Peneliti Indonesia Temukan Mikroba Antikanker

(www.kompas.com,  25-11-2012)
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan senyawa aktif lipistatin dari mikroba tanah. Senyawa ini berpotensi menjadi obat baru antikanker dan antikolesterol.

”Dari hasil penelitian saya, dibutuhkan uji praklinis,” kata Muhammad Hanafi, peneliti pada Pusat Penelitian Kimia LIPI, Jumat (23/11/2012), setelah orasi pengukuhannya sebagai profesor riset bidang kimia organik di Jakarta.

Ketua Majelis Profesor Riset yang juga Kepala LIPI Lukman Hakim mengukuhkan pula dua peneliti lain. Sam Wouthuyzen dikukuhkan sebagai profesor riset bidang ilmu oseanografi dan Yekti Maunati sebagai profesor riset bidang antropologi.

Hanafi mengatakan, sumber bahan baku obat sangat melimpah. Namun, sampai sekarang belum tergali maksimal.

Tumbuhan dan mikroba yang diisolasi Hanafi untuk menemukan lipistatin meliputi Garcinia, Curcuma, Hedyotis, (tanaman) Pseudomonas, dan Streptomyces (mikroba). Saat ini dibutuhkan kerja sama dengan industri untuk uji praklinis pada hewan percobaan, dilanjutkan uji klinis pada manusia.

Sam Wouthuyzen memaparkan, pemanfaatan pengindraan jauh untuk pemetaan, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan wilayah pesisir Indonesia. Adapun Yekti Maunati memaparkan identitas etnik minoritas di perbatasan Asia Tenggara.

Lukman mengatakan, pembangunan wilayah pesisir sebaiknya menggunakan fondasi hasil pengindraan jauh. Wilayah pesisir dapat menjadi andalan masa depan.

Lukman mengatakan, presiden sudah meningkatkan kesejahteraan para peneliti. Hal itu lewat keputusan presiden yang ditandatangani 17 November 2012.

Editor :

Heru Margianto

Fak-Fak : Tuntut Sisa Ganti Rugi Pohon Sebesar 65 Juta, SMKN 1 Fakfak Dipalang

(www.fakfakinfo.com, 24-11-2012)

Fakfakinfo.com_ SMK Negeri 1 Fakfak yang berlokasi di Kampung Werbah, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak, Rabu kemarin (21/11) sekira pukul 9 pagi, dipalang oleh pemilik tanah adat. Pemilik tanah adat menuntut agar Pemerintah Daerah segera melunasi sisa ganti rugi pohon sebesar 65 juta.

Menururt Elyas Patiran yang mengaku sebagai pemilik tanah adat seluas 13 Ha tersebut, sisa ganti rugi pohon tersebut selama ini selalu dijanjikan, namun selalu meleset. Padahal, ganti rugi pohon tersebut, yang awalnya sebesar 440 juta lebih, telah disepakati antara pemilik tanah adat bersama Pemda sejak Tahun 1997, atau sejak 15 tahun yang lalu.

“Saya sudah sampaikan kepada para guru juga murid, dan saya sudah minta maaf, saya terpaksa memalang sekolah ini. Dan palang tidak akan saya buka, sampai Pemerintah Daerah membayar sisa ganti rugi pohon sebesar 65 juta itu,” tegas Elyas.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, Ali Hindom, SPd. yang dihubungi via HP, belum berhasil dikonfirmasi masalah ini.

Sementara itu, ada informasi yang menyebutkan bahwa, pembayaran yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sudah termasuk dana untuk tanah dan tanaman.

“Di dokumen, tersebut dengan jelas bahwa yang dibayar sudah termasuk tanah dan tanaman,” sebut sumber yang keberatan namanya disebutkan.

Sekolah kejuruan yang berjarak sekitar 20 Km dari Kota Fakfak tersebut, dipalang menggunakan papan kayu pada gerbang masuk kantor. Sedangkan pada ruang belajar, tidak nampak palang. Meski begitu, menurut Elyas, pemalangan pada akses masuk kantor sekolah, merupakan pemalangan secara keseluruhan.

Jika nantinya Pemerintah Daerah melunasi sisa ganti rugi pohon sebesar 65 juta itu, dipastikan Pemerintah Daerah masih akan menghadapi tuntutan ganti rugi atas tanah.

“Luas tanah untuk sekolah ini adalah 13 Ha. Untuk saat ini, kami menuntut sisa ganti rugi pohon dulu. Untuk ganti rugi tanah, kami belum memberikan keterangan. Namun menurut saya pribadi, kemungkinan minimal sebesar 10 miliar. Tidak tahu kalau pemikiran saudara saya yang lain,” kata Elyas.

Akibat pemalangan ini, maka kegiatan belajar mengajar dipastikan tidak dapat berlangsung, entah sampai kapan. (wah)

Supiori : Berdayakan Masyarakat Nelayan, Pemda Serahkan Alat Mancing

(www.bintangpapua.com, 24-11-2012)
SUPIORI—Walaupun kebijakan Pemda Supiori terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat Supiori selama dua tahun terakhir nyaris terpenuhi, namun pemberdayaan terhadap masyarakat Supiori untuk membangun dirinya tidak terabaikan.

Hal ini selalu dilakukan Bupati maupun wakil bupati saat melakukan kunjungan kerja ke kampung-kampung. Seperti yang dilakukan, saat kunjungan kerja ke pulau Rani kampong Yamnaisu. Dalam kunjungan tersebut, Wakil bupati Supiori, Drs. Yan Imbab menyerahkan seperangkat alat mancing lengkap dengan coolbox-nya.

“Masyarakat harus diajak untuk bias memaksimalkan potensi dirinya. Kalau dia nelayan, kita dorong, berikan bantuan peralatan, agar aktifitasnya tetap terjaga dan itu menjadi penghasilan tetap bagi dia. Dinas terkait punya tugas berikan pembibingan.”Ungkap Wakil Bupati Yan Imbab usai menyerahkan bantuan kepada perwakilan nelayan di Pulau Rani, belum lama ini.

Wabup Imbab mengatakan, Supiori menyimpan banyak potensi, mulai dari potensi perikanan laut yang belum terkelola dengan baik, potensi pariwisata dan budaya yang juga belum tergarap maksimal, potensi perkebunan kopra yang melimpah, serta potensi-potensi tambang dan energy yang belum dilirik, yang kesemuanya ini jika dikelola baik, mampu memberikan manfaat pembangunan dan penghasilan masyarakat.

“Potensi ini jangan sampai tidak dimanfaatkan. Kebijakan pemda membantu masyarakat baik, itu melalui Raskin, bantuan rumah layak huni, pembebasan biaya pengobatan, pendidikan, dan beberapa kebijakan pemda yang sifatnya gratis, jangan sampai memanjakan masyarakat, maka itu pemberdayaan kepada mereka juga harus jalan.  Sehingga saatnya masyarakat akan bangkit sendiri dengan potensi yang dimilikinya.”Tandas Wabup Yan Imbab.  (hen/don/lo2)

Jayapura : Jaga Kawasan Cyploop Demi Kelangsungan Penduduk Kota Jayapura !

(www.tabloidjubi.com, 24-11-2012)
Jayapura,  (23/11) — Kawasan Pegunungan Cycloop, yang merupakan sumber air bagi Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura sedianya dijaga. Sejak 20 tahun lalu, berbagai upaya untuk menyelamatkan pegunungan Cycloop, tetapi belum menuai hasil yang memuaskan.

Kerusakan Cycloop (Jubi/ist)

Karena itu, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay yang bekerja sama dengan Yayasan Lingkungan Hidup (YALI) Papua dan UNDOC (Information on drug control and crime prevention)  melakukan sosialisasi dengan warga asal Pegunungan yang ada di Kota ini.

“Kita mendiami wilayah Port Numbay, kita wajib menjaga. Ini rumah kita maka kita wajib menjaga,” kata George Awi, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, kepada wartawan usai membuka ‘Sosialisasi Program Partisipasi Publik Untuk Pelestarian Cagar Alam Cycloop di Wilayah Kota Jayapura’ di Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Jumat (23/11) siang.

LMA Port Numbay menilai, potensi dan kapasitas penduduk yang mendiami wilayah Kota Jayapura sangat memadai untuk mengatasi masalah pegunungan Cyploop.

Setidaknya ada tiga masalah, yang dilihat LMA Port Numbay sebagai dampak dari kerusakan wilayah sekitar kawasan Cycloop, meliputi  aspek budaya, lingkungan dan sosial politik.

Dari aspek sosial budaya, kawasan Cycloop merupakan hak ulayat Port Numbay. Perkembangan pemukiman sosial, yang berkembang pada relasi sosial, di sekitar lereng Cycloop memang tidak mudah dihentikan, pun oleh pemerintah.

Selain itu, dari aspek lingkungan, akibat perkebunan yang dibuka warga di sekitar kawasan itu, kawasan penyangga lereng berkurang, rentan terhadap longsor, dan berkurangnya debit air.

LMA Port Numbay juga melihat dari aspek sosial politik, di mana, terlihat adanya ‘saling tuding’ terhadap biang kerusakan kawasan ini. Adanya saling tuding, menurut LMA Port Numbay, justru merembes pada stigmatisasi perusak hutan.

Dalam sosialisasi yang melibatkan penduduk kota Jayapura asal pegunungan, yang hampir pasti mendominasi sekitar kawasan pegunungan kota ini, LMA Port Numbay dan YALI berupaya merangkul warga untuk, paling tidak secara bersama mencari solusi demi menyelamatkan kawasan sumber air ini.

LMA Port Numbay, dalam rilis yang diterima tabloidjubi.com, melalui sosialisasi ini, menawarkan solusi agar mendapatkan legitimasi kultural, memberikan kepastian hukum bagi pemilik ulayat kawasan Cycloop, mendorong keterlibatan public dan melakukan upaya substitusi terhadap pola pertanian warga yang mendiami sekitar kawasan itu.

Direktur  YALI Papua, Bas Wamafma mengatakan, dengan merangkul warga asal pegunungan, pihaknya berupaya untuk bekerja sama dalam rangka menjaga kawasan ini.

Salah satu tokoh pemuda asal Port Numbay, Rudi Mebri mengatakan, pencemaran kawasan Cycloop merupakan tangisan dan jeritan sesama warga yang mendiami kota ini. Karena itu, Rudi mengajak warga kota ini untuk bahu-membahu menjaga kawasan ini.

“Mari lihat lingkungan ini sebagai pusat kehidupan kami sehingga budaya dan kultur itu akan hidup bersama kami,” ajak Rudi Mebri. (Jubi/Timo Marten)

Sentani : Limbah Balai Benih Ikan Lokal Dikeluhkan

(www.bintangpapua.com, 24-12-2012)

  Ir. Frangklyn K. Mananoma

SENTANI - Belakangan ini masyarakat yang bermukim di sekitar Kampung Sereh, Distrik Sentani, mengeluhkan limbah atau sisa-sisa pembuangan dari Balai Benih Ikan Lokal milik Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura yang berlokasi di Kampung Sereh tersebut. Pasalnya, limbah dari pengelolaan bibit ikan lokal yaitu ikan nila dinilai mencemari intake air yang biasa digunakan masyarakat untuk mencuci, mandi dan lain sebagainya.

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura pun mengakui bahwa pembangunan saluran pembuangan milik balai yang dikelola belum dilakukan secara maksimal.

“Memang pembangunan saluran pembuangan masih akan dikerjakan lagi  sisanya pada tahun yang akan datang,” jelas Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Jayapura Ir. Frangklyn K. Mananoma kepada wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (22/11).

Dijelaskannya, saluran pembuangan yang ke arah luar dari Balai Benih Ikan Lokal milik instansi yang dikelolanya ini memiliki luas sebesar 869 meter kubik. Dimana saat ini pihaknya masih mengusahakan untuk melanjutkan pembangunan saluran pembuangan ini.

“Tahun depan, kami akan programkan lagi untuk kegiatan lanjutan dan diusahakan pembangunannya akan melewati bak intake milik warga,” imbuhnya. Dituturkannya, tahun depan, pihaknya sudah memasukan anggaran pembangunan saluran pembuangan ini dari DAK (Dana Alokasi Khusus).
“Besarannya saya masih belum tahu karena masih hitung-hitung ingin membuat secara permanen atau hanya pipa saja supaya air dari buangan tetapi bisa disalurkan ke tempatnya,” tandasnya.

Disebutkannya, luas Balai Benih Ikan Lokal ini sekitar 2 hektar dan sampai saat ini sudah efektif dioperasionalkan pihaknya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat soal permintaan ikan.
“Balai ini baru dibangun selama 3 tahun. Yang mana telah menghasilkan sebanyak 250 ribu ekor bibit ikan nila yang sudah dijual bibitnya kepada masyarakat,” tukasnya.

Diungkapkannya, bibit ikan nila ini sudah disalurkan atau diberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan seperti 3000 ekor bibit ikan nila untuk Festival Khalaway, 3000 ekor untuk JFC (Jayapura Facebook Community) Phuyaka Institute dan kemudian disalurkan lagi ke masyarakat lain yang membutuhkan jenis ikan nila.

“Untuk sementara ini baru dikembangkan ikan nila saja, tetapi kedepan akan ada 4 jenis ikan yang dikembangkan yaitu ikan nila, ikan mas, ikan patin dan ikan lele,” urainya.
Ditambahkannya, respon masyarakat akan keberadaan Balai Benih Ikan Lokal ini sangatlah  bagus karena dapat memenuhi permintaan masyarakat. (dee/aj/lo2)

Sentani : Puluhan Perusahaan Terkendala Hak Ulayat, Untuk Berinvestasi di Bumi Kenambai Umbay

(www.bintangpapua.com, 24-11-2012)
SENTANI - Sebanyak 42 perusahaan yang hendak berinvestasi di Kabupaten Jayapura (baca: Bumi Kenambai Umbay) mengakui masih terkendala permasalahan tentang hak ulayat.

Hal ini diungkapkan Asisten II Setda Kabupaten Jayapura Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. Bambang Widiyatmoko kepada wartawan kemarin di ruang kerjanya.

“Ke-42 perusahaan tersebut paling banyak bergerak di bidang Agraria,” tandasnya.
Dituturkannya, saat ini pemerintah telah memfasilitasi sejumlah perusahaan dengan masyarakat adat pemilik ulayat untuk menyelesaikan masalah tanah. “Akibat dari permasalahan hak ulayat tersebut, kini 42 perusahaan tersebut sampai saat ini belum beroperasi,” imbuhnya.

Dijelaskannya, adanya kendalanya tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak serta merta menyetujui, karena tidak ada lagi istilah tanah negara bebas.

“Semua tanah yang berada di Papua ini pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Jayapura pasti ada pemegang wilayahnya dan itu harus ada pendekatan sosial, pendekatan pribadi atau personal sehingga tidak menimbulkan dampak yang aneh-aneh,” ujarnya.

Ditambahkannya, Pemerintah Kabupaten Jayapura menjamin akan membantu mencari jalan keluar tentang masalah hak ulayat kepada sejumlah perusahaan yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Jayapura. (dee/aj/lo2)

Yapen : Kebijakan Empat Sukses Pembangunan Pertanian

(www.bintangpapua.com, 23-11-2012)
SERUI - Pembangunan pertanian telah digariskan dalam kebijakan pembangunan pertanian untuk lima tahun kedepan yang dikenal dengan empat sukses pembangunan pertanian.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Frans Sanadi,Bsc,S.sos,MBa saat membuka pelaksanaan pelatihan manajemen Agrebisnis  bagi pelaku utama  dan pelaku usaha, di Rabu (21/11) kemarin.

Dijelakan empat sukses pembangunan pertanian itu yakni pertama pencapaian suasembaga berkelanjutan dan pencapaian suasembaga komoditi strategis lainnya, kedua  percepatan diversifikasi pangan, ketiga peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani.dengan demikian demi tercapainya empat sukses tersebut.

“pelatihan agrebisnis harus dilakukan dengan sasaran petani sebagai pelaku utama maupun sebagai pelaku usaha, dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidang agrebisnis yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, serta menyediakan pangan yang bergizi bagi masyarakat,” Ungkapnya.

Sementara itu Kepala Kantor Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Yapen Ir. Bonggas Hasibuan menyampaikan pelatihan manejemen agrebisnis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan kapasitas petani selaku pelaku usaha dan pelaku utama agrebisnis.

Karena inti dari usaha tani secara bisnis perlu melakukan pelatihan kepada para petani, agar disamping memiliki kemampuan teknis tapi juga mampu melakukan seluruh aspek manejemen dalam usaha tani serta dapat mengakses seluruh rangkaian kegiatan bisnis yang ada baik ditingkat usaha tani sampai pada pemasaran.

Lanjut Hasibuan, sebenarnya petani memiliki kemampuan yang cukup baik hanya saja manejemen agrebisnisnya perlu dibenahi dari waktu kewaktu termasuk permodalan yang tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah setempat. (seo/achi/LO1)

Serui : Prospek Komoditi Kopi, Cacao dan Vanili Masih Bagus

(www.bintangpapua.com, 23-11-2012)
SERUI-Pengembangan komoditi perkebunan kopi, cacao dan Vanili sudah ada sejak tahun 1957 hingga 1958 oleh pemerintah Belanda. Untuk itu pengembangan ketiga komuditi tersebut memberikan prospek yang sangat menjanjikan bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Ketua Koperasi WMI Apolos Mora kepada Bintang Papua pada sosialisasi program kerja kas WMI tentang pengembangan dan pemasaran produk vanili dikabupaten kepulauan yapen yang berlangsung siang tadi di Hotel kelapa dua Serui Rabu (21/11) kemarin.

Dikatakan masyarakat adat memiliki lahan pertanian yang cukup subur, namun belum dikelolah secara baik oleh masyarakat, sehingga koperasi WMI mencoba membantu masyarakat adat dalam mengembangkan komuditi vanili, dengan mempergunakan lahan yang ada demi meningkatkan pendapatan masyarakat.
Namun disisi lain Apolos Mora juga menyampaikan bahwa pengembangan komuditi Vanili di kabupaten Yapen perlu dilakukan mengingat hasil tersebut merupakan komuditi nomor satu dengan ukuran 28 cm dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

“proses budidaya pengelolaan relative mudah serta tingkat beban kerjanya pun relative ringan. Dengan demikian pengembangan komuditi fanili perlu didukung oleh pemerintah daerah, mengingat pengembangan komoditi vanili sudah dilakukan dikampung Mantembu, Ambaidiru, Randawaya dan kampung Papuma sekaligus mendapat dukungan dari Okspam,” ucapnya. (seo/achi/LO1)

Jayapura : Sagu dan Habitat Ikan Asli di Danau Sentani

(www.tabloidjubi.com, 23-11-2012) 
Jayapura, (22/11)—Status tanah di pinggir Danau Sentani terutama dari  Kampung Nendali sampai Kampung Telaga Maya,  yang kini terkena proyek pelebaran jalan ternyata sudah beralih kepemilikan lahan.  Lokasi  atau lahan tersebut  sudah dibeli  dari orang Sentani  ke pemilik baru pengusaha dari  Kota Jayapura, CV Bintang Mas. Tak heran kalau masyarakat hanya meminta kalau boleh material tanah agar ditimbun ke areal permukiman mereka yang kebetulan berada di pinggiran Danau Sentani.
 
Hal diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua, Jansen Monim kepada wartawan di Jayapura belum lama ini.” Masyarakat meminta batu-batu untuk dijual untuk menambah pendapatan mereka,”katanya seraya menambahkan ondoafi  yang meminta agar material tanah langsung dibuang ke pinggiran Danau Sentani, sebab mereka mau membangun rumahnya.

Bahkan  Jansen Monim menyebut  pohon sagu yang terdapat di pinggir Danau Sentani, ada dua jenis tanaman sagu, masing-masing sagu yang bisa dikonsumsi oleh manusia dan sagu yang hanya dimakan binatang  atau hewan. Apalagi masyarakat yang meminta untuk menimbun kawasan sagu di tepian Danau Sentani.

Justru Jansen Monim balik  menuding ke pihak LSM yang memrotes pembuangan material ke tepian Danau Sentani. “Jangan LSM ribut mulai sekarang, kenapa tidak setahun yang lalu saat baru mulai ditimbun,”kata Jansen Monim kepada wartawan Bintang Papua, Kamis (22/11). Sebaliknya pihak LSM Lingkungan menanyakan soal AMDAL atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan tentang pembuangan material tanah. Lien Maloali salah satu aktivisi LSM balik bertanya soal sosialisasi program penimbunan dalam AMDAL.  Mengenai AMDAL ternyata Jansen Monim enggan berkomentar.

Mengapa Sagu begitu penting bagi ekosistem Danau Sentani? Kalau di daerah Teluk Youtefa hutan bakau dianggap sangat memegang peran  bagi kelangsungan makluk hidup dan tempat pemijahan telur-telur  ikan dan habitatnya di seputar Teluk Youtefa. Begitupula  di Kabupaten Bintuni  dan sekitarnya yang punya lahan hutan bakau terluas di Asia.

Hutan bakau atau mangrove secara tradisional banyak dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan, tempat berlindung, diambil kayunya, bahan bakar dan obat-obatan. Mangrove merupakan daerah asupan penting dan tempat berbiaknya bagi berbagai jenis ikan, reptil,burung, krustasea, kerang dan mamalia; juga sebagai tempat akumulasi sedimen, bahan terkontaminasi, karbon dan zat hara; perlindungan terhadap erosi pesisir.(Ekologi Papua, hal-448)

Peran hutan bakau tak jauh bedanya dengan peran dusun sagu, sebagai tempat pemijahan ikan termasuk pula ikan jenis asli Danau Sentani, Khahabei. Hutan sagu juga berperan sebagai lahan yang mampu memroduksi oksigen seandainya lahannya terbukan akan melepaskan banyak CO2 di udara. Daunnya untuk atap rumah dan dinding gabah-gabah sedangkan batang sagu sangat cocok untuk membuat zero atau burekheng tempat pemeliharaan ikan gabus asli Danau Sentani. Ampas sagu juga cocok bagi pengembangan ulat sagu dan tempat tumbuh jamur sagu.
Henderita Ohee dosen Fakultas MIPA jurusan Biologi, Universitas Cenderawasih (Uncen), kandidat Phd dari Universitas Gottingen Jerman, saat ini sedang meneliti ikan pelangi Danau Sentani yang menulis disertasi Phd nya berjudul, The Ecologi of Rainbouw fish (Glossolepis incisus) and Impact of Human Activity on It’s Habitats in Sentani Lake menyebutkan fungsi tanaman sagu sangat penting bagi tempat pemijahan ikan-ikan termasuk ikan gabus asli danau Sentani (khahabei). “Saya sangat menyayangkan penimbunan di pinggiran Danau Sentani akan mempengaruhi tempat pemijahan ikan-ikan,”katanya kepada tabloidjubi.com belum lama ini di Fakultas MIPA, Jurusan Biologi Universitas Cenderawasih (Uncen).

Danau Sentani memiliki tiga jenis ikan Pelangi Danau Sentani antara lain (1) Chilatherina Sentaniensis (Ikan Pelangi Sentani); (2) Glosolepis incicus(Ikan Pelangi Merah) dan (3) Chilatherina fasciata.  Menurut Ekologi Papua(hal 352) ikan pelangi dari Suku Melanotaeniidae adalah kelompok endemik Papua yang utama terdiri dari 30 jenis.

Henny Ohee menyebutkan aktivitas manusia  di daratan sekitar Danau Sentani telah  memberikan pengaruh terhadap dengan berubahnya kualitas lingkungan dari beberapa parameter air. Parameter air seperti phosphate, BOD and COD sudah sangat tinggi di beberapa lokasi di Danau Sentani.

Ohee menambahkan  ikan pelangi merah(G Incicus) di lokasi penelitian ditemukan sudah melimpah pada daerah dengan substrat berbatu-batu di sekitar tanaman air dan akar-akar tanaman. Dikatakan kelimpahan ikan ini lebih tinggi ditemukan pada saat awal  musim hujan.

Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi menurunnya jenis-jenis ikan asli Danau Sentani lanjut Henny Ohee  masuknya jenis ikan-ikan baru. Namun kata dia masuknya ikan jenis baru yang ditemukan di habitat ikan pelangi  menariknya justru mendukung kelimpasan ikan pelagi merah di Danau Sentani. Selain itu ditemukan pula ikan jenis asli Danau Sentani seperti gabus merah(Giurus margaritaceus) di habitat yang sama tidak ada pengaruhnya sebesar ikan pelangi merah.

Namun yang jelas letak Danau Sentani di tengah dua wilayah Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura tak lepas pula dari ancaman terutama bagi kelangsungan hidup habitat termasuk manusia di sekitarnya. Ancaman yang termasuk kategori umum meliputi perubahan fisik habitat, pemanfaatan sumber daya alam biotik dan jenis-jenis invasif.

Punahnya ikan jenis hiu gergaji  (Pristis microdon) Danau Sentani karena penggunaan jaring insang yang berlebihan hingga menyebabkan hilangnya ikan hiu gergaji. Diperkirakan ikan hiu gergaji terkahir ditemukan  sekitar 1978 hingga kini sudah jarang ditemukan.

Selain itu, punah ikan jenis asli selain perubahan fisik habitat karena aktifitas pembanguan(penimbunan jalan dan sebagainya) juga karena masuknya jenis-jenis ikan baru seperti ikan Gabus Toraja (Channa striata) jenis dari marga Channa sangat rakus dan merupakan predator yang efektif. Ikan lohan juga termasuk predator yang mengurangi populasi ikan gabus asli Danau Sentani.

Di danau ini terdapat 30 spesies ikan air tawar dan empat di antaranya merupakan endemik danau sentani yaitu ikan gabus danau sentani (Oxyeleotris heterodon), Ikan Pelangi Sentani (Chilatherina sentaniensis), Ikan Pelangi Merah (Glossolepis incisus) dan Hiu gergaji (Pristis microdon).

Yang jelas buku Ekologi Papua menyebutkan dari semua habitat perairan air tawar di Papua, Danau Sentani mungkin yang paling terancam kondisinya karena lokasinya berdekatan dengan pusat kota Jayapura dan Sentani. Akibatnya ikan-ikan jenis aslinya terancam penangkapan yang berlebihan dan pencemaran. Danau ini juga mengalami banyak tekanan yaitu introduksi ikan-ikan jenis asing.(Jubi/Dominggus A Mampioper)

Keerom : Tanggulangi Penyakit Kakao, Pemkab Keerom Siapkan Dana Rp 2 M

(www.bintangpapua.com, 22-11-2012)
KEEROM - Adanya keluhan masyarakat petani tentang serangan penyakit VSD atau disebut penyakit pembulu batang pada tanaman kakao, Pemkab Keerom telah mengalokasikan dana Rp 2 milyar guna menanggulanginya.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Keerom, Ir Joko Susilo,MM saat ditemui wartawan,Selasa (20/11).

