Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua

Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org
Info Foto : 1) Virtuoso Entertain bersama Numbay Band saat melakukan penampilan bersama Artis Nasional Titi DJ. 2) Saat penampilan bersama Artis Diva Indonesia, Ruth Sahanaya. 3) Mengiringi artis Papua, Edo Kondologit dan Frans Sisir pada acara "Selamat Tinggal 2012, Selamat Datang 2013" kerjasama dengan Pemda Provinsi Papua di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Jayapura. 4) Melakukan perform band dengan Pianis Jazz Indonesia. 5) Personil Numbay Band melakukan penampilan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Vitrtuoso Entertain menawarkan produk penyewaan alat musik, audio sound system dan Band Profesional kepada seluruh personal, pengusaha, instansi pemerintah,perusahaan swasta, toko, mal, kalangan akademisi, sekolah, para penggemar musik dan siapa saja yang khususnya berada di Kota Jayapura dan sekitarnya, serta umumnya di Tanah Papua. Vitrtuoso Entertain juga menawarkan bentuk kerjasama seperti mengisi Acara Hari Ulang Tahun baik pribadi maupun instansi, Acara Wisuda, Acara tertentu dari pihak sponsor, Mengiringi Artis dari tingkat Nasional sampai Lokal, Acara Kampanye dan Pilkada, serta Acara-Acara lainnya yang membutuhkan penampilan live, berbeda, profesional, tidak membosankan dan tentunya.... pasti hasilnya memuaskan........ INFO SELENGKAPNYA DI www.ykpmpapua.org

30 April 2008

DAFTAR BERITA, EDISI APRIL 2008

DAFTAR ISI INFO KONSERVASI PAPUA
EDISI APRIL 2008

MANCA NEGARA :

1. Indonesia : Gurita-gurita Romantis dari Indonesia

2. Jepang : Tubuh Kecil, Tapi Testis Besar

3. London : Ular Berkaki Terekam Dalam Fosil

4. Australia : Dua Tumbuhan Herba Australia Bangkit dari Kepunahan

5. Jepang : Raja Ikan Indonesia Nampang di Jepang

6. Swedia : Pohon Berusia 9.550 Tahun Pecahkan Rekor Dunia

7. Vietnam : Penyu Raksasa Tempurung Lunak Muncul di Vietnam

8. Amerika : Danau Es Greenland Lenyap Dalam Drama Pemanasan Global

KONSERVASI DAN SUMBER DAYA ALAM

1. Manokwari : Perusahaan Asing Survei Emas dan Tembaga

2. Kaimana : Bangun Kawasan Konservasi Laut, Rangkul CII

3. Jayapura : HUT TNI-AU, Lanud Jayapura Tanam 1.000 Pohon

4. Sorong : Masyarakat Konflik, Warna Air Laut Coklat

5. Raja Ampat : PT ASP Yakinkan Biota Laut Aman

6. Supiori : Pembukaan 500 Ha Sawah Dijajaki

7. Sorong : CI Nilai Tambang Manuran Rusak Lingkungan

8. Teminabuan : Masyarakat Dukung Pengelolaan Sagu

9. Manokwari : Menteri Numberi Dorong Perda KKLD Kaimana

10. Timika : Potensi Tambang Hoya Masih Dieksplorasi

11. Jayapura : Kegiatan Konferensi Biologi Ke 9

12. Jayapura : Hutan Kota Harus Hijau

13. Jayapura : Melihat Aktivitas Pendulang Emas Tradisional di Sepanjang Aliran Kali Anafri

SPESIES

1. Biak : Bunga Keris Bisa Bunyi di Malam Hari

2. Spesies : Merak Asal Papua Dititipkan di Kota Singkawang

3. Kaimana Kembangkan 1 Juta Pohon Pala

4. Biak : KNPI Biak Tanam 1.100 Anakan Pohon

5. Sorong : Panen Perdana Bandeng

6. Penelitian : Polusi Bikin Bunga Tak Wangi

7. Spesies : Petunia, Semarakkan Taman Anda

8. Jayapura : Program Tanam Kakao Direspon Positif

9. Foto Spesies : Katak dari Wambena

10. Spesies : Hewan Pertama di Dunia Mungkin Ubur-ubur Sisir

11. Merauke : Ratusan Ha Tanaman Padi di Merauke, Terserang Hama

12. Spesies : Nepenthes: Si Buas yang Cantik

13. Timika : 65 Sampel Ayam dan Telur Dibawa ke Bogor

14. Sentani : Di Airu, Ratusan Ekor Sapi Akan Didistribusikan

HUKUM DAN KEBIJAKAN, PEMERINTAH

1. Sarmi : Bupati Panen Perdana Padi di Distrik Bonggo

2. Sorong : Kapal Siluman Diduga Rugikan Negara 3 M

3. Sorong : PT ASP Tidak Gentar Digugat

4. Opini : Benarkah Investasi Kelapa Sawit Sejahterah Rakyat Papua ?

5. Merauke : Lanal Merauke Terima Pelimpahan 4 Kapal Illegal Fishing

6. Keerom : Nasib Petani Kelapa Sawit Arso Makin Memprihatinkan

7. Merauke : Ribuan PNS dan TNI Polri Ramai-Ramai Tanam Padi

8. Sorong : DPRD akan Panggil PT GAG Nikel

9. Sorong : Ditentukan Berdasarkan Kesepakatan

10. Kaimana : LSM: Hentikan Pertambangan di Rajaampat

11. Sorong : Kapal Ikan dengan 25 ABK Ditangkap di Makbon

12. Sorong : KM Raja Tuna 25 Lakukan Pelanggaran

13. Merauke : AFP Usulkan Pertukaran Data Illegal Fishing

14. Jayapura : Penanganan Kasus Illegal Logging Disorot, Tidak Satupun Pelaku Dinyatakan Bersalah

15. Jayapura : Siapapun yang Terlibat Harus Diproses Hukum, Terkait Penanganan Illegal Logging

16. Jayapura : Tersangka Ilegal Logging Bebas, Ada Apa ?

17. Timika : 14 Kapal Melanggar Ketentuan Perikanan

18. Kaimana : Pemda-DPRD Diminta Proaktif

19. Kaimana : Dewan Usul Pemberdayaan Kelautan TA 2009

20. Sorong : PT KSM Praperadilankan Mabes Polri

21. Timika : Karantina Musnahkan Sayuran asal Australia

22. Timika : Pembinaan Nelayan Jangan Diproyekkan

23. Keerom : Pemkab Keerom Disarankan Gandeng PT. Rajawali Group

24. Timika : Nelayan Hiripau Kesulitan Pasarkan Hasil Laut

25. Merauke : 147 Ton Ikan Illegal akan Dilelang

26. Sorong : PT GAG Nikel Dipalang

27. Timika : 13 Nahkoda Thailand Resmi Tersangka

28. Jayapura : Numberi: DKP Komitmen Berdayakan Nelayan

29. Sentani : Di Kemtuk, Petani Kakao Mengeluh, Akibat Hasil Panen Menurun

30. Jayapura : Asbenindo Komitmen Hasilkan Benih yang Berkualitas

31. Jayapura : Tidak Ada Tawar - Menawar, Mengenai Pemberantasan Illegal Logging

32. Jayapura : Hadapi Krisis Pangan, Berdayakan Potensi Lokal

33. Jayapura : Dinas Pertanian Belum Temukan Bibit Palsu

TIP’s & TRIK’s

1. Cara Cepat Membuat Semut Kabur

Jayapura : Dinas Pertanian Belum Temukan Bibit Palsu

(www.cenderawasihpos.com, 29-04-2008)
JAYAPURA-Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kota Jayapura, Domingus Wafumilena mengungkapkan, untuk meningkatkan produksi pertanian, selain penambahan areal lahan, kebutuhan pupuk dan bibit yang berkualitas perlu menjadi perhatian para petani.

Menurutnya, peredaran pupuk dan bibit di tengah masyarakt juga perlu dilakukan pengawasan."Untuk meringankan petani, di Jayapura ini sudah beredar pupuk bersubsidi, sedangkan kebutuhan bibit juga bisa terpenuhi dari sejumlah balai pembibitan yang ada,"ungkapnya saat ditemui Cenderawasih Pos di Kantor Walikota, Senin (28/4) kemarin.

Lebih lanjut diungkapkan, untuk pendistribusian pupuk bersubsidi ini, memang secara langsung ditangani agen-agen penjual pupuk yang ada. Diakui bahwa sejauh ini berapa peredaran pupuk subsidi memang tidak terpantau, yang jelas distribusinya langsung dari produsen kepada penjual atau agen toko pertanian yang ada. "Selain yang ada di kota, ada beberapa toko baru di daerah Koya,"ujarnya.
Sementara itu, disinggung menyangkut peredaran bibit palsu atau kualitas bibit yang tidak jelas di Kota Jayapura, menurut Dominggus sejauh ini tidak ada laporan dari masyarakat yang mendapatkan bibit palsu. Menurutnya, untuk bibit yang didatangkan dari luar, biasanya dipantau dari Badan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Papua.

"Beberapa benih tanaman palawija, seperti jagung, kedelai dan juga beras, kami sudah bisa menyiapkan sendiri melalui balai benih yang ada,'tutur Dominggus Wafumilena. (tri)

Jayapura : Hadapi Krisis Pangan, Berdayakan Potensi Lokal

(www.cenderawasihpos.com, 29-04-2008)
JAYAPURA-Adanya ancaman krisis pangan yang melanda sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia, yang ditandai dengan gejala meningkatnya sejumlah harga kebutuhan pokok, nampaknya juga menjadi perhatian serius Wakil Gubernur Alex Hesegem. Untuk mengantisipasi krisis pangan di Papua, maka perlu untuk kembali memberdayakan potensi pangan lokal yang di Papua, mulai dari sagu, ubi dan bahan pokok lainnya.

"Secara nasional, dalam menghadapi krisis pangan ini diminta agar daerah rawa-rawa dijadikan penghasil lumbung padi. Untuk di Papua, lumbung padi ada di Merauke, sedang daerah lain menyesuaikan potensi lokal yang ada,"ungkap Wagub saat ditemui wartawan usai menghadiri acara HUT Linmas ke 46 di Lapangan Walikota, Senin (28/4).

Menurutnya, untuk daerah pegunungan mulai saat ini harus menggiatkan penanaman ubi atau hipere, sedangkan di daerah pesisir dan daerah-daerah rawa yang bepotensi dengan tanaman sagu, juga harus tetap menjaga dan memelihara bahan pangan lokal yang selama ini sudah dikonsumsi masyarakat. "Jadi daerah rawa di Papua ini tidak perlu dikonversikan untuk tanaman padi, tapi justru diharapkan dikembangkan untuk sagu maupun ubi yang sudah jadi bahan pangan daerah ini,"tandasnya.
Dikatakan, dalam rangka meningkatkan potensi bahan pangan lokal berupa sagu ini, Gubernur Papua juga secara serius berencana untuk mendatangkan investor untuk membuat pabrik sagu, yang dapat diolah menjadi mie kering maupun biscuit dan produk lain yang bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga bila sewaktu-waktu terjadi krisis pangan, bahan pangan lokal ini bisa untuk menanggulangi.

Untuk kebutuhan beras di Papua, daerah Merauke memang diharapkan sebagai satu-satunya daerah yang menjadi lumbung padi. Bahkan secara nasional juga telah ditetapkan sebagai daerah lumbung padi yang diharapkan mensuplai daerah lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketahanan dari krisi pangan ke depan memang perlu ada program dan anggaran yang jelas untuk peningkatan produksi beras di Merauke ini.(tri)

Jayapura : Melihat Aktivitas Pendulang Emas Tradisional di Sepanjang Aliran Kali Anafri

(www.cenderawasihpos.com, 29-04-2008)
Ramai Jika Habis Banjir Besar
Keberadaan pendulang emas di sepanjang aliran Kali Anafri sudah cukup lama, termasuk di sepanjang aliran sungai lainnya yang berada di wilayah Kelurahan Numbay. Mengapa mereka tetap menggeluti kegiatan itu?

Laporan: AGUNG TRI HANDONO
Hujan deras yang menguyur Kota Jayapura, Senin (28/4) pagi kemarin, nampaknya membuat aliran sungai Kali Anafri ini sedikit mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Dengan aliran yang sedikit deras, biasanya para pendulang enggan untuk turun melakukan aktivitas mencari butiran-butiran emas yang ada di sepanjang aliran sungai Anafri. Pasalnya aliran deras, membuat mereka kesulitan bekerja dengan tenang, menggali dasar sungai dan menuangkan ke dalam talang air sebelum digoyang dengan wajan pengorengan yang cukup besar.

Namun lain halnya dengan Paul Ronsumbre dan dua orang temannya, yakni Ryan dan A Ceng, yang kemarin turun ke sungai. Meski dari atas jembatan samping Kantor Lurah Numbay, aktivitas mereka jelas terlihat, namun untuk mendekat ke tempat mereka melakukan aktivitas, harus melewati sela-sela rumah warga. Bahkan beberapa kali Cenderawasih Pos terperosok di dasar sungai bekas galian saat mendekati mereka.

Bagi Paul Ronsumbre, bapak dari dua anak ini mengaku, pekerjaan sebagai pendulang emas tradisional ini sudah digeluti sejak 2002 lalu. Sebelumnya, mengaku bekerja di bengkel, namun karena ingin bekerja bebas tanpa diperintah orang, maka dirinya turun mencari untung dengan mendulang emas.
"Tidak ada yang mengajari, saya belajar sendiri mendulang emas ini,"ungkap Paul sambil terus menggali dan mengangkat material/subtrat dari dasar sungai ke dalam talang air yang diberi alas karpet.
Mendulang emas secara tradisional ini memang terlihat mudah, tapi juga membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Endapan material halus yang mengendap dalam karpet itu kemudian diambil untuk dituangkan dalam wajan/tempat penggorengan besar, untuk digoyang-goyang dengan air. Secara perlahan, batu-batu kerikil dan pasir disisihkan dan dibuang, beberapa saat kemudian butiran-butiran kecil berwarna kuning emas ini sudah terlihat dan dengan hati-hati dikumpulkan dalam wadah khusus.
"Dari aktivitas mendulang emas ini, memang hanya cukup untuk memberi makan keluarga saya,"ujar Paul yang mengaku mendulang emas saat ini memang agak sulit dibandingkan waktu dulu.

Namun begitu, lanjut Paul, bila hujan deras atau banjir pertama yang banyak membawa material dari hulu sungai, biasanya kandungan butiran emasnya juga banyak. Biasanya, hal tersebut terjadi satu kali dalam satu tahun, sekitar Desember. "Biasanya jika habis banjir pertama, banyak yang mendulang di sini,"ungkap Paul yang mengaku untuk hari-hari terakhir ini, dirinya hanya bisa mengumpulkan kurang lebih 3 gram dalam satu minggu."saat ini harga emas pendulangan berkisar Rp 210 ribu/gram, sedang untuk emas jadi harganya sudah Rp 300 ribu lebih per gramnya,"terangnya lebih lanjut.
Bagi Ryan, pria lajang yang mengaku asal Toraja ini, pekerjaan mendulang emas ini sudah lama digelutinya, namun saat ini hanya sebagai pekerjaan sambilan disamping pekerjaan utamanya sebagai tukang bangunan. "Kebetulan proyek lagi berhenti karena material bangunan habis, daripada menganggur saya ikut mendulang emas,"ungkap Ryan..

Menurut Ryan, sumber emas ini memang banyak berada di bagian hulu, namun daerah tersebut yang sudah banyak yang rusak, dan sebagian dik awasan militer yang tidak boleh diganggu. Sementara menggali di sepanjang aliran sungai Anafri ini juga harus hati-hati, salah-salah bangunan rumah warga di pinggiran sungai ini bisa roboh.
"Warga yang tinggal di pinggiran sungai ini marah, jika kami gali dekat pondasi rumahnya. Makanya kami gali di bagian tengah saja ,"jelas Ryan yang mengaku tidak sulit menjual hasil dulangan.
Untuk menjual hasil dulangan berupa butir-butir emas yang lembut ini, memang tidak bisa berbuat curang. Meski dicampur dengan serbuk kuningan atau pun kepingan uang Rp 500, pembeli emas nampaknya jauh lebih ahli. "Selain dibakar, para pembeli ini biasa menyiram dengan air raksa, sehingga jelas mana yang emas dan bukan,"tandasnya.

Sementara itu Bagi Marsei Salem, aktivitas mendulang emas ini juga bisa membiayai kebutuhan sekolahnya, bahkan sampai saat ini dirinya menempuh pendidikan di Unipa Manokwari. "Saya sedang ambil cuti,"ujar Marsei Salem yang kemarin bersiap mendulang.
Menariknya, aktivitas pendulangan emas di sepanjang aliran ini bukan hanya masyarakat Papua tapi juga berbagai warga dari berbagai suku, mulai dari Makassar, Jawa, Ternate dan lainnya. Selama melakukan aktivitas ini, sejumlah pendulang mengaku belum pernah ada larangan atau pembinaan dari pihak pemerintah, termasuk dampak-dampak lingkungan yang mungkin terjadi. (*)

29 April 2008

Jayapura : Tidak Ada Tawar - Menawar, Mengenai Pemberantasan Illegal Logging

(www.cenderawasihpos.com, 28-04-2008)
JAYAPURA-Kepala UPT Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (Dephut) Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) XVII Papua, Ir Timbul Batubara, mengungkapkan, salah satu dari 5 program kebijakan Departemen Kehutanan adalah pemberantasan illegal logging.
Dikatakan, pemberantasan illegal logging ini, pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Papua tidak tawar menawar lagi dan sudah menjadi kebijakan prioritas sekaligus diimbangi dengan kebijakan rehabilitasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan.
"Pemerintah Provinsi Papua tidak tawar-menawar terhadap pelaku pembalakan kayu liar dan perdagangan kayu haram. Ini menjadi komitmen gubernur untuk memberantas illegal logging di Papua,"ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (25/4) kemarin.

Diungkapkan, komitmen memberantas illegal logging ini perlu digalakkan dan disosialisasikan khususnya tentang hasil studi kerja sama kemitraan sukarela dengan Uni Eropa yaitu Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang merupakan perjanjian bilateral yang bersifat sukarela antara negara penghasil kayu dalam upaya memberantas pembalakan liar dan perdagangan.
Dijelaskan, dalam rangka merespon inisiatif tersebut, tim fasilitasi VPA lingkup Dephut telah melakukan serangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai pihak di tingkat pusat maupun provinsi yang akan bermanfaat apabila Indonesia setuju dengan VPA dalam membantu menyelamatkan pendapatan negara bukan pajak/penerimaan dan meningkatkan citra Indonesia di luar negeri atas komitmen memberantas illegal logging.

Ditambahkan, jika hal ini dilakukan maka akan ada bantuan teknis maupun finansial sistem pengawasan penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi (online monitoring system) dan penguatan kapasitas penduduk supaya terlepas dari kegiatan illegal logging misalnya kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), lembaga pembiayaan dan akses ke pasar."Kerja sama dengan mitra VPA dapat membantu Indonesia khususnya di Papua untuk memberantas pembalakan liar dan perdagangannya,"katanya. (nal)

Jayapura : Asbenindo Komitmen Hasilkan Benih yang Berkualitas

(www.cenderawasihpos.com, 28-04-2008)
JAYAPURA-Untuk menggalang persatuan dan kebersamaan, maka Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) Papua melakukan konsolidasi secara internal guna membahas program kerja 5 tahunan.
"Asbenindo Papua ini dibentuk 2007 lalu, kami berharap ke depan semua pengusaha dapat bergabung dalam organisasi ini,"kata Ketua DPC Asbenindo Papua, Anton Tan,
kepada Cenderawasih Pos di sela-sela rapat kerja konsolidasi organsisasi di Rumah Makan Pantai Indah Ruko Dok 2, Sabtu, (26/4).

Selain rapat konsolidasi, pihaknya juga akan mendata setiap pengusahan perbenihan di Papua, serta membentuk organiasasi-orgsanisasi Asbenindo di setiap kota/kabupaten, sebab menurutnya, dengan adanya Asbenindo di setiap kota/kabupaten maka dapat menjadi suatu kekuatan yang utuh dalam menyamakan persepsi (tujuan) dalam menghasilkan bibit dan benih yang bermutu dan berkualitas bagi masyarakat.

"Kami juga akan mendata dan mengawasi setiap perbenihan yang ada, sehingga benih yang masuk adalah benih yang bermutu dan berkualitas. Masalah perbenihan di Papua ini sudah bagus dan berjalan dengan baik, hanya saja perlu dibentuk organisasinya agar mutunya dapat diawasi secara ketat,"tandasnya.
Ditanya soal bagaimana keberpihakan pemerintah daerah soal perbenihan di Papua, Anton menandaskan, pemerintah tidak sembarangan mengeluarkan sebuah sertifikasi bagi pengusaha yang tidak memiliki keahlian pada bidang itu.

Ditambahkannya, ke depan pihaknya akan mengontrak tenaga eksekutif untuk mengembangkan perbenihan di Papua, dalam hal ini yang bersangkutan fungsinya melakukan penelitian dan kajian sehingga kelak masalah benih di Papua ditangani oleh orang yang pakar/ahli dalam bidang itu.(nls)

Sentani : Di Kemtuk, Petani Kakao Mengeluh, Akibat Hasil Panen Menurun

(www.cenderawasihpos.com, 28-04-2008)
SENTANI-Petani Kakao di Distrik Kemtuk, tepatnya di Kampung Skori kini mulai mengeluh. Pasalnya, tanaman Kakao yang mereka tanam kini mengalami gangguan akibat banyaknya sapi-sapi yang berkeliaran yang memakan dan merusak kebun mereka.
Hal tersebut seperti diungkapkan salah satu petani Kakao dari Kampung Sekori Agustinus Atato. "Sekarang ini saya punya hasil panen sangat menurun sekali, gara-gara sapi-sapi milik warga yang sering berkeliaran di dalam kebun Kakao," jelasnya
Dikatakanya walapun sudah dipagar tetapi ternak sapi tersebut juga akan menunggu beberapa lama hingga pagar tersebut agak lapuk dan ternak-ternak sapi tersebut akan menerobos masuk ke dalam kebun Kakao.

Agus menambahkan sebelum ternak sapi-sapi tersebut berkeliaran dirinya bisa melakukan panen 2 kali dalam sebulan dan dalam sebulan tersebut dirinya bisa mendapat sekitar 3 karung biji Kakao basah dari kebunnya yang berukuran sekitar 2 hektar. Namun setelah ternak sapi-sapi tersebut dibebaskan secara liar kini hasil panenya hanya sekali dalam sebulan dan itupun dirinya hanya mendapat sekitar 1 hingga 1,5 karung biji kakao basah
Kepala Kampung Skori Pilemon Keduibrury ketika dikonfirmasi terkait keluhan tersebut mengatakan dirinya memang sudah mendengar keluhan tersebut, untuk itu dirinya akan menindaklanjut dengan memanggil pemilik ternak sapi tersebut untuk diberi teguran agar segera mengandangkan ternak sapinya.

Sementara Kepala Distrik Kemtuk Seblum Esuwe, saat dikonfirmasi melalui Kepala seksi Pemerintahan Budi P Yoku SSTP, mengatakan pihaknya belum mendapat laporan tersebut, namun dengan adanya informasi ini dirinya akan turun langsung ke kampung untuk mencari solusi. (jim)

Jayapura : Numberi: DKP Komitmen Berdayakan Nelayan

(www.cenderawasihpos.com, 28-04-2008)
JAYAPURA-Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) RI, Fredy Numberi mengungkapkan, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, yang tidak dibarengi kesadaran warga dalam menjaga lingkungan, telah berdampak pada pencemaran lingkungan.
Bila pencemaran ini terus berlanjut dan tidak ditangani secara serius, juga akan berdampak pada kelestarian kawasan pantai dan laut sebagai muara aliran sungai. "Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) ini hanya sebagian dari upaya penyadaran warga masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan pantai dan laut, yang selama ini sudah banyak tercemar karena ulah kita sendiri,"ungkap Numberi dalam pencanangan GBPL Provinsi Papua yang dipusatkan di TPI/PPI Hamadi Kota Jayapura, Sabtu (27/4).

Menurutnya, upaya untuk menjaga kelestarian kawasan pantai dan laut ini tidak hanya bisa dilakukan pihak pemerintah saja, tapi juga perlu kepedulian dan keterlibatan dari semua komponen masyarakat. Tidak hanya itu saja, agar kelestarian kawasan pantai dan laut ini tetap terus terjaga ke depan, maka upaya pembinaan kesadaraan dan kepedulian terhadap lingkungan ekosistem pantai dan laut ini perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak di seluruh Indonesia.
"Saya harapkan GBPL ini tetap digelorakan oleh masyarakat di semua provinsi dan Kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia,termasuk di Papua ini, supaya kelestarian kawasan pantai dan laut ini tetap terjaga,"ujarnya.

Diakui Numberi bahwa upaya untuk melestarikan kawasan pantai dan laut ini, juga tidak terlepas dari upaya pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir pantai. Oleh karena itu, sejalan dengan pencanangan GBPL di seluruh wilayah Indonesia ini, juga dilakukan upaya-upaya mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir pantai dengan peningkatan pendapatan ekonomi melalui bantuan-bantuan modal usaha maupun pembinaan ketrampilan lainnya.
"Bantuan ini sifatnya untuk mendorong kemandirian masyarakat nelayan untuk mengembangkan usahanya, pemerintah tidak bisa terus-terusan memberikan bantuan, setelah bisa mandiri harus di lepas," ujar di sela-sela meninjau Kedai Pesisir dan Solar Pack Diesel Nelayan (SPDN) atau Kios Solar untuk nelayan.

Keberadaan kedai pesisir yang dikelola oleh koperasi nelayan ini katanya, diharapkan utuk memberikan kemudahan dari warga masyarakat nelayan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk mencari bekal untuk melaut atau menangkap ikan. Secara tegas, Numberi juga mengingatkan kepada pengelola kedai pesisir, agar jangan sampai menjual minuman keras (miras) atau minumkan keras local (milo) jenis lainnya di kedai.
Begitu juga dengan SPDN yang diresmikannya di sela pencanangan GBPL kemarin, diharapkan agar SPDN ini dikhususkan untuk warga masyarakat nelayan yang mencari kebutuhan bahan bakar untuk perahu motor atau kapal ikannya. Pemerintah katanya, akan memberikan subsidi untuk bahan bakar nelayan ini, sehingga diharapkan pengoperasiannya nanti juga diawasi sejumlah pihak terkait, termasuk KP3 Laut. Sementara untuk harga bahan bakar yang dijual di SPDN, untuk solar seharga Rp 4.300/liter dan Premium Rp 4.500/liter.

Menurut Fredy Numberi, Departemen Kelautan dan Perikanan sangat komitmen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Untuk itu, pihaknya sangat tegas dalam masalah penanganan illegal logging yang ada di wilayah Indonesia. Begitu juga saat disinggung wartawan menyangkut penangkapan sejumlah kapal yang melakukan kegiatan illegal fishing di Timika, pihaknya juga memberikan perhatian serius.
Dijelaskan, mengingat jumlah kapal yang ditangkap cukup banyak dan kegiatan operasinya cukup rapi, pihaknya menilai bahwa kegiatan illegal fishing ini diorganisir dengan baik. Tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan tersebut di lakukan sindikat atau jaringan tertentu. Hal tersebut dilihat jumlah kapal yang ditangkap yang mencapai sekitar 26 kapal. "Kami juga sudah meminta Bareskrim mengusut tuntas kasus illegal fishing ini, termasuk para pelaku yang mengorgaisir kegiatan illegal fishing ini,"ujar Fredy Numberi yang penanganan kasus ini masih dalam proses penyidikan aparat.

Sementara itu Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PMP) Dirjen KP3K (Kelautan Pesisir dan Pulau pulau Kecil) Departemen Kelautan dan Perikanan Dr Sudirman Saad, mengungkapkan bahwa Papua ini merupakan daerah yang populasi masyarakat nelayannya tinggi. Namun dari sisi ekonomi, masyarakat nelayan di Papua ini masih tergolong miskin.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena kapasistas Sumber daya Manusia yang menguasai tehnologi penangkapan yang masih lemah, sehingga masih menggunakan cara penangkapan tradisional. Di satu sisi, saat hasil tangkap banyak atau melimpah, sulit untuk memasarkan, dan sejumlah factor lain yang menyebabkan kehidupan ekonomi masyarakat pesisir masih lemah.
"Oleh karena itu, kami berupaya untuk terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dengan berbagai cara,"ungkap Sudirman Saad ketika ditemui Cenderawasih Pos di sela kegiatan pencanangan GBPL.

Salah satu upaya, diantaranya mengurangi beban masyarakat pesisir dengan pembentukan kedai pesisir dan SPDN, yang diharapkan bisa dibeli dengan harga terjangkau. Disamping itu, DKP juga memberikan bantuan modal usaha yang sifatnya hibah melalui koperasi-koperasi nelayan, maupun melalui Bank Pembangunan Daerah atau Bank Papua di wilayah ini, dengan model pinjaman mengikuti mekanisme perbankan.

"Kerusakan kawasan laut dan pantai ini sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat pesisir yang masih banyak berada dalam kemiskinan, buta huruf, oleh karena itu dalam pencanangan GBPL ini juga dibarengi upaya peningkatan ekonomi masyarakat nelayan,"tutur Sudirman.
Kebijakan dari DKP juga memberikan prioritas kepada masyarakat pesisir di kawasan Indonesia Timur, yang memang lebih banyak masyarakat nelayan yang miskin. Diatakan, dari DKP pada tahun 2008 ini akan mengucurkan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan sekitar Rp 4-5 miliar untuk 6 Kabupaten/kota di Papua. "Tidak hanya masyarakat pesisir laut, kami juga akan mulai berikan perhatian pada masyarakat pesisir danau Sentani,"tuturnya.

Sekedar diketahui, kegiatan pencanangan GBPL yang digelar di PPI Hamadi ini juga diwarnai dengan penyerahan hadiah sejumlah lomba yang digelar dalam rangka pencanangan GBPL, diantaranya lomba melukis dan mewarnai gambar untuk TK/SD, lomba memasak menu olahan ikan dan sejumlah lomba lainnya. Dalam pencanangan GBPL kemarin, Menteri Numberi juga menyerahkan maket Rumah Bencana kepada Walikota Jayapura yang diwakili Wakil Walikota Sudjarwo,BE.(tri)

27 April 2008

Sentani : Di Airu, Ratusan Ekor Sapi Akan Didistribusikan

(www.cenderawasihpos.com, 26-04-2008)
SENTANI-Melihat populasi ternak sapi di Distrik Airu, yang semakin meningkat, maka Kamis (24/4), tim dari Dinas Peternakan Kabupaten Jayapura mencoba melakukan monitoring langsung sekaligus akan mendistribusikan ratusan ekor sapi tersebut ke Sentani dalam bentuk potongan daging.
Kadinas Peternakan, Rahmat Suherman S.Sos mengatakan, dari hasil monitoring ini nantinya akan dilakukan kolaborasi dengan Dinas Perindagkop untuk pemasarannya dan pemberdayaan perempuan untuk pengolahannya.Rahmat mengaku akibat pola ternak yang kurang terjaga akhirnya populasi sapi disana (Distrik Airu) tidak bisa terkontrol.

"Data yang ada pada kami jumlah sapi disana saat ini mencapai 300 ekor dan akibat terus bertambahnya, akhirnya perkembangbiakkannya seakan dibiarkan begitu saja oleh penduduk," ujar Rahmat diruang kerjanya.

Dari turkam ini menurut Rahmat, timnya akan menginfentarisir berapa jumlah ternak terakhir kemudian untuk sapi jantan akan dipotong dan dagingnya di distribusikan ke pasaran sedangkan untuk jenis betina tetap dikembangbiakkan.
Dikatakan dalam tim tersebut akan didampingi dengan tenaga tekhnis yang akan mengajarkan masyarakat bagaimana cara pemotongan sapi yang benar kemudian peran Disperindagkop adalah mencari pasaran dari daging yang sudah dipotong tadi sedangkan untuk pemberdayaan perempuan berperan mengolah daging tersebut.

"Akan kami ajarkan apakah dibuat dendeng, abon ataupun dibuatkan dalam produk lainnya," kata Rahmat yang membenarkan bahwa pendistrbusian tersebut akan difasilitasi oleh pemerintah dan hasil penjualan dikembalikan ke pemilik ternak.(ade)

Jayapura : Hutan Kota Harus Hijau

(www.cenderawasihpos.com, 26-04-2008)
JAYAPURA-Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Lingkungan Ardipura, bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi(Gapensi) Kota Jayapura dan Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Bapedalda, melakukan gerakan penanaman kembali (penghijauan) di kawasan Skyland, Jumat (25/4).
"Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dicontoh oleh pemuda pemudi di Kota Jayapura untuk selanjutnya disinergikan dengan program GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelematan Air),"kata Wakil Walikota Jayapura Sudjarwo BE saat ditemui wartawan seusai acara tersebut.

Dijelaskan, GNKPA Kota sudah terbentuk dimana merupakan lembaga lintas departemen. Melalui program ini diharapkan bisa mengembalikan fungsi hutan kota, sehingga Kota Jayapura yang pada akhir-akhir ini sering terjadi banjir dan tanah longsor dapat terhindar.
"Kondisi tersebut diakibatkan hutan-hutan yang gundul karena adanya pembangunan/penebangan yang tidak berstruktur dengan baik,"ungkapnya. Terkait dengan itu, Skyland diharapkan menjadi hutan kota yang hijau.

Sementara itu, Ketua Gapensi Kota Jayapura, Abisai Rollo mendukung kegiatan tersebut. "Ini merupakan kepedulian Gapensi untuk menyelematkan generasi mendatang,"katanya. Ia menegaskan, pihaknya akan mendukung apa yang sudah dipresentasikan Forum Pmuda Ardipura yang akan melaksanakan kegiatan pembersihan di lingkungan Kota Jayapura.(in)

26 April 2008

Timika : 13 Nahkoda Thailand Resmi Tersangka

(www.radartimika.com, 25-04-2008)
TIMIKA
-Tim penyidik gabungan yang terdiri dari Bakorkamla, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Bareskrim Mabes Polri bersama tim Polda Papua dan penyidik POlres MImika termasuk TNI-AL akhirnya menetapkan 13 nahkoda kapal berkebangsaan Thailand sebagai tersangka.

13 warga asing masing-masing bernama, Cheng Ce Ming, Chu Kuo, Chang Jui Fu, Chiu Yau Shen, Huang Dong Hae, Chai Liu Thian, Chou Ming Yang, Lin Yuang Chang, Wu Yu Chen, Kuo Ho Shu, Meo Yen Shong, Wang Ching Yi dan Chen Wei Ying, kini resmi ditetapkan tersangka dan telah diamankan di Rutan Polres Mimika mile 32 sembari mengikuti proses hukum selanjutnya terkait proses 13 dari 24 kapal yang ditangkap lantaran melakukan pencurian ikan (illegal fishing) di perairan arafura Bulan Maret lalu. 13 nahkoda termasuk barang bukti pelangaran perikanan dari 13 kapal masih diamankan setelah ditangkap tim Bakorkamla Pusat dalam gelar operasi Gurita silam.

13 kapal bersama nahkodanya dipidana melakukan pelanggaran perikaan karena ditemuan dokumen kapalnya tidak lengkap.Termasuk pelanggaran pada jaring tangkap yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan.

"Ada jarring ang panjangnnya sampai 23 kilometer," tutur Kapolres AKBP Godhelp C Mansnembra saat dikonfirmasi Radar Timika, Rabu (24/4).Sedangkan sisa 11 kapal dengan jumlah sebagian anak buah kapal (ABK) yang diketahui 60 persen warga negara Asing dan 40 persen Warga Indonesia kini masih dalam proses penyidikan. Dari sisa kapal tersebut diindikasi melakukan pidana, yakni pelanggaran pada gross akta kapal tidak sesuai dengan jenis dan nomor mesih kapal yang digunakan pada operasi pencurian ikan.

Termasuk indikasi penyelewengan bahan bakar illegal dari sisa kapal yang masih dalam penyidikan itu sedang dalam proses tim penyidik gabungan.
Ini guna mengecek dan menindak kondisi fisik sesuai dengan pidana pelanggaran pertukaran dokumen kapal yang dilakukan oleh operator-operator kapal yang diindikasi kuat sebagai mafia dari kasus ini, ujar Kapolres sebagaimana keterangan keterangan Pers yang disampaikan Menteri Depatemen Kelautan dan Perikaan (DKP) Laksamana Madya (Laksda) (Purn) TNI-AL Fredy Numbey dalam kunjungannya pekan lalu ke Timika.

Untuk itu, terkait penyidikannya, kata kapolres, pihaknya telah meminta bantuan penerjemah atau alih bahasa sebanyak dua orang, satu dari pihak agen kapal dan satunya lagi dari penyidik.Dengan maksud dalam penyidikan lanjut ada sinkronisasi dan menghindari terjadinya konspirasi," tutur Kapolres membenarkan telah menghadirkan alih bahasa Taiwan beberapa waktu lalu itu. Untuk diketahui, 22 kapal penangkap ikan dan 2 kapal pengangkut ikan tersebut masih diamankan di muka dermaga Pelabuhan Pomako, Distrik Mimika Timur.

"Kita tidak akan lepas kapal-kapal tersebut sampai proses hukum selesai," tegas Kapolres. Bahkan 24 kapal tersebut, 22 kapal penangkap ikan dinyatakan bobot kapalnya lebih 100 grogston (GT), dan dua kapal penampung ikan berbobot 2600 GT.
Sedangkan barang bukti jarring dan alat tangkap pendukung yang masih diamankan adalah alat tangkap dari 13 kapal yang resmi tersangka yaitu, Kapal Motor (KM) Bahari Timur 128, 124, 145. Termasuk barang bukti milik KM Mitra 2126, 2124, 2101 dan KM Mitra 228.

Diamankan pula jaring dari KM Mahkota Abadi 17, Citra Bahari dan Hosindo Mas 3 serta KM Indo Laut Sakti 06. 24 Kapal tersebut dinyatakan memuat ribuan ton ikan dan udang, dan dari hasil inspeksi tim penyidik bahwa masing-masing kapal memuat sekitar 450 ton ikan.Dan secara keseluruhan 24 kapal sudah memuat 10.800 ton ikan.(eng)

Timika : 65 Sampel Ayam dan Telur Dibawa ke Bogor

(www.radartimika.com, 25-04-2008)
TIMIKA – Untuk memastikan kesegeran daging ayam dan telur sebelum dikonsumsi masyarakat, sebanyak 65 sampel kedua produk asal hewan itu dibawa empat dokter hewan yang tergabung dalam tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Peternakan Dep Pertanian RI. Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di Laborarorium Balai Pengujian Mutu Produk Peternakan Bogor.

Jenis sampel yang diambil terdiri dari, Residu Antibiotik (daging ayam), Salmonela (telur) dan Residu Hormom dari daging ayam. Demikian dikatakan Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan Mimika, drh Sabelina Fitriani kepada Radar Timika saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/4). Dijelaskan dari tiga jenis sampel yang diambil akan dilihat kadar Residu Antibiotik yang ada dalam daging ayam, termasuk pengujian terhadap Residu Hormon. "Maksudnya jangan sampai banyak terkandung dalam daging ayam yang bisa menjadi masalah bagi manusia,"ujar Fitriani.

Dijelaskan, Salmonela adalah virus yang berada di kulit telur yang masuk dalam kategori berbahaya terhadap manusia, dan dapat memberikan dampak tidak baik bagi masyarakat. Fitriani menyampaikan, hasil tes laboratorium diprediksi bisa kembali dikirim ke Timika paling lambat satu bulan.
Bebebepa lokasi yang menjadi pengambilan sample oleh Tim UPT yang berada di Timika sejak tanggal 21 - 25 April itu yakni, Pasar Swadaya Timika, Utikini Baru (SP XII), Pangasari Utama yang selama ini memasok dan menggunakan telur beserta daging ayam dalam jumlah besar. Termasuk dilakukan pada sejumlah toko di kota Timika yang memasarkan kedua produk tersebut.

"Jika nanti hasil laboratoriumnya ada sampel yang terkena virus maka kita sampaikan kepada penjual. Selanjutnya Disnak akan melaporkan ke Pemda Mimika untuk menghentikan pengiriman oleh pemasok tersebut,"jelas Fitriani sambari menuturkan, sampai saat ini pihaknya belum menemukan adanya daging dan telur ayam yang bermasalah.

Sementara itu drh. Hasan Abdul Sanyata, Kepala Seksi Pelayanan Teknis dari Balai Pengujian Mutu Produk Hewan Bogor, mengatakan sampel yang dibawa paling lambat mendapat pemeriksaan dua sampai tiga minggu. "Karena yang diperiksa berasal dari semua daerah di Indonesia maka hasilnya paling lambat satu bulan,"tandas Hasan. (krg)

Sorong : PT GAG Nikel Dipalang

(www.radarsorong.com, 25-04-2008)
SORONG- Dilengkapi dengan suling tambur, puluhan warga kemarin (24/4), sekitar pukul 12.00 WIT mendatangi kantor perwakilan PT GAG Nikel di Km 8.
Dalam aksinya, massa yang dipimpin Djafar Umpain dan Matius Umpain membawa spanduk putih panjang bertuliskan Attention Kapitan Laut Umpain BHP Biliton PT GAG Nikel Please Go Out From Gag Island. “Kami menolak dengan keras BHP Biliton yang sudah ingkar janji. Segera tinggalkan GAG, sudah waktunya menjadi tuan di negerinya sendiri”. Spanduk tersebut kemudian diikat dan dipampang depan lorong masuk kantor perwakilan PT GAG Nikel.

Selain itu mereka juga membawa pamflet dari karton manila yang bertuliskan attention from adat recht of Umpain, BHP Biliton segera tinggalkan pulau GAG, BHP Biliton please go out from GAG Island don’t worry about me beshikkinggs kring of Umpain.

“Tambang nikel Pulau GAG adalah milik bangsa dan pulau GAG bukan tanah air Kapitalisme”.
Kedatangan puluhan warga dikawal anggota Polresta Sorong. Setibanya di Kantor Perwakilan, mereka diterima oleh Pimpinan Perwakilan PT GAG Nikel Sorong Budi, didampingi stafnya Rudy.
Setelah berorasi sekitar 30 menit, akhirnya 5 orang perwakilan diperkenankan masuk membicarakan tuntutan dari pemilik tanah adat di pulau GAG.
Namun sayangnya pertemuan tersebut tidak dapat diliput oleh wartawan. Hal ini karena manajemen dari Perwakilan PT GAG Nikel membatasi pada orang- orang tertentu yang bisa masuk menyaksikan pembicaraan tuntuntan dan kesepakatan damai dengan perwakilan warga.
Dari pantauan Koran ini, puluhan massa sebelumnya tidak mau bergerak meninggalkan kantor perwakilan PT GAG Nikel Sorong sebelum mendapat jawaban atau kepastian akan tuntutannya dari PT GAG Nikel di Jakarta.

Karena pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam gagal menghasilkan kesepakatan dengan para pemilik adat di pulau GAG, akhirnya aksi berlanjut dengan melakukan upacara adat. Dalam aksi ini massa meminta agar karyawan PT GAG meninggalkan kantor. Tidak cukup sampai disitu, massa kemudian memalang kantor perwakilan PT GAG Nikel hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh kantor pusat PT GAG Nikel di Jakarta. Setelah dipalang, aktifitas Kantor Perwakilan PT Gag Nikel pun ‘lumpuh’ total. Ditemui Koran ini, pemilik Adat di pulau GAG Djafar Umpain mengatakan, masalah dipicu karena PT GAG Nikel ingkar janji.

Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat dengan DPRD di Saonek beberapa waktu lalu yang turut dihadiri bupati Raja Ampat, dimana perusahaan meminta kepada pemilik adat di pulau GAG untuk melayani kebutuhan warga di pulau GAG dengan memesan satu buah kapal cepat yang dinamakan Umpain II. “Nah, para pemilik adat sudah berupaya memesan kapal cepat dari Jakarta untuk melayani rute Sorong, GAG, Waisai pulang-pergi. Tapi sampai saat ini kapal tersebut tidak pernah dipakai oleh perusahaan,”ujar Djafar Umpain.

Ditambahkan, kapal tersebut telah didatangkan ke Sorong dengan menggunakan KM Niaga 29 pada 24 Februari lalu. Yang membuat pihaknya merasa dilecehkan dimana kapal yang didatangkan tersebut sudah diperiksa oleh perwakilan dari PT GAG Nikel Jakarta.
“Yang periksa ada 3 orang bule dan kemudian lagi datang 2 bule dari manajer dan sudah mengatakan tidak masalah. Kapal siap dipakai perusahaan, tapi sampai sekarang tidak dipakai, malahan perusahaan memakai kapal dari Malaysia,”ujarnya.
Yang disesalkan dari kedatangan kapal yang dipesan tersebut, pemilik adat harus membiayai 11 orang ABK dan keluarganya. “ Terus mau dapat uang darimana kalau kapal tidak beroperasi,”tandasnya.
Ditambahkan, pengadaan kapal seharga Rp 4 M itu merupakan hasil pinjaman dari pemilik modal. Karena belum tahu kapan kapal tersebut bisa dioperasikan, Dajfar Umpain pun mengaku pesimis bisa mengembalikan pinjaman tersebut.

Dalam tuntutannya, pemilik hak ulayat minta meminta agar kapal cepat yang dipesan dapat dipakai perusahaan. Menjawab tuntutan ini masih menunggu keputusan dari PT GAG Nikel di Jakarta pada Senin mendatang (28/4). “Kalau aspirasi kami para pemilik adat tidak dipenuhi perusahaan, maka sebaiknya BHP Biliton PT GAG Nikel ‘angkat kaki’ saja dari pulau GAG,” imbuh Djafar Umpai. (boy)

25 April 2008

Jayapura : Kegiatan Konferensi Biologi Ke 9 ( 9th New Guinea Biologi Conference )

Informasi Penyelenggaraan Konferensi Biologi ke 9 yang berlangsung di Universitas Cenderawasih, Jayapura dari tanggal 24 - 26 Juli 2008 dapat dilihat di Blog : http://biocon2008.blogspot.com

Merauke : 147 Ton Ikan Illegal akan Dilelang

(www.radartimika.com, 24-04-2008)
MERAUKE - Sebanyak 147 ton ikan illegal fishing yang disita dari 7 kapal penangkap ikan asal China segera dilelang. ‘’Kita akan segera melakukan lelang. Dan lelangnya dilakukan secara terbuka dan fair,’’ kata Danlanal Merauke Letkol Laut (P) Dwi Sulaksono, ketika ditemui di ruang kerjanya. Pelelangan itu sendiri, lanjutnya akan dilakukan pada Jumat (25/4) minggu ini. Dijelaskan, lelang yang dilakukan segera mungkin tersebut untuk menghindari terjadinya kerusakan fisik pada ikan yang telah disita itu. ‘’Semakin lama ikannya dikuatirkan bisa rusak, sehingga kita segera melelangnya,’’ tandasnya.

Disebutkan, dari 147 ton ikan illegal yang akan dilelang itu 90 persen diantaranya merupakan jenis ikan Layu sedangkan 10 persen lainnya merupakan ikan campuran. Untuk lelang, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke, lanjut Danlanal Sulaksono, telah menetapkan harga standar yakni Rp 2.250 perkilonya. ‘’Jadi itu harga minimumnya perkilo. Bisa naik tapi harganya tidak bisa turun lagi perkilo,’’ urainya.

Disinggung pelimpahan berkas atas 7 kapal yang ditangkap tersebut ke Kejaksaan, Danlanal mengungkapkan untuk 4 kapal yang dilimpahkan terlebih dahulu sebelumnya, berkas pemeriksaannya sudah dinyatakan selesai dan dinyatakan lengkap sedangkan 3 lainnya masih dalam tahap pemberkasan. ‘’Nantinya akan kita limpahkan sekaligus setelah semuanya sudah selesai. Nanti kita undang wartawan untuk menyaksikan pelimpahan itu,’’ tandasnya.(ulo)

24 April 2008

Timika : Nelayan Hiripau Kesulitan Pasarkan Hasil Laut

(www.radartimika.com, 23-04-2008)
TIMIKA
– Warga Kampung Hiripau, Distrik Miktim kini kesulitan memasarkan hasil laut berupa ikan yang mereka tangkap. Pasalnya pembeli ikan yang sebelumya di Hiripau, tidak lagi membeli ikan dari masyarakat.

Belum lagi kendala menjual hasil laut ke Timika memerlukan waktu yang tidak sedikit dengan resiko kerusakan ikan yang lebih cepat. "Sebelumnya tahun 2002 sampai 2005 ada pengusaha yang aktif membeli hasil tangkapan, sehingga kami dengan cepat menjual dan menggunakan uang hasil jualan membeli kebutuhan rumah tangga," terang salah seorang warga Kampung Hiripau, Yaunowi Karpau kepada Radar Timika di Kantor Lurah Wania Selasa (22/4).

Menurutnya, fasilitas berupa alat freezer yang berada di lahan milik pengusaha itu masih ada, namun tidak tahu alasan apa pengusaha itu menghentikan pembelian ikan dari masyarakat. "Sekarang hasil ikan yang kami pancing atau jaring tidak lagi dijual, kami pakai untuk makan tapi jika ada yang lebih kami usahakan dijual ke Timika,"urainya. Denga keadaan ini ia berharap adanya perhatian pemerintah bersama instansi teknis (Dinas Perikanan dan Kelautan) untuk bisa memberikan kemudahan kepada nelayan agar dapat memasarkan hasil tangkapannya.

Sedangkan warga Pomako, Hendrikus Amta mengatakan hasil laut yang carinya belum terpikir untuk dijual ke Timika. Alasannya jaraknya jauh dan tempat penampungan yang kurang baik, sehingga hanya dikonsumsi. "Sebagai nelayan, kami berharap ada perhatian pemerintah untuk menyediakan fasilitas sederhana untuk menampung hasil laut,"tuturnya. (krg).

Timika : Potensi Tambang Hoya Masih Dieksplorasi

(www.radarsorong.com, 24-04-2008)

TIMIKA – Untuk memastikan ada tidaknya kandungan emas atau tembaga, PT.Amole Minerals masih mengeksplorasi potensi tambang di Kampung Hoya, Distrik Tembagapura. Saat ini pengedropan peralatan tambang ke lokasi kerja memasuki tahap kedua. Setelah mobilisasi berlangsung hingga 100 persen, barulah dimulai proses drilling atau pengambilan batu-batuan di lokasi untuk proses uji laboratorium.

"Jika hasil laboratorium menyebutkan kadar emas dan tembaga ada barulah proses kerja penambangan dimulai,"papar Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Mimika, Oktovianus Kambu, SH yang ditemui Radar Timika di ruang kerjanya, Rabu (23/4). Oktovianus menambahkan, proses pengedropan alat sedang dilakukan terus sesuai kebutuhan. Apalagi lokasi eksplorasi yang bersebelahan dengan Gunung Cartenz dengan medan yang berat, sehingga pengangkutan peralatan disesuaikan kapasitas helicopter yang digunakan.

Oktovianus menjelaskan, potensi tambang di Kampung Hoya ditangani perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), yang memiliki misi pertambangan dan telah membentuk perusahan untuk bekerja di wilayah Republik Indonesia bernama PT. Amole Minerals. Ia menambahkan, hal ini sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, bahwa setiap PMA yang masuk Indonesia harus membentuk perusahan. Dua ahli geologist (ahli bebatuan, Red) asal Kanada dan PNG, sudah melakukan tugas eksplorasi hingga rampung dan menunggu tahap berikutnya.

Lebih lanjut dipaparkan, kehadiran perusahan asing di wilayah tersebut mendapat sambutan positif warga setempat, sehingga proses eksplorasi tidak mengahdapi kendala yang signifikan. Namun perusahan asing asal Inggris itu, belum berbuat banyak menyangkut kontrak karya terhadap warga pemilik hak ulayat, karena belum ada hasil positif menyangkut kadar batuan yang di eksplorasi apa itu benar mengandung emas atau tembaga.

"Menyangkut ganti rugi dan segala macam belum sampai pada tahap itu. Sekarang perusahan dengan dua ahlinya sedang menunggu hasil proses lababoratorium dari kandungan bebatuan yang diambil,"pungkas Kambu. (krg).

Keerom : Pemkab Keerom Disarankan Gandeng PT. Rajawali Group

(www.cenderawasihpos.com, 24-04-2008)
KEEROM – Pemkab Keerom diminta untuk membuka diri dengan menyertakan PT Rajawali Group untuk mengatasi kemelut berkepanjanganpada PT. Perkebunan Nusantara (PN) II yang beroperasi di Keerom, khususnya dibidang perkebunan kelapa sawit. Usulan ini disampaikan Staf Ahli Bupati Keerom Bidang Pembangunan, Anton Sarmayanto, SH, M.Si. “Untuk mengatasi kemelut PT. PN II tersebut, Pemkab Keerom mau dan tidak mau harus menggandeng investor lain, salah satunya PT. Rajawali Group yang saat ini sedang membuka perkebunan kelapa sawit di Kampung Yetti, Distrik Arso Timur,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.
“Saat ini sudah ada laporan dari masyarakat kepada kami, dan untuk itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, maka kami akan sampaikan telaah kepada Bupati,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Rabu, (23/4).

Menurutnya, perlu melibatkan PT. Rajawali Group, karena mengingat investor tersebut adalah perusahaan yang sudah padat modal dan kelihatannya sistim manajemennya sangat bagus.
Dibanding dengan PT.PN II yang kini tergoncang manajemennya, hal itu terlihat dari berbagai masalah dan kerugian dari para petani kelapa sawit, dimana kelapa sawitnya banyak yang rusak akibat rusaknya beberapa mesin pabrik itu sehingga tidak optimal beroperasi lagi.
“Bila ada kerjasama antara PT.PN II dan PT. Rajawali Group maka disini tinggal pembagiannya keuntungannya saja dan pengembalian modal tersebut, dan ini harus dipikirkan Pemkab Keerom, dalam hal ini political willnya pemerintah,” tandasnya.

Ditambahkannya, hal ini perlu diseriusi pemerintah untuk menyelamatkan para petani kelapa sawit dan ribuan pekerja yang ada di perkebunan kelapa sawit, sebab jika dibiarkan terus berlarut-larut, jelas wibawa pemerintah semakin disorot.(nls).

Timika : Pembinaan Nelayan Jangan Diproyekkan

(www.radartimika.com, 24-04-2008)
TIMIKA – Kegiatan pembinaan kepada warga nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Mimika diharapkan tidak diproyekkan. Hal itu bertujuan agar program pembinaan bisa berlangsung secara berkesinambungan setiap tahun anggaran. Permintaan itu disampaikan H. Kudus, salah satu pengusaha ikan yang selama ini beroperasi di wilayah Pantai Selatan kepada Radar Timika, Rabu (23/4)."Tidak akan berhasil jika kegiatan pembinaan kepada warga pesisir diproyekkan. Programnya juga jangan setengah hati, dan lebih mengutamakan kepentingan dompet pribadi,"ujar H. Kudus saat ditemui di kediamannya.

Menurutnya, fakta yang terjadi di lapangan, hampir setiap program yang diproyekan tidak pernah ada kelanjutan, sehingga hasilnya tidak bermanfaat maksimal untuk masyarakat.

"Bagaimana mungkin bisa berhasil, kalau setiap tahun programnya berubah-ubah,"tuturnya. Ia mencontohkan, program pembuatan jaring, belum dipahami betul oleh warga nelayan sudah diganti dengan program lain."Pemahaman warga tidak 100 persen, hanya sebagian kecil alias hanya di kulit saja. Jika cara ini terus berlanjut maka sia-sia semua program yang pembiayaan didanai menggunakan uang negara,"tandas Kudus yang sudah hidup bersama dengan warga nelayan sejak tahun 1980.

Sementara itu saat disinggung soal keluhan warga Hiripua sampai Pomauko yang tidak lagi menjual hasil laut (Baca Radar Timika edisi, Rabu 23/4) Menurut Kudus, adanya pengusaha yang terpaksa menghentikan pembelian ikan langsung kepada warga, dikarenakan terjadi persaingan tidak sehat.
"Saya sudah hidup lama dengan warga Kamoro sehingga saya tahu benar keadaan dan keinginan mereka. Tapi saya terpaksa tidak lagi berdaya untuk memberikan yang terbaik, karena kemampuan yang saya miliki telah diambil dengan cara yang tidak wajar,"jelasnya. (krg).

Timika : Karantina Musnahkan Sayuran asal Australia

(www.radartimika.com, 24-04-2008)
TIMIKA
-Hati-hati dengan barang import dalam jenis sayuran maupun buah, kini sebanyak 15 KG sayuran dan buah dimusnahkan pihak Karantina Tumbuhan kelas II Wilayah Timika. Jenis sayur yang diamankan yakni, seledrai, sawi, wortel dan jeruk setelah diselundupkan dari Cairns-Australia melalui bandara Moses Kilangin, Senin (21/4).

Kepala Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas 11 Timika, Abdul Rahman, SP, mengatakan, sayuran dan buah yang dimusnahkan itu merupakan barang sitaan yang berasal dari bawaan penumpang pesawat udara dari Australia yang menggunakan pesawat Air Fast."Barang yang diamankan itu berasal dari penumpang yang memang tidak tahu atau sudah mengetahui namun sengaja membawa," tandasnya saat ditemui Radar Timika di Kantornya, Jalan Sosial, Rabu (23/4).

Namun untuk memperjelas masalah ini pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait dengan kepemilikan barang tersebut.Menurutnya dalam peraturan pemerintah, PP No 14/ Tahun 2002 tentang setiap tanaman yang masuk ke Indonesia harus dilengkapi surat kesehatan tumbuhan dari Negara asal, melalui temapt-tempat yang telah ditetapkan dan dan harus dilaporkan dandiserahkan kepada petuigas karantina.
Selain itu UU No 16/Tahun 1992 tentang karantina hewan ikan dan tumbuhan.ditambhakan, selain melanggar dua peraturan tersebut juga melanggar Paraturan Menteri Pertanian No 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang persyaratan teknis dan tindakan karantina tumbuhan.

Lanjut Abdul hanya ada tujuh tempat pemasukan buah-buahan dan sayuran ke Indonesia, yakni di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Batu Ampar, Batam, Makassar, Bandara Sukarno Hatta dan Bandara Ngurah Rai, Denpasar.

Terkait dengan diamankannya 15 KG sayuran tersebut, berhubunga erat dengan lalat buah atau OPTK (Organisme pengganggu tumbuhan karantina) yang sekarang ini sangat diperhatikan oleh Departemen Pertanian agar tidak tercemar di Indonesia.

Untuk itu pihaknya, sudah melakukan kerja sama dengan pihak bandara dan dua hari sebelum pemberangkatan dan kedatanga pihaknya telah memperolh informasi dari pihak bandara terkait dengan kedatanga penerbangan tersebut, selanjutnya kata Abdul lagi, setiap hari anggotanya selalu siap dibandara serta Gafrel (Government Relation) untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada warga Asing ataupun Indonesia yang bepergian dari luar negeri.

Ia juga mengatakan, 15 Kg jangan dilihat dari sisi ekonomisnya tapi dilihat dari sisi efek yang terjadi apabila diabaikan.Dan apabila akan membawa barang yang berhubungan dengan tumbuhan harus melalui izin Mentri Pertanian. "Apabila barang yang dibawa tanpa izin Mentri Pertanian maka dikenakan tingkat pidana tertentu dalam arti melanggar peraturan department tertentu," jelasnya.
Lanjut Dia, pada saat diamankan sayuran tersebut, pemiliknya marah-marah, dan pihaknya sangat memaklumi psikoligis yang punya, tapi peratauran tetap harus ditegakan agar terhindar dari masalah yang tidak diinginkan tersebut sekecil apapun barang yang berhubungan tumbuhan dan sayuran yang dimasukan tanpa izin Mentri Pertanian akan diberiakn sangsi.

Untuk pihak yang memiliki barang tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan tujuan dan kenapa barang tersebut dibawa.Sementara itu dalam pemusnahan yang dilakukan secara ditanam tersebut selain disaksikan oleh Kepala stasuin karantina, jugadi saksikan oleh tiga perwakilan dari yakni, Didik Hartono, Agus.S, satu intel dari Lanud, S. Wibowo, dan dari Polres, Andi. Serta perwakilan dari kepemilikan barang tersebut, yakni Zulfalah.(mia)