Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua

Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org
Info Foto : 1) Virtuoso Entertain bersama Numbay Band saat melakukan penampilan bersama Artis Nasional Titi DJ. 2) Saat penampilan bersama Artis Diva Indonesia, Ruth Sahanaya. 3) Mengiringi artis Papua, Edo Kondologit dan Frans Sisir pada acara "Selamat Tinggal 2012, Selamat Datang 2013" kerjasama dengan Pemda Provinsi Papua di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Jayapura. 4) Melakukan perform band dengan Pianis Jazz Indonesia. 5) Personil Numbay Band melakukan penampilan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Vitrtuoso Entertain menawarkan produk penyewaan alat musik, audio sound system dan Band Profesional kepada seluruh personal, pengusaha, instansi pemerintah,perusahaan swasta, toko, mal, kalangan akademisi, sekolah, para penggemar musik dan siapa saja yang khususnya berada di Kota Jayapura dan sekitarnya, serta umumnya di Tanah Papua. Vitrtuoso Entertain juga menawarkan bentuk kerjasama seperti mengisi Acara Hari Ulang Tahun baik pribadi maupun instansi, Acara Wisuda, Acara tertentu dari pihak sponsor, Mengiringi Artis dari tingkat Nasional sampai Lokal, Acara Kampanye dan Pilkada, serta Acara-Acara lainnya yang membutuhkan penampilan live, berbeda, profesional, tidak membosankan dan tentunya.... pasti hasilnya memuaskan........ INFO SELENGKAPNYA DI www.ykpmpapua.org

25 October 2012

Trans-Papua Barat merusak habitat penyu

(www.antaranews.com, 25-10-2012)


     Penyu belimbing (Dermochelys Coriacea)  
    (FOTO ANTARA/Sigid Kurniawan)


Mataram (ANTARA News) - Peneliti Senior dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri menilai pembangunan jalan trans-Papua Barat meliwati pesisir pantai yang merupakan habitat peneluran penyu belimbing melanggar aturan batas sempadan pantai.

"Pembangunan infrastruktur baik rumah maupun hotel termasuk jalan harus memperhatikan batas sempadan pantai yang ditaur dalam Undang-undang Pesisir," kata Rokhmin seusai menyampaikan pemaparan pada Konfrensi Nasional (Konas) VIII, di Mataram, Rabu.

Menanggapi pembangunan jalan trans-Papua Barat meliwati pesisir pantai yang merupakan habitat peneluran penyu belimbing, Rokhmin yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan, seharusnya jalan tersebut dibangun di belakang bibir pantai. Ini salah satu upaya untuk melindungi tempat bertelur penyu.

"Kalau memang benar jalan tersebut dibangun di pesisir pantai mungkin karena tidak memahami aturan yang ada atau karena mengejar kepentingan jangka pendek," ujarnya.

Dia mengatakan, pembangunan jalan harus jauh dari lokasi peneluran penyu, karena penyu sangat sensitif, bukan hanya secara fisik, tetapi dengan adanya bunyi saja penyu akan terganggu dan tidak akan mau ke habitat peneluran tersebut.

Menurut Rokhmin, mungkin kepala daerah setempat tidak mengetahui manfaat dan nilai penyu bahwa satwa itu merupakan salah satu rantai makanan kelautan yang cukup penting. Kalau penyu musnah, bisa jadi biota-biota dan organisme laut lainnya akan musnah juga.

"Memang dampaknya tidak bisa langsung dilihat, tetapi jangka panjang, sementara kepala daerah menginginkan untuk jangka pendek," kata Rokhmin yang juga pakar kelautan.

Masalah ini, menurut dia, juga terkait dengan program "ekonomi biru". Dalam pembangunan infrastruktur dan upaya meningkatkan pertumbuahan ekonomi jangan sampai merusak lingkungan dan mengeluarkan emisi gas rumah kaca.

Pembangunan trans-Papua Barat akan mengancam habitat penyu belimbing sebab pesisir pantai itu merupakan tempat peneluran penyu dengan jumlah sarang terbanyak. Dengan demikian, keberadaan jalan itu dikhawatirkan membuat habitat tempat peneluran akan berkurang.

Sejak 2007, lanjut dia, Pemerintah membangun jalan trans-Papua Barat sepanjang 3 kilometer dari garis pantai sepanjang 20 kilometer. Namun, akibat pembangunan jalan tersebut, kini habitat atau sarang peneluran penyu belimbing mengalami penurunan.
(ANTARA)

Editor: Ella Syafputri

23 October 2012

Supiori : Pengoperasian PLTA Wabudori, Pemda Supiori Bentuk BUMD Kamasan

(www.bintangpapua.com, 23-10-2012)


Tampak Bupati Fredrik Menufandu memaparkan kondisi Supiori kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) EBTKE Kementrian ESDM RI, belum lama ini di Jakarta
Tampak Bupati Fredrik Menufandu memaparkan kondisi Supiori kepada Direktorat Jenderal (Dirjen) EBTKE Kementrian ESDM RI, belum lama ini di Jakarta
SUPIORI—Lobi-lobi ke Pemerintah Pusat untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Wabudori di Distrik Supiori Barat, mulai menemukan titik terang. Mengantisipasi kemungkinan pengoperasian PLTA tersebut sampai dengan manajemennya, Pemda Kabupaten Supiori disarankan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dan untuk kepentingan tersebut, maka Pemda Supiori telah membentuk BUMD Kamasan Kabupaten Supiori.

“Seperti pembicaraan kami dengan Pak Dirjen EBTKE, Kementrian ESDM RI, beberapa waktu lalu, beliau (dirjen) telah menyarankan agar ketika PLTA Wabudori jadi, maka yang kelola adalah BUMD, sehingga pengelolaan dan manajemennya bisa focus, dengan harapan PLTA ini dapat maksimal, baik dalam segi pelayanan maupun in-come (PAD) bagi Supiori.” jelas Bupati Supiori, Fredrik Menufandu, belum lama ini. Oleh karena, sambung Bupati Fred, Pemda Kabupaten Supiori telah membentuk perusahaan daerah (BUMD) dengan nama Kamasan Supiori. BUMD ini, kata Bupati Fred, selain akan focus pada pengoperasi dan manajemen PLTA Wabudori, BUMD ini juga akan menjadi Holding Company-nya Supiori untuk berbagai usaha.

“Selain PLTA Wabudori, beberapa potensi unggulan Supiori yang kemungkinan bisa langsung dikelola atau dikoordinir langsung BUMD ini adalah industry pariwisata, transportasi laut dan darat, perikanan serta beberapa objek penghasilan lainnya.” Ujar Bupati Fred.

Keberadaan BUMD ini, kata Bupati Fred, dipastikan mampu menambah in-come (Pendapat Asli Daerah) kabupaten Supiori menjadi lebih besar setiap tahunnya, pasalnya pengelolaan serta manajemen yang terpisah dan professional disamping itu lebih mengarah pada bisnis oriented. “Banyak objek penghasil yang langsung dikelola pemerintah. Tapi hasilnya tidak maksimal, malah menambah beban keuangan pemerintah daerah. Nah, objek kita yang banyak dan sementara sedang dipersiapkan, akan memberi keuntungan bagi daerah ketika objek-objek tersebut dikelola oleh lembaga khusus seperti Koperasi, atau BUMD dan kita lebih mengarah pada pendirian BUMD.” Jelas Bupati Fred.

Ya, setelah melakukan serangkaian koordinasi dengan kementrian terkait, tentang perencanaan pembangunan PLTA Wabudori berkapasitas 3000Kwh di Distrik Supiori Barat. Maka tugas Pemda Kabupaten Supiori adalah mempersiapkan badan usaha untuk pengoperasian PLTA tersebut, pasalnya dari sejumlah kasus yang ditemui kementrian ESDM RI, ada beberapa PLTA yang tidak mampu jalan bahkan terkesan terbengkalai karena manajemen pengelolaannya tidak jelas. (hen/don)

Merauke : Warga Zenegi ‘Keukeuh’ Minta Kenaikan Nilai Kompensasi Kayu

(www.bintangpapua.com, 23-10-2012)
MERAUKE - Masyarakat adat di Kampung Zenegi, Distrik Animha, Kabupaten Merauke, menyatakan pihaknya masih tetap akan memalang atau menutup secara paksa kawasan hutan tanaman industri PT Selaras Inti Semesta di wilayah Kampung tersebut. Alasan pemalangan itu lantaran Warga Zenegi  menuntut nilai kompensasi atas kayu hasil panen hutan dinaikkan dari Rp 2.000 per kubik menjadi Rp 10.000 per kubik.

Kepala Kampung Zenegi, Ernest Gebze mengatakan, nilai kompensasi atas kayu hasil panen yang saat ini dihargai Rp 2.000 per kubik terlalu rendah. Menurutnya,  nilai kayu tersebut tidak sebanding dengan nilai kayu dari hutan alam yang ditebang PT Selaras Inti Semesta (SIS) selama ini.
“Jadi warga tetap menuntut nilai kompensasi itu dinaikan menjadi Rp 10.000 per kubik,” ucapnya, Sabtu (20/10) lalu.

Dijelaskan Ernest soal pemalangan itu, dimana pemalangan sudah berlangusng sekitar dua bulan .
“Karena kami tidak izinkan perusahaan tebang pohon jika harga tetap rendah,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas dan Perkebunan Kabupaten Merauke Effendi Kanan mengungkapkan, pembayaran nilai kompensasi kayu itu telah diatur dalam SK Gubernur Papua nomor 184 tahun 2004. Menurutnya, nilai kompensasi sebesar Rp 2.000 itu memang terlalu rendah.

“Kalau merujuk pada aturan seperti itu, tetapi kembali lagi ke pihak perusahaan bersangkutan,” ujarnya. Selanjutnya Supervisor Perizinan PT SIS Gatot Dwiyanto mengungkapkan, kegiatan penebangan pohon saat ini masih dihentikan. Dan  aktivitas yang dilakukan hanya berupa penananam bibit pohon di lahan yang sudah dibuka.
“Kalau terkait tuntutan nilai kompensasi kayu, dimana bila ada SK Gubernur yang mengatur perubahan kompensasi yang baru maka kami siap memberlakukanya dan memasukanya dalam pasal perjanjian dengan masyarakat,” tutupnya. (lea/achi/LO1)

18 October 2012

Jayawijaya : Bupati Jayawijaya Terima Penghargaan Pertanian

(www.bintangpapua.com, 18-10-2012)
WAMENA - Dari sekitar 550 kabupaten kota di Indonesia, hanya 2 kabupaten yang mendapatkan penghargaan pertanian dari Wakil Presiden RI, Budiono melalui menteri pertanian, yaitu Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Gili Hulu. Penghargaan itu diberikan tanggal 14 oktober lalu yang diwakili Asisten III Kabupaten Jayawijaya, Tonny Mayor, S.Pd,MM di Istana Merdeka, Jakarta.
Sementara itu Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo,S.Sos.M.Par  kepada Wartawan mengatakan, penghargaan itu diberikan karena Kabupaten Jayawijaya dalam mengelola pertaniannya tanpa memakai pupuk kimia,

Selain itu, Lembah Baliem sendiri telah berhasil memproduksi kopi baliem arabica yang langsung diekspor ke luar negeri, khususnya Amerika sebanyak 6000 ton lebih. Dan pengelolaanya tanpa menggunakan pupuk kimia, ungkapnya.

Selain kopi, menurutnya hasil-hasil kebun serta tanaman pertanian juga bebas dari pupuk kimia khususnya kopi baliem arabica termasuk kopi dengan kualitas terbaik yang diakui dunia karena pasarnya suda internasional dan diakui oleh salah satu perusahaan kopi dunia diamerika yaitu straubuuch. Dan beberapa perusahaan minuman kopi terkenal lainnya.

Untuk itu, kedepannya pihaknya akan memproteksi para petani agar dapat memproduksi lebih banyak lagi sebagai upaya memenuhi permintaan pasar.

Dan juga sebenarnya Papua Arabica akan kami ganti dengan Baliem Arabica, karena yang berada di Baliem,jelasnya.

Pemkab Jayawijaya juga akan membuat hak patentnya, sehingga benar-benar terlindungi dan para petani bisa menikmati hasilnya dengan harga yang wajar.

Dan kedepannya kami akan tetap mempertahankan pupuk organik dan tidak menerima suplay pupuk kimia dari luar sehingga nantinya bkan saja kopi yang akan diekspor namun sayur-sayuran juga akan diekspor keluar, harapnya. (cr-25/aj/LO1)

Jayawijaya : Bupati Jayawijaya Terima Penghargaan Pertanian

(www.bintangpapua.com, 18-10-2012)
WAMENA - Dari sekitar 550 kabupaten kota di Indonesia, hanya 2 kabupaten yang mendapatkan penghargaan pertanian dari Wakil Presiden RI, Budiono melalui menteri pertanian, yaitu Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Gili Hulu. Penghargaan itu diberikan tanggal 14 oktober lalu yang diwakili Asisten III Kabupaten Jayawijaya, Tonny Mayor, S.Pd,MM di Istana Merdeka, Jakarta.
Sementara itu Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo,S.Sos.M.Par  kepada Wartawan mengatakan, penghargaan itu diberikan karena Kabupaten Jayawijaya dalam mengelola pertaniannya tanpa memakai pupuk kimia,

Selain itu, Lembah Baliem sendiri telah berhasil memproduksi kopi baliem arabica yang langsung diekspor ke luar negeri, khususnya Amerika sebanyak 6000 ton lebih. Dan pengelolaanya tanpa menggunakan pupuk kimia, ungkapnya.

Selain kopi, menurutnya hasil-hasil kebun serta tanaman pertanian juga bebas dari pupuk kimia khususnya kopi baliem arabica termasuk kopi dengan kualitas terbaik yang diakui dunia karena pasarnya suda internasional dan diakui oleh salah satu perusahaan kopi dunia diamerika yaitu straubuuch. Dan beberapa perusahaan minuman kopi terkenal lainnya.

Untuk itu, kedepannya pihaknya akan memproteksi para petani agar dapat memproduksi lebih banyak lagi sebagai upaya memenuhi permintaan pasar.

Dan juga sebenarnya Papua Arabica akan kami ganti dengan Baliem Arabica, karena yang berada di Baliem,jelasnya.

Pemkab Jayawijaya juga akan membuat hak patentnya, sehingga benar-benar terlindungi dan para petani bisa menikmati hasilnya dengan harga yang wajar.

Dan kedepannya kami akan tetap mempertahankan pupuk organik dan tidak menerima suplay pupuk kimia dari luar sehingga nantinya bkan saja kopi yang akan diekspor namun sayur-sayuran juga akan diekspor keluar, harapnya. (cr-25/aj/LO1)

Jayawijaya : Bupati Jayawijaya Terima Penghargaan Pertanian

(www.bintangpapua.com, 18-10-2012)
WAMENA - Dari sekitar 550 kabupaten kota di Indonesia, hanya 2 kabupaten yang mendapatkan penghargaan pertanian dari Wakil Presiden RI, Budiono melalui menteri pertanian, yaitu Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Gili Hulu. Penghargaan itu diberikan tanggal 14 oktober lalu yang diwakili Asisten III Kabupaten Jayawijaya, Tonny Mayor, S.Pd,MM di Istana Merdeka, Jakarta.
Sementara itu Bupati Jayawijaya, Jhon Wempi Wetipo,S.Sos.M.Par  kepada Wartawan mengatakan, penghargaan itu diberikan karena Kabupaten Jayawijaya dalam mengelola pertaniannya tanpa memakai pupuk kimia,

Selain itu, Lembah Baliem sendiri telah berhasil memproduksi kopi baliem arabica yang langsung diekspor ke luar negeri, khususnya Amerika sebanyak 6000 ton lebih. Dan pengelolaanya tanpa menggunakan pupuk kimia, ungkapnya.

Selain kopi, menurutnya hasil-hasil kebun serta tanaman pertanian juga bebas dari pupuk kimia khususnya kopi baliem arabica termasuk kopi dengan kualitas terbaik yang diakui dunia karena pasarnya suda internasional dan diakui oleh salah satu perusahaan kopi dunia diamerika yaitu straubuuch. Dan beberapa perusahaan minuman kopi terkenal lainnya.

Untuk itu, kedepannya pihaknya akan memproteksi para petani agar dapat memproduksi lebih banyak lagi sebagai upaya memenuhi permintaan pasar.

Dan juga sebenarnya Papua Arabica akan kami ganti dengan Baliem Arabica, karena yang berada di Baliem,jelasnya.

Pemkab Jayawijaya juga akan membuat hak patentnya, sehingga benar-benar terlindungi dan para petani bisa menikmati hasilnya dengan harga yang wajar.

Dan kedepannya kami akan tetap mempertahankan pupuk organik dan tidak menerima suplay pupuk kimia dari luar sehingga nantinya bkan saja kopi yang akan diekspor namun sayur-sayuran juga akan diekspor keluar, harapnya. (cr-25/aj/LO1)

17 October 2012

Keerom : UPT Sapi untuk Tingkatkan PAD

(www.bintangpapua.com, 17-10-2012)
KEEROM - Program pusat untuk pengembangan Unit Pengembangan Ternak (UPT) Sapi di daerah Keerom telah ada, bahkan masing-masing daerah harus memiliki satu UPT/unit pengembangan ternak.
Hal itu sebagaimana dikatakan Kepala Seksi Kesehatan Hewan Kabupaten Keerom, Robert Nasendi,Spt, bahwa program tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk menjadi sumber ternak, agar nantinya melalui pengembangan di daerah dapat meningkatan sumber keuntungan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hanya saja, jika mau diekspor keluar harus mendapat rekomendasi dari dinas atau UPT tersebut, setelah melakukan studi kelayakan bahwa layak atau tidaknya ternak yang mau di eksporkeluar, melalui penanganan teknis administrasi yang ada.

Jika layak maka ternak tersebut diberikan ijin untuk di ekspor keluar tetapi kalau tidak layak maka tidak dapat di ekspor Karena akan dapat merugikan sumbernya. Sehingga, menurutnya kehadiran UPT sangat penting karena keberhasilan pengembangan populasi ternak akan di capai secara efektif dan efesien melalui UPT.

Selain itu, belum adanya unit pengembangan ternak (UPT) di Kabupaten Keerom maka, sistem pengembangan populasi ternak di gunakan dengan sistem  kawin suntik.

“Hal ini dilakukan guna menambah jumlah yang dipotong atau jumlah yang diekspor keluar,” jelasnya saat ditemui diruang kerjanya, Jumat (13/10)..

Dikatakan, tingkat pemotongan hewan kurban atau hari-hari besar keagaamaan terutama pada hari lebaran Idul Adha maupun Natal dan Tahun Baru meningkat.

Dam untuk Tahun 2012 ini, naim dari 20 ton daging yang dikirim ke Kota Jayapura menjadi 40 ton. (rhy/aj/lo2)

Jayapur : DAK Nilai Pemerintah Tak Pernah Akui Hak Ulayat Hutan Adat a

(www.bintangpapua.com, 17-10-2012)


Hubertus Kwambre,SH
Hubertus Kwambre,SH
JAYAPURA - Ketua Dewan Adat Kabupaten Keerom (DAK) Hubertus Kwambre,SH, mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah mengakui adanya kepemilikan tanah/hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat, yang telah dimilikinyaa sejak turun temurun bahkan sebelum terbentuknya pemerintahan hukum formal atau sebelum Negara ini didirikan.

Hal itu, menurutnya bisa dilihat dalam pembuatan aturan perundangan maupun kebijakan pembangunan, yang tidak satupun klausul yang memihak kepada kepentingan masyarakat adat didalam pengelolaan hutan dan tanah adat itu sendiri.

Bukan itu saja pemerintah atas nama Negara secara tidak langsung mencaplok dan membagi-bagi hutan adat rakyat secara sepihak kepada pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) tanpa koordinasi dengan masyarakat pemilik tanah dan hutan adat.

Contohnya, harga per meter kubik kayu ditentukan oleh gubernur  secara sepihak, tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik Sumber Daya Alam (SDA) berupa hutan kayu.

Yang mana harga satuan kayu per kubik adalah Rp 50 ribu/meter kubik untuk kayu jenis merbau, dan Rp 10 ribu/kubik untuk jenis kayu rimba campuran. “Ini jelas bukan suatu keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri, karena kebijakan pembangunan tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat, malah membuat investor semakin bertambah kaya, dan rakyat hidupnya begitu-begitu saja alias tidak sejahtera,” ujarnya kepada Bintang Papua, saat dihubungi via ponselnya, Minggu, (14/10).

Untuk itu, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah, agar pertama, selamatkan hutan, yang disini harus betul-betul berpihak pada rakyat bukan berpihak pada investor dan kebijakan dan aturan yang salah.
Kedua, selamatkan manusia Papua bahwa kalau bisa kapal putih milik PT. Pelni supaya dibatasi wilayah pelayarannya, yang dalam hal ini hanya sampai di Sorong saja, karena sekarang ini orang Papua sudah sangat minoritas, sehingga dalam aktifitas kegiatan ekonominya selalu kalah dengan pihak yang bukan orang Papua.

“Orang Papua harus diberdayakan secara utuh dan menyeluruh bukan diberdayakan dengan setengah hati. Kalau masyarakat Papua sejahtera lahir dan batin, maka jelas konflik di Papua tidak ada sebagaimana yang diharapkan semua orang,” tandasnya. (nls/aj/lo2)

16 October 2012

Keerom : Pemkab Keerom Gelar Pengobatan Massal Terhadap Hewan

(www.bintangpapua.com, 16-10-2012)
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Keerom, Robert Nasendi,S.PT mengatakan,   untuk menjaga agar tidak terjangkit penyakit pada ternak, kulaitas daging serta populasi ternak yang sehat di wilayah Keerom,  dilakukan upaya pencegahan dengan cara pengobatan masal di beberapa lokasi di Kabupaten Keerom.  
Salah satunya dengan pengambilan sampel dara terhadap hewan yang dilakukan oleh Petugas Seksi Kesehatan Hewan Dinas Pertani, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Keerom, bekerjasama dengan Balai Klinik Hewan, Dinas Peternakan Provinsi Papua.

Pengambilan sampel darah terhadap hewan yang tingkat populasi ternaknya sangat tinggi seperti di Kampung Wiantre Arso Lima, Distrik  Skanto Kabupaten Keerom, Sabtu (13/10). Menurutnya,  beberapa ternak milik masyarakat yang diambil sampel darahnya seperti  sapi, kambing, babi, dan ayam, menjadi perhatian serius,  dalam rangka menekan berbagai macam penyakit hewan seperti influenza (avian influenza) pada unggas yang  biasanya  sebabkan oleh virus influenza type A dan family orthomyxoviridae, dan  menekan penyebaran penyakit bruselosis pada ternak sapi   serta penyakit hocolera pada ternak babi.

Selain itu, ha itu dilakukan agar tidak terjadi penularan penyakit pada ternak yang sehat.
Ditempat yang sama, Kepala Seksi Balai Klinik Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Propinsi Papua, Drh Ernny Novita Hutapea mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun  yang salah satunya adalah pengobatan masal  terhadap ternak. (rhy/aj/LO2)

Keerom : DAK Diminta Tidak Asal Terima Investor

(www.bintangpapua.com, 16-10-2012)
KEEROM - Ketua Pemuda Adat Keerom, Hans Sumel,SH mengatakan, untuk menjaga lingkungan Hidup di Kabupaten Keerom, ia meminta Dewan Adat Keerom (DAK) agar tidak asal menerima investor yang masuk di wilayah Keerom, tetapi harus diperhatikan secara baik sehingga tindak menimbulkan kerusakan hutan di keerom dan bisa memperhatikan hak-hak adat.

Pasalnya, selama ini banyak investor yang masuk di Keerom hanya memikirkan bagimana mencari keuntungan, setelah itu kembali ke daerahnya dan tidak ada keberpihakan pada masyarakat adat Keerom.
“Lingkungan harus dijaga secara baik, tidak hanya memikirkan pendapatan semata dan Dewan Adat Keerom jangan menerima saja pada investor yang masuk keerom, tapi perlu dilihat secara baik,” ungkapnya saat ditamui Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Sabtu (13/10).

Dijelaskan, memfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) tidak dibatasi oleh siapapun, namun perlu diatur dan dikelola secara baik dan bijaksana, dan bisa membawa manfaat yang besar bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan itu sendiri. “Kerusakan SDA dan lingkungan hidup selama ini, secara prinsip disebabkan kerena semakin renggangnya hubungan antara manusia dengan eksitensi Sumber Daya Alam itu sendiri.
Dengan demikian, hubungan ini mulai retak ketika pemanfaatan SDA hanya menjadi monopoli segelintir orang atau kelompok yang mendapatkan hak pengusahaan pengelolaan SDA.

“Sedangkan rakyat yang berabad-abad hidup berhubungan secara harmonis dengan alam disekitarnya, tidak mendapat manfaat pengelolaan sumber daya alam ini, baik langsung maupun tidak langsung,” tandasnya.
Dikatakan, banyaknya perubahan SDA diakibatkan banyak faktor yang mempengaruhi. Disatu sisi telah mendorong penggunaan SDA yang berlebihan dan tanpa memikirkan dampak dari pengguna SDA secara terus menerus, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

Oleh kerana itu, lingkungan hidup perlu dijaga secara baik dan dilindunginya. Tidak hanya memikirkan pendapatan semata, tapi perlunya dilihat dari sisi dampak yang ada yang bisa merugikan ha-hak masyarakat adat di Keerom. (rhy/aj/LO2)

13 October 2012

Waropen : Abrasi Pantai Mengancam Masyarakat Pesisir Waropen

(www.bintangpapua.com, 13-10-2012)
WAROPEN - Masyarakat pesisir waropen sepanjang Urfas- Waren saat ini mulai resah dan khawatir akibat abrasi pantai yang kini terus menerus terkikis bahkan bakal terjadi relokasi warga secara besar-besaran jika saja tidak segera dibangun taluk pengaman ombak oleh pemerintah daerah setempat.

Bahkan saat ini beberapa ruas jalan seperti di ronggaiwa nyaris putus akibat abrasi pantai, selain itu juga sejumlah rumah masyarakat, rumah ibadah terancam hancur air laut akibat abrasi pantai. Pantauan Bintang Papua Kamis (11/10) kemarin, hampir disepanjang pantai urfas hingga waren sudah saatnya dibangun taluk pengaman ombak oleh pemerintah daerah setelah melalui dinas terkait.

Ketua DPRD Kabupaten Waropen Penehas Hugo Tebay, STh kepada wartawan Koran ini kemarin mengaku abrasi pantai disepanjang pesisir pantai Urfas- waren sudah saatnya dibangun taluk pemecah ombak oleh pemerintah daerah, jika saja kondisi ini terus dibiarkan maka dikhawatirkan dampak yang sangat besar dengan terjadi relokasi warga secara besar-besaran.

’’ abrasi pantai dari waren- urfas sekarang kondisinya sangat memprihatinkan, jika tidak segera dibangun talk pemecah ombak, ini akan sangat berbahaya bagi masyarakat pesisir yang ada di waropen,’’ jelas Hugo
Dikatakan, abrasi pantai dipesisir waropen tersebut tidak terlepas dari ulah manusia yang selama ini mengambil material berupa batu maupun pasir demi pembangunan yang semaak dilakukan di waropen, sehingga dari tahun ketahun terjadi pengikisan pantai yang luar biasa.

’’ di botawa banyak material bangunan, sehingga masyarakat tidak serta merta harus ambil batu dan pasir di pesisir pantai terus untuk pembangunan di waropen ini sangat berbahaya, memang semua karna kebutuhan masyarakat tapi harus dipikirkan efeknya yang lebih besar,’’terangnya.

Ia mengaku, dewan akan berupaya untuk  pada sidang perubahan anggaran yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, akan diusulkan untuk pembangunan taluk dipesisir pantai waren-urfas dengan mengalihkan semua dana SKPD yang dianggap tidak terlalu urgen untuk dilaksanakan.

’’ informasi yang kami dapat, ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk pembangunan taluk sepanjang 2 km, tapi sekarang belum jelas bantuan itu kapan direalisasikan, tapi kita juga akan prioritaskan pada sidang perubahan anggaran untuk bisa diakomodir, kegiatan SKPD yang tidak terlalu mendesak akan kita alihkan untuk APBD induk 2013 saja,’’ terangnya (es/achi/LO1)

Keerom : Pohon Sebagai Penyangga dari Kebanjiran

(www.bintangpapua.com, 13-10-2012)
KEEROM - Kepala Seksi Pembinaan dan Pengamanan Sertifikasi Hutan Kabupaten Keerom, George Bandasano,SH.MM mengatakan, penanaman pohon sangat diperlukan secara terus menerus.
Hal itu, salah satunya untuk meminimalisir dampak penebangan liar yang sering terjadi di wilayah Keerom oleh orang yang tidak bertaggung jawab.

“Kita harus terus menerus melakukan penanaman pohon disetiap wilayah kita,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di ruang kerjanya,Kamis (11/10).

Selain itu, pohon juga berfungsi sebagai pejangga atau pencegahan dari kebanjiran, sehingga perlunya dilakukan penanaman pohon untuk bisa menahan banjir dengan cara penyerapan melalui akar pohon.
“Pohon adalah bagian yang tidak terlepas dari hutan  yang  berfungsi mensimulir sirkulasi ketersediaan oksigen bagi makluk hidup dan menjaga stabilitas kemurnian alam jagat raya ini dari  polutan karbondioksida   serta pembakaran yang tidak sempurna,” jelasnya. Dari sisi hidrologi keberadaan pohon /hutan sangat penting untuk ketersediaan, kecukupan, dan keberadaan air baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah yang di ikat langsung oleh akar berbagai jenis tumbuhan hutan hasilnya adalah untuk kepentingan makluk hidup pada umumnya.

akibat  di lakukannya penebangan liar terhadap berbagai jenis pohon  sangat berdampak pada  perubahan iklim, meningkatkan frekwensi intensitas banjir, bahkan kadang terjadi bencana kekeringan.
“Inilah yang perlu kita waspadai bersama sebelum banjir datang melanda,” ujarnya lagi.

Sekedar di ketahui, berkaitan dengan itu, bahwa secara statistik data menunjukan saat ini terjadi penurunan (degradasi) fungsi hutan dan kerusakan (deforestasi) hutan di Indonesia, kini mencapai 1,08 juta ha/tahun. 
Sedangkan   hutan di Kabupaten Keerom yang rusak berat akibat penebangan liar, dan perladangan berpindah - pindah, serta kerusakan akibat HPH, lahan kritis di Kabupaten Keerom mencapai 162,693 ha.
Tingkat kerusakan di antaranya , lahan kritis 40,873 ha, lahan setengah kritis 85,168 ha, agak kritis 36, 652 ha,  sementara luas wilayah Kabupaten keerom hanya 9.360 km,   maka 5.091,6 km di peruntukan untuk sector kehutanan agar menjadikannya sebagai hutan lindung sambil menanam. (rhy/aj/lo2)

Keerom : Kinerja Penyuluh Lapangan Dinas Pertanian Keerom Disorot

(www.bintangpapua.com, 13-10-2012)
KEEROM - Dalam pelaksanaan tugas pokok penyuluh dilapangan, hingga saat ini dinilai belum nampak dan kurang memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Hal itu sebagaimana diungkapakan Ketua Komisi B DPRD Keerom, Kanisius Kango,S.Sos, yang meminta agar program-program peyuluhan agar lebih ditingkatkan dan sering melakukan pemantau atau mengecekan tanaman  masyarakat. Sehingga ada penyakit ditemukan bisa ditagani secara cepat.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikaman, juga diminta agar dapat memahami dan menggaji persoalan kendala utama dalam pengembangan sektor pertanian, perternakan dan perikanan secara konkrit di lapangan dengan melakukan mengamatan secara langsung dilapangan jangan hanya program samata. Sehingga, dalam perencanaan program maupun kegiatan bisa lebih diarahkan pada program yang mampu memberikan dampak secara langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat petani.

“Dalam Perencanaan Program maupun kegiatan harus berdampak pada peningkatan pada Masyarakat Petani,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua di ruang kerjanya, Kamis (11/10).
Selain itu, perlunya dilihat pada peningkatan kinerja setiap program kerja agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunanan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. (rhy/aj/lo2)

11 October 2012

Keerom : Potensi SDA-Nya Sangat Menjanjikan, Butuh Sentuhan Serius Pemerintah

(www.bintangpapua.com, 11-10-2012)
Kabupaten Keerom memiliki 7 distrik, satu diantaranya distrik yang sangat tersiolir, yakni, Distrik Towe. Nah bagaimana kondisi distrik dan kampung-kampungnya. Berikut ulasannya.

Laporan : Kornelis Watkaat, Bintang Papua
Kepala Distrik Towe, Oktovinus Gusbager, S.Sos, saat bersama warga menikmati indahnya alam Kampung Towe Hitam, Distrik Towe, baru-baru ini.
Kepala Distrik Towe, Oktovinus Gusbager, S.Sos, saat bersama warga menikmati indahnya alam Kampung Towe Hitam, Distrik Towe, baru-baru ini.
Wilayah Distrik Towe, yang meliputi Kampung Towe Hitam, Kampung Lules, Kampung Terfones, Kampung Bias, Kampung Towe Atas, dan beberapa kampung lainnya, merupakan salah satu distrik di Kabupaten Keerom.

Permasalahan topografi Distrik Towe yang cukup sulit, sudah tentunya antara satu kampung dengan kampung lainnya hanya bisa dihubungkan dengan jalan setapak, yang memakan waktu perjalanan sehari penuh untuk kampung yang berdekatan, dan berminggu-minggu lamanya untuk kampung yang jaraknya jauh, jika perjalanan dilakukan di ibu kota Distrik Towe.

Secara geografis, kondisi wilayah tersebut sangat menjanjikan secara ekonomi dalam jangka waktu 20 tahun kedepannya, jika kita mau berinvestasi di wilayah tersebut. Pasalnya, dari data yang berhasil dihimpun Bintang Papua, potensi sumber daya alam (SDA) sangat potensial, mulai dari hutannya, tanahnya yang subur sehingga cocok untuk perkebunan dan pertanian.

Begitupun, dengan sungai-sungainya yang begitu dalam, jernih dan indah yang berpotensi untuk obyek wisata, apalagi biota sungainya seperti ikannya, jika siapapun yang melihatnya pasti setiap harinya memancing ikan, terutama yang mempunyai hobi memancing, karena ikannya besar-besar. Bahkan konon beberapa titik di Distrik Towe ada menyimpan tambang emas, yang hingga kini belum diolah. Dengan melihat kondisi demikian, potensi dimaksud sudah seharusnya menjadi ikon yang berharga bagi Pemerintah, baik pusat, provinsi dan Pemda Kabupaten Keerom sendiri untuk mengelola dan mengolahnya menjadi pendapatan asli daerah (PAD) maupun peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat.

Sayangnya, hal tersebut hingga sampai sekarang belum dilirik oleh pemerintah, karena kenyataannya masih terisolir, baik secara wilayah karena satunya-satunya transportasi ke wilayah tersebut hanya melalui transportasi udara, itupun jika ada pesawat dan helikopter carteran (Sewaan) yang dipakai oleh pihak pemerintah atau kegiatan pelayanan misi oleh gereja.

Persoalan wilayah yang terisolir, menyebabkan segala akses terbatas, mulai dari akses informasi dan komunikasi, akses ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan dan akses lainnya dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Distrik Towe, Oktovianus Gusbager, S.Sos, dalam kesempatan itu menyampaikan memang potensi SDA Distrik Towe begitu menggiurkan, sayangnya dengan segala keterbatasan pemerintah daerah, hal itu sampai kini belum dikelola guna membawa pendapatan ekonomi masyarakat.

Namun, dengan keterbatasan yang ada, dirinya telah melaporkan secara keseluruhan mengenai potensi SDA dan persoalan-persoalan kehidupan yang mendasar bagi Bupati Keerom, dan sudah pasti hal itu ditindaklanjuti ke Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.

“Ya, kami harapkan ada kebijakan yang tepat dalam membuka keterisolasian masyarakat di Distrik Towe ini,” ujarnya kepada Bintang Papua, baru-baru ini. (Bersambung)

10 October 2012

Keerom : Pemkab Keerom Tanam 20 Ribu Pohon

(www.bintangpapua.com, 10-10-2012)
KEEROM - Jelang perigatakan hari menanam nasional  yang  akan di selenggarakan di Kabupaten Keerom  tanggal 28 November tahun 2012 untuk tingkat Provinsi papua, serta jelang memperingati Bulan Menanam Nasional pada Bulan Desember 2012, maka kemarin (8/10) Pemkab Keerom dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom melakukan penanaman pohon sebanyak 20. 000 di sapanjang jalan Swakarsa. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom,  Ir Joko Susilo MM melalui kepala  Seksi Pembinaan dan Pengamanan Sertifikasih Hutan Kabupaten Keerom, George Bandasano SH,MH.

Dijelaskan, kegiatan menanam ini dari hasil rapat  pertemuan kordinasi  instansi  kehutanan se provinsi Papua di Asmat beberapa waktu lalu, yang mana dalam  rapat tersebut  telah di sepakati dan menunjuk Kabupaten Keerom sebagai tuan Rumah  untuk menyelenggarakan  kegiatan hari menanam nasional. Selain itu,kegiatan penanaman Pohon di fokuskan pada jalan-jalan poros atau jalan masuk ke kampung kampung. Bibit pohon yang ditanaman merupakan bibit dari hasil pengadaan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, serta hasil binaan masyarakat yang kita bina untuk menyediakan bibit bibit.

Adapun Pohon yang telah ditanamn seperti Bibit Pohon Sengon, Trambesy, Akasia, Merbau,dan Kayu Besi.
Fungsi penanaman adalah menambah jumlah populasi pohon di wilayah ini yang makin berkurang, akibat penebangan liar yang terjadi di wilayah ini dan juga  sebagai daerah renda dan rawan banjir sehingga perlunya menanam beberapa jenis pohon ini untuk menahan banjir dengan cara meyerapnya melalui akar.

“ Pohon adalah bagian yang tidak terlepas dari hutan  yang  berfungsi mensimulir sirkulasi ketersdiaan oksigen bagi makluk hidup. selain itu pohon juga  menjaga stabilitas kemurnian alam jagat raya ini dari  polutan karbondioksida   serta pembakaran yang tidak sempurna,” ujarnya. (rhy/don/lo2)

05 October 2012

Sarmi : Dinas Kehutanan Sarmi Sosialisai Pembinaan Lewat Kaum Pemuda

(www.bintangpapua.com, 5-10-2012)

SARMI - Setelah sebelumnya melakukan sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi kembali melaksanakan sosialisasi tentang mekanisme dan prosedur pemanfaatan hasil hutan yang berlangsung di Kantor Kelurahan Sarmi Kota belum lama ini.

“Kami dari dinas kehutanan merasa perlu melakukan kegiatan sosialisasi ini setelah melihat begitu antusiasnya pemuda-pemuda asli Sarmi yang mulai belajar dengan membuka usaha di bidang perkayuan (sawmil),” ucap Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi, Ir. Fredy Latumahina, MM saat ditemui Bintang Papua beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, mulai saat ini dinas kehutanan akan melakukan pembinaan lewat kaum pemuda, dimana yang sudah memulai melakukan usaha perkayuan akan dibantu sehingga bisa memiliki Ijin Pengelolaan Kayu Rakyat (IPKR).

“Disamping menjelaskan tentang mekanisme dan prosedur kepengurusan IPKR, dalam sosialisasi tersebut kami juga memberi gambaran kepada mereka-mereka yang hadir saat itu tentang proses-proses yang akan dilakukan oleh dishut seperti pembinaan, pendampingan hingga perlindungan, dan sekaligus akan memproteksi sehingga diketahui hasil yang diperoleh mau dijual kemana,” tandas Fredy. (cr-38/bom/LO1)

03 October 2012

Waropen : Budidaya Lele Dikembangkan di Waropen

(www.bintangpapua.com, 3-10-2012)
WAROPEN-Meski sebagian besar masyarakat Kabupaten Waropen hidup menjadi nelayan dilaut serta bertani, pemerintah setempat mencoba memperkenalkan budidaya ikan lele. Langkah ini diambil, karena menjadi nelayan sangat tergantung dengan cuaca serta keadaan laut. Hal itu diungkapkan Bupati Waropen Yesaya Buinei kepada wartawan, Minggu 30 September. 

“Pemerintah memperkenalkan kepada masyarakat tentang pembibitan ikan Lele Sangkuriang. Pasalnya kondisi alam disini berbeda dengan daerah lain, dimana arus gelombang laut kadang tidak menentu. Kalau gelombang naik akibat angin barat dan timur maka para nelayan tidak akan melaut. Jadi diharapkan dengan budidaya ikan lele ini menjadi alternative bila nelayan tidak melaut,’’ujar Buinei.

Bupati mengatakan, budidaya ikan lele Sangkuriang ini sudah diperkenalkan kepada rakyat sejak tahun 2011 lalu, dan Dinas Perikanan dan Kelautan telah melakukan pembibitan sebanyak 5000 bibit ikan. Bahkan sudah dua kali dipanen. “Sejak budidaya dimulai sudah panen dua kali,’’jelasnya.

Mengenai animo masyarakat terhadap budi daya ikan lele, Bupati menyatakan, sudah ada beberapa masyarakat yang melakukannya. “Ada beberapa masyarakat yakni  di SP V Distrik Urfas dan SP IV Distrik Waropen Bawah yang sudah membudidayakan ikan lele,,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa pihaknya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan telah mengirim beberapa stafnya guna melakukan study atau magang di Jawa Barat tepatnya di Bogor. “Ada beberapa staf yang dikirim ke Bogor guna mendalami proses pembibitan Ikan Lele Sangkuriang dari anakan hingga dewasa, dengan harapan ilmu yang mereka dapat bisa diterapkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembudidayaan ikan Lele Sangkuriang,” terangnya.

Bupati berharap  dengan program ini masyarakat tidak terlalu bergantung dengan hasil laut. “Mudah-mudahan masyarakat semaki menerima budi daya iken lele ini, agar mereka benar-benar punya alternative jika tidak bisa melaut,’’ucapnya. (jir/achi/lo1)