Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua

Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org
Info Foto : 1) Virtuoso Entertain bersama Numbay Band saat melakukan penampilan bersama Artis Nasional Titi DJ. 2) Saat penampilan bersama Artis Diva Indonesia, Ruth Sahanaya. 3) Mengiringi artis Papua, Edo Kondologit dan Frans Sisir pada acara "Selamat Tinggal 2012, Selamat Datang 2013" kerjasama dengan Pemda Provinsi Papua di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Jayapura. 4) Melakukan perform band dengan Pianis Jazz Indonesia. 5) Personil Numbay Band melakukan penampilan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Vitrtuoso Entertain menawarkan produk penyewaan alat musik, audio sound system dan Band Profesional kepada seluruh personal, pengusaha, instansi pemerintah,perusahaan swasta, toko, mal, kalangan akademisi, sekolah, para penggemar musik dan siapa saja yang khususnya berada di Kota Jayapura dan sekitarnya, serta umumnya di Tanah Papua. Vitrtuoso Entertain juga menawarkan bentuk kerjasama seperti mengisi Acara Hari Ulang Tahun baik pribadi maupun instansi, Acara Wisuda, Acara tertentu dari pihak sponsor, Mengiringi Artis dari tingkat Nasional sampai Lokal, Acara Kampanye dan Pilkada, serta Acara-Acara lainnya yang membutuhkan penampilan live, berbeda, profesional, tidak membosankan dan tentunya.... pasti hasilnya memuaskan........ INFO SELENGKAPNYA DI www.ykpmpapua.org

29 September 2007

Sentani : Konsep Pengelolaan Hutan Perlu Diperbarui, Berbasis Masyarakat Adat Untuk Tingkatkan Kesejahteraan

SENTANI - Direktur WWF Wilayah Papua Benja Victor Mambai mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat adat pemilik hak ulayat kawasan hutan produksi ini tidak diberdayakan, sehingga berapa pun besarnya pengolahan hutan di Papua ini, belum mampu untuk memberikan dampak kesejahteraan masyarakat di pinggiran hutan ini.“Seiring dengan program pembedayaan masyarakat, maka konsep pengelolan hutan wana lestari yang berbasis masyarakat ini perlu untuk diterapkan, ”ungkap Benja usai pemaparan program kehutanan di aula lantai II, kantor Bupati, Kamis (27/9).Lebih lanjut, untuk tahap awal penerapan konsep pengolahan hutan berbasis masyarakat adat ini, rencananya akan dilakukan di Distrik Unurum Guay. Alasannya, selain dari kemudahan aksesbilitas pendampingan masyarakat di daerah tersebut, aspek potensi dan keseiapam masyarakat sendiri sudah sangat mendukung. “Selama ini masyarakat sudah cukup berpengalaman dengan beroperasinya sejumlah perusahaan HPH, ”jelasnya.Menurut Benja, konsep ini nantinya diharapkan dapat diterapkan di seluruh Papua. Meski saat ini baru terfokus di Distrik Unurum Guay, namun untuk tahap awal ini juga diharapkan menjangkau daerah lain seperti Sarmi, Boven Digul, yapen dan Jayawijaya.

“Yang jelas saat ini yang sudah dipersiapkan di Kabupaten Jayapura dan Yapen,”ujarnyaDikatakan bahwa konsep pengelolaan konsep hutan berbasis masyarakat adat ini ini bukan dari WWF melainkan konsep bersama untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat khususdi bidang kehutanan. Oleh karena itu, untuk penerapan konsep ini, pihaknya siap untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat. “Ini memang perlu keterlibatan dan peran serta dari semua pihak,’tandasnya. (tri)

Sentani : Pemkab Rekrut 60 Anggota Satgas, Untuk Menjaga Kawasan Cyclop

(www.cenderawasihpos.com, Jumat 28 September 2007)
SENTANI - Rusaknya kawasan penyangga dan Cagar Alam Cyclop, yang berdampak terjadinya bencana banjir yang merusak sejumlah faslitasi umum, maka Bupati Jayapura Habel M Suwae, S Sos, MM mengambil kebijakan untuk merekrut tenaga untuk menjaga kawasan Cagar Alam Cyclop. Kini, sebanyak 60 anggota Satuan Tugas Pengamanan Cagar Alam Pengunungan Cyclop sudah direkrut dan disiapkan untuk pengamanan.Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapua Ir. Amos Hokoyoku mengungkapkan bahwa anggota Satgas Cagar Alam Cyclop ini direkrut dari warga masyarakat di 5 distrik yang wilayahnya berbatasan dengan Cagar Alam Cyclop. 5 Distrik tersebut, yakni Sentani Timur, Sentani Kota, Sentani Barat, Depapre dan Ravenirara.

“Mereka kami rekrut dari warga masyarakat pemilik hak ulayat berdasarkan rekomendasi dari masing-masing distrik, ”ungkap Amos Yoku didampingi Kasubdin Konservasi, Keamanan dan Penyuluhan Kehutanan Waluyo, SE.Dikatakan bahwa dari 60 anggota tersebut, 40 diantaranya adalah pemuda dari keluarga yang mempunyai hak ulayat dari kawasan Cyclop ini, sementara untuk memberikan semangat kompetisi dalam menjalankan tugas, juga direkrut 10 orang Papua diluar Kabupaten Jayapura dan 10 orang dari pendatang. “Anggota Satgas ini sudah mulai menjalankan tugasnya, ”ungkap Waluyo.Untuk menjalankan tugasnya tersebut, Satgas Cyclop yan kemarin sudah mulai berseragama lengakp ini, juga akan diberikan pembekalan lebih lanjut terhadap tugas-tugas mereka yang berada di bawah panduan dari Polisi Kehutanan. (tri)

28 September 2007

Sentani : CPA Hirosi Lakukan Penyemprotan, untuk mengantisipasi flu burung

(www.cenderawasihpos.com, Kamis 27 September 2007)
SENTANI - Untuk mengantisipasi penyebaran flu burung, puluhan anggota Club Pencinta Alam (CPA) Hirosi melakukan tindakan sanitasi dengan penyemprotan disinfektan kepada kadang-kadang ayam milik warga di sejumlah perumahan di Kabupaten Jayapura.Ketua CPA Hiroshi Marshal Suebu yang ditemui disela kegiatan di perumahan BTN Sereh mengungkapkan bahwa CPA Hirosi mempunyai program rutin untuk bakti lingkungan. Oleh karena itu bertepatan bulan Ramadhan ini, untuk mengantisipasi penyebaran flu burung yang terakhir dikabarkan tersebar di Tanjung Elmo, maka bekerjasama dengan pihak Dinas Peternakan, pihaknya melakukan sanitasi kadang dan pembersihan lingkungan warga.

Menurut Marshal, informasi terakhir flu burung kembali ditemukan di kawasan Tanjung Elmo. Mengingat warga di kota Sentani, khususnya di sejumlah perumahan ini banyak memelihara ayam, maka perlu ada tindakan antisipati menjaga kebersihan kadang. Kegiatan Bakti lingkungan ini, kemarin digelar di Perumahan BTN Teratai, BTN Polonia dan BTN Sereh.“Rencananya besok (hari ini) kami masih melakuan kegiatan serupa di BTN Furia dan perumahan warga lainnya,”jelas Marshal yang mengaku banyak anggota CPA Hirosi yang beragama muslim yang turut dalam kegiatan bakti lingkungan jelang ramadhan ini.(tri)

Biak : Nahkoda Kapal China Dijadikan Tersangka

(www.cenderawasihpos.com, Kamis 27 September 2007)
BIAK - Proses hukum terhadap kapal ikan asal China Piong Piong Hai 05099 yang ditangkap sekiar 40 mil laut sebelah timur laut Manokwari oleh KRI Taliwangsa terus berlanjut. Rencananya proses hukum akan dilaksanakan di Manokwari. Hal ini sebagaimana dikemukakan Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Timur (Guskamlaarmatim) Laksamana Pertama TNI Sugeng Supriyanto kepada Cenderawasih Pos Rabu (26/9).Dikatakan, untuk proses penyidikan lebih lanjut akan diserahkan kepada Fasharkan TNI AL Manokwari. Mengenai perkembangan penyidikannya, Danguskamla mengatakan, KRI Taliwangsa saat ini masih melakukan penyelidikan dan peyidikan terhadap kapal yang ditangkap Senin (24/9) sore tersebut.”Prosesnya saat ini masih ditangani oleh KRI Taliwangsa dan dalam waktu dekat akan diserahkan ke Fasharkan untuk diproses lebih lanjut,”ungkapnya.Dari hasil penyelidikan, nahkoda kapal Shi Liang Han dan Kepala Kamar mesin (KKM) Chang Hai Bo kemungkinan besar akan ditetapkan sebagai tersangka. Kedua orang warga negara China tersebut akan dijerat dengan pasal berlapis sebab selain melakukan pelanggaran perikanan, nahkoda dan KKM juga diduga masuk ke dalam wilayah Indonesia secara tidak sah dan tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.

