Jakarta : BAP Mantan Kaplores Sorong selesai, bahkan telah diserahkan ke Kejaksaan

(Cenderawasih Pos, 3 November 2004)
Jakarta- Tampaknya mantan Kapolres Sorong, AKBP Faisal Abdul Nasir, perwira polisi yang terlibat ilegal logging, tak lama lagi akan duduk di kursi pesakitan. Pasalnya Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Suyitno Landung, mengaku telah menyelesaikan berkas perkaranya (BAP). “Kasus itu telah kita proses. Berkas perkaranya telah kita selesaikan,”ujarnya saat dikonfirmasi di Mabes Polri kemarin.

Bahkan, jelas Suyitno, berkas itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Sorong. “Dalam waktu dekat, tersangka akan kita serahkan beserta barang buktinya,”imbuh jenderal polisi bintang tiga ini. Hanya saja, saat menyampaikan keterangan ini, Suyitno terlihat emosional. Agaknya dia tidak begitu senang ketika diminta memberi penjelasan soal tersebut. “Wartawan sepertinya senang kalau ada polisi yang terlibat masalah. Apalagi, sudah ada yang menyebut nama tersangka secara lengkap padahal belum tentu terbukti di persidangan,”gerutu Suyitno. Entah mengapa Suyitno bersikap emosional. Namun, sangat mungkin dia kecewa karena di tengah-tengah upaya keras polisi memberantas ilegal logging, malah ada anggota Polri yang terlibat. Mungkin juga dia tersinggung selama ini polisi kerap dituding membeking illegal loggers. Seperti diberitakak koran ini kemarin, Faisal diduga terlibat penggelapan barang bukti kayu ramin bernilai Rp. 20 M. posisi kasusnya, sekitar tahun 2002, muncul kasus kepemilikan kayu tidak sah yang melibatkan warga Malaysia. Kasus itu kemudian dilimpahkan ke Polres Sorong karena TKP penangkapan di wilayah Polres Sorong. Anehnya, kayu berjumlah 12 ribu ton meter kubik itu entah bagaiman menjadi tidak jelas keberadaannya. Faisal yang menjabat sebagai Kapolres Sorong kemudian diperiksa Provost Mabes Polri. Karena kasus itu pula, Faisal kemudian dimutasi menjadi penyidik Bareskrim Mabes Polri. Kabareskrim Suyitno Landung menegaskan, Polri tidak akan segan-segan mengambil sikap bila terbukti anggotanya yang berbuat salah. “Kalau kemudian anggota itu (Faisal) terbukti bersalah, ya kita terapkan sanksi,”ujar Suyitno tegas.

Skala Prioritas
Ditempat terpisah, bekas Sekjen Departemen Kehutanan Suripto mengaku respek atas rencana gebrakan Menhut baru MS Kaban yang akan memberantas praktik illegal loging (pencurian kayu) di berbagai wilayah Indonesia. Tapi, karena praktik illegal loging terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, Suripto menyarankan Menhut menggunakan skala prioritas. Mengapa? Karena tidak semua wilayah bisa diberantas secara bersamaan. “Harus ada satu wilayah yang dijadikan sasaran pemberantasan praktik illegal loging secara serius. Tujuannya membuat shock terapy pelaku illegal loging di wilayah lain, “ungkap Suripto kepada JPNN di Gedung DPR kemarin.

Selain itu, Menhut harus pandai-pandai merangkul masyarakat sekitar wilayah yang dijadikan praktik illegal loging. Masyarakat harus disadarkan betapa dahsyat kerusakan akibat penebangan liar. Selain bisa merusak lingkungan dan sumberalam juga menganggu sumber mata pencaharian penduduk setempat akibat rusaknya ekosistem. Juga bisa menggandeng pemda setempat dan aparat baik militer maupun polisi. Mengapa? Karena para cukong juga punya beking cukup kuat mulai preman, oknum militer dan oknum polisi maupun pejabat sipil. “Mustahil bisa memebrantas praktik illegal loging tanpa melibatkan dukungan militer atau polisi, “ingatnya. Suripto lalu menceritakan pengalamannya saat menjadi Sekjen Dephut dan melakukan pemberantasan praktik illegal loging di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di kalimantan Timur, tepatnya sepanjang perbatasan Tebedu. Saat itu Suripto minta back-up kesatuan Kostrad. Itu dilakukan karena para cukong yang melakukan illegal loging di perbatasan didukung tentara Diraja Malaysia yang menyamar dengan menggunakan pakaian sipil. Oknum tntara Diraja Malaysia mengawal kendaraan angkut berat, traktor, elevator milik cukong yang mengangkut kayu hasil jarahan dari Indonesia ke Malaysia. “Tanpa di back-up militer bagaimana kami bisa menghadapi oknum Tentara Diraja Malaysia yang menyamar sebagai preman,”ungkapnya. Lalu, wilayah mana yang harus segera dilakukan pemberantasan illegal loging oleh Menhut? Suripto menyarankan, masih sekitar perbatasan Malaysia-Indonesia, tepatnya di sepanjang perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. “Saya dengar wilayah itu paling tinggi tingkat pencurian kayunya,”ungkap Suripto. Akibat praktik illegal loging lanjut Suripto, indonesia tak hanya kehilangan jutaan meter kayu kubik. Kerugian lainnya, patok-patok di sepanjang perbatasan sering bergeser masuk ke wilayah Indonesia beberapa kilometer jauhnya. “Kita tidak hanya kehilangan kayu-kayu yang bernilai jual tinggi. Tapi, wilayah Indonesia di perbatasan makin menyempit karena patok perbatasan terus bergeser masuk ke Indonesia. Ini harus dihentikan, “tambah anggota DPR Komisi I itu. Pelaku illegal loging tak hanya melibatkan cukong di negara tetangga. Tapi, juga cukong dari Indonesia. Suripto lalu menyebut beberapa cukong besar seberti, Apg yang beroperasi di Kalimantan Barat. “Pemerintah harus berani mengungkap cukong besar berinisial Apg di Kalbar. Itu kalau menhut serius memberantas praktik illegal loging,”sarannya. Untuk bisa menangkap basah para pada cukong memang perlu kiat khusus karena tidak semudah menangkap maling atau tukang copet. Selain banyak menggunakan beking pejabat dan oknum aparat militer maupun polisi. Tak heran jika gerakan aparat sering bocor duluan. “Makanya, penangkapan para cukong harus menggunakan operasi intelejen. Dilakukan diam-diam dengan hasil nyata. Tidak perlu gembar-gembor karena pasti akan bocor ke cukong,”ingatnya. (guh/bh/nur/adb)