Raja Ampat : Konservasi Laut, Bermula dari Daerah

(Majalah TROPIKA Edisi Juli-September 2007)
Langit sangat cerah di Raja Ampat. Ada aroma sukacita dan meriah, ketika 12 Mei 2007 lalu rombongan dari Jakarta datang berbondong-bondong ke Kabupaten yang terletak di bagian barat Kepala Burung Pulau Papua itu. Mereka terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Direktur Konservasi Laut, Yaya Mulyana beserta staff, beberapa Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Conservation International dan The Nature Conservancy (TNC) juga hadir dalam acara yang di elu-elukan oleh ribuan masyarakat di Pulau Waisai itu. Mereka hadir dalam rangka meresmikan tujuh buah Kawasan Konserasi Laut Daerah (KKLD) di Kabupaten Raja Ampat.
Total kawasan laut yang dideklarasikan adalah 900.000 ha, yang terdiri dari enam kawasan yang secara resmi dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) Freddy Numberi.
Prosesi ini, merupakan puncak dari rintisan yang telah lama menjadi cita-cita para pihak di Raja Ampat, empat tahun sebelumnya, Deklarasi Tomolol tahun 2003 (lihat: TROPIKA Januari-Maret 2004), mengamanahkan sebuah strategi konservasi dengan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkesinambungan.

Tentu saja, tidak serta merta mendeklarasikan kawasan ini menjadi sebuah kawasan konservasi laut yang tidak dikenal dimana garis dan tempatnya. Keinginan masyarakat untuk melindungi kawasan lautnya supaya terus dapat lestari dimulai dengan upacara pengukuhan secara adat di empat kampung: Kampung Waifoi, Selpele, Pulau Wayang dan P Sayang, dari tanggal 17 hingga 19 November 2006.

Setelah itu para pemangku adat menyerahkan mandat ini kepada Bupati Marcus Wanma pada bulan Desember 2006, dalam sebuah prosesi yang dikepalai oleh para ketua adat setempat. Saat itu perwakilan adat dari empat pulau besar di Raja Ampat hadir mengikuti prosesi adat yaitu: Fery Fatot dari P. Misool, Abdullah Umalelen dari P. Salawati, Konstan Mambrasar dari Kofiau, Zailan Kaapa dari Teluk Mayalibit (mewakili P. Waigeo), Mandat adat ini juga disetujui oleh dua institusi adat Raja Ampat yaitu Ketua Dewan Adat Suku Maya, Tuan Yohanes Arampele dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kalanafat, Fun Kalana Taher Arfan.

Selain disaksikan oleh beberapa tokoh adat dari beberapa tempat yang akan dijadikan KKLD. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat, Marcus Wanma, yang kemudian menandatangani prasasti untuk tujuh KKLD yaitu Kofiau-Boo, Misool Timur Selatan, Wayag - Sayang, Teluk Mayalibit, Selat Dampier dan Kepulauan Ayau-Asia (lihat peta).

Barulah, gong secara nasional untuk memberikan pengakuan terhadap KKLD yang telah mendapatkan restu dari tingkat akar rumput itu kemudian diresmikan oleh Menteri Freddy Numbery pada 12 Mei 2007 lalu.

Ketut Sarjana Putra, Direktur Marine CI Indonesia, mengatakan bahwa langkah ini hanya merupakan titik awal. "Kita berharap kalau sudah ada deklarasi seperti ini, masyarakat dan daerah mempunyai kekuatan hukum untuk mendirikan dan merawat kawasan konservasi ini," ujarnya. Selain itu Ketut juga berharap, tindakan ini diikuti dengan komitmen secara politik untuk menyediakan kapasitas pengelolaan disana, termasuk KKLD yang lain.

Sebagaimana diakui oleh Bupati Wanma saat menandatangani deklarasi KKLD, langkah untuk melestarikan kawasan laut ini merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan sumber daya perairan Raja Ampat. Hal ini, menurutnya perlu dibuat mengingat hampir 80 % dari luas Raja Ampat seluruhnya terdiri dari laut. Lebih jauh lagi, sesungguhnya terpatri harapan agar KKLD dapat memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang buat masyarakat Raja Ampat. Bupati Marcus Wanma mengatakan bahwa Pemda Raja Ampat menargetkan 30 % dari luas lautnya akan dijadikan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah.

Dalam sambutannya, Freddy Numberi mengingatkan, agar sebagai kabupaten yang berbasis kelautan, dapat memanfaatkan kekayaan alam itu secara lestari. Karenanya dia mendorong kawasan pelestarian laut ini sebagai modal bagi kabupaten bahari. "Harus buat (kawasan konservasi laut-red). Dan tak usah takut, negara-negara dunia sedang mencari dimana negara-negara yang berbagi dalam menyelamatkan bumi," katanya mengingatkan. Freddy sadar betul bahwa kawasan Raja Ampat dengan kekayaan lautnya sekarang ini tengah menarik perhatian dunia.

Jaringan Konservasi Laut
Seperti digaris bawahi oleh Ketut Sarjana Putra, dari sisi konservasi laut ini diharapkan dapat dibangun suatu jaringan kawasan konservasi laut dengan memasukkan jaringan kawasan kawasan konservasi—termasuk KKLD. Alasannya, karena dengan jaringan tersebut lah tujuan konservasi yang ingin melestarikan keanekaragaman hayati dapat dengan mudah dijembatani. "Jaringan akan mampu mengkonservasi keanekaragaman hayati dan juga fungsi ekosistemnya" ujarnya. Ketut membuat permisalan sederhanannya jika beberapa jenis ikan, ternyata diketahui bertelur di satu KKLD, kemungkinan besar ikan ini justru tumbuh atau berkembang menjadi dewasa di KKLD lain. "Jadi sebenarnya fungsi-fungsi dari KKLD akan berbeda-beda," papar Ketut.

Selain itu, dalam sambutan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat dan penduduk di Raja Ampat, Menteri Kelautan dan Perikanan berharap agar pemanfaatan potensi kelautan di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, katanya, bangsa ini memerlukan perubahan paradigma berpikir dengan menoleh dan membangun tata ruang laut, disebabkan negara ini adalah negara bahari: "Tata ruang harus mulai dari laut dan bukan dari darat." Menurutnya, dalam sistem tata ruang kelautan ini perlu adanya pembagian wilayah peruntukan di laut sebagaimana yang ada di daratan sehingga hasil tangkapan meningkat dan berkelanjutan.

Dalam menata ruang kelautan itulah, Menteri Freddy Numberi, menyambut baik aspirasi pemerintah dan masyarakat Raja Ampat untuk membentuk kawasan konservasi laut daerah. "Di laut ini kita berusaha membuat konservasi. Targetnya tahun 2009-2010, kawasan konservasi laut di Indonesia mencapai 10 juta ha dan tahun 2020, mencapai 20 juta ha" katanya tegas. Saat ini, menurut Freddy Numberi, Indonesia baru mencapai memiliki kawasan konservasi laut seluas 8,5 juta ha, itu pun sudah termasuk Raja Ampat. Semoga!