Selain akan dijerat dengan Undang-Undang Perikanan dan Keimigrasian, menurut Danguskamla, keduanya juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Konservasi. Sebab dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kapal tersebut disinyalir melakukan penangkapan penyu dan ikan hiu.”Barang bukti berupa penyu sebanyak 27 ekor dimana 15 diantaranya sudah mati dan diawetkan dibuang oleh para ABK akan ditangkap,”jelasnya.Terkait dengan penangkapan kapal ikan asing asal China di perairan Manokwari menurut Danguskamlaarmatim Sugeng Supriyanto selama bulan September 2007, TNI AL dalam hal ini Guskamlaarmatim telah memproses 6 buah kapal dimana 3 diantaranya merupakan kapal asing yaitu 2 dari China dan 1 dari Thailand. Selain kapal asing, TNI AL juga tengah memproses 2 kapal ikan Indonesia dan satu kapal barang yang juga berbendera Indonesia.(nat)

Jayapura : Pemprov Akan Kembangkan Ubi Jalar dan Sagu

(www.cenderawasihpos.com, Kamis 27 September 2007)
JAYAPURA-Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holticultura Provinsi Papua, Ir Leonardo A, Rumbarar mengatakan, untuk mensukseskan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yakni menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang handal, maka ke depan Dinas Tanaman Pangan dan Holticultura Provinsi Papua akan mengembangkan makanan-makanan khas Papua yang mudah didapat dan mempunyai kadar protein dan vitamin yang tinggi, misalnya ubi jalar dan sagu, khusus untuk ubi jalar akan dikembangkan secara besar-besaran pada 2008, di bebebarapa daerah yang dirasakan cocok yakni di Pegunugan Tengah, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Merauke." Khusus untuk ubi jalar, kami akan mengembangkan bibit-bibit yang unggal, sehingga hasilnya benar-benar mengadung protein dan vitamin yang tinggi, disamping itu, kami akan mendatangkan mesin pengolahan ubi tersebut, sehingga bisa menghasilkan berbagai bentuk makanan, misalnya supermi, tepung dan minuman jus,"katanya.

Dijelaskan, yang akan dikembangkan adalah bibit ubi jalar lokal yang dinilai bagus dan ada juga bibit ubi jalar yang didatangan dari luar Papua, selanjutnya bibit-bit tersebut dibagikan kepada masyarakat di daerah-daerah yang tersebut di atas untuk dikelola, sehingga penyediaan protein dan vitamin dapat terpenuhi dengan baik.Khusus untuk sagu, pihaknya juga akan mengembangkannya untuk jenis makanan seperti tepung, kue, serta beberapa jenis makanan lainnya, agar penyediaan pangan lokal terpenuhi dengan melimpah, disamping itu juga untuk diekspor ke luar negeri, sehingga dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat itu sendiri, serta pendapatan daerah." Sudah ada beberapa lokasi yang kami lihat cocok menjadi tenpat untuk mengembangkan sagu tersebut, misalnya di Kabupaten Jayapura, Keerom, Waropen serta Merauke, kami juga berharap saat program tersebut dilaksanakan di lapangan, masyarakat harus aktif untuk mendukung program tersebut,"ajaknya.(cak)

27 September 2007

Paniai : Pemkab Paniai Dukung Kehadiran PT Mining Save Internasional

(www.cenderawasihpos.com, Rabu 26 September 2007)
PANIAI- Kehadiran pihak swasta yang melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Paniai perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Karena dengan adanya pihak swasta ini dapat memacu ekonomi didaerah ini. Demikian penyampaian Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi, S.Sos melalui Asisten I Setda Kabupaten Paniai, Drs. David Setiawan, Selasa (25/9) di Paniai.Dalam press release yang diterima Cenderawasih Pos dari Humas Pemkab Nabire, bahwa dukungan dan partisipasi dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Mining Serve Internasional di Agadide, Paniai.

“ Team Ekplorasi PT Mining Save Internasional ini dalam kegiatannya dapat membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat disekitar eksplorasi itu. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua akibat adanya kegiatan ini,”. Jelasnya Asisten I Setda PaniaiDijelaskan, bahwa dengan hadirnya pihak swasta dapat memacu pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan secara cepat sejalan dengan isi undang-undang Otonomi khusus, maka emua komponen baik aparat sipil dan TNI/Polri serta semua komponen masyarakat memberikan dukungan secara positif agar pihak konsultan dapat melakukan eksplorasi untuk menentukan kwalitas kandungan tambang dan mineral yang dimiliki daerah ini, dengan hasil tersebut akan mempermuda proses ekploitasi.Dukungan juga datang dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Paniai Pigai Bernadus. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, dirinya sangat menyambut baik hadirnya tim eklplorasi.

” Kegiatan ini harus membangun hubungan secara harmonis dengan melibatkan berbagai komponen pemerintah, masyarakat, dan pihak perusahaan tersebut,” jelasnya.Pihaknya mengharapkan, pihak manajemen Perusahaan PT.Mining Serve Internasional Menghormati nilai-hidup masyarakat daerah ini, selalu mempertimbangkan secara matang tentang dampak kerusakan lingkungan, semua kesepakatan harus dilaksanaan secara terbuka dan menjaga kemanan dan ketertiban bersama. (luc)

Biak : Satu Lagi Kapal China Ditangkap di Manokwari

(www.cenderawasihpos.com, Rabu 26 September 2007)
BIAK - Jajaran TNI Angkatan Laut kembali menangkap kapal ikan asal China yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Manokwari. Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Timur (Guskamlaarmatim) Laksamana Pertama TNI Sugeng Supriyanto melalui Asintel Guskamlaarmatim Letkol Laut (P) Jaka Santosa, S.Sos kepada wartawan mengatakan kapal ikan asal China yang ditangkap Senin (24/9) sore oleh KRI Taliwangsa bernama Piong-Piong Hai 05099.

Dikatakan, Piong-Piong Hai 05099 dengan jumlah awak kapal sebanyak 20 orang ditangkap sekitar 40 mil sebelah timur laut Manokwari. Kapal Piong-Piong Hai 05099 yang dinahkodai Shi Liang Han menurut Jaka Santosa saat akan ditangkap oleh KRI Taliwangsa yang sedang melakukan patroli laut, kapal tersebut mencoba untuk melarikan diri. Saat akan melarikan diri tersebut, beberapa orang awak kapal sempat membuang barang bukti berupa penyu yang telah ditangkap.“ Saat dilakukan pengejaran, kapal telah membuang beberapa ekor penyu yang diduga merupakan hasil tangkapan mereka. Namun berkat kesigapan awak KRI Taliwangsa kapal tersebut berhasil diamankan dan saat dilakukan penggeledahan diatas kapal ditemukan 3 ekor ikan hiu dalam kondisi hidup,”ungkapnya kepada wartawan usai menghadiri sidang paripurna di DPRD Biak, Selasa (25/9) kemarin.

Setelah berhasil diamankan oleh KRI Taliwangsa, kapal ikan itu langsung digiring ke Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Fasharkan) TNI AL yang ada di Manokwari untuk menjalani penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan yang sementara dilakukan kapal terse-but, diduga tidak memiliki dokumen atau izin penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Selain itu 20 orang awak kapal juga diduga tidak memiliki dokumen keimigrasian.Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, menurut Jaka Santosa penyidikan akan difokuskan mengenai keterkaitan kapal Piong-Piong hai 05099 dengan kapal Shiong Shiong Hai 20027 yang juga ditangkap oleh KRI Taliwangsa di perairan Kepulauan Padaido pada Sabtu (15/9) lalu. “ Kami masih melakukan penyelidikan mengenai adanya hubungan antara Piong-Piong Hai dengan Shiong Shiong Hai yang terlebih dahulu ditangkap. Sebab tipe kedua kapal ini memiliki kesamaan,”tambahnya.(nat)

25 September 2007

Lowongan Kerja dari Pokja (Kelompok Kerja) Pembangunan Teluk Bintuni

KESEMPATAN KERJA
Pokja (Kelompok Kerja) Pembangunan Teluk Bintuni adalah kelompok kerja Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan mitra yang dibentuk untuk membantu percepatan pembangunan infrastuktur kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Pokja membutuhkan segera tenaga administrasi (TA), tenaga keuangan (TK), tenaga pengembangan sosial (TS) dan tenaga teknis (TT) honorer selama 6 bulan untuk ditempatkan di Bintuni, dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Minimal sarjana S1 dalam bidang administrasi untuk TA, S1 akunting untuk TK dan S1 pengembangan/ilmu sosial untuk TS atau bidang ilmu yang sesuai
2. Minimal D3 arsitek bangunan dengan minimal 5 tahun pengalaman kerja konstruksi untuk posisi tenaga teknis (TT)
3. Berpengalaman minimal 3 tahun kerja pada bidangnya untuk posisi TA dan TK; dan lebih dari 5 tahun untuk posisi TS.
4. Memiliki pengalamanan bekerja di lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Papua
5. Memiliki kemampuan berorganisasi dan inisatif untuk bekerja sendiri
6. Mampu membuat rencana kerja dan menulis laporan dengan baik secara rutin
7. Dapat menggunakan komputer (word, excel) dan internet/email
8. Diutamakan calon yang dapat berbahasa Inggris
9. Bersedia tinggal di kampung sesuai dengan kebutuhan untuk TS dan TT selama masa kontrak
10. Sehat jasmani (surat keterangan dari dokter) dan berkelakuan baik.

