Timika : 10 Ha Lahan Persawahan Nganggur, Limi : Warga Seharusnya Mandiri

(www.radartimika.com, 14-05-2008)
TIMIKA – Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mimika, Ir. Limi Makodompit, MM mengatakan, pemerintah sudah memberikan sarana dan fasilitas pendukung untuk pengelolaan lahan persawahan kepada warga Kaugapu dan Wania, Distrik Mimika Timur. Dengan bantuan itu, seharusnya warga sudah bisa menggarap 10 hektar lahan yang telah disiapkan.

"Seharusnya bisa mandiri dan tidak terlalu berharap banyak kepada pemerintah. Semuanya sudah diberikan terus apalagi yang menjadi kendalanya,"kata Limi saat ditemui Radar Timiika di KM7, Selasa (13/5). Hal itu disampaikan Limi menjawab keluhan warga Kaugapu dan Wania yang mengeluhkan belum difungsikannya lahan persawahan.

Setelah pembukaan lahan, Dinas Pertanian telah memberikan bantuan sarana pertanian berupa, bibit, pupuk, obat hama dan empat unit traktor. Dikatakan, ada puluhan kampung dalam wilayah Kabupaten Mimika, karena itu pemerintah tidak hanya memperhatikan satu atau dua kampung saja.

"Kita berikan pupuk, bibit, peralatan pertanian, serta obat hama, dengan tujuan agar warga bisa bergerak sendiri tanpa harus menunggu petugas untuk turun lapangan,"tandasnya. Dijelaskan, lahan pertanian yang telah dibuka beberapa waktu lalu, jika tidak cepat dimanfaatkan maka akan kembali ditumbuhi rumput. Karena itu Limi sangat berharap agar lahan tersebut dimanfaatkan seperti yang sudah dilakukan warga tani di kampung lain. "Di beberapa kampung lain tanpa komando langsung ditanami padi".

Soal pupuk dan obat-obatan selama masih disimpan dengan baik, tidak masalah karena masih bisa bertahan lama.

Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Kampung Kaugapu, Markus mengatakan, lahan yang sudah dibuka tidak sampai satu hektar dan sudah kembali ditumbuhi rumput. Sementara itu bantuan yang sudah diberikan diantaranya, Pupuk Urea, KCL, NPK dan kapur. Masing-masing bahan tersebut sebanyak 10 karung.

"Tapi belum difungsikan karena tidak ada tanaman yang ditaman". Untuk obat-obatan yang dibungkus dalam kemasan plastik, ada yang sudah rusak. Begitupun traktor tidak berfungsi maksimal, karena garpunya berlawanan arah. (krg)

Kaimana : Di Kaimana, Mabes Polri Sita 8.000 M3 Kayu Merbau

(www.radarsorong.com, 14-05-2008)
JAKARTA— Sukses menggulung pembalakan liar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Maret lalu kini Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri melakukan operasi serupa di hutan lindung Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Sudah sepekan ini tim dari Mabes Polri itu menggelar operasi di Kaimana. Hasilnya tak kurang dari delapan ribu meter kubik kayu jenis Merbau disita polisi.
”Delapan ribu meter kubik itu laporan tadi malam (Senin malam, Red) dan kini pasti sudah berkembang. Komunikasi dengan anak buah di lapangan memang susah sekali,” kata Direktur V/Tipiter Brigjen Pol Hadiatmoko di Mabes Polri kemarin (13/5). Jenderal bintang satu yang akan menyerahkan jabatannya hari ini itu melanjutkan jika sejumlah warga lokal dimintai keterangan polisi. ”Tak ada yang asing. Lokal semua,” imbuhnya.

Kayu Merbau termasuk primadona di dunia internasional. Menurut data LSM Telapak, harga kayu Merbau di Papua hanya sebesar 10 dolar US per meter kubik. Tapi sesampai di Tiongkok, kayu itu menjadi berkali-kali lipat harganya. Yakni bisa mencapai 270 dolar US per meter kubik. Di negeri Tirai Bambu itu kayu Merbau ditengarai diolah menjadi lantai kayu (parket) dan diekspor ke Inggris, Kanada dan Amerika Serikat.

Seorang penyidik di lingkungan Bareskrim mengatakan jika peraturan yang ada saat ini membuat polisi tidak bisa melelang kayu-kayu yang didapat dari hasil kejahatan di sebuah hutan lindung. Termasuk yang di Kaimana itu. ”Itu seusai Permenhut No P.48/Menhut-II/2006. Jadi ya kayu-kayu itu akan dibiarkan saja,” lanjutnya.

Pasal 3 ayat 2 Permenhut tentang petunjuk pelaksanaan pelelangan hasil hutan, temuaan, sitaan, dan rampasan itu menyebut Hasil hutan temuan, sitaan dan atau rampasan yang tidak dapat dilelang meliputi satwa dan atau tumbuhan liar dan hasil hutan yang berasal dari Hutan Konservasi dan atau hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Lindung. Padahal nilai delapan ribu meter kubik kayu Merbau itu mencapai Rp 19, 8 Miliar rupiah. (naz/jpnn)

Manca Negara : Beras Melimpah, FAO Ramalkan Harga Terus Naik, Cegah Kekurangan Pangan, Berlakukan Larangan Ekspor

(www.radartimika.com, 14-05-2008)
PRODUKSI beras di Asia, Afrika, dan Amerika Latin diprediksi mencapai rekor baru tahun ini. Tapi, meski produksi berlimpah, harga beras dunia justru berpotensi naik dalam waktu dekat ini. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization (FAO), terganggunya pertanian di Myanmar akibat siklon (badai topan) ganas menyebabkan produksi beras negara itu merosot dan mengganggu akses ke sumber pangan.

"Berdasarkan perkiraan awal, produksi padi dunia tahun ini bisa meningkat 2,3 persen menuju rekor baru sebesar 666 juta ton," kata Concepcion Caple, ahli beras FAO.

Berdasar Rice Market Monitor, pertumbuhan produksi padi bisa lebih tinggi jika ada upaya dan insentif untuk meningkatkan areal tanam. Tetapi, prediksi itu bisa meleset akibat siklon di Myanmar pada 3 Mei lalu. "Kerusakan akibat siklon bisa membuat perkiraan produksi beras global meleset," ujar FAO dalam pernyataannya.

Menurut Calpe, untuk kali pertama produksi padi di Asia tahun ini bisa menembus 600 juta ton. "Sebagian besar keuntungan diharapkan bisa dinikmati sejumlah negara. Bangladesh, Tiongkok, Filipina, Thailand, dan Vietnam akan menikmati untung terbesar. Negara lain yang juga berpotensi sama adalah Indonesia dan Sri Lanka meskipun beberapa kali banjir menyebabkan kerugian," lanjutnya.

Jika diasumsikan musim hujan secara normal datang beberapa bulan ke depan, produksi beras di Afrika tahun ini diperkirakan meningkat 3,6 persen menjadi 23,2 juta ton. Menurut FAO Rice Price Index, harga beras meroket hingga 76 persen sejak Desember 2007 hingga April lalu. Harga beras internasional diperkirakan akan mencapai level relatif tinggi karena eksporter menahan persediaan akibat produksi beras yang diprediksi akan merosot tajam.

Untuk mencegah kekurangan pangan, mayoritas negara memberlakukan larangan ekspor beras, pajak, atau bea minimum. Akibatnya, suplai beras internasional terbatas. Selain itu, harga beras bisa terdongkrak karena suplai yang semakin ketat. Harga beras bisa turun, lanjut laporan itu, jika kondisi musim dalam beberapa bulan ke depan membaik. Selain itu, pemerintah perlu melonggarkan batasan atas ekspor beras. Meski begitu , harga beras tampaknya akan kembali seperti tahun lalu akibat harga pupuk dan pestisida naik. (AFP/ina/dwi/jpnn)

Sorong : Peduli Lingkungan, KNPI Tanam Pohon Matoa

(www.radarsorong.com, 13-05-2008)
AIMAS- DPD KNPI Kabupaten Sorong terus berupaya merealisasikan program kerja yang telah dibahasnya beberapa waktu lalu. Salah satu poin penting yang direalisasikan secepatnya yakni melantik seluruh pengurus KNPI yang ada di tingkat distrik dan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Hal ini dibuktikan DPD KNPI Kabupaten Sorong Sabtu lalu (10/5) di Distrik Klamono dalam rangkaian pelantikan tiga pengurus KNPI di tiga distrik yakni Klamono, Sayosa dan Beraur diisi dengan berbagai kegiatan positif. Mulai dari penanaman pohon matoa di halaman Kantor Distrik, penyuluhan HIV/AIDS, penyerahan bantuan peralatan olah raga dan peresmian Kantor Sekretariat KNPI Distrik Klamono. Pelantikan dilaksanakan oleh Ketua DPD KNPI Kabupaten Sorong, Jacob E Komigi, SH di Distrik Klamono.

“Pelantikan dan pengukuhan pengurus KNPI tingkat distrik merupakan agenda penting yang harus dan mutlak dilakukan dalam rangka konsolidasi organisasi KNPI. Dan pelantikan merupakan amanat konstitusi tertinggi KNPI yakni AD/ART,”ujar Jacob E Komigi, SH dalam press releasenya yang diterima Radar Sorong semalam.

Dijelaskan, konsolidasi dilaksanakan dalam rangka memperkokoh struktur organisasi secara berjenjang dari DPP sampai dengan pengurus tingkat distrik. Pelantikan dan pengurus distrik juga mencerminkan bahwa proses pembinaan dan regenerasi di tubuh organisasi KNPI sangat baik. Sementara itu dalam pelaksanaan pelantikan Sabtu lalu (10/5) puluhan bendera KNPI tampak semarak menghiasi ruas jalan Klamono.

Sedangkan untuk susunan pengurus KNPI yang dilantik yakni untuk KNPI Distrik Klamono (Ketua Jhon Klasmian, Sekretaris Yosafat Yadanfle dan Bendahara Marthen Klasjok), untuk KNPI Distrik Satosa (Ketua Yoseph Mas, Sekretaris Norton Asmuruf dan Bendahara Yohan Sapisa). Sedangkan untuk KNPI Distrik Beraur (Ketua Albertho Klasmian, Sekretaris Septinus Momot dan Bendahara Marthinus Mader).(tan)

Manca Negara : China : 60 Panda Selamat dari Gempa di China

(www.kompas.com, 13-05-2008)
BEIJING, SELASA - Sebanyak 60 panda raksasa di pusat penelitian Chengdu di dekat daerah yang paling parah diguncang gempa kuat di China barat-daya, dilaporkan selamat. Demikian laporan kantor berita resmi China, Xinhua.

Namun belum ada keterangan mengenai nasib panda di pusat penelitian lain di Wolong, dekat pusat gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter, yang mengguncang China, Senin (12/5). Sedikitnya 10.000 telah tewas dan jumlah korban jiwa diduga akan bertambah menyusul gempa kuat di Provinsi Sichua.

Panda raksasa adalah salah satu spesies paling langka di dunia dan hanya ditemukan di China. Hewan tersebut telah menjadi lambang suaka margasatwa internasional dan menjadi ikon negara Tirai Bambu tersebut. Sebanyak 1.600 panda hidup di berbagai suaka alam di Provinsi Sichuan dan tetangganya, Gansu serta Shanxi. Sumber : Antara

Jayapura : Hilangnya Ribuan Kubik Kayu Ditelusuri, Kapolda: Silakan Dilaporkan, Kami Akan Tindaklanjuti

(www.cenderawasihpos.com, 13-05-2008)
KEEROM-Temuan pihak DPRD Kabupaten Keerom tentang hilangnya ribuan kubik kayu (60 ribu meter kubik) akibat illegal logging di wilayah hak ulayat masyarakat Kampung Sangken, Distrik Arso Timur, mendapat perhatian dari Kapolda Papua, Irjen Pol. Max Donal Aer.
Kapolda mengatakan, pada prinsipnya pihaknya akan tetap menelusuri temuan tersebut, sebab hal itu merupakan suatu dugaan indikasi.

Hanya saja Kapolda menyarankan kepada masyarakat pemilik hak ulayat agar melaporkan masalah tersebut kepada pihaknya agar dapat menjadi dasar untuk mengambil langkah selanjutnya.
Sebab dengan laporan itu, akan memperkuat pihaknya dalam melakukan pencarian dan penyelidikan bukti-bukti yang akurat untuk diproses lebih lanjut secara hukum.

"Namanya temuan, jadi silakan laporkan saja, kita akan tindaklanjutinya," tandasnya singkat kepada wartawan usai meresmikan Kantor Mapolres Keerom, Senin, (12/5).
Dikatakan, jika nantinya dugaan kasus itu jelas mengarah ke kasus illegal logging, maka sudah tentunya akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. "Menyangkut siapa saja pelakunya, jelas kami akan panggil kelak guna dimintai keterangan," tandasnya lagi.
Donald Aer tidak berkomentara banyak, hanya saja dirinya meminta agar masyarakat pemilik hak ulayat yang merasa dirugikan itu dan mengetahui kasus illegal logging itu, wajib melaporkan kepada pihaknya.

Sebab jika tidak, pertama, tentunya dari tahun ke tahun masyarakat, Pemerintah Kabuapaten Keerom dan Provinsi serta negara akan tetap dalam kondisi dirugikan.
Kedua, bisa saja masyarakat setempat akan dipersoalkan alias dituntut/diproses secara hukum, sebab jelas melindungi suatu kejahatan yang melanggar aturan hukum.

"Jadi silakan laporkan saja supaya kami dapat menindaklanjutinya dengan penyelidikan. Sekarang kita negara hukum, makin transparan. Jadi tidak perlu khawatir yang berlebihan," imbuhnya.
Ditempat yang sama, Kapolres Keerom, AKBP. Drs. Bambang Ricky, secara singkat hanya menandaskan, pada dasarnya pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan itu ke lapangan, dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang hak-haknya terabaikan itu.
"Sesuai dengan kebijakan pimpinan, kami tetap melaksanakan apa yang diinstruksikan kepada kami itu," pungkasnya.(nls).

Jayapura : Di Keerom, Ribuan Meter Kubik Kayu Hilang, Hasil Temuan DPRD Keerom di Arso Timur

Foto : Dok. Cenderawasih Pos

(www.cenderawasihpos.com, 12-05-2008)
KEEROM-Meski Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, telah menegaskan bahwa hutan dikembalikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, namun kenyataan di lapangan lain. Pasalnya, di Keerom ribuan meter kubik kayu hilang, alias adanya dugaan kasus illegal logging.
Kasus hilangnya ribuan kubik kayu tersebut dilaporkan masyarakat adat Kampung Sankeng dalam kegiatan kunjungan kerja DPRD Keerom ke Tanah Adat Kampung Sangkeng, Distrik Arso Timur, Sabtu (10/5). Kunker DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Kundrat Gusbager, S.Si beranggotakan Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Keerom, Semual Isir, SH, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Keerom, Otis Solosa, dan staf DPRD Keerom.

Diwakili Ondoafi Kampung Sangken, Distrik Arso Timur, Benny Rehwy bahwa terhitung tahun 2007 hingga pertengahan Mei 2008 ini, ada sekitar 60 ribu meter kubik kayu yang hilang.
Sementara pada 2007 dan 2008, sebanyak 46 ribu meter kubik kayu yang sudah ditebang oleh perusahaan, dari total 4700 hektar lahan yang digunakan.

Dimana kayu log yang ditebang oleh perusahaan PT.Wapoga Timber Group sebagai kontraktor itu, ada terdapat nomor kayu yang sama pada 2007 lalu, tapi malah terdapat di tahun 2008 juga.
Temuan yang kedua adalah kayu-kayu yang dimuat itu sampai dipengapalan (Lokpon) ada yang tidak terdaftar pada dokumen yang dimiliki pihaknya, namun itu terdaftar pada perusahaan PT. Wapoga.
Ia menduga ada semacam permainan antara pihak perusahaan dengan pihak-pihak tertentu yang secara sengaja mencari keuntungan. "Kasus lainnya adalah berita acara pemeriksaan produksi kayu belum dikeluarkan dan ditandatangani, tapi kayu log sudah diangkut Lokpon," katanya.
"Sampai detik ini tidak ada bantuan murni pun dari perusahaan kepada kami, baik itu bantuan pendidikan, kesehatan, infratruktur jalan. Pernah kami minta bantuan seng untuk pembangunan gereja, tapi tidak diberikan. Jangankan hal itu, kami tidak pernah dilibatkan sebagai tenaga kerja di perusahaan itu," sambungnya.

Masalah lainnya ialah pemberian kompensasi kayu log yang selalu terjadi pemotongan-pemotongan harga kayu perbatang yang tidak sesuai SK. Gubernur Provinsi Papua No 184 Tahun 2004 tentang pengelolaan hasil hutan tersebut.
"Kami minta soal administrasi SK Gubernur itu ditinjau kembali, sebab kami masyarakat pemilik hak ulayat sangat dirugikan, masalah ini kami sudah ke Pemkab Keerom, tapi belum diselesaikan secara optimal. Kami lihat adanya manipulasi data antara perusahaan, Pemkab Keerom dan data yang ada pada kami," imbuhnya.

Atas kasus tersebut pihaknya kembali melakukan pemalangan atau penahan kayu log, yang mana sebelumnya telah dilakukan 13 Maret hingga 4 April 2008 lalu. Dan untuk saat ini pihaknya sedang menahan sekitar 6 ribu meter kubik kayu.
Dikatakan, pihaknya akan melakukan penahanan kayu sampai adanya kesepakatan antara perusahaan dengan pihaknya yang tidak merugikan para pemilik hak ulayat.
Selain itu harus ada perubahan SK Gubernur tentang kenaikan harga kayu log perbatang, dan harus ada penegasan dari gubernur kepada perusahaan agar tidak seenaknya mencari keuntungan sepihak dan mengorbankan pihaknya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Kundrat Gusbager, S.Si, MM, menandaskan, atas laporan masyarakat teresebut akhirnya pihaknya turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi. Dan ternyata sesuai data yang diperoleh pihaknya, masyarakat pemilik hak ulayat sangat dirugikan.

"HPH milik PT. Hanurata, sementara kontraktornya oleh PT. Wapoga Timber Group. Persoalan disana adalah persoalan administrasi yang merugikan para petani," tukasnya.
Dimana sesuai SK Gubernur itu kayu merbau super yang seharusnya dibayar perusahaan kepada masyarakat perbatantangnya Rp 100 ribu, namun kenyataannya dibayar Rp 50 ribu. Begitu juga untuk kayu merbau biasa yang harus dibayar Rp 50 ribu/batang, tapi hanya dibayarkan Rp 30 ribu/batang.
Katanya, alasan perusahaan melakukan pemotongan itu untuk biaya jalan, biaya perairan laut, biaya lokpon, dan biaya administrasi lainnya, yang jelas tidak termuat dalam aturan SK itu, dan jelas itu suatu penipuan dan bisa dinyatakan sebagai kasus illegal logging.
Dikatakan, dalam aturan manapun tidak termuat bahwa ada pemotongan penggunaan jalan yang dibebankan kepada masyarakat pemilik hak ulayat, yang ada adalah adanya tanggungjawab sosial dari perusahaan dalam mensejahterakan masyarakat setempat.
Misalnya perusahaan bertanggungjawab untuk membangun infstatruktur jalan, membangun perumahan rakyat, membangun pendidikan masyarakat dengan pemberian beasiswa, dan tanggungjawab sosial lainnya.

"Beban tanggung administrasi itu bukan urusan masyarakat, tapi itu urusan dan tanggungjawab pemerintah dan perusahaan. Jika permasalahan itu tambah rumit lebih baik perusahaan itu ditutup saja. Kami akan panggil perusahaan tersebut untuk meminta pertanggungjawabannya," tegasnya.
Terkait dengan itu dirinya menyampaikan beberapa hal. Diantaranya bahwa pihaknya akan terus mengawal permasalahan itu pada tingkat Pemkab Keerom maupun Pemerintah Provinsi Papua untuk diselesaikan. Dalam hal ini masyarakat tidak boleh dikorbankan dengan masalah HPH itu.
Kedua, dirinya meminta kepada Pemkab Keerom, Gubernur Provinsi Papua, Kapolres Keerom, Kapolda Papua, untuk menseriusi permasalahan itu.
Ketiga, bila nantinya ada crosscek data pengangkutan kayu antara data milik masyarakat, Pemkab Keerom, dan Pemerintah Kota Jayapura sebagai tempat tujuan terakhir dan disitu ada perbedaannya dan ada kayu log yang digelapkan, maka jelas pihak perusahaan diwajibkan untuk menggantikan kerugian masyarakat, kerugian negara dan kerugian Pemkab Keerom dalam hal perolehan pendapatan asli daerahnya (PAD).
Keempat, pihaknya meminta dalam penyelesaian masalah itu harus dilakukan crosscek data yang benar, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Dan disini juga pihaknya mengharapkan supaya Gubernur Barnabas Suebu, SH, dapat merevisi harga kayu log tersebut, sebab sesuai kondisi yang ada harga kayu di pasaran semakin meningkat.

"Harapan saya agar perubahan SK sesuai dengan roh dari otsus, yaitu adanya perlindungan dan pemberdayaan kehidupan ekonomi bagi masyarakat yang lebih baik dari sekarang ini," imbuhnya.
Sementara itu, Bagian Humas PT. Hanurata, Alex Raunsay, menandaskan, permasalahan tersebut dirinya sudah menyampaikannya ke pimpinan mereka, dan melalui pimpinannya juga telah menyampaikan kepada pihak PT. Wapoga Timber Group, namun hingga kini permasalahan itu belum ditemukan titik temunya.

Mengenai masalah illegal logging, ia menyatakan pada dasarnya tidak ada, tapi bila menurut anggapan masyarakat adat kemungkinan besarnya telah menjurus ke arah itu. "Memang sudah ada signal bagus dari pimpinan kami di pusat untuk membahas masalah ini dengan masyarakat, termasuk masalah perubahan biaya kompensasi bagi masyarakat itu, serta bantuan lainnya," jelasnya.(nls).

Manokwari : PT HIM Eksplorasi Batubara di Bintuni

(www.radarsorong.com, 12-05-2008)
MANOKWARI-Kabupaten Teluk Bintuni ke depan akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Papua Barat. Hal ini karena ditunjang berbagai potensi kekayaan alam, sektor pertambangan, kehutanan dan perikanan. Khusus di sektor pertambangan tidak saja dikenal memiliki potensi minyak dan gas alam cair, tapi tambang lainnya batubara.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Ir.Roberth Karma mengatakan, pengelolaan batubara saat ini dalam tahap eksplorasi oleh PT Horna Inti Mandiri (HIM) berdasarkan izin dari bupati setempat. PT HIM juga sedang mempersiapkan pembukaan jalan dan pelabuhan di Memey.

Tambang batubara di kabupaten pemekaran Manokwari ini terdapat di sekitar daerah Horna dengan volume cadangan 4,5 juta metrik ton, dan di daerah Tembuni dengan volume cadangan 14,29 juta metrik ton. Dari hasil analisis, kandungan batubara terdiri dari Belerang : 44,4 – 51,8%, zat terbang : 40,3 – 49,3%. Nilai kalori yang dihasilkan 5870 – 7935 kalori/kg.

Dikatakan Karma, berdasarkan izin bupati, PT HIM diberikan membawa 100.000 ton batubara untuk dijadikan bulk sampling guna diteliti kandungannya. ’’Memang cukup banyak yang diambil untuk bulk sampling, karena mereka (PT HIM) harus teliti sekaligus juga untuk menutupi biaya eksplorasi. Selain lakukan ekplorasi, mereka juga akan bangun log pond di Memey ,’’ ujar Karma kepada Manokwari Pos di sela-sela kunjungan ke Distrik Prafi.

Diakui Kadis Pertambangan, kawasan Provinsi Papua Barat memang menjadi incaran para investor. Beberapa investor baik dalam maupun luar negeri berkeinginan untuk mengelolah hasil bumi. Seperti yang baru-baru ini dilakukan perusahaan dari Bandung yang bermintra dengan pengusaha asal Kanada berminat melakukan survei kandungan emas dan tembaga di wilayah Manokwari, Bintuni dan Sorong Selatan.

Namun diharapkan kepada perusahaan yang melakukan survei untuk secara terbuka mengumumkan temuannya. Jangan ditemukan emas, tapi tidak disampaikan. Pengalaman yang terjadi selama ini jangan terulang lagi,’’ ujar Gubernur Papua Barat Bram Atururi pada beberapa kesempatan menerima pemaparan investor.(lm)

Dendeng Buaya dari Mamberamo

Buaya yang berasal dari Mamberamo, sat ini oleh masyarakat sekitar dari Desa Papasena I dan Kwerba sudah bisa diolah menjadi dendeng dengan cita rasa manis dan asin, sebuah alternatif peningkatan ekonomi rumah tangga masyarakat di Mamberamo (Foto : Dok. Conservation International)

Kayu Gaharu Bernilai EMas

Foto : Kayu Gaharu (www.panda.org)

( Artikel, Penulis : Fredrik Dusai )

Gaharu adalah salah satu komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) komersial yang bernilai jual tinggi. Bentuk produk gaharu yang merupakan hasil alami dari kawasan hutan yang dapat berupa cacahan, gumpalan atau bubuk. Nilai komersial gaharu sangat ditentukan oleh keharuman yang dapat diketahui melalui warna serta aroma kayu bila dibakar, masyarakat mengenal kelas dan kualitas dengan nama gubal, kemedangan dan bubuk. Selain dalam bentuk bahan mentah berupa serpihan kayu, saat ini melalui proses penyulingan dapat diperoleh minyak atsiri gaharu yang juga bernilai jual tinggi.

Kata “gaharu” sendiri ada yang mengatakan berasal dari bahasa Melayu yang artinya “harum” ada juga yang bilang berasal dari Bahasa Sansekerta, yaitu “aguru” yang berarti kayu berat (tenggelam) sebagai produk damar, atau resin dengan aroma, keharuman yang khas. Gaharu sering digunakan untuk mengharumkan tubuh dengan cara pembakaran (fumigasi) dan pada upacara ritual keagamaan. Gaharu dengan naloewood”, merupakan substansi aromatik (aromatic resin) berupa gumpalan atau padatan berwarna coklat muda sampai coklat kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam dari kayu tertentu yang sudah dikenal sejak abad ke-7 di wilayah Assam India yang berasal dari jenis Aqularia agaloccha rotb, digunakan terbatas sebagai bahan pengharum dengan melalui cara fumigasi (pembakaran).. Namun, saat ini diketahui gaharupun dapat diperoleh dari jenis tumbuhan lain famili Thymeleaceae, Leguminaceae, dan Euphorbiaceae yang dapat dijumpai di wilayah hutan Cina, daratan Indochina (Myanmar dan Thailand), malay Peninsula (Malaysia, Bruinai Darussalam, dasn Filipina), serta Indonesia (Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, maluku, Mataram dan beberapa daerah lainnya).
Di Indonesia gaharu mulai dikenal sejak tahun 1200-an yang ditunjukkan oleh adanya pertukaran (barter) perdagangan antara masyarakat “Palembang dan Pontianak” dengan masyarakat Kwang Tung di daratan China.

Menurut I.H. Burkill, perdagangan gaharu Indonesia sudah dikenal sejak lebih dari 600 tahun yang silam, yakni dalam perdagangan Pemerintah Hindia Belanda dan Portugia. Gaharu dari Indonesia banyak yang dikirim ke Negara Cina, Taiwan dan Saudi Arabia (Timur Tengah). Tapi karena adanya permintaan yang cukup tinggi dari luar negeri terhadap gaharu tersebut terutama dari jenis Aquilaria malacensis, menyebabkan perburuan gaharu semakin meningkat dan tidak terkendali di Indonesia. Padahal kita ketahui bahwa tidak semua pohon gaharu bisa menghasilkan gubal gaharu yang bernilai jual yang tinggi. Ini dikarenakan minimnya pengetahuan para pemburu gaharu sehingga melakukan penebangan secara sembarangan tanpa diikuti upaya penanaman kembali (budidaya). Akhirnya akibat yang ditimbulkan populasi pohon penghasil gaharu makin menurun.

Potensi produksi gaharu yang ada di Indonesia berasal dari jenis pohon Aquilaria malacenis, A. filarial, A. birta, A. agalloccba Roxb, A. macrophylum, Aetoxylon sympetalum, Gonystylus bancanus, G. macropbyllus, Enkleia malacensis, Wikstroemia androsaemofolia, W. tenuriamis, Gyrinops cumingiana, Dalbergia parvifolia, dan Excoccaria agalloccb). Dari banyaknya jenis pohon yang berpotensi sebagai penghasil gaharu tersebut, hanya satu diketahui penghasil gaharu yang berkualitas terbaik dan mempunyai nilai jual yang tinggi dibanding dengan pohon lainnya yaitu Aquilaria malacensis. Karena dampak tingginya nilai jual terhadap jenis komersial menjadikan perburuan terhadap Aquilaria malacensis sangat tinggi, sehingga sesuai Konvensi CITES (Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Nopember 1994 di Florida, Amerika Serikat, memasudkan jenis penghasil gaharu ini dalam kelompok Apendix II CITES.

Puncaknya perdagangan ekspor gaharu di Indonesia berlangsung antara tahun 1918 – 1925 dan pada masa penjajahan Hindia Belanda dengan volume sekitar 11 ton/tahun. Setelah kemerdekaan, ekspor gaharu terus meningkat, bahkan tujuan ekspornya tidak hanya ke daratan Cina, tapi juga sampai ke Korea, Jepang , Amerika Serikat dan sebagian Negara-negara Timur Tengah dengan permintaan tidak terbatas.

Gambaran Umum Gaharu
Gaharu adalah salah satu produk hasil hutan elite dalam bentuk gumpalan, cacahan, serpihan atau bubuk yang memiliki kualifikasi produksi yang terdiri kelas GUBAL, KEMEDANGAN DAN BUBUK/ABU, di dalamnya masing-masing produk terkandung “oleo resin” dan “chromoe” yang menghasilkan bau atau aroma khas, dalam perdagangan dikenal sebagai “agarwood, englewoo atau aloewood”.
Indonesia telah sejak lama dikenal dunia sebagai penghasil gaharu terbesar, tingginya produksi secara biologis didukung oleh potensi jenis dengan penyebaran jenis pohon penghasil gaharu yang hamper dijumpai di berbagai wilayah hutan. Semetara itu dikenal berasal dari family (keluarga) Thymeleaceae, Leguminoceae dan Euphorbiaceae.

Sebelumnya, ekspor gaharu dari Indonesia sempat tercatat lebih dari 100 ton pada tahun 1985. Menurut laporan Harian Suara Pembaharuan (12 Januari 2003), pada periode 1990 – 1998, tercatat volume eksspor gaharu mencapai 165 ton dengan nilai US $ 2.000.000.Lalu, pada periode 1999 – 2000 meningkat menjadi 456 ton dengan nilai US $ 2.200.000. Ini membuktikan bahwa pasar gaharu terus meningkat. Namun sejak akhir tahun 2000 samapai akhir tahun 2002, angka ekspor telihat mengalami penurunan yaitu sekitar 30 ton dengan nilai US $ 600.000.. Disebabkan makin sulitnya gaharu didapatkan dan memang tidak semua pohon penghasil gaharu menghasilkan gubal gaharu. Selain itu, pohon yang bisa didapatka di hutan alam pun semakin sedikit yang diakibatkan penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali serta tidak adanya upaya pelestarian setelah pohon tersebut ditebang.
Syukurlah, pada tahun 1994/1995 mulai dirintis usaha pembudidayaan gaharu di Propinsi Riau, sebuah perusahaan pengekspor gaharu, PT. Budidaya Perkasa telah menanam Aquilaria malaccensis seluas lebih dari 10 hektar. Selain itu Dinas Kehutanan Riau juga menanam jenis yang sama dengan luas 10 hektar di Taman Hutan Raya Syarif Hasyim.

Selanjutnya pada tahun 2001-2002 beberapa individu atau kelompok tani mulai tertarik juga untuk menanam jenis pohon penghasil gaharu. Contohnya, uasaha yang dilakukan oleh para petani di Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, Jambi, yang menanam gaharu dari jenis Aquilaria malacensiss. Di Desa tersebut, samapi akhir tahun 2002 terdapat sekitar 116 petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Penghijauan Indah Jaya telah mengembangkan lebih dari seratus ribu bibit gaharu. Adapun Litbang Kehutanan mempunyai lahan percobaan di daerah Labuhan (Banten). Kemudian Universitas Mataram juga telah mengembangkan tanaman jenis Gyrinops Verstegii.
Meski hasil yang didapat belum diketahui secara pasti, usaha ini merupakan suuatu langkah yang patut didukung oleh semua pihak.

Kandungan dan Manfaat Gaharu
Dari hasil analisis kimia di laboratorium, gaharu memiliki enam komponen utama yaitu furanoid sesquiterpene diantaranya berupa a-agarofuran, b-agarofuran dan agarospirol. Selain furanoid sesquiterpene, gaharu yang dihasilkan dari jenis Aquilaria malaccensis asal Kalimantan pun ditemukan pokok minyak gaharu yang berupa cbromone. Cbromone ini menghasilkan bau yang sangat harum dari gaharu apabila dibakar. Sementara itu komponen minyak atsiri yang dikeluarkan gaharu berupa sequiterpenoida, eudesmana, dan valencana.

Pemanfaatan gaharu sampai saat ini masih dalam bentuk bahan baku (kayu bulatan, cacahan, bubuk,atau fosil kayu yang sudah terkubur. Setiap bentuk produk gaharu tersebut mempunyai bentuk dan sifat yang berbeda. Disamping itu, gaharu pun mempunyai kandungan resin atau damar wangi yang mengeluarkan aroma dengan keharuman yang khas. Makanya dari aromanya itu yang sangat popular bahkan sangat disukai oleh Negara-negara lain khususnya masyarakat Timur Tengah, Saudi Arabia, Uni Emirat, Yaman, Oman, daratan Cina, Korea, dan Jepang sehingga dibutuhkan sebagai bahan baku industri parfum, obat-obatan, kosmetika, dupa, dan pengawet berbagai jenis asesoris serta untuk keperluan kegiatan relijius gaharu sudah lama diakrabi bagi pemeluk agama Islam, Budha, dan Hindu.
Dengan seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi industri, gaharu pun bukan hanya berguna sebagai bahan untuk industri wangi-wangian saja, tetapi juga secara klinis dapat dimanfaatkan sebagai obat. Menurut Raintree(1996), gaharu bisa dipakai sebagai obat anti asmatik, anti mikroba, stimulant kerja syaraf dan pencernaan. Dalam khasana etnobotani di Cina, digunakan sebagai obat sakit perut, perangsang nafsu birahi, penghilang rasa sakit, kanker, diare, tersedak, ginjal tumor paru-paru dan lain-lain. Di Eropa, gaharu ini kabarnya diperuntukkan sebagai obat kanker. Di India, gaharu juga dipakai sebagai obat tumor usus.

Di samping itu di beberapa Negara seperti Singapura, Cina, Korea, Jepang, dan Amerika Serikat sudah mengembangkan gaharu ini sebagai obat-obatan seperti penghilang stress, gangguan ginjal, sakit perut, asma, hepatitis, sirosis, pembengkakan liver dan limfa. Bahkan Asoasiasi Eksportir Gaharu Indonesia (ASGARIN) melaporkan bahwa Negara-negara di Eropa dan India sudah memanfaatkan gaharu tersebut untuk pengobatan tumor dan kanker. Di Papua, gaharu sudah dgunakan secara tradisional oleh masyarakat setempat untuk pengobatan. Mereka mengggunakan bagian-bagian dari pohon penghasil gaharu (daun, kulit batang, dan akar) digunakan sebagai bahan pengobatan malaria. Sementara air sulingang (limbah dari proses destilasi gaharu untuk menghasilkan minyak atsiri) yang sangat bermanfaat untuk merawat wajah dan menghaluskan kulit.

Prospek Gaharu Di Indonesia
Kebutuhan akan ekspor gaharu di Indonesia memang semakin meningkat sampai tahun 2000. Namun, sejak saat itu hingga akhir tahun 2002 produksi gaharu semakin menurun dan rata-rata hanya mencapai sekitar 45 ton/tahun. Hal tersebut diduga disebabkan oleh intensitas pemungutan yang relatif tinggi khususnya dari jenis penghasil gaharu yang mempunyai kualitas dan nilai jual yang tinggi hingga tahun 2000 tanpa dibarengi adanya upaya pelestarian dan pembudidayaan. Sehingga mengakibatkan sangat minimnya tanaman yang dapat menghasilkan gaharu. Agar kesinambungan akan produksi gaharu di masa akan datang yang mempunyai kualitas dan nilai jual tinggi tetap terbina serta tidak tergantung pada hutan alam diperlukan adanya pembudidayaan yang optimal di beberapa daerah endemik dan disesuaikan dengan tempat tumbuh dari jenis penghasil gaharu tersebut.

Dengan memperhatikan kuota permintaan pasar akan komoditas gaharu yang terus meningkat maka pembudidayaan gaharu pun memiliki prospek yang cukup tinggi dalam upaya untuk mempersiapkan era perdagangan bebas di massa mendatang. Di lihat dari tahun 2000, kuota permintaan pasar sekitar 300 ton/tahun. Namun hingga tahun 2002, yang baru bisa drealisasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar, hanya sekitar 10% - 20% saja. Khusus untuk jenis Aquilaria malaccensis yang mempunyai kualitas dan bernilai jual yang tinggi, usaha pembudidayaannya pun berpeluang menurunkan tingkat kelangkaan.

Papua mungkin di pikirkan untuk tempat pembudidayaan sekarang. mungkin sekarang pemanfaatan pembudidayaan kurang karena masih hijaunya hutan,tetapi ada saat papua akan menjadi tempat yang tandus? kalau sekarang tidak di pikirkan. sebuah wacana dalam pandangan ke depan?

Sorong : Nahkoda Ngaku Mancing di Makbon

(www.radarsorong.com, 09-05-2008)
SORONG– Noel Tamaris (42) warga Bitung yang tak lain Nahkoda KM Raja Tuna 25 yang dimejahijaukan dengan dakwaan melanggar pasal 92, pasal 93 dan atau pasal 100 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, kemarin siang (8/5) kembali disidang.
Usai sidang, JPU Ismail Nahumarury, SH mengemukakan dalam persidangan, terdakwa mengakui semua perbuatannya. Terdakwa menyatakan kapalnya bergerak dari Bitung dan selama 6 hari berlayar sampai di Perairan Makbon. Sebenarnya kapal menuju Pulau Asia namun karena kendala cuaca dan ombak akhirnya memilih memancing ikan di Perairan Makbon sebelum akhirnya diamankan Satpolair Polresta Sorong.

Dijelaskan, selama 4 hari memancing, terdakwa mendapatkan ikan tuna sekitar 20 ekor sebelum akhirnya dipergoki oleh anggota polisi kemudian diamankan karena tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang diterbitkan Pemda tempat wilayah pemancingan.

Dokumen yang dimiliki terdakwa dalam hal ini Surat Ijin Usaha Perikanan dan Surat Ijin Penangkapan Ikan memang ada namun itu dikeluarkan oleh Pemprov Maluku Utara dengan wilayah tangkapan ikan di sekitar Perairan Pulau Halmahera. Sedangkan untuk lanjutan persidangan kasus perikanan ini kembali akan dilanjutkan Kamis (15/5) mendatang dengan agenda tuntutan. Terkait dengan hal ini, Ismail Nahumarury, SH yang sehari-harinya menjabat Kasi Datun Kejaksaan Negeri Sorong mengemukakan rencana tuntutan (Rentut) dalam perkara perikanan ini harus dari Kejaksaan Agung. Dan setelah selesai persidangan ini, pihaknya akan mengkoordinasikan dengan pimpinan untuk pengajuan Rentut ke Kejagung melalui Kejaksaan Tinggi.(ian)

Manca Negara : Amerika Serikat : Pemanasan Global Ancam Spesies Tropis

(www.antara.co.id, 09-05-2008)
Jakarta, (ANTARA News) - Para peneliti dari UCLA dan Universitas Washington, Amerika Serikat, melaporkan dalam jurnal "Proceedings of the National Academy of Sciences" bahwa pemanasan global sangat mengancam keberadaan berbagai spesies tropis di dunia.
Pada saat bersamaan, sedikit saja kenaikan suhu Bumi sudah membuat sebagian organisme, terutama serangga, ke kemampuan maksimal mereka untuk mentolerir temperatur.

Dikutip dari situs www.eurekalert.com, Jumat, Curtis Deutsch peneliti dari UCLA mengatakan, "Di kawasan tropis, kebanyakan hewan yang kami teliti mulai dari serangga hingga amfibi dan reptil, sudah hidup dalam daya tahan temperatur yang maksimal."

"Ketika fenomena pemanasan global mulai terjadi, kondisi mereka memburuk. Bahkan kenaikan suhu yang tidak terlalu tinggi pun memangkas tingkat pertumbuhan populasi," kata Curtis Deutsch.
Keberadaan satwa dan flora di kawasan tropis sangatlah penting bagi stabilitas hayati dunia.
"Kekayaan hayati di planet ini berpusat di kawasan beriklim tropis. Kawasan ini pula terdapat demikian banyak spesies mahluk hidup," ujarnya.

Menurut Deutsch, kajian yang dilakukan timnya mendapati bahwa pemanasan global telah mengganggu banyak spesies tropis, "Bahkan apa-apa yang mengganggu serangga, itu juga mengganggu ekosistem secara keseluruhan."

Ia merinci, peran serangga di ekosistem sangat penting. Fauna ini menyebarkan benih tanaman dan pengolah nutrisi sehingga organisme lain bisa mengambil manfaatnya.
"Itu sebabnya ancaman terhadap serangga juga menjadi ancaman bagi ekosistem kita," kata dia.

Dalam penelitian diperkirakan kenaikan suhu global akan mengurangi kemampuan spesies untuk reproduksi, lalu bila suhu terus naik maka hewan tropis pun akan sulit bertahan hidup.
"Penelitian kami berkesimpulan antara lain; bila tidak ada adaptasi atau migrasi populasi spesies tropis sama sekali, maka jumlah mereka akan menurut drastis akibat pemanasan global," kata dia.
Penelitian bukan hanya mengamati populasi serangga, melainkan berbagai spesies seperti kadal, kura-kura, dan katak yang menunjukan pola serupa dengan serangga.(*)