(www.cenderawasihpos.com, 3 Oktober 2007)
JAKARTA-Pemerintah dituntut bekerja serius mengamankan wilayah perbatasan laut Indonesia. Potensi kerugian negara akibat illegal fishing bahkan sampai pada hitungan triliun. Karena itu, menjelang pergantian tahun, operasi aparat di laut digencarkan. “Jadwalnya tentu rahasia, ada istilah pendadakan agar penjahat dan pelaku kriminal laut dapat digulung,” ujar Kepala Pusat Penyiapan Kebijakan Keamanan Laut Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut) Brigjen Pol E.H. Allagan kemarin. Dalam penggerebegan rutin, selain mengambil kembali aset negara yang diambil kapal illegal, tim juga mencegah penyelundupan barang haram masuk melalui pintu-pintu perbatasan. “Istilahnya sekali bergerak dua tiga pulau terlampaui,” kata Allagan. Dalam penjelasan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR, Menteri Kelautan Dan Perikanan Fredy Numberi mengatakan hingga September 2007, pihaknya sudah memeriksa 1600 kapal yang diduga beroperasi secara illegal di perairan laut Indonesia yang berada di perbatasan. “Sebanyak 63 diantarannya kapal asing,” ujar Freddy. Menteri kelahiran Serui Papua, itu menambahkan, kebijakan pemerintah untuk mengamankan perbatasan dan cegah illegal fishing tegas.
“Tidak boleh ada kapal asing kalau tidak punya industri di Indonesia,” ujarnya. Purnawirawan TNI Angkatan Laut itu melanjutkan, sebelumnya meski tak punya perusahaan industri perikanan kapal asing bisa leluasa beroperasi. Itu sebabnya, banyak yang bergerak secara illegal tanpa mengajukan izin.”Sekarang tidak bisa lagi, mereka bisa menangkap ikan kalau benar-benar ada perusahaannya di Indonesia,” katanya. Mantan Gubernur Papua itu mengakui anggaran dan insentif bagi petugas operasi lapangan sangat kecil. “Itulah yang kami minta agar mereka yang di lapangan itu diperjuangkan anggarannya oleh teman-teman di DPR,” katanya. Daerah perbatasan yang terisolir, kata Freddy, dibuka dengan bantuan prajurit TNI. “Minimal ada simbol-simbol kenegaraan seperti bendera merah putih yang dipasang di wilayah-wilayah itu,” ujarnya. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Lukman Edy yang ikut dalam rapat menambahkan, pihaknya juga membantu mempercepat pembangunan di perbatasan. “Kami berkoordinasi dengan Menkominfo untuk mewujudkan program desa berdering di desa-desa terpencil, targetnya 38.476 desa,” katanya.(rdl)
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP