Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua

Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org
Info Foto : 1) Virtuoso Entertain bersama Numbay Band saat melakukan penampilan bersama Artis Nasional Titi DJ. 2) Saat penampilan bersama Artis Diva Indonesia, Ruth Sahanaya. 3) Mengiringi artis Papua, Edo Kondologit dan Frans Sisir pada acara "Selamat Tinggal 2012, Selamat Datang 2013" kerjasama dengan Pemda Provinsi Papua di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Jayapura. 4) Melakukan perform band dengan Pianis Jazz Indonesia. 5) Personil Numbay Band melakukan penampilan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Vitrtuoso Entertain menawarkan produk penyewaan alat musik, audio sound system dan Band Profesional kepada seluruh personal, pengusaha, instansi pemerintah,perusahaan swasta, toko, mal, kalangan akademisi, sekolah, para penggemar musik dan siapa saja yang khususnya berada di Kota Jayapura dan sekitarnya, serta umumnya di Tanah Papua. Vitrtuoso Entertain juga menawarkan bentuk kerjasama seperti mengisi Acara Hari Ulang Tahun baik pribadi maupun instansi, Acara Wisuda, Acara tertentu dari pihak sponsor, Mengiringi Artis dari tingkat Nasional sampai Lokal, Acara Kampanye dan Pilkada, serta Acara-Acara lainnya yang membutuhkan penampilan live, berbeda, profesional, tidak membosankan dan tentunya.... pasti hasilnya memuaskan........ INFO SELENGKAPNYA DI www.ykpmpapua.org

17 October 2012

Jayapur : DAK Nilai Pemerintah Tak Pernah Akui Hak Ulayat Hutan Adat a

(www.bintangpapua.com, 17-10-2012)


Hubertus Kwambre,SH
Hubertus Kwambre,SH
JAYAPURA - Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom (DAK) Hubertus Kwambre,SH, mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah mengakui adanya kepemilikan tanah/hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat, yang telah dimilikinyaa sejak turun temurun bahkan sebelum terbentuknya pemerintahan hukum formal atau sebelum Negara ini didirikan.

Hal itu, menurutnya bisa dilihat dalam pembuatan aturan perundangan maupun kebijakan pembangunan, yang tidak satupun klausul yang memihak kepada kepentingan masyarakat adat didalam pengelolaan hutan dan tanah adat itu sendiri.

Bukan itu saja pemerintah atas nama Negara secara tidak langsung mencaplok dan membagi-bagi hutan adat rakyat secara sepihak kepada pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) tanpa koordinasi dengan masyarakat pemilik tanah dan hutan adat.

Contohnya, harga per meter kubik kayu ditentukan oleh gubernur  secara sepihak, tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik Sumber Daya Alam (SDA) berupa hutan kayu.

Yang mana harga satuan kayu per kubik adalah Rp 50 ribu/meter kubik untuk kayu jenis merbau, dan Rp 10 ribu/kubik untuk jenis kayu rimba campuran. “Ini jelas bukan suatu keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri, karena kebijakan pembangunan tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat, malah membuat investor semakin bertambah kaya, dan rakyat hidupnya begitu-begitu saja alias tidak sejahtera,” ujarnya kepada Bintang Papua, saat dihubungi via ponselnya, Minggu, (14/10).

Untuk itu, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah, agar pertama, selamatkan hutan, yang disini harus betul-betul berpihak pada rakyat bukan berpihak pada investor dan kebijakan dan aturan yang salah.
Kedua, selamatkan manusia Papua bahwa kalau bisa kapal putih milik PT. Pelni supaya dibatasi wilayah pelayarannya, yang dalam hal ini hanya sampai di Sorong saja, karena sekarang ini orang Papua sudah sangat minoritas, sehingga dalam aktifitas kegiatan ekonominya selalu kalah dengan pihak yang bukan orang Papua.

“Orang Papua harus diberdayakan secara utuh dan menyeluruh bukan diberdayakan dengan setengah hati. Kalau masyarakat Papua sejahtera lahir dan batin, maka jelas konflik di Papua tidak ada sebagaimana yang diharapkan semua orang,” tandasnya. (nls/aj/lo2)