(www.cenderawasihpos.com, 20 September 2007)
NABIRE – Masyarakat adat Suku Wate bagian Wanggar, Kabupaten Nabire, menolak PT.Harvest Raya yang berniat menginvestasikan modalnya untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah adat mereka, yakni mulai dari Wanggar hingga Sima. Masyarakat juga mendesak pemkab Nabire agar mencabut izin lokasi yang dikeluarkan kepada perusahaan tersebut.
Kepala Suku Wanggar Pantai Aleks Raiky dan tokoh adat Wanggar Pantai didukung elemen masyarakat adat dari distrik Yaro menegaskan, surat pernyataan untuk operasional perkebunan kelapa sawit pada arel tanah adat keluarga besar Suku Wate pada 16 April 2007 kepada Pimpinan PT.Jati Dharma Indah (JDI) Kantor Cabang Nabire adalah bersifat dukungan. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai jaminan perjanjian kerja sama antara masyarakat adat Suku Wate dengan PT.Harvest Raya.Pernyataan tersebut disampaikan kepada Bupati Nabire melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nabire,Ir Marlan Pinem dalam pertemuan antara masyarakat Adat Suku Wate, PT.Jati Dharma Indah diruang pertemuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Senin (17/9). Masyarakat adat didampingi Kepala Distrik Yaro, Stefen Eibe,S.Sos.
Kepala Cabang,PT.Jati Dharma Indah, Jumali dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, perusahaan yang berniat mengembangkan kelapa sawit di daerah itu merupakan patungan antara JDI dengan investor asing asal Korea. Modalnya bersumber dari investor asing dan JDI sebagai pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Izin bagi Perusahaan pemegang HPH JDI di Kabupaten Nabire akan berakhir 2017 mendatang.Oleh karena itu, kata Jumali, jika masyarakat pemilik tanah adat menolak kehadiran investor tersebut, maka perusahaan pasti tidak akan berniat lagi dan mundur dari Nabire.Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nabire,Ir.Marlan Pinem. Ia mengingatkan, jika masyarakat adat menolak masuknya investor di Kabupaten Nabire, maka pengusaha juga tak akan masuk ke Nabire.Pinem mencontohka pengalamannya, yakni ketika PT.Gudang Garam yang hendak menginvestasi di wilayah Nifasi, bahkan sejumlah alat berat sudah masuk ke Nifasi, namun akhirnya pulang karena masyarakat adat menolak kehadiran investor tersebut.
Dalam surat pernyataan masyarakat adat Suku Wate yang ditanggani tokoh adat Wanggar pantai Nicanor Money, Ketua Adat Wanggar Pantai Yordan Hao, Ketua RT II Adrianus Money, Ketua RT I Yosias Way, diketahui Kepala Kampung Wanggar Pantai Safter Money, semuanya menolak kerja sama bentuk apapun dengan perusahaan pemegang HPH, JDI.Alasannya, karena selama ini, pihak JDI beroperasi diatas tanah adat Suku Wate tidak memberikan kontribusi yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahtraan bagi masyarakat adat sekitar areal HPH.Dalampertemuan segitiga itu juga masyarakat adat menegaskan penolakan tersebut tidak hanya masyarakat adat Suku Wate di Yaro, tetapi juga masyarakat Adat Sima dan SP B Wanggar.Kepala Dinas Marlan Pinem berjanji penolakan tersebut akan diproses berdasarkan aspirasi masyarakat. “ Karena yang berhak menentukan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua,” jelasnya.(jon)
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP