan, cukup berpeluang meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, karena tingkat konsumsi dan selera makan ikan di Jayapura cukup tinggi, sementara suplai ikan masih kurang. Hal tersebut di sampaikan Kepala Dinas Perikan dan Kelautan Provinsi Papua, Ir. Astiler Maharaja, pada Temu usaha pemberdayaan ekonomi rakyat di BPID, Kamis (14/9) kemarin.

Dikatakannya, kondisi saat ini suplai ikan dari hasil penangkapan sangat terbatas, karena masih tergantung dengan cuaca. "Untuk pemenuhan suplai perlu dukungan pengembangan budidaya, karena kalau hanya mengandalakan hasil tangkapan tidak mencukupi,"ungkapnya.

Astiler mencontohkan, di Jayapura penduduknya kurang lebih 300.000 orang, misalnya satu orang saja mengkonsumsi ikan 100 gr perhari, berarti produk yang harus dihasilkan nelayan sekitar 30 ton perhari. "Diakui atau tidak konsumsi ikan di Papua cukup tinggi. Dan ini peluang bagi nelayan,"tandasnya.

Tapi kalau melihat kondisi nelayan tradisional di Papua, ujarnya, nelayan tradisional di Papua ada yang perorangan dan kelompok, peralatan dan prasarana yang dimiliki sangat minim, karena minimnya prasarana, hasil tangkapannya sedikit jauh dari fishing ground.

"Selain itu mereka masih tergantung kepada bakul atau renteiner, dan masih one day fishing, juga sulit mengakses modal usaha karena tidak ada kemitraan dengan badan usaha,"terangnya. Kalau dilihat dari sisi peluang usaha perikanan, ujarnya, peluang usaha perikanan cukup berragam bisa berusaha sebagai penangkap ikan, baik menggunakan pancing maupun jaring, budidaya keramba atau kolam, pedagang ikan, pengolah ikan, industri tepung ikan dan sebagainya. **

Jakarta : Tangkapi Cukong Kayu

( Papua Pos, Jumat 15 September 2006 )
Seruan menangkap lebih banyak lagi cukong kayu ilegal diserukan oleh Wakil Presiden. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan agar pihak kepolisian segera menangkap lebih banyak lagi pelaku pembalakan liar (illegal logging) yang kini buron di dalam negeri maupun luar negeri. Penangkapan terhadap pelaku pembalakan liar paling tidak, akan menghindarkan negara ini seperti Afrika, karena banyak areal kosongnya dibandingkan dengan jumlah pohonnya.

Memang seruan tersebut adalah seruan hati nurani kita juga. Bagaimana tidak? Hampir setiap tahun kita menyaksikan akibat dari kelakuan yang amat jahat tersebut. Mereka mencuri kayu dari hutan kita, lalu kemudian memperkaya diri sendiri. Akibatnya, masyarakat kemudian menderita akibat banjir, kerusakan ekologis, serta rusaknya gen tumbuhan di masa depan. Kelakuan para cukong kayu memang bagaikan lumpur hisap. Mereka tidak membiarkan satu pun kayu tegap berdiri. Mereka langsung berselera tinggi ketika menyaksikan pepohonan hijau dan lebat Mereka, ketika melihat lahan subur langsung mengasah alat pemotong.

Mereka tidak mau menunggu waktu. Hutan yang indah dan subur dibabat tuntas habis. Maka kelak, negeri kita benar-benar seperti di Afrika sana. Yang ada hanyalah lahan yang kering kerontang tak berguna lagi. Tak ada kehidupan yang bisa diharapkan di sana.

Mereka menggunakan jaringannya untuk merambah hutan di seantero negeri. Terbanglah melalui pesawat udara di atas Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Yang terlihat hanyalah lahan kosong kering kerontang pada sebagian besar wilayah yang sebelumnya amat subur. Semuanya karena kejahatan para pencuri kayu yang berlindung di balik cukong kayu.

Kejahatan ini sudah lama terjadi. Mereka pernah dilindungi oleh tangan kekuasaan. Kekuatan mereka dari uang dan pelicin yang mereka berikan. Maka dengan lihai keluarlah legalitas atas keberadaan mereka Dengan uang yang membanjir itu, para penguasa mengeluarkan secarik kertas untuk mengubah peruntukkan hutan. Mereka bersedia memanipulasi sebuah kebijakan karena mata mereka menghijau karena uang.

Demikian juga mereka bisa dengan mudah menipu sistem. Karena kemampuan melakukan kejahatan ini sudah amat luar biasa mahir, maka kebijakan bisa diselewengkan atas nama kebenaran padahal sesungguhnya tipu muslihat palsu. Di Kalimantan, seorang petinggi daerah terjerat kasus ini.

Ia mengubah hutan menjadi lahan sawit. Di atas kertas cukup bagus. Tetapi nyatanya, kayu bekas hutan dijual dan dijadikan barang dagangan. Seruan Wakil Presiden adalah tantangan kepada aparat kepolisian. Penangkapan seorang cukong kayu yang baru-baru ini ditangkap di luar negeri masih belum bisa membersihkan negeri ini dari kejahatan hitam. Dibutuhkan lebih banyak lagi tenaga dan kekuatan untuk menjadikan Indonesia bersih dari tantangan dan jemari para cukong.

Sungguh para cukong kayu ini benar-benar tidak malu. Mereka bagaikan manusia yang tak lagi punya martabat. Mereka tidak malu-malu melarikan diri. Mereka tidak lagi malu melihat dirinya tak lebih dari objek perburuan aparat.

Ini benar-benar menunjukkan betapa rendahnya martabat mereka. Bahkan keluarga mereka pun bernasib sama. Mereka secara bersama-sama banyak yang terlibat dalam kejahatan yang patut digolongkan sebagai kejahatan kepada seluruh masyarakat.

Aparat Kepolisian harus bekerja keras menangkap mereka. Mereka harus benar-benar dijebloskan ke dalam penjara yang ada di negeri ini. Kalau perlu, tanpa pandang bulu, mereka harus dihukum seberat-beratnya karena mereka tidak pernah memikirkan akibat dari perbuatannya. Mereka dengan sendirinya sudah menjerumuskan diri ke dalam kejahatan yang dengan sengaja mereka lakukan sendiri. Karena itu, kita semuanya harus menggalang seruan itu untuk menangkap cukong kayu. **