Lamaran berserta a) biodata terbaru; b) photokopi KTP; c) fotokopi ijazah terakhir; d) dua orang referense; dan e) pas photo (3x4 cm) selambat-lambatnya tanggal 1 Oktober 2007 ke: pokja_ptb@yahoo.com

Bagi pelamar yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, lamaran dapat dikirim ke :

Pokja Pembangunan Teluk Bintuni, Kotak Pos 98364
Bintuni, Papua Barat

Pokja menawarkan kompensasi/gaji yang menarik. Bagi calon yang memenuhi persayaratan akan dipangil untuk wawancara di tempat yang akan ditentukan kemudian. Mohon tidak menelepon atau mendatangi langsung ke Pokja.

23 September 2007

Biak : Nahkoda KM Mina I dan Mina III Divonis Denda

(www.cenderawasihpos.com, Sabtu 22 September 2007)
BIAK - Pengadilan Negeri Biak Numfor Jumat (21/9) menjatuhkan vonis berupa denda kepada nahkoda KM Mina 1 Cory Takory dan nahkoda KM Mina 3 Yoce F Lombogia setelah keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan pelanggaran perikanan.Dalam persidangan yang digelar secara terpisah, majelis hakim yang diketuai Marchellus Muhartono, SH dengan hakim anggota HEP Sipahutar, SH dana Natalia Maharani SH, M.Hum yang mensidangkan kasus KM Mina 1 memvonis nahkoda kapal tersebut dengan hukuman percobaan 8 bulan dengan masa percobaan 2 tahun dan denda Rp 200 juta, subsider 6 bulan kurungan. Selain itu majelis hakim juga memutuskan barang bukti berupa kapal dikembalikan PT.BMJ selaku pemilik kapal dan ikan hasil tangkapan seberat 60 ton disita untuk dimusnahkan.

Putusan tersebut lebih ringan dari tuntan JPU Manshur, SH yang mengajukan tuntutan 5 tahun penjara serta denda Rp.1 Milyar dan kapal disita untuk negara.Sementara itu nahkoda KM Mina 3 yang persidangannya dipimpin majelis hakim Marchellus Muhartono, SH sebagai ketua dengan anggota Suwarjo, SH dan H Somalai, SH menjatuhkan hukuman denda Rp 100 juta.Dalam amar putusan yang dibacakan pada persidangan kemarin, nahkoda KM Mina 3 dinyatakan melanggar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, karena Surat Ijin Penangkapan Ikan atau SIPI yang dimiliki KM Mina 1 tidak sesuai dengan kondisi fisik atau identitas kapal yang telah melakukan pergantian mesin. Sementara itu nahkoda KM Mina 3 oleh majelis hakim dinyatakan melanggar Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan karena saat ditangkap oleh KRI Kalakay, nahkoda kapal tidak dapat menunjukan Surat Laik Operasi atau SLO.

Hakim Ketua Marchellus Muhartono, SH yang ditemui wartawan usai persidangan mengatakan, dalam proses persidangan terungkap bahwa KM Mina 1 sebenarnya memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan atau SIPI namun dokumen yang dimiliki oleh KM Mina 1 tersebut sudah tidak sesuai dengan identitas kapal sehingga SIPI tersebut dianggap tidak ada. Sementara itu KM Mina 3 sendiri menurut Marchellus Muhartono dinyatakan bersalah dan melakukan pelanggaran sebab saat beroperasi tidak membawa Surat Laik Operasi (SLO).(nat)

22 September 2007

Jayapura : Rp 3,34 Miliar Untuk Program Gerhan

(www.cenderawasihpos.com, Jumat 21 September 2007)
JAYAPURA-Kepala Dinas Pertanian Kota Jayapura Dominggus Wafumilena mengatakan, program Gerakan Rehabilitasi Hutan (Gerhan) di wilayah kota dipusatkan di diperbatasan Jembatan Dua (perbatasan Sentani-Kota Jayapura) mulai dari arah gunung sampai wilayah Buper Waena. Wilayah yang akan ditanami itu seluas 450 Ha dengan total anggaran sebesar Rp 3,34 miliar. “Program Gerhan ini langsung dari Pemerintah Pusat, dan difokuskan untuk wilayah yang memang sudah kritis lahan hutannya,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos saat menghadiri acara lanjutan sidang perubahan APBD Tahun 2007 di DPRD Kota Jayapura, kemarin.

Dikatakan, dalam pengelolaannya, masyarakat setempat akan dilibatkan langsung dalam penanganan proyek-proyek tersebut. Bahkan menurutnya, progran Gerhan di wilayah tersebut merupakan program lanjutan. Sebab 2006 lalu, sebenarnya sudah dilakukan penanaman, dan masyarakat dilibatkan. Program Gerhan ini, lanjut Wafumilena, merupakan upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian dan kesinambungan hutan. Pasalnya, akhir-akhir ini lahan kritis bertambah luas sehingga perlu perhatian dalam penanganannya. “Lahan kritis di Kota Jayapura sebenarnya sudah cukup besar. Nah, jika ada program penghijauan dari pemerintah tentunya kami akan melihat wilayah-wilayah yang memang harus mendapat perhatian secepatnya,”katanya.(ito)

Jayapura : Petani Rumput Laut Terima Bantuan Rp 1M

(www.cenderawasihpos.com, Jumat 21 September 2007)
JAYAPURA-Guna memberdayakan para petani rumput laut di wilayah Kota Jayapura, maka saat ini, Departeman Perikanan dan Kelautan RI menyalurkan dana bantuan modal bagi kelompok tani rumput laut di wilayah Kota Jayapura sebesar Rp 1 miliar.Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura, Ir J Nerekouw, MP, mengatakan, saat ini anggaran tersebut telah ada di Pemerintah Provinsi Papua dan dalam waktu dekat akan disalurkan ke para petani rumput. :Dana dari departemen yang bersumber dari dana alokasi khusus sudah ada di provinsi sebesar Rp 1 miliar, dan dalam waktu dekat akan kami salurkan ke para petani,” ujarnya kepada Cenderawasih Pos, usai sidang pembahasan perubahan anggaran di Kantor DPRD Kota Jayapura, Kamis, (20/9).

Untuk menyambut kucuran dana itu, pihaknya telah membentuk kelompok tani rumput laut, sebanyak 20 kelompok, serta ada tambahan beberapa kelompok lagi, mengingat saat ini begitu banyak masyarakat yang antusias menjadi petani rumput laut.Kemudian, pihaknya telah melakukan pelatihan-pelatihan tentang tata cara menjadi petani rumput laut yang baik, dan berkualitas. Serta juga pihaknya menyiapkan para pedamping atau tenaga penyuluh yang siap mendampingi dan membimbing para petani rumput laut itu.“Pada 2006 lalu, kami pernah mencoba menanam rumput laut di perairan Teluk Youtefa, dan sekitarnya, dan itu berhasil. Itu yang kami mau kembangkan terus saat ini dan kedepannya, sebab ini mendapat respon yang positif dari masyarakat,” tandasnya.