Berdasarkan laporan dari petugas Kehuatan Keerom, pihaknya melaporkan ke Bupati Keerom dan Bupati Keerom merasa kejadian ini yang sangat luar biasa di Kabupaten Keerom. Karena salama ini Pentani Kakoa tidak perna terserang Penyakit VSD atau penyakit Pembunuh Batang. Selain itu, berdasarkan penelitian dari Dinas Perkebunan Kabupaten Keerom, Penyuluh dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Provinsi Papua harus dilakukan tanggap darurat oleh Bupati Keerom di Bulan Februari 2012.

kemuadian Bupati Keerom melaporkan ke Kementerian Pertanian dalam hal ini Dirjen Perkebunan.
“Berdasarkan laporan Bupati, di Bulan maret 2012 Dirjen Perkebunan membentuk tim Penganggulangan Penyakit VSD di Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura.di bulan Maret 2012 tim tersebut yang terdiri para ahli kakao dari Jawa barat, Surabaya, Ambo dan Pusat telah hadir di Keerom memberikan sosialisasi bersama masyarakat dan Pamda Keerom,” paparnya. (rhy/aj/lo2)

Peringatan Hari Cinta Puspa Dan Satwa Nasional 2012

(www.menlh.go.id, 21-11-2012)
Jakarta, 19 November 2012. Hari ini Wakil Presiden RI Boediono bersama Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, menghadiri puncak peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) 2012 di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Tema HCPSN 2012 adalah “Lestarikan Puspa dan Satwa, Menjaga Bumi Lestari” merupakan momentum bagi gerakan penyelamatan satwa dan tumbuhan lokal yang diwujudkan melalui upaya nyata dalam bentuk kebijakan dan program baik pada tataran nasional maupun daerah. Peringatan ini telah berlangsung selama 19 tahun, namun semangat kepedulian seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan demi pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Peringatan HCPSN 2012 ini sebagai momentum langkah bersama dalam melindungi dan memanfaatkan secara berkelanjutan keaneragaman hayati Indonesia. Untuk mengenalkan lebih dalam keaneragaman hayati endemik (asli) Indonesia, maka pada tahun 2012 ditetapkan Mangrove Kandellia Candel (Rhyzoporaceae) sebagai Puspa Nasional 2012 dan Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) sebagai Satwa Nasional 2012.

Keanekaragaman hayati Indonesia menduduki tempat pertama di dunia dalam kekayaan jenis mamalia (515 jenis, 36% diantaranya endemik) dan kekayaan jenis kupu-kupu Swallowtail (121 jenis, 44% diantaranya endemik). Kemudian menduduki tempat ketiga dalam kekayaan jenis reptil (lebih dari 600 jenis), tempat keempat dalam kekayaan jenis burung (1519jenis, 28% diantaranya endemik), tempat kelima dalam kekayaan jenis amfibi (lebih dari 270 jenis) dan tempat ketujuh dalam kekayaan flora berbunga.Kekayaan alam ini, baik dalam tingkatan ekosistem, spesies dan genetik, apabila dikelola secara benar mampu memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan umat manusia pada umumnya.

“Kekayaan alam Indonesia ini, baik dalam tingkatan ekosistem, spesies dan genetik, apabila dikelola secara benar mampu memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh karena itu, anugerah kekayaan itu wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang” demikian pesan Menteri Lingkungan Hidup, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA.

Kondisi yang memprihatinkan terjadi pada populasi Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis). Berdasarkan data dari IUCN (International Union for Conservation of Nature) populasi Badak Sumatera berada dalam “kritis punah”.Hanya sekitar kurang dari 250 ekor Badak dewasa yang ada di seluruh dunia. Populasi ini diperkirakan akan berkurang 25 persen dalam masa satu generasi ke depan (panjang satu generasi sekitar 20 tahun). Saat iniBadak Sumateradiketahui hanya hidup di Sumatera, yaitu di Way Kambas, Taman Nasional Gunung Leuser, BukitBarisan Selatandan Taman Nasional Kerinci-Seblat. Keberadaan Badak menjadi sangat terdesak dikarenakan adanya keterbatasan ruang akibat alih fungsi lahan dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung kehidupannya. Kelahiran “Andatu” (bayi badak) di Taman Nasional Way Kambas, menjadi momentum penyelamatan Badak Sumatera. Ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menyelamatkan populasi Badak yang sudah semakin punah.

Melindungi dan memanfaatkan sumberdaya genetik yang belum terungkap khususnya  untuk kepentingan farmasi sebagai contoh Ekspor jamu indonesia  113 juta US$/tahun, Penggunaan domestik 100 juta US$ (sekitar 40% populasi Indonesia menggunakan pengobatan tradisional). Sedangkan di tingkat global peredaran pertahunnya mencapai  US$ 643 milyar (tahun 2006).  Sementara ini sumberdaya genetik Indonesia terus dicuri  (biopiracy) oleh berbagai fihak asing. Sehubungan dengan hal itu Protocol Nagoyatentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayatiperlu segera diimplementasikan di tingkat nasional. Protokol ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembagian keuntungan bagi yang memanfaatkan.Manfaat yang luar biasa ini semakin membesar potensinya dengan disetujuinya Protokol Nagoya.

Protokol Nagoya merupakan perjanjian Internasional di bidang lingkungan hidup yang mengatur akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik antar Negara. Protokol Nagoya merupakan salah satu Protokol dibawah Konvensi Keanekaragaman Hayati dimana konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.Salah satu keputusan penting dalam Nagoya Protocol adalah Access to Benefits Sharing (ABS) atau lengkapnya, Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD, yang pertama kali disetujui sejak disahkannya Konvensi Keanearagaman Hayati (CBD) pada tahun 1992.

Protokol ini merupakan pengaturan komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia dan menjamin pembagian keuntungan bagi Indonesia. Protokol ini akan menjadi instrumen penting yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya genetik dan menghentikan praktek biopiracy (pencurian sumber daya genetik).Potensi keanekaragaman hayati yang melimpah merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Sejumlah studi akademik yang secara jelas menunjukkan bahwa nilai sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional terkait setiap tahunnya dapat mencapai 500 – 800 miliar dollar AS. selain daripada itu, salah satu bentuk keanekaragaman hayati adalah tumbuhan obat dan diperkirakan tumbuhan obat Indonesia bernilai US Dollar 14,6 miliar atau lebih dari 2 kali lipat nilai produk kayu hutan.

Sebagai rangkaian acara HCPSN 2012, dilaksanakan penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan, penyerahan Penghargaan “Raksaniyata” Menuju Indonesia Hijau (MIH) kepada Kabupaten/Kota yang telah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan dengan menambah tutupan hutan dan vegetasi. Selain itu, akan diserahkan Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) yaitu penghargaan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Penyematan Tanda Satya Lencana Pembangunan merupakan pembuktian bahwa penerima penghargaan Kalpataru yang disampaikan oleh Presiden dapat dibuktikan oleh penerima tanda kehormatan tersebut melalui komitmennya melestarikan lingkungan secara terus menerus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.Sesuai hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan para penerima Kalpataru, terdapat 12 (dua belas) orang/kelompok di antaranya layak diajukan sebagai calon penerima Satyalencana Pembangunan tahun 2012 untuk dilakukan evaluasi sebelum diajukan kepada Presiden RI melalui Kepala Biro Penghargaan dan Tanda Jasa, Sekretariat Negara untuk kemudian diverifikasi lapangan.

