Jayapura : Stop Illegal Logging diPapua, Menhut: Semua Orang Asing yang Ada di Kawasan Hutan Harus Dikejar

( Cenderawasih Pos, Selasa 19 Desember 2006 )
Indikasi masih adanya kejahatan pembalakan liar atau kegiatan illegal logging di Indonesia, khususnya di Papua, merupakan salah salu masalah kehutanan yang menjadi perhatian pemerintah hingga 2009."Cukong-cukong kayu ini akan terus dikejar karena telah merugikan negara dan masyarakat. Kegiatan pembakalan harus dibasmi dan sama sekali tidak diperkenankan, karenanya ini menjadi salah satu program prioritas kami hingga tahun 2009 mendatang,"kata Menteri Kehutanan MS Ka'ban saat memberikan sambutan pada acara pencanangan rehabilitasi di Rinawen Buper, Waena, Senin (18/12) kemarin.

Selain pembasmian pembalakan liar, hal lain yang menjadi perhatian peme­rintah kata Ka'ban adalah kebijakan penuntasan pembagian kewenangan pengelolaan hutan yang masih terus dipersoalkan selama ini. Bahkan tentang itu merupakan salah satu program prioritas Departemen Kehutanan dari lima pro­gram hingga tahun 2009 mendatang. Meski mengakui itu tidak mudah, namun pihaknya akan melihat itu. "Penyelesaian konflik tentang kewenangan yang terjadi selama ini akan menjadi program prioritas kami. Batasan-basatan kewenangan antara pusat, daerah dan masyarakat harus diperjelas, sehingga pengelolaan hutan ini benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,"paparnya.

Dikatakan, perlunya pembagian kewenangan ini secara jelas mengingat masyarakat merasa dirugikan akibat kurang jelasnya batasan-batasan kewenangan. Kewenangan pengelolaan hasil hutan selama ini masih ditangani langsung oleh pihak pusat se­hingga kebijakan itu dinilai merugikan masyarakat setempat yang ada di daerah. Sekadar diketahui, empat pro­gram prioritas lainnya yang dimaksud Ka'ban adalah rehabilitasidan konservasi lahan-lahan kritis, pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pemilik hutan, gerakan revitalisasi industri kehutanan dan gerakan pembasmian kegiatan pembalakan hutan (cukong kayu).

Sementara, disinggung soat maraknyu illegal logging di Papua. bahkan.masih terjadi selama ini seperti adanya temuan para pegusaha Papua dan pejabat Pemda Papua di China belum lama ini, Ka'ban berkelit dan mengatakan, kalau kayu-kayu itu asalnya dari Papua New Guinea (PNG). Meski disinggung soal label Papua yang masih melekat pada kayu log yang ditemukan di China itu, dia langsung berlalu dan jalan. "Kalau kayu itu (di China) adalah kayu dari PNG," ujarnya singkat.

Ka'ban lagi-Iagi tidak memberikan jawaban secara jelas saat disinggung soal izin-izin kayu yang terkesan merugikan masya­rakat Papua. Pertayaan yang diajukan Cenderawasih Pos itu tidak dipedulikan lalu menoleh ke wartawan lainnya dan berlalu ke mobilnya.

Kerja sama rehabilitasi lahan dan konservasi Departemen Kehutanan dengan DPD KNPJ Provinsi Papua dilakukan dalam penandatanganan Meomerandum of Understanding (MoU) di Rinawen, Bumi Perkemahan Waena, Senin (18/12) kemarin. Pe­nandatanganan itu dilakukan oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Papua M. Rifai Darus, SH dan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan Perhutanan Ir. Darori, MM. Acara penandatanganan itu disaksikan Menhut Ka'ban dan Kadishut Provinsi Papua Ir Marthen Kayoi.

Acara penandatangan yang dijadwalkan pukul 07.00 WIT molor hinggal pukul 11.45 WIT atau molor 5 jam lebih. Usai penandatangan dilanjutkan de­ngan pencanangan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis ini ditandai penanaman pohon kayu marbau (kayu besi) oleh Menteri Kehutanan MS Ka'ban. Pencangan itu diguyur hujan se­hingga Ka'ban terpaksa menggunakan payung.

Usai pencanangan itu dilanjutkan dengan penanaman secara serentak 2000 pohon bibit kayu merbau. Kerja sama ini akan ditindaklanjuti pada rehabilitasi lahan-lahan kritis pada tahun-tahun yang akan datang. Pencanangan rehabilitasi dan konser­vasi ini akan terus ditindak­lanjuti.

Sekadar diketahui, lahan kritis di Papua saat ini menurut Marthen Kayoi berjumlah 3,6 juta Ha, sedangkan total lahan kritis di Indonesia 59,3 juta Ha. "Kerja sama ini harus ditindak­lanjuti secara terus-menerus, jangan ganti menteri lalu kerja sama ini tidak jalan lagi. Disisi lain, juga saya minta supaya KNPI Provinsi Papua benar-benar menindaklanjuti program ini dengan baik dan jangan hanya dalam bentuk seremonial seperti ini," papar Ka'ban.

Menhut juga mengatakan, ke depan nanti hasil hutan harus dimanfaatkan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat sendiri. Hal itu dikatakan karena maraknya pembalakan hutan selama ini, sementara masyarakat sebagai pemilik tidak merasakan dari hasil hutan tersebut. "Kedepan hasil hutan harus dirasakan masyarakat dan untuk kesejahteraannya,"tandasnya.

Sementara itu Ketua KNPI Provinsi Papua M Rifai Darus mengatakan, pemuda siap akan mendukung kebijakan peme­rintah dalam berbagai pembangunan. Karenanya penanda­tangan MoU dibidang rehabi­litasi dan konservasi ini akan terus ditindaklanjuti kedepan de­ngan menggeraknya semua komponen pemuda yang ada di Papua.

"Kami melihat banyak pro­gram pemerintah selama ini hanya jalan di tempat, termasuk rehabilitasi. Terkait dengan itu pemuda melihat perlu ikut mengambil bagian, termasuk melibatkan masyarakat adat,"paparnya. "Kebijakan pembangunan di Papua harus mengedepankan pendekatan kasih karena selama ini masyarakat mendapat perlakuan yang kurang adil di sektor kehutanan secara khusus soal pengelolaan hasil hutan,"lanjutnya lagi,

Seusai di Buper dilanjutkan dengan pertemuan tertutup di ruang kerja gubernur yang diikuti sejumlah pejabat terkait dan para pejabat eselon I dari Departemen Kehutanan. Usai pertemuan, Menteri Kehutanan MS Ka'ban kepada Cenderawasih Pos mengatakan, bawa pihaknya menggelar pertemuan terbatas itu dalam rangka mensinergikan kebijakan yang terkait dengan penegakan hukum menyangkut pemberantasan kejahatan illegal logging di Papua.

Dikatakan, pengalaman lalu yang menunjukkan tingginya kasus illegal logging di Papua harus ditangani secara baik agar ke depan pelan tetapi pasti para pembalak liar yang beroperasi di Papua harus di hukum dan dihentikan kegiatannya. Pemerintah, khususnya pihaknya selaku departemen teknis;terkait akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas il­legal logging di daerah ini. "Pemerintah akan berusaha terus sampai pada titik maksimal bahwasanya kejahatan yang dilakukan para pembalak harus berhasil diberantas,"katanya serius.

Untuk itu, Menteri meminta agar orang asing yang tinggal di sejumlah wilayah di hutan Papua harus dikejar dan diwaspadai, ja­ngan sampai melakukan pembalakan liar ataupun melakukan tindakan terpuji terhadap hutan di Papua.

"Dan, kita minta supaya semua orang asing yang ada di dalam kawasan hutan di Papua itu harus dikejar," tukasnya lagi dengan mimik serius. Dikatakan juga bahwa seiring dengan gencarnya upaya pembe­rantasan illegal logging oleh pemerintah sejak beberapa tahun terakhir ini, Menteri menilai adanya penurunan frekwensi terhadap kasus illegal logging. "Sebenarnya harus diakui ada jumlah yang menurun khususnya dari frekwensi illegal logging, tapi berapa nilainya itu saya kira tidak seperti dulu lagi. Tapi pada prinsipnya pemerintah berupaya supaya kejahatan illegal loging di Papua bisa berhenti, itu targetnya,"paparnya mantap.

Soal berapa banyak kayu yang sudah dicuri dari Papua oleh pembalak-pembalak liar itu, Menteri Ka'ban mengaku lupa dengan angka persisnya, namun ia memastikan sudah cukup banyak Negara dirugikan karena illegal logging ini pada masa beberapa tahun yang lampau.

Ditanya berapa orang pusat dan daerah yang ia ketahui terlibat dalam illegal logging di Papua, ia hanya mengatakan banwa hal itu sangat tergantung dari polisi dan jaksa, sebab itu bukanlah tugas, dan wewenangnya. Meski begitu ia akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Pemda. "Tapi sekarang ini kita berusaha terus dan soal para pelaku illegal logging yang lolos di Pengadilan akan kita koordinasikan dengan Pemerintah Daerah supaya yang menjadi sasaran para cukong-cukong itu,"tandasnya seraya bergegas ke mobil. (ito/ta)