Soal besaran alokasi anggaran bantuan kepada para petani itu, ia tidak dapat memastikannya, sebab hal itu akan dilihat dari jumlah kelompok yang terbentuk dan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok tani bersangkutan.Lanjut dia, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pihak LIPI Pusat bahawa, wilayah-wilayah perairan yang cocok untuk pengembangan rumput laut tersebut antara lain wilayah Kampung Enggros, Holtekamp sampai di Tanjung Kasuari, Belakang Kampung Kayu Pulo dan Kampung Skow Yambe.(nls)

21 September 2007

Biak : Kasus Kapal China Diserahkan ke Lanal Biak

(www.cenderawasihpos.com, Jumat 21 September 2007)
BIAK - Proses hukum terhadap kapal ikan asal China Shiong Shiong Hai 20027 yang ditangkap KRI Taliwangsa di Perairan Kepulauan Padaido, Kamis (20/9) secara resmi diserahkan ke Lanal Biak untuk diproses lebih lanjut.Danguskamlaarmatim Laksamana Pertama TNI Sugeng Supriyanto yang dikonfirmasi melalui Asintel Guskamlaarmatin Letkol Laut (P) Jaka Santosa, S.Sos mengatakan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan, nahkoda kapal Yao Cao Ciong dan Kepala Kama Mesin (KKM) Fu Yung Ci ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu 17 orang ABK lainnya dijadikan saksi dalam kasus illegal fishing tersebut.Dikatakan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KRI Taliwangsa, kedua tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perikanan, tindak pidana pelayaran dan tindak pidana keimigrasian. Sebab dari hasil penyelidikan kapal tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi kapal asing serta tidak memiliki Surat Ijin Berlayar (SIB). Selain itu nahkoda dan ABK asing yang bekerja diatas kapal yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa izin keimigrasian atau DAHSUSKIM.Untuk tindak pidana perikanan karena tidak memiliki SIUP, nahkoda dan kepala kamar mesin dapat dijerat dengan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan atau Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2004. Sedangkan untuk tindak pidana pelayaran mereka dapat dijerat dengan Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 110 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran atau Pasal 52 ayat (2) jo Pasal 114 UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran karena tidak memanuhi ketentuan mengenai pengibaran bendera kebangsaan. Selain itu mereka juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelum kasus tersebut diserahkan ke Lanal Biak untuk diproses, menurut Jaka Santosa para tersangka mengaku berada di wilayah perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan karang dan lobster.Selain memproses kapal ikan asal China, Guskamlaarmatim juga saat ini tengah memproses KM Artha Makmur milik CV Maju Makmur yang juga ditangkap oleh KRI Taliwangsa yang penyidikannya juga diserahkan ke Lanal Biak diduga melakukan pelanggaran pelayaran yaitu tidak memiliki Surat Ijin Berlayar atau SIB dan SIJIL.(nat)

Foto : Buku Ecology of Papua diberikan ke Peneliti Muda Papua

Hendritee L. Ohee menerima buku Ecology of Papua (Foto : Jance Bemei / CI)
Peneliti Muda bidang Biologi asal Papua, Hendritee Louisa Ohee, dengan bidang spesialisasi Ikan Air Tawar, menerima Buku Ecology Of Papua, yang merupakan seri terakhir dari buku Ekologi Indonesia. Heni begitu panggilan akrabnya yang merupakan Dosen Pengajar di Universitas Cenderawasih dan juga staf Conservation International - Papua Program banyak memberikan kontribusi tulisan dan hasil-hasil risetnya terhadap buku ini.

Total dibutuhkan waktu sebanyak 10 tahun dihabiskan untuk bisa menyelesaikan buku ini. Buku Ecology of Papua ini merupakan suatu upaya kolaborasi internasional - dengan 86 kontributor dan peneliti dari 14 negara yang mewakili 59 lembaga - dalam mengungkap salah satu misteri abad ini.

Buku ini juga mengkaji sejarah terjadinya Pulau Papua dan berbagai usaha penelitian serta eksplorasi biologi. Selain itu buku ini juga memaparkan dampak kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang terhadap keseimbangan alam Tanah Papua, tidak ketinggalan ulasan tentang alternatif pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan upaya pelestarian alam. Buku ini yang diterbitkan dalam 2 volume dengan total 1.467 halaman ini merupakan kerjasama Conservation International (CI), Universitas Cendrawasih, dan Harvard University; serta didukung oleh The Gordon and Betty Moore Foundation, BP dan Mitra Proyek Tangguh. Sebagai buku terakhir dari seri Ekologi Indonesia , dan diterbitkan Periplus International.

Nabire : Masyarakat Wate di Nabire, Tolak Investor Kelapa Sawit

(www.cenderawasihpos.com, 20 September 2007)
NABIRE – Masyarakat adat Suku Wate bagian Wanggar, Kabupaten Nabire, menolak PT.Harvest Raya yang berniat menginvestasikan modalnya untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah adat mereka, yakni mulai dari Wanggar hingga Sima. Masyarakat juga mendesak pemkab Nabire agar mencabut izin lokasi yang dikeluarkan kepada perusahaan tersebut.

Kepala Suku Wanggar Pantai Aleks Raiky dan tokoh adat Wanggar Pantai didukung elemen masyarakat adat dari distrik Yaro menegaskan, surat pernyataan untuk operasional perkebunan kelapa sawit pada arel tanah adat keluarga besar Suku Wate pada 16 April 2007 kepada Pimpinan PT.Jati Dharma Indah (JDI) Kantor Cabang Nabire adalah bersifat dukungan. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai jaminan perjanjian kerja sama antara masyarakat adat Suku Wate dengan PT.Harvest Raya.Pernyataan tersebut disampaikan kepada Bupati Nabire melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nabire,Ir Marlan Pinem dalam pertemuan antara masyarakat Adat Suku Wate, PT.Jati Dharma Indah diruang pertemuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Senin (17/9). Masyarakat adat didampingi Kepala Distrik Yaro, Stefen Eibe,S.Sos.

Kepala Cabang,PT.Jati Dharma Indah, Jumali dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, perusahaan yang berniat mengembangkan kelapa sawit di daerah itu merupakan patungan antara JDI dengan investor asing asal Korea. Modalnya bersumber dari investor asing dan JDI sebagai pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH). Izin bagi Perusahaan pemegang HPH JDI di Kabupaten Nabire akan berakhir 2017 mendatang.Oleh karena itu, kata Jumali, jika masyarakat pemilik tanah adat menolak kehadiran investor tersebut, maka perusahaan pasti tidak akan berniat lagi dan mundur dari Nabire.Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nabire,Ir.Marlan Pinem. Ia mengingatkan, jika masyarakat adat menolak masuknya investor di Kabupaten Nabire, maka pengusaha juga tak akan masuk ke Nabire.Pinem mencontohka pengalamannya, yakni ketika PT.Gudang Garam yang hendak menginvestasi di wilayah Nifasi, bahkan sejumlah alat berat sudah masuk ke Nifasi, namun akhirnya pulang karena masyarakat adat menolak kehadiran investor tersebut.

Dalam surat pernyataan masyarakat adat Suku Wate yang ditanggani tokoh adat Wanggar pantai Nicanor Money, Ketua Adat Wanggar Pantai Yordan Hao, Ketua RT II Adrianus Money, Ketua RT I Yosias Way, diketahui Kepala Kampung Wanggar Pantai Safter Money, semuanya menolak kerja sama bentuk apapun dengan perusahaan pemegang HPH, JDI.Alasannya, karena selama ini, pihak JDI beroperasi diatas tanah adat Suku Wate tidak memberikan kontribusi yang menjamin kelangsungan hidup dan kesejahtraan bagi masyarakat adat sekitar areal HPH.Dalampertemuan segitiga itu juga masyarakat adat menegaskan penolakan tersebut tidak hanya masyarakat adat Suku Wate di Yaro, tetapi juga masyarakat Adat Sima dan SP B Wanggar.Kepala Dinas Marlan Pinem berjanji penolakan tersebut akan diproses berdasarkan aspirasi masyarakat. “ Karena yang berhak menentukan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua,” jelasnya.(jon)

20 September 2007

Wamena : 60 Kelompok Tani Ikut Pelatihan Gerhan

(www.cenderawasihpos.com, 19 September 2007)
WAMENA - Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) adalah suatu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang terkordinasi dengan mendayagunakan segenap kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas. Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Yahukimo Ir. Semuel Tandebura ketika membuka secara resmi pelatihan Gerhan bagi 60 orang kelompok tani di Distrik Mugi dan Tangma Sabtu (15/9) pekan kemarin. Kepala seksi pengamanan hutan Leonardus Pali, S. Hut kepada Cenderawasih Selasa (18/9) mengatakan, dalam implementasinya Gerhan itu bertujuan untuk mewujudkan perbaikan lingkungan dalam upaya reboisasi dan rehabilitasi lahan untuk menanggulangi bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan.

Untuk keberhasilan Gerhan itu sendiri banyak melibatkan berbagai pihak seperti, pemerintah, masyarakat, parapengusaha, LSM, kelompok tani serta unsur masyarakat lainnya sesuai dengan pendekatan teknis dan penguatan kelembagaan Gerhan. “ Kegiatan Gerhan ini diarahkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga," ujarnya. Dengan pulihnya lingkungan dan produktivitas hutan dan lahan, maka diharapkan pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelatihan yang dilaksanakan selama 4 hari (14-17 September 2007) didukung dengan 5 orang penyaji dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Yahukimo yaitu Ir.Semuel Tandebura, Leonardus Pali, S. Hut, Linda Dina Yembise, S. Hut, Fermanto Siregar, S. Hut dan Junaedi Tata, S. Hut. (jk)

Jayapura : RHL Harus Dilakukan Berdasarkan Area

(www.cenderawasihpos.com 19 September 2007)
JAYAPURA-Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir Marthen Kayoi mengatakan, masalah hutan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yakni pemberantasan illegal logging dan tingginya laju degradasi hutan semua bermuara pada lahan kritis.Hal itu diungkapkannya saat mewakili Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH memberikan sambutan pada acara rapat koordinasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2007, di ruang pertemuan Hotel Relat Indah, Jayapura, Selasa, (18/9).

Menurutnya, pembangunan sektor hutan bidang rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) harus dilakukan berdasarkan area agar dampaknya dapat terukur dan dirancang berdasarkan area yang jelas sehingga dicapai sasaran perbaikan kualitas sumber daya hutan dan pada saat yang sama dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, saat ini yang sudah dilakukan Departemen Kehutanan meliputi pengembangan hutan tanaman rakyat, pembangunan agro foresty dan pengembangan komoditas hasil huta bukan kayu. "Banyak hal yang sudah dilakukan terkait pengembangan kehutanan bagi kesejahteraan masyarakat,"jelasnya.Diakuinya, masih banyak orang tidak bertanggung jawab yang merusak hutan bahkan hutan lindung.

Dicontohkannya, hutan lindung Abepura mengalami pengkritisan bahkan di beberapa tempat telah berubah fungsi menjadi kebun dan pemukiman. Ironisnya, semua itu terjadi di depan mata tanpa ada yang dapat mencegahnya.Sekadar diketahui, pelaksanaan rapat kordinasi pelaksanaan Gerhan Tahun 2007 ini difasilitasi oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mambramo, dengan jumlah peserta 55 orang.(api).

19 September 2007

Artikel : Definisi Ruang dalam Pandangan Orang Papasena, Mamberamo

Oleh Yoseph Watopa, Conservation International

Sekilas tentang Papasena
Papasena adalah salah satu kampung ditepian sungai Mamberamo. Secara administratif kampung ini terdiri dari dua kampung yaitu Papasena I dan Papasena II dan termasuk dalam wilayah Distrik Mamberamo Hulu. Penduduknya berjumlah 377 jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat melakukan kegiatan berburu (berburu buaya, babi hutan, kasuari, lao-lao dll), mencari ikan di telaga dan sungai kecil serta membuat kebun-kebun kecil disekitar rumah dan ditepian telaga lokasi berburu.

Hubungan orang Papasena dengan alam sekitar mereka masih sangat kental dan murni. Mereka tinggal di tepi sungai-sungai kecil yang bermuara ke Mamberamo dengan hamparan hutan primer dataran rendah yang sangat luas hingga ke kaki pegunungan Foja. Terdapat juga beberapa telaga-telaga besar menyerupai danau dan banyak sekali telaga telaga kecil. Perahu adalah alat transportasi utama. Berburu buaya, mencari ikan dilakukan dengan menggunakan perahu. Begitu pula untuk dapat ke lokasi kampung terdekat harus menggunakan perahu.

Konsep tentang alam
Hutan, telaga dan sungai adalah sekolah yang membentuk karakter dan gaya hidup orang Papasena. Pandangan tentang alam atau igdopleauri sangat melekat dalam kehidupan mereka. Mereka memahami bahwa alam ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Hutan atau Auwi tidak bisa hidup sendiri tanpa tanah, tanah tidak bisa hidup sendiri tanpa air, begitu pun sebaliknya. Sungai-sungai, telaga, manusia dan tumbuhan saling membutuhkan.

Bagi orang Papasena Hutan adalah dapur yang menyediakan berbagai jenis makanan, baik hewan maupun tumbuhan. Dalam sehari mereka dapat menangkap berbagai jenis hasil buruan dari hutan seperti kasuari, babi hutan, berbagai jenis burung, lao-lao, kus-kus, tikus tanah dan lainnya. Selain binatang, hutan juga menyediakan berbagai jenis tumbuhan yang dengan mudah dapat diambil untuk dimakan. Sagu hutan (metroxilon sagu) atau pi auwiru dalam bahasa Papasena mudah diperoleh dan menjadi makanan pokok bagi orang Papasena. Dusun sagu atau pitayde banyak dijumpai di tepian sungai Mamberamo, sungai-sungai kecil, tepian telaga dan di sekitar kampung. Selain sagu, ubi hutan atau Awi, genemo, matoa dan buah-buahan hutan tersedia sangat melimpah untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Hutan juga adalah rumah bagi mereka. Kebutuhan hidup sehari-hari selain makan, diperoleh dari hutan disekitar kampung. Bahan untuk membuat rumah, perahu, kayu bakar, perkakas, bahan untuk berburu, bahan untuk ritual adat semuanya diperoleh dari hutan.

Selain hutan, tipe lahan yang sangat berperan penting dalam kehidupan orang Papasena adalah telaga atau karu. Buaya, ikan sembilang, ikan tawes, gabus, mujair, udang, kura-kura tersebar banyak di telaga-telaga milik orang Papasena. Telaga sangat berperan dalam kehidupan ekonomi orang Papasena, di telagalah mereka bisa menangkap buaya yang menjadi komuditi unggulan bagi masyarakat di Mamberamo termasuk orang Papasena. Telaga-telaga milik orang Papasena tersebar cukup banyak, ada yang di tepi sungai Mamberamo, maupun yang terdapat di hutan yang jauh dari sungai Mamberamo bahkan di sungai-sungai kecil yang bermuara ke Mamberamo. Ukuran telaga-telaga ini bervariasi mulai dari yang kecil hingga yang besar bahkan menyerupai danau karena cukup luas dan besar.


Pemanfaatan telaga secara intensif oleh orang Papasena dilakukan ketika musim air surut. Sungai Mamberamo mengalami pasang surut dalam setahun sekali per enam bulan, yaitu enam bulan terjadi pasang dan surut enam bulan kemudian. Ketika terjadi air pasang, buaya dan hewan sungai lainnya tersebar ke telaga-telaga dan sungai-sungai kecil dan pada saat air sungai Mamberamo surut, banyak buaya yang terperangkap di telaga-telaga yang jauh dari sungai Mamberamo. Selain itu pada saat musim air surut terjadi perkawinan sehingga jumlah buaya cukup banyak di telaga. Pada saat itulah masyarakat melakukan perburuan buaya untuk diambil kulitnya lalu di jual untuk memperoleh pendapatan.

Orang Papasena membagi tipe sungai menjadi dua yaitu kali besar atau akijori dan kali kecil atau ake. Sungai juga memainkan peranan penting bagi kehidupan orang Papasena. Sungai adalah ‘ibu yang memberi minum bagi orang Papasena. Kehidupan tanpa air adalah mati begitulah yang dianggap oleh orang Papasena. Baik sungai Mamberamo maupun sungai-sungai kecil tak henti-hentinya menyediakan air yang didalamnya hidup berbagai jenis hewan sungai seperti ikan, buaya, udang dan kura-kura yang menjadi sumber makanan bagi mereka. Sungai juga adalah sarana transportasi yang menghubungkan orang Papasena dengan kampung sekitarnya bahkan ke luar daerah Mamberamo. Salah satu hal yang menarik dari manfaat sungai bagi orang Papasena adalah sungai sebagai penyedia kayu bakar. Tumpukan kayu yang hanyut disungai banyak dijumpai. Untuk mengambilnya dengan menggunakan perahu, atau ke tepian sungai dan mengumpulkan kayu-kayu tersebut untuk bahan bakar.

Kehidupan orang Papasena sangat bergantung kepada alam, terutama dalam pemanfaatan hutan, telaga dan sungai yang telah menyatu dengan mereka.

Zonasi adat
Pengetahuan orang Papasena akan akan pemanfaatan ruang cukup tinggi. Mereka membagi wilayah pemanfaatan secara tegas dan ditaati secara turun-temurun. Pembagian wilayah ini didasari dua hal. Yang pertama adalah alasan sejarah dan daerah sakral yang tidak boleh dimasuki untuk kegiatan pemanfaatan, baik yang dilakukan oleh masyarkat maupun orang luar. Alasan kedua adalah daerah dibagi berdasarkan kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup.



Peta partisipatif Pemanfaatan Lahan Desa Papasena, Papua

1. Aroki Arekapeake adalah ”daerah larang adat” karena memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan ceritera rakyat, asal mula suku, tempat lindung saat situasi perang, tempat berkembang biak bagi hewan, sebagai dearah sumber air, dan memiliki bahan tambang mineral yang semuanya berguna bagi kepentingan masyarakat untuk masa kini dan masa depan Daerah ini terletak di bagian hulu sungai-sungai yang melintasi kampung dan berada tepat di bawah kaki pegunungan foja yang bermuara ke Sungai Mamberamo. Secara adat daerah dini dilarang untuk berbagai aktifitas yang merusak fungsi hutan. Karena daerah ini dianggap sebagai ”daerah penyuplai” dan penyedia bahan makanan bagi orang Papasena.

2. Aiperera awikeidjua adalah wilayah dengan cakupan luasan tertentu yang ditutup berbagai bentuk aktivitas mencari makan ataupun mengambil kebutuhan lainnya pada wilayah tersebut. Daerah ini ditutup atas dasar orang yang memanfaatkan daerah (berkebun, berburu, menokok sagu) tersebut telah meninggal, dan ditutup hingga mendapat kesepakatan dari kaum keluarga dekat untuk dapat dibuka. Batas-batas aiperara awikeidjua berdasarkan luas wilayah yang sering dimanfaatkan oleh orang meninggal dunia.

3. Aroki Areteari atau daerah Penyimpan adalah wilayah dengan luasan tertentu yang dibiarkan untuk sementara waktu dan pemanfaatannya dilakukan secral bergilir. Penentapan aroki araeteari ditentukan oleh pemilik tempat secara adat.

4. Tataroki adalah wilayah tempat mencari makan. Tataroki atau tempat mencari makan ini dibagi menjadi daerah berburu, daerah berkebun dan daerah mencari ikan dan buaya.

Daerah berburu di tunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam menjelajahi hutan sepanjang satu hari pergi-pulang. Biasanya daerah berburu adalah kawasan yang cukup luas disepanjang aliran sungai-sungai yang berhulu di kaki pegunugan foja.

Daerah berkebun adalah daerah disekitar lokasi kampung dan tepian sungai atau telaga terdekat yang dapat dijangkau. Sedangkan daerah mencari buaya dan ikan cakupannya sangat luas, sepanjang kepemilikan adat orang Papasena ditepian sungai Mamberamo yang mencakup sejumlah telaga-telaga dan sungai-sungai kecil didalamnya.

Monitoring wilayah
Menyadari akan luasnya wilayah dan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki, maka orang Papasena mempunyai cara untuk menjaga dan memastikan aman tidaknya wilayah adat mereka. Monitoring tradisional atau traditional monitoring yang dimiliki oleh orang Papasena dilakukan secara including pada saat mereka melakukan kegiatan berburu, berkebun dan mencari buaya dan ikan di telaga dengan melibatkan komponen adat orang Papasena.


Kontrol terhadap wilayah ”aroki arekapeake” dilakukan dengan membersihkan atau merawat tumbuhan terutama sagu yang tumbuh di sekitar daerah batas arekapeake. Yang melakukan kontrol adalah marga pemilik wilayah arekapeake. Biasanya mereka tinggal di daerah ini dengan jangka waktu 3-6 bulan lalu bergantian dengan sesama kaum pemilik wilayah arekapeake.

Sedangkan monitoring adat untuk daerah ”tataroki” atau daerah mencari makan, terutama telaga, sungai dan lokasi berburu dilakukan secara bergiliran oleh semua kelompok masyarakat termasuk ”igdowai” atau kepala suku dari tiap marga maupun kepala suku besar. Untuk lokasi mencari buaya dan ikan di telaga dan sungai, biasanya orang Papasena tinggal selama 1-3 bulan, lalu akan ada orang lain lagi yang bergiliran ke lokasi yang sama. Untuk lokasi berburu biasanya dilakukan tiap hari sambil berburu, atau ada yang bermalam 2-3 hari dan bergantian dengan orang lain.

Kemampuan alamiah dalam memantau wilayah adat orang Papasena ini telah berkembang secara turun temurun sehingga pemanfaatan wilayah atau zonasi adat yang telah disepakati dapat dijaga dan dipelihara. ”Kami terbiasa melakukan hal ini karena kami ingat anak cucu kami, supaya mereka juga dapat hidup dari alam ini” demikian kata Apolos Dude kepala suku besar atau ”igdowai besar” kampung Papasena I.


Penulis adalah : Staff Ekonomi Sumber Daya Alam , CI Indonesia - Mamberamo Program

18 September 2007

Biak : 19 ABK China Terancam Dideportasi

(www.cenderawasihpos.com, 18 September 2007)
BIAK – 19 Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan asal China yang ditangkap KRI Taliwangsa di Perairan Padaido, Sabtu (15/9) terancam di deportasi oleh pihak Imigrasi. Pasalnya para ABK berkebangsaan China tersebut masuk ke dalam wilayah Indonesia secara tidak sah dan tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Imigrasi Biak, Prabowo kepada wartawan Senin (17/9) di ruang kerjanya.Selain terancam untuk dideportasi, 19 orang ABK tersebut kata Prabowo juga dapat diancam dengan hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Namun untuk memproses masalah keimigrasian terhadap 19 orang ABK asal China tersebut, Imigrasi menurut Prabowo masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan TNI Angkatan Laut. “ Kami masih menunggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh TNI AL dan kami juga telah berkoordinasi dengan pihak Guskamlaarmatim untuk penanganan masalah keimigrasian mereka,”terangnya.

Dikatakan, apabila dalam perkembangan penyelidikan nanti para ABK tersebut akan dideportasi, Prabowo mengatakan Imigrasi akan berkoordinasi dengan pihak Kedutaan Besar China di Jakarta untuk menginformasikan warga mereka yang telah melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian.Sementara itu Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Timur (Guskamlaarmatim) Laksamana Pertama TNI Sugeng Supriyanto yang dikonfirmasi melalui Asintel Guskamlaarmatim Letkol Laut (P) Jaka Santosa, S.Sos mengatakan Guskamlaarmatim saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan saat ini tengah memeriksa para ABK. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan bantuan seorang penterjemah, menurut Jaka Sabtosa kapal ikan tersebut bernama Shiong Shiong Hai 20027 dan dinahkodai oleh Shau Skiong (38 tahun).Dalam penyelidikan yang dilakukan, Jaka Santosa mengatakan pemeriksaan difokuskan pada kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh kapal ikan tersebut selain melakukan penangkapan ikan sesuai dengan pengakuan dari nahkoda dan beberapa ABK.

“Kami masih mendalami kasus ini dan kita mencoba telusuri kemungkinan adanya kegiatan lain yang akan mereka lakukan selain penangkapan ikan yang mereka akui menggunakan kail. Namun di atas kapal kami tidak menemukan adanya alat tangkap berupa pancing,”ujarnya.Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, kapal ikan Shiong Shiong Hai 20027 yang ditangkap KRI Taliwangsa menurut Jaka Santosa diduga menggunakan bahan kimia untuk mengambil ikan di wilayah perairan Indonesia. Sebab diatas kapal menurut Jaka Santosa ditemukan adanya bahan kimia yang mencurigakan.“Kami belum tahu pasti apakah bahan tersebut digunakan untuk meracuni ikan.Untuk itu bahan kimia tertsebut akan kita uji di laboratorium untuk memastikannya,”tambahnya.(nat)

Biak : KRI Taliwangsa Tangkap Kapal Ikan Asal RRC

(www.cenderawasihpos.com, 17 September 2007)
BIAK-KRI Taliwangsa Sabtu (15/9) sekitar pukul 15.30 WIT berhasil menangkap sebuah kapal ikan asal Republik Rakyat China di wilayah Perairan Padaido, Kabupaten Biak Numfor yang diduga sedang melakukan penangkapan ikan. Saat akan ditangkap oleh KRI Taliwangsa yang sedang melakukan patroli laut, kapal ikan tersebut berusaha melarikan diri serta membuat beberapa alat tangkap, namun kapal tersebut akhirnya berhasil ditangkap dan langsung digiring ke Pelabuhan BMJ untuk selanjutnya menjalani proses pemeriksaan.Komandan KRI Taliwangsa Kapten Laut (P) Totok Irianto kepada Cenderawasih Pos Minggu (16/9) mengatakan, saat akan ditangkap, beberapa orang Anak Buah kapal (ABK) kapal ikan asal China tersebut sedang melakukan penyelaman di sekitar perairan Padaido tepatnya sekitar 10 mil laut dari Pelabuhan Biak. Namun saat melihat KRI Taliwangsa, kapal yang diawaki 19 orang ABK yang kesemuanya berkebangsaa China berupaya melarikan diri.

“ Ketika kami berupaya mendekati kapal, mereka berusaha untuk melarikan diri dan membuang beberapa alat tangkap seperti pancing dan lain sebagainya. Setelah kami melakukan pengejaran, sekitar pukul 15.30 WIT kapal tersebut berhasil kami tangkap dan langsung digiring ke dermaga BMJ untuk diamankan,”ungkapnya.Dikatakan, saat melakukan pemeriksaan, di atas kapal ikan tersebut ditemukan alat tangkap berupa jaring serta beberapa alat selam. Namun saat dilakukan pemeriksaan di dalam palka, tidak ditemukan adanya ikan hasil tangkapan. Dengan temuan berupa alat menyelam, kapal tersebut diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia untuk membius ikan.

“ Tetapi kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mengenai ikan hasil tangkpan, tampaknya mereka belum sempat mendapatkannya, sebab saat ditangkap mereka masih sedang melakukan penyelaman dan menurut informasi Sabtu kemarin mereka baru tiba di Padaido setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 minggu dari daerah asal mereka di Hainan,”jelasnya.Meskipun kapal ikan tersebut saat ini telah diamankan di Pelabuhan BMJ, Totok irianto mengaku mengalami kesulitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para ABK. Sebab dari 19 orang ABK termasuk nahkoda kapal tidak ada satupun yang dapat berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. “Kami mengalami kendala bahasa dalam melakukan pemeriksaan. Namun saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Biak untuk mencari penterjemah,”tambahnya.(nat)

Jayapura : DPRP Diminta Segera Bahas Perdasus Kehutanan

(www.cenderawasih.com, 17 September 2007)
JAYAPURA-Meski sudah 5 bulan draf Rancangan Perdasus tentang Kehutanan disampaikan ke DPRP oleh Pemprov melalui instansi teknis terkait, namun sampai sekarang ini draf itu belum juga dibahas. Hal ini ternyata membuat prihatin Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir Marthen Kayoi, MM."Kami sebenarnya agak prihatin dengan keadaan ini, karena sampai sekarang kami belum punya landasan hukum yang akan mengatur perizinan di sektor kehutanan," katanya kepada Cenderawasih Pos di sela-sela pembukaan pameran Dekranasda di GOR Cenderawasih, kemarin.

Dikatakan, sejalan dengan berlakunya Otsus, maka harus ada tindak lanjut untuk sektor kehutanan dalam bentuk Perdasus untuk mengatur segala macam perizinan di bidang kehutanan. Nanti setelah ada Perdasus maka akan diperkuat dengan pedoman umum. "Nanti jika sudah ada pedoman umum dari gubernur baru kami buat petunjuk pelaksanaannya,"ujarnya. Perdasus itu kelak yang akan menjadi landasan hukum bagi proses penyusunan izin berbagai usaha di bidang kehutanan. Tetapi, jika Perdasus itu tidak ada, maka akan sulit bagi pihaknya untuk memproses berbagai perizinan yang masuk sebab tidak ada landasan untuk berpijak. "Selama Perdasus itu belum ada, akan sulit bagi kami untuk memproses berbagai perizinan di bidang kehutanan, karena kami tidak memiliki dasar hukum untuk berpijak," katanya.Karena itu, Kayoi berharap agar dewan secepatnya memproses Raperdasus yang sudah disampaikan Pemprov itu. "Harus dipercepat, jika tidak dipercepat ya kami dari kehutanan tidak bisa mengambil langkah lebih jauh untuk menfasilitasi para pengusaha mengurus perizinan karena tidak ada kepastian hukum,"harapnya.

Kata dia, selama Perdasus itu tidak ada maka situasinya akan seperti ini terus, dan para investor juga akan kesulitan untuk melaksanakan usahanya. "Kami sangat berharap ini dibahas lebih cepat karena masyarakat ini kan harus dilayani secepatnya," ujarnya seraya menambahkan bahwa tidak ada perizinan tapi kayu beredar terus.(ta)

17 September 2007

Manca Negara : Kementerian Malaysia Larang Sup Sirip Hiu

(www.antara.co.id , 16 September 2007)
Kuala Lumpur (ANTARA News) - Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Malaysia telah melarang menu sup sirip hiu pada acara-acara resmi dengan tujuan membantu kelestarian ikan hiu, ungkap berita pada Sabtu.Menteri Azmi Khalid kepada Kantor Berita resmi Malaysia, Bernama, mengemukakan dia telah menjanjikan langkah tersebut kepada Malaysian Nature Society."Dengan menahan diri untuk tidak memakan sup sirip hiu, diharapkan kementerian telah memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pelestarian spesies hiu," katanya.

"Punahnya mereka akan memulai efek domino, yang pada setiap tahapan dapat berakibat hilangnya atau berlebihannya ikan lain dan spesies-spesies laut sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem laut," katanya.Penduduk Malaysia sebagian besar adalah etnik Melayu yang beragama Islam namun terdapat juga etnik China dan masyarakat India, demikian AFP.(*)

16 September 2007

Manca Negara : Dubai : Wabah Mematikan Jangkiti Unta di Arab Saudi

(www.antara.co.id, 15 September 2007)
Dubai (ANTARA News) - Ribuan unta di Arab Saudi selama sebulan terakhir mati akibat "makanan ternak beracun", dan para peternak mengarahkan kemarahan mereka kepada para pejabat pemerintah.Penduduk di kawasan gurun Teluk tersebut menghargai unta sebagai sesuatu yang bisa membangkitkan kenangan pertempuran maupun prestasi yang pernah dicapai suku Badui.Para peternak yang sudah rugi jutaan dolar karena unta peliharaannya mati, menyalahkan pemerintah."Para pejabat kementerian pertanian masih berpangku tangan terhadap bencana yang baru pertama kali ini," kata Rashed bin Khalaf bin Mithqal, seorang pemilik unta dari wilayah Jazan, sebagaimana dikutip harian Al-Watan.

Pers setempat menyebut kematian unta-unta itu sebagai "tragedi nasional", sejak "penularan" yang tidak terjelaskan tersebut pertamakali menulari unta di Wadi al-Dawasser, sekitar 400 kilometer arah selatan dari ibukota Saudi, Riyadh.Unta yang biasa disebut "kapal gurun" dan dikenal tangguh serta berdaya tahan tinggi itu, dalam jumlah banyak berubah sekarat.Banyak pemilik menghubungkan kematian itu akibat dedak yang dijadikan pakan ternak, sebagai pengganti jawawut yang harganya naik terus."Dedak dari silo milik pemerintah serta penggilingan Khamis Mushayt (terdekat ke Wadi al-Dawasser) adalah penyebab bencana ini," tulis harian Al-Hayat edisi 20 Agustus.Seorang pakar mengatakan kepada harian bisnis Al-Eqtisadiah bahwa unta yang terjangkit tidak dapat mengendalikan gerakan kemudian mengalami pendarahan otak lalu lumpuh total.

Pers setempat memuat foto bangkai-bangkai unta tergeletak di gurun.Pemerintah telah mengirim sampel beku dari unta mati untuk di ujicoba di laboratorium di Prancis.Menteri pertanian Fahd bin Abdul Rahman Balghnaim kepada Al-Watan, Kamis, mengatakan bahwa berdasarkan hasil awal, dedak itu mengandung jamur beracun.Ali Khalaf al-Hassawi, dokter hewan dari kementerian pertanian, mengemukakan hal itu disebabkan "cara yang keliru dalam menyimpan dedak."Dua pekan setelah awal kasus tersebut, Balghnaim angkat bicara dengan mengumumkan bahwa sudah dua ribu unta yang mati, kemudian angka itu diubahnya menjadi 2.500.Perhitungan yang dilakukan AFP berdasarkan laporan media menunjukkan bahwa setidak-tidaknya sudah lima ribu unta yang tewas sedangkan ribuan lainnya jatuh sakit.Negara itu pada tahun 2005 memiliki sekitar 862 ribu unta.(*)

15 September 2007

Sentani : Amdal TPA Waibron Sudah Dipersiapkan

(www.cenderawasihpos.com, 14 September 2007)
SENTANI - Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan perekonomian di Kota Sentani, permasalahan sampah juga perlu untuk mendapatkan perhatian serius. Meski Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Waibron, sudah dipersiapkan, namun sampai saat ini pembangunan TPA tersebut belum terealisasi.Kepala Bapedalda Kabupaten Jayapura Drs Nicolas Yaung saat dikonfirmasi membenarkan bahwa kajian awal tentang Amdal pembangunan TPA Waibron ini sudah selesai dipersiapkan. Dikatakan bahwa dari hasil kajian awal dan akhir terhadap Amdal, lokasi TPA Waibron ini layak dijadikan tempat pembuangan sampah akhir. “Kajian Amdalnya sudah selesai, tinggal akses sarana jalan untuk masuk ke lokasi TPA,”ungkap Nicolas Yaung saat ditemui di Gunung Merah, Rabu (12/9) kemarin.

Lebih lanjut menyangkut sarana jalan masuk ke lokasi TPA Waibron ini memang masih ada perbedaan pendapat. Dimana masyarakat setempat menghendaki agar akses jalan masuk ke TPA Waibron ini menggunakan jalan setapak yang ada, atau membangun jalan baru di jalan setapak tersebut. Sementara dari pihak Prasda rencananya akan membangun jalan yang sudah ada, dengan sedikit meratakan bukit yang ada.“Masyarakat setempat selain diminta dilibatkan sebagai tenaga kerja untuk pengolahan sampah di TPA Waibron, mereka juga meminta agar truk-truk yang mengangkut sampah ini mengunakan jalur khusus, bukan jalan yang biasa dilewati atau banyak pemukiman penduduk,”tutur Yaung. (tri)

Manca Negara : Bangkok : Jadi Markas Perlindungan Hewan Asia

(www.antara.co.id, 14 September 2007)
Bangkok (ANTARA News) - Masyarakat Perlindungan Hewan Dunia (WSPA), yang berpusat di London, menetapkan markasnya untuk kawasan Asia di Bangkok, Thailand."Ambisi kami adalah menciptakan dunia dengan hewan dianggap memiliki kepekaan, butuh dimengerti serta dilindungi hukum," kata Direktur Jenderal WSPA Peter Davies kepada surat kabar setempat.Davies mengatakan, WSPA memilih Bangkok sebagai markasnya di Asia, karena negara kerajaan itu memperhatikan kesejahteraan hewan, sesuai dengan ajaran Budhisme.Sebagian besar masyarakat Thailand mengamalkan ajaran Budhisme, yang melarang pembunuhan dan penyiksaan terhadap hewan.

Akibatnya, Thailand memililki banyak permasalahan sosial, yang berhubungan dengan hewan, seperti, banyak anjing berkeliaran dan menyebabkan banyak masyarakanya terjangkiti penyakit rabies."Setiap negara di dunia memiliki banyak anjing berkeliaran dan anjing tidak diinginkan," kata Davies.Ia menambahkan, dibutuhkan pendidikan kepada warga tentang masalah kesejahteraan dan kesehatan hewan. Selain itu, juga perlu dilakukan pendataan pada pemilik anjing, demikian DPA.(*)

14 September 2007

Jayapura : Kesal, Warga Buang Sampah ke Jalan

(www.cenderawasihpos.com, 13 September 2007)
JAYAPURA-Kondisi ruas Jalan Sosial Padang Bulan, Kelurahan Hedam, Distrik Jayapura, tidak seperti biasanya. Jalan tersebut, Rabu (12/9), kemarin, dipenuhi sampah, akibatnya arus lalulintas sedikit macet. Selidik punya selidik, sampah yang berhamburan di ruas jalan itu, ternyata sengaja dibuang oleh beberapa warga yang berdomisili RT. 02/RW.7, Kelurahan Hedam, Distrik Heram.Salah seorang warga setempat bernama Bambang mengatakan aksi beberapa warga RT02/RW7 yang membuang sampah ke jalan itu, karena kesal sebab ada warga di luar RT02/RW7 yang setiap hari membuang sampah di tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang berada di pinggir ruas jalan utama itu.

"Kami warga RT02/RW7 sudah sepakat untuk tidak membuang sampah lagi di TPS itu, namun, setiap hari pasti ada sampah, ini yang membuat warga marah dan menghamburkan sampah di tengah jalan,"ujarnya kepada wartawan di tempat itu, Rabu, (12/9).Senada dengan itu, Wakil Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Kelurahan Hedam, Distrik Heram, David K Pulalo menyatakan, hal itu dilakukan warga sebagai aksi protes kepada warga yang sering membuang sampah di TPS itu, yang kedua ingin menyampaikan kepada semua pihak bahwa yang namanya ruas jalan utama itu tidak boleh ada penumpukan sampah, apalagi ada TPS."Kami sudah tulis larangan bahwa stop membuang sampah di TPS itu dan warga RT02/RW7 sudah sepakat, tapi malah warga yang berada di tempat jauh membuang sampah di TPS itu," tandasnya.Menurutnya, pihaknya telah menetapkan aturan pada wilayah itu, untuk itu siapapun harus mengikutinya, demi menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan dan kebersihan wilayah itu.

"Tidak baik jika sampah berserakan di pinggir jalan utama. Jika bersih kan orang puas melihatnya. Sesuai hasil rapat semua warga RT02/RW7 bahwa, tidak boleh lagi membuang sampah di tempat itu," katanya.Di tempat yang sama, Kepala Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Max M Olua, S.Sos, menyatakan, pihaknya akan menelusuri kenapa aksi itu terjadi. Tapi menurutnya, aksi itu merupakan aksi spontan dari warga. Terkait dengan itu, dirinya berharap supaya permasalahan itu tidak terjadi lagi dan menjadi perhatian serius instansi teknis terkait.(nls).

13 September 2007

Jakarta : Ecology of Papua , Buku Terakhir Seri Ekologi Indonesia

(www.kompas.com, 12 September 2007)

JAKARTA, SELASA - Setelah sekitar 10 tahun disusun, buku "Ecology of Papua" yang merupakan seri keenam dan buku terakhir dari seri ekologi Indonesia akhirnya diterbitkan. Buku yang merupakan kumpulan tulisan puluhan pakar ekologi dari seluruh dunia dan diedit Andrew J. Marshall dan Bruce M. Beehler diluncurkan di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (10/9) malam.

Seluruh kontributor buku berasal dari 14 negara dan 59 insitusi. Mereka adalah para peneliti yang berpengalaman selama bertahun-tahun bekerja di lapangan dan tinggal di Papua. Sayang tak banyak peneliti lokal yang muncul, dari sekian banyak, tak kurang dari 10 peneliti asli Indonesia.
"Dalam proses penyusunan buku ini, kami mencoba menemukan pakar di Papua, yang jarang dan sangat spesifik, sehingga kami butuh 86 orang pakar dan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan buku ini daripada buku lainnya dalam seri ekologi," ujar Bruce Beehler, yang saat ini menjabat sebagai Vice President of Conservation International’s Melanesia and the Pacific Islands Center for Biodiversity Conservation.

Sementara itu editor lainnya Andrew J. Marshall, berharap buku tersebut dapat menjadi acuan dan bermanfaat bagi para peneliti Indonesia dan internasional, serta para pelaku konservasi dan pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat. Marshall adalah lulusan Harvard University yang telah meneliti di Indonesia sejak tahun 1996. Ia mengatakan tujuan utama penyusunan buku ini adalah memberikan informasi bagi para perencana pembangnan di Papua.

"Kami berharap dengan informasi dari buku ini bisa berlanjut penelitian dan eksplorasi yang bertaggung jawab," ujarnya. Karena itu, lanjutnya, kami sedang mencari mitra untuk menerbitkannya dalam edisi berbahasa Indonesia.

Buku "Ecology of Papua" terdiri dari 69 bab dan 7 bagian yang terdiri atas Sekilas tentang Papua, Lingkungan Fisik, Flora, Fauna, Ekosistem Alam, Interaksi antara Manusia dan Alam, dan Konservasi Alam Papua. Buku tersebut juga menyajikan informasi mengenai proses evolusi dan biogeografi pembentukan Papua, penelitian biologi, dan eksplorasi serta mendiskusikan dampak lingkungan maupun ekonomi akibat aktivitas manusia saat ini dan di masa depan di sana.

"Ecology of Papua" dibagi dalam dua volume masing-masing setebal 1467 halaman. Buku ini merupakan hasil kerja sama natar Conservation International dengan Universitas Cendrewasih dan Arnold Arbetum of Harvard University dan didukung Grdon and Betty Moore Foundation, BP, dan Tangguh Partners. Buku yang diterbitkan Periplus Internasional ini telah tersedia dengan harga masing-masing sekitar Rp 450.000.

Hadir dalam peluncuran tersebut Jatna Supriatna, Regional Vice President Conservaton International Indonesia, Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi, Presiden Direktur BP Indonesia John C. Minge, Endang Sukara dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Kementrian Negara Lingkungan Hidup, serta Rektor Universitas Cendrawasih dan Universitas Negeri Papua.

Buku seri Ekologi Indonesia lainnya:
1. The Ecology of the Indonesian Seas
2. The Ecology of Java and Bali
3. The Ecology of Kalimantan
4. The Ecology of Sulawesi
5. The Ecology of Sumatra
6. The Ecology of Papua
Penulis: Wah

Jayapura : Ekspor Papua Masih Andalkan Non Migas

(www.cenderawasihpos.com, 12 September 2007)
JAYAPURA-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Ir. J.A. Djarot Soetanto mengungkapkan, ekspor Papua sampai Mei 2007 masih mengandalkan ekspor non migas yang berasal dari PT Freeport Indonesia. “Sama seperti April 2007, pada Mei 2007 semua nilai ekspor Papua adalah ekspor non migas PT Freeport Indonesia di Timika berupa bijih tambang dan konsentrat (HS 26),” ungkap Djarot kepada Cenderawasih Pos, Selasa (11/9).

Djarot mengungkapkan, tidak ada nilai ekspor dari golongan barang yang lain baik yang berasal dari sumber daya kelautan maupun sumber daya kehutanan yang merupakan potensi sumber daya alam yang bisa diperbaharui di Provinsi Papua. Meski demikian, lanjut Djarot, secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Papua terus mengalami peningkatan dari bulan ke bulan jika dibandingkan dengan nilai ekspor periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor kumulatif periode Januari-Mei 2007 mencapai sebesar Rp 1.941,79 US$ lebih tinggi 70,80 persen dibanding nilai ekspor kumulatif Januari-Mei 2006 lalu, yang hanya mencapai Rp 1.491,16 juta US$.

Menurutnya, peningkatan ini memang bukan merupakan peningkatan yang terbesar, jika dibanding periode-periode yang lebih pendek seperti Januari-Maret, namun masih lebih besar jika dibandingkan dengan periode sebelum April dimana periode Januari-Maret 2007 mengalami peningkatan 57,42 persen dibanding Januari-Maret 2006 dan periode Januari-Februari yang meningkat hanