SIARAN PERS
PEMERINTAH BENAHI LAUT ARAFURA
PEMERINTAH BENAHI LAUT ARAFURA
Laut Arafura yang selama ini dikenaf sebagai salah satu primadona wilayah penangkapan ikan, khususnya untuk penangkapan ikan demersal, ikan pelagis serta udang. Potensi ini telah lama diminati oleh banyak investor, karena terdapat beberapa komoditas ekonomis penting antara lain udang, kakap, cumicumi, sirip ikan hiu, manyung, dan lain-lain. Disamping itu, terdapat pula komoditas ikan pelagis seperti tuna, cakalang, kembung, tenggiri dan lainnya. Namun demikian, kenyataan di lapangan saat ini, cenderung menunjukkan bahwa pemanfaatannya telah terjadi penangkapan berlebih (over fishing).
Apabila pengelolaannya tidak segera dibenahi akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik pemanfaatan yang akan semakin sulit ditangani. Dengan demikian, langkah-langkah antisipatif untuk membenahi pengelolaan Laut Arafura harus segera dilakukan dengan baik. Hal inilah salah satu alasan Departemen Kelautan dan Perikanan mengadakan Workshop "Evaluasi dan Prospek Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Efisien di Laut Arafura" di Hotel Raddin, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada tanggal 17 Desember 2004.
Paradigma lama tentang pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) yang memandang bahwa sumber daya ikan adalah kekayaan milik bersama (common property) dan dapat dimanfaatkan tanpa batas (open access) secara perlahan harus mulai ditinggalkan. Transformasi paradigma tersebut perlu mengedepankan pemanfaatan secara optimal dengan memperhatikan keadilan distribusi pemanfaatan. Perlu kita ketahui bersama, penerapan prinsip-prinsip pengelolaan yang bertanggungjawab ini secara operasional di lapangan memang seringkali mengalami banyak kendala.
Dari pemantauan dengan menggunakan radar satelit dan patroli udara oleh TNI AU menunjukkan bahwa telah terjadi kegiatan penangkapan yang sangat intensif di Laut Arafura dengan tingkat IUU (Illegal, Unregulated, Unreported) fishing yang sangat tinggi. Seiring semakin kompleksnya modus pelanggaran, sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian dinilai penting. Fenomena pelanggaran tersebut meliputi, penangkapan yang tidak memiliki dokumen izin sama sekali, memiliki dokumen tetapi tidak melapor, pelanggaran fishing ground, penggunaan alat tangkap yang dilarang, dan transhipment di laut. Kondisi demikian tentunya sangat mengganggu kelestarian sumber daya ikan, karena kegiatan IUU Fishing berdampak terhadap terganggunya kegiatan yang legal dan terjadinya kesalahan estimasi hasil tangkapan sehingga estimasi stok sumber daya ikan pun menjadi sulit.
Departemen Kelautan dan Perikanan melalui Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun ini melakukan beberapa studi di wilayah Laut Arafura, yaitu melaksanakan upaya meninjau kembali perijinan dan metode pengelolaan perikanan dengan melakukan re-evaluasi stok sumber daya ikan dan produktivitas tangkapan, inventarisasi IUU Fishing dan metode penangkapan. Sedangkan konsep pengelolaan SDI di Laut Arafura, memungkinkan untuk dikembangkan PSC (Production Sharing Contract) atau kontrak bagi hasil, yang merupakan kombinasi antara input control dan output control. Selain itu, dikembangkan pengelolaan bersama atau co mahajement yang melibatkan Departemen Kelautan dan Perikanan, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Kelompok Nelayan atau Koperasi dalam rangka; menjamin terjalinnya tanggungjawab dan hak berimbang. Kajian-kajjan ilmiah seperti ini, diharapkan dapat menunjukkan bukti serta memberikan solusi kebijakan sehingga ke depan pengelolaan Laut Arafura dapat dilaksanakan secara terpadu serta didasari oleh bukti-bukti ilmiah terbaik.
Jakarta, 17 Desember 2004
Kepala Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat
Aji Sularso