Tanda Kehormatan Satyalencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup kepada 12 (dua belas) orang, peraih penghargaanKalpataru dari Bapak Presiden RI karenatelah berjasa dan tetap berjuang untuk lingkungan hidup sebagai pembina, perintis, penyelamat dan pengabdi lingkungan, yaitu sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Cipasung, penerima Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan tahun 1980, yang beralamat Desa Cipasung, Kecamatan Cipayung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
2. Pondok Pesantren Suralaya, penerima Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan tahun 1980, yang beralamat Desa Suralaya, Kecamatan Suralaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
3. Kelompok Tani Kuntum Mekar, penerima Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan tahun 1986, yang beralamat di Dusun Kubang, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
4. Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam (KPSA) Kali Jambe, penerima Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan tahun 2002, yang beralamat Jalan Pancasila No. 63, Dusun Krajan, Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
5. Herry Rompas, penerima Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan tahun 2002, beralamat di Jl. Tountemboan No. 500, Kelurahan Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
6. Agung Sugiarto, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002, yang beralamat di Jalan Tanjung Pura, Gg Umar No.4, Desa Pelawai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
7. Kuat Sudarta, penerima Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan tahun 2002, beralamat di Jalan Abadi RT.02, Rw.03, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
8. Ngangkat Tarigan, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002, beralamat di Jalan Samanhudi No. 73, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
9. Kelompok Masyarakat Kutasari, penerima Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan tahun 2002, beralamat Dusun Kuta RT 04 RW 02 Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
10. Dr. Charles Saerang, penerima Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan tahun 2002, beralamat Jalan Raden Patah No. 191, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11. Endang Maryatun, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002, beralamat Dusun Kembang Putihan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta.
12. Mada Hendrikus, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002 beralamat Jl. Ogi RT 02 RW 01, Dusun A, Kelurahan Faobata, Kecamatan Ngadabawa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT.

Komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup membutuhkan mekanisme pemantauan dan evaluasi agar kinerja yang terbangun sesuai dengan kenyataan di lapangan. Program Menuju Indonesia Hijau yang dicanangkan oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada Tahun 2006, memiliki tujuan agar pemerintah daerah dapat mempertahankan atau menambah tutupan vegetasi, yang didukung oleh aspek manajemen pemerintah daerah dan peran serta masyarakat. Pada tahun 2013 dan seterusnya akan dilakukan evaluasi kinerja pemerintah provinsi dalam mengkoordinasikan kebijakan dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.

Program ini juga diarahkan untuk mengetahui simpanan karbon (carbon stock) dari tutupan lahan guna mendukung kebijakan Presiden RI penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 26% pada tahun 2020 dari kondisi business as usual. Program ini juga untuk mendukung pelaksanaan Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Pada Tahun 2012 ini dilakukan evaluasi kinerja terhadap 95 kabupaten, dimana terdapat 29 kabupaten nominator yang dapat mempertahankan tutupan vegetasi berhutan pada kawasan berfungsi lindung. Dengan memperhatikan usulan Dewan Pertimbangan Penilaian, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 5 (lima) kabupaten penerima Trophy Raksaniyata 2012 sebagai berikut:

1. Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara;
2. Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
3. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tengara;
4. Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara;
5. Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan Piagam Raksaniyata diberikan kepada 4 (empat) kabupaten berikut yaitu:

1. Kabupaten Bantul,  DI Yogyakarta;
2. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
3. Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan
4. Kabupaten Jombang, JawaTimur.

Mengingat tingginya keragaman daerah di kawasan Indonesia, kerentanan suatu daerah dan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim akan bergantung pada struktur sosial-ekonomi, infrastruktur, danteknologi yang tersedia. Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk terus mendorong seluruh pihak dalam melaksanakan aksi nyata menghadapi Perubahan Iklim. ProKlim merupakan salah satu program nasional yang diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 24 Oktober 2011 dalam acara National Summit on Climate Change di Denpasar-Bali.

Pada hari ini akan diberikan penghargaan kepada masyarakat setingkat RW atau Dusun dan Kelurahan atau Desa yang telah melaksanakan aksi lokal yang dapat meningkatkan kapasitas adaptasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dan memberikan kontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim nasional. Pada tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup telah menerima pengusulan 71 calon lokasi Proklim yang tersebar di 15 Provinsi yaitu Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Lokasi-lokasi tersebut diusulkan oleh BLHD Provinsi/Kab/Kota, Dunia Usaha yang melakukan program CSR, serta LSM atau lembaga non-pemerintah yang melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat.Trophy Proklim diberikan kepada:

• Dusun Sukunan, Kabupaten  Sleman, DIYogyakarta
• Desa Jetis Lor,  Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
• Desa Pakraman Sambangan, Buleleng, Provinsi Bali
• Dukuh Gatak II, Desa Tamantirto,  Kabupaten Bantul, DIYogyakarta
• Dukuh Serut, Kabupaten Bantul, DIYogyakarta
• Desa Mukti Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau
• Desa Nglegi, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta

Selain itu penghargaan berupa sertifikat Pengembangan Proklim diberikan kepada:

• Desa Kerta, Kabupaten Gianyar, Bali
• Desa Kembang, Kabupaten Pacitan, JawaTimur
• Kelurahan Jomblang, Kota Semarang, Jawa Tengah
• Desa Mekarjaya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Kampung yang mendapat penghargaan Proklim menunjukkan bahwa perubahan pola hidup yang lebih memperhatikan keseimbangan ekosistem dan rendah emisi karbon dapat memberikan manfaat tidak saja bagi lingkungan tetapi juga manfaat ekonomi dan sosial serta menurunkan risiko bencana terkait iklim. Dengan dukungan seluruh pihak diharapkan target 1.000 kampung iklim dapat tercapai.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Tlp/Fax: 85904923, email: humas@menlh.go.id

Ir. Antung Deddy Radiansyah, MP. Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup, Telp/Fax. 021-85905770, email: humas@menlh.go.id

Catatan:

• Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari tiga belas ribu pulau. Pulau yang satu dan yang lain dipisahkan oleh lautan sehingga memiliki sekitar 90 tipe ekosistem, 40.000 species tumbuhan dan 300.000 spesies hewan. Hal itu menjadikan Indonesia negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Berdasarkan Status Keanekaragaman Hayati Indonesia yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2011, keragaman spesies yang dimiliki Indonesia, terdiri atas:
• 707 (tujuh ratus tujuh) spesies mamalia;
• 1.602 (seribu enam ratus dua) spesies burung;
• 1.112 (seribu seratus dua belas) spesies amfibi dan reptil;
• 2.800 (dua ribu delapan ratus) spesies invertebrata;
• 1.400 (seribu empat ratus) spesies ikan;
• 35 (tiga puluh lima) spesies primata; dan
• 120 (seratus dua puluh) spesies kupu-kupu.
• Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 450 (empat ratus lima puluh) spesies terumbu karang dari 700 (tujuh ratus) spesies dunia.

Peringatan Hari Cinta Puspa Dan Satwa Nasional 2012

(www.menlh.go.id, 21-11-2012)
Jakarta, 19 November 2012. Hari ini Wakil Presiden RI Boediono bersama Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, menghadiri puncak peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) 2012 di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Tema HCPSN 2012 adalah “Lestarikan Puspa dan Satwa, Menjaga Bumi Lestari” merupakan momentum bagi gerakan penyelamatan satwa dan tumbuhan lokal yang diwujudkan melalui upaya nyata dalam bentuk kebijakan dan program baik pada tataran nasional maupun daerah. Peringatan ini telah berlangsung selama 19 tahun, namun semangat kepedulian seluruh masyarakat perlu terus ditingkatkan demi pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Peringatan HCPSN 2012 ini sebagai momentum langkah bersama dalam melindungi dan memanfaatkan secara berkelanjutan keaneragaman hayati Indonesia. Untuk mengenalkan lebih dalam keaneragaman hayati endemik (asli) Indonesia, maka pada tahun 2012 ditetapkan Mangrove Kandellia Candel (Rhyzoporaceae) sebagai Puspa Nasional 2012 dan Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) sebagai Satwa Nasional 2012.

Keanekaragaman hayati Indonesia menduduki tempat pertama di dunia dalam kekayaan jenis mamalia (515 jenis, 36% diantaranya endemik) dan kekayaan jenis kupu-kupu Swallowtail (121 jenis, 44% diantaranya endemik). Kemudian menduduki tempat ketiga dalam kekayaan jenis reptil (lebih dari 600 jenis), tempat keempat dalam kekayaan jenis burung (1519jenis, 28% diantaranya endemik), tempat kelima dalam kekayaan jenis amfibi (lebih dari 270 jenis) dan tempat ketujuh dalam kekayaan flora berbunga.Kekayaan alam ini, baik dalam tingkatan ekosistem, spesies dan genetik, apabila dikelola secara benar mampu memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan umat manusia pada umumnya.

“Kekayaan alam Indonesia ini, baik dalam tingkatan ekosistem, spesies dan genetik, apabila dikelola secara benar mampu memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh karena itu, anugerah kekayaan itu wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa Indonesia, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang” demikian pesan Menteri Lingkungan Hidup, Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA.

Kondisi yang memprihatinkan terjadi pada populasi Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis). Berdasarkan data dari IUCN (International Union for Conservation of Nature) populasi Badak Sumatera berada dalam “kritis punah”.Hanya sekitar kurang dari 250 ekor Badak dewasa yang ada di seluruh dunia. Populasi ini diperkirakan akan berkurang 25 persen dalam masa satu generasi ke depan (panjang satu generasi sekitar 20 tahun). Saat iniBadak Sumateradiketahui hanya hidup di Sumatera, yaitu di Way Kambas, Taman Nasional Gunung Leuser, BukitBarisan Selatandan Taman Nasional Kerinci-Seblat. Keberadaan Badak menjadi sangat terdesak dikarenakan adanya keterbatasan ruang akibat alih fungsi lahan dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung kehidupannya. Kelahiran “Andatu” (bayi badak) di Taman Nasional Way Kambas, menjadi momentum penyelamatan Badak Sumatera. Ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menyelamatkan populasi Badak yang sudah semakin punah.

Melindungi dan memanfaatkan sumberdaya genetik yang belum terungkap khususnya  untuk kepentingan farmasi sebagai contoh Ekspor jamu indonesia  113 juta US$/tahun, Penggunaan domestik 100 juta US$ (sekitar 40% populasi Indonesia menggunakan pengobatan tradisional). Sedangkan di tingkat global peredaran pertahunnya mencapai  US$ 643 milyar (tahun 2006).  Sementara ini sumberdaya genetik Indonesia terus dicuri  (biopiracy) oleh berbagai fihak asing. Sehubungan dengan hal itu Protocol Nagoyatentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayatiperlu segera diimplementasikan di tingkat nasional. Protokol ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembagian keuntungan bagi yang memanfaatkan.Manfaat yang luar biasa ini semakin membesar potensinya dengan disetujuinya Protokol Nagoya.

Protokol Nagoya merupakan perjanjian Internasional di bidang lingkungan hidup yang mengatur akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik antar Negara. Protokol Nagoya merupakan salah satu Protokol dibawah Konvensi Keanekaragaman Hayati dimana konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.Salah satu keputusan penting dalam Nagoya Protocol adalah Access to Benefits Sharing (ABS) atau lengkapnya, Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the CBD, yang pertama kali disetujui sejak disahkannya Konvensi Keanearagaman Hayati (CBD) pada tahun 1992.

Protokol ini merupakan pengaturan komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia dan menjamin pembagian keuntungan bagi Indonesia. Protokol ini akan menjadi instrumen penting yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya genetik dan menghentikan praktek biopiracy (pencurian sumber daya genetik).Potensi keanekaragaman hayati yang melimpah merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Sejumlah studi akademik yang secara jelas menunjukkan bahwa nilai sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional terkait setiap tahunnya dapat mencapai 500 – 800 miliar dollar AS. selain daripada itu, salah satu bentuk keanekaragaman hayati adalah tumbuhan obat dan diperkirakan tumbuhan obat Indonesia bernilai US Dollar 14,6 miliar atau lebih dari 2 kali lipat nilai produk kayu hutan.

Sebagai rangkaian acara HCPSN 2012, dilaksanakan penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan, penyerahan Penghargaan “Raksaniyata” Menuju Indonesia Hijau (MIH) kepada Kabupaten/Kota yang telah meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan dengan menambah tutupan hutan dan vegetasi. Selain itu, akan diserahkan Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) yaitu penghargaan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Penyematan Tanda Satya Lencana Pembangunan merupakan pembuktian bahwa penerima penghargaan Kalpataru yang disampaikan oleh Presiden dapat dibuktikan oleh penerima tanda kehormatan tersebut melalui komitmennya melestarikan lingkungan secara terus menerus dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.Sesuai hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan para penerima Kalpataru, terdapat 12 (dua belas) orang/kelompok di antaranya layak diajukan sebagai calon penerima Satyalencana Pembangunan tahun 2012 untuk dilakukan evaluasi sebelum diajukan kepada Presiden RI melalui Kepala Biro Penghargaan dan Tanda Jasa, Sekretariat Negara untuk kemudian diverifikasi lapangan.

Tanda Kehormatan Satyalencana Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup kepada 12 (dua belas) orang, peraih penghargaanKalpataru dari Bapak Presiden RI karenatelah berjasa dan tetap berjuang untuk lingkungan hidup sebagai pembina, perintis, penyelamat dan pengabdi lingkungan, yaitu sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Cipasung, penerima Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan tahun 1980, yang beralamat Desa Cipasung, Kecamatan Cipayung, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
2. Pondok Pesantren Suralaya, penerima Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan tahun 1980, yang beralamat Desa Suralaya, Kecamatan Suralaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
3. Kelompok Tani Kuntum Mekar, penerima Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan tahun 1986, yang beralamat di Dusun Kubang, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
4. Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam (KPSA) Kali Jambe, penerima Kalpataru kategori Penyelamat Lingkungan tahun 2002, yang beralamat Jalan Pancasila No. 63, Dusun Krajan, Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
5. Herry Rompas, penerima Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan tahun 2002, beralamat di Jl. Tountemboan No. 500, Kelurahan Wawalintouan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.
6. Agung Sugiarto, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002, yang beralamat di Jalan Tanjung Pura, Gg Umar No.4, Desa Pelawai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
7. Kuat Sudarta, penerima Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan tahun 2002, beralamat di Jalan Abadi RT.02, Rw.03, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
8. Ngangkat Tarigan, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002, beralamat di Jalan Samanhudi No. 73, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.
9. Kelompok Masyarakat Kutasari, penerima Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan tahun 2002, beralamat Dusun Kuta RT 04 RW 02 Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.
10. Dr. Charles Saerang, penerima Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan tahun 2002, beralamat Jalan Raden Patah No. 191, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11. Endang Maryatun, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002, beralamat Dusun Kembang Putihan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta.
12. Mada Hendrikus, penerima Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan tahun 2002 beralamat Jl. Ogi RT 02 RW 01, Dusun A, Kelurahan Faobata, Kecamatan Ngadabawa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT.

Komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup membutuhkan mekanisme pemantauan dan evaluasi agar kinerja yang terbangun sesuai dengan kenyataan di lapangan. Program Menuju Indonesia Hijau yang dicanangkan oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada Tahun 2006, memiliki tujuan agar pemerintah daerah dapat mempertahankan atau menambah tutupan vegetasi, yang didukung oleh aspek manajemen pemerintah daerah dan peran serta masyarakat. Pada tahun 2013 dan seterusnya akan dilakukan evaluasi kinerja pemerintah provinsi dalam mengkoordinasikan kebijakan dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.

Program ini juga diarahkan untuk mengetahui simpanan karbon (carbon stock) dari tutupan lahan guna mendukung kebijakan Presiden RI penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 26% pada tahun 2020 dari kondisi business as usual. Program ini juga untuk mendukung pelaksanaan Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Pada Tahun 2012 ini dilakukan evaluasi kinerja terhadap 95 kabupaten, dimana terdapat 29 kabupaten nominator yang dapat mempertahankan tutupan vegetasi berhutan pada kawasan berfungsi lindung. Dengan memperhatikan usulan Dewan Pertimbangan Penilaian, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan 5 (lima) kabupaten penerima Trophy Raksaniyata 2012 sebagai berikut:

1. Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara;
2. Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
3. Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tengara;
4. Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara;
5. Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan Piagam Raksaniyata diberikan kepada 4 (empat) kabupaten berikut yaitu:

1. Kabupaten Bantul,  DI Yogyakarta;
2. Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
3. Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan
4. Kabupaten Jombang, JawaTimur.

Mengingat tingginya keragaman daerah di kawasan Indonesia, kerentanan suatu daerah dan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim akan bergantung pada struktur sosial-ekonomi, infrastruktur, danteknologi yang tersedia. Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk terus mendorong seluruh pihak dalam melaksanakan aksi nyata menghadapi Perubahan Iklim. ProKlim merupakan salah satu program nasional yang diluncurkan oleh Menteri Lingkungan Hidup pada tanggal 24 Oktober 2011 dalam acara National Summit on Climate Change di Denpasar-Bali.

Pada hari ini akan diberikan penghargaan kepada masyarakat setingkat RW atau Dusun dan Kelurahan atau Desa yang telah melaksanakan aksi lokal yang dapat meningkatkan kapasitas adaptasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dan memberikan kontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim nasional. Pada tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup telah menerima pengusulan 71 calon lokasi Proklim yang tersebar di 15 Provinsi yaitu Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Lokasi-lokasi tersebut diusulkan oleh BLHD Provinsi/Kab/Kota, Dunia Usaha yang melakukan program CSR, serta LSM atau lembaga non-pemerintah yang melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat.Trophy Proklim diberikan kepada:

• Dusun Sukunan, Kabupaten  Sleman, DIYogyakarta
• Desa Jetis Lor,  Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
• Desa Pakraman Sambangan, Buleleng, Provinsi Bali
• Dukuh Gatak II, Desa Tamantirto,  Kabupaten Bantul, DIYogyakarta
• Dukuh Serut, Kabupaten Bantul, DIYogyakarta
• Desa Mukti Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau
• Desa Nglegi, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta

Selain itu penghargaan berupa sertifikat Pengembangan Proklim diberikan kepada:

• Desa Kerta, Kabupaten Gianyar, Bali
• Desa Kembang, Kabupaten Pacitan, JawaTimur
• Kelurahan Jomblang, Kota Semarang, Jawa Tengah
• Desa Mekarjaya, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Pelaksanaan Proklim mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Kampung yang mendapat penghargaan Proklim menunjukkan bahwa perubahan pola hidup yang lebih memperhatikan keseimbangan ekosistem dan rendah emisi karbon dapat memberikan manfaat tidak saja bagi lingkungan tetapi juga manfaat ekonomi dan sosial serta menurunkan risiko bencana terkait iklim. Dengan dukungan seluruh pihak diharapkan target 1.000 kampung iklim dapat tercapai.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Ir. Arief Yuwono, MA, Deputi III MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Tlp/Fax: 85904923, email: humas@menlh.go.id

Ir. Antung Deddy Radiansyah, MP. Asdep Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup, Telp/Fax. 021-85905770, email: humas@menlh.go.id

Catatan:

• Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari tiga belas ribu pulau. Pulau yang satu dan yang lain dipisahkan oleh lautan sehingga memiliki sekitar 90 tipe ekosistem, 40.000 species tumbuhan dan 300.000 spesies hewan. Hal itu menjadikan Indonesia negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Berdasarkan Status Keanekaragaman Hayati Indonesia yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2011, keragaman spesies yang dimiliki Indonesia, terdiri atas:
• 707 (tujuh ratus tujuh) spesies mamalia;
• 1.602 (seribu enam ratus dua) spesies burung;
• 1.112 (seribu seratus dua belas) spesies amfibi dan reptil;
• 2.800 (dua ribu delapan ratus) spesies invertebrata;
• 1.400 (seribu empat ratus) spesies ikan;
• 35 (tiga puluh lima) spesies primata; dan
• 120 (seratus dua puluh) spesies kupu-kupu.
• Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia memiliki 450 (empat ratus lima puluh) spesies terumbu karang dari 700 (tujuh ratus) spesies dunia.