( Cenderawasih Pos, Kamis 06 Juli 2006 )
Kendati dalam anggaran 2006 ini, Badan Bimas Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Papua sesuai DASK (dokumen anggaran satuan kerja) mengelola anggaran sebesar Rp 7,5 miliar, namun ternyata anggaran tersebut tidak bisa mengakomodir sejumlah program atau kegiatan penting yang disusun oleh lembaga tersebut. Tak ayal, banyak program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Drs Wim CH Rumbino kepada Cenderawasih Pos, kemarin. 'Tahun ini memang banyak program kita yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak diakomodir dalam APBD,"ungkapnya. Beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan itu antara lain kegiatan bantuan kemasyarakatan khususnya untuk kelompok tani nelayan, dan peternakan. Bahkan, untuk memfungsikan kembali PPL (petugas penyuluh pertanian) saja tidak bisa dilaksanakan sehingga lembaga ini benar-benar tidak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan pokok dan funsginya. DASK yang nilainya Rp 7,5 miliar tersebut diprioritaskan untuk belanja publik yakni gaji pegawai sebesar Rp 4 miliar selebihnya sebesar Rp 3,5 miliar dialokasikan untuk belanja publik.
Diantaranya kegiatan program peningkatan ketahanan pangan, kegiatan desa mandiri pangan serta peningkalan lumbung pangan dan pembibitan kelompok wanita tani. Ia menilai saat ini ada pemikiran bahwa lembaga tersebut tumpang tindih dengan lembaga pertanian, namun baginya, hal itu hanya pemikiran yang sempit karena sesungguhnya BKP memiliki perbedaan Tupoksi dengan lembaga lainnya khususnya bagaimana mengontrol ketahanan pangan dan keseimbangan pangan di daerah ini. "Tugas karni sebagian adalah melaksanakan tugas dari dewan ketahanan pangan jadi memang sangat penting keberadaannya,"tandasnya. (ta)
Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua
Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP