( Cenderawasih Pos, Kamis 07 Desember 2006 )
Sorotan dari Walikota Jayapura, Drs MR Kambu, M.Si terhadap kinerja dinas serumpun (Cepos, 6/12), ditanggapi serius Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP) Kota Jayapura, Luhulima S. Dikatakan, sorotan yang disampaikan langsung walikota itu adalah suatu hal yang wajar dan perlu disambut positif untuk memperbaiki kinerja ke depan.
"Apa yang disampaikan pimpinan itu baik, kami selaku bawahan sangat menghargai itu dan berupaya untuk perbaiki kinerja ke depan,"ujarnya kepada wartawan di TPA Nafri, Rabu, (6/12) kemarin. Dijelaskannya, tidak optimalnya pengangkutan sampah selama ini disebabkan oleh alat berat (buldoser) yang dimiliki pihaknya mengalami kerusakan sejak awal Juli 2006 lalu dan hal tersebut sangat berdampak pada kinerja mereka. Diungkapkannya, selama alat berat di TPA Nafri itu mengalami kerusakan maka jelas akan berdampak pada menumpuknya sampah di Kota Jayapura.
"Kelancaran dan tertibnya masalah sampah di kota ini tergantung pada fasilitas baik itu armada maupun alat berat yang melakukan pemerataan sampah di TPA,"jelasnya. Disinggung mengenai kapan buldoser yang dimiliki pihaknya itu bisa berfungsi kembali, kata dia, salah satu komponen alatnya yang mengalami kerusakan itu telah didatangkan dari Jakarta dan akan segera dipasang supaya cepat beroperasi. Menyangkut anggaran maupun armada tidak ada persoalan, hanya persoalan terletak pada alat yang rusak itu. Untuk itu sekali lagi terletak pada peralatan di TPA Nafri itu.
Di tempat terpisah, pelaksana tugas sementara Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Jayapura, Achmad Zaini menuturkan, tidak berfungsinya beberapa lampu penerangan jalan umum (LPJU) disebabkan daya PLN yang tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik di kota ini, sehingga pihak PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir untuk LPJU agar listrik di rumah warga tetap terpenuhi secara baik.
"Laporan yang kami terima dari PLN seperti itu, untuk LPJU saat ini daya terpasangnya sebanyak 31 mega watt, sementara beban puncaknya 33, 59 mega watt. Untuk jelasnya lebih baik ke pihak PLN saja," ujarnya. Kendala lainnya ialah anggaran yang hingga saat ini belum dikucurkan untuk pembiayaan pemeliharaan LPJU itu. "Dana LPJU itu dianggarkan dari dana Otsus di mana sampai saat ini belum kami terima, sehingga terpaksa para kontraktor yang menangani masalah itu masih menggunakan dananya sendiri untuk melalakukan pemeliharaan, nah setelah dana kita turun baru kita bayarkan kepada kontraktor itu," tukasnya.(nls)
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP