MERAUKE - Assisten Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Kementrian Perekonomian, Abdul Kamarzuky mengklaim Program Merauke Integrate Food end Estate (MIFEE) yang sudah berjalan selama tiga tahun berjalan baik alias tidak gagal. Hanya saja, kata dia, yang masih bermasalah saat ini adalah masalah ijin pengelolaan hutan.
“Pengembangan MIFEE ini kan banyak sangkut sama ijin-ijinya, ijin pengunaan penguasaan hutan dan lain-lain gitu kan. Dengan keluarnya SK Menteri Kehutanan kita sekarang follow up perijinannya, tapi perijinaan itu kan menyangkut tata ruangnnya walaupun Merauke sudah punya RT/RW kabupaten , tapi kan tetap ternyata sebagian besar kawasan itu masih kawasan hutan,” ujar Abdul kepada wartawan saat berkunjung ke Merauke, Rabu (6/9) kemarin.
Menurutnya jika banyak yang menilai MIFEE ini gagal dan tidak berjalan, maka hal tersebut akan dipercepat sehingga MIFEE bisa berjalan dengan baik. Dan Abdul juga membantah jika porsi program MIFEE lebih besar pada program pengembangan Perkebunan di bandingkan Pertanian.
Padahal berdasarkan data Badan Pengelolaan dan Investasi Kabupaten Merauke ada sekitar 60 Investor yang bakal masuk ke Merauke, bergerak dibidang perkebunan. Sebelumnya juga,banyak kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Papua menolak Program Mife, sebab dapat merusak hutan Merauke. (lea/achi/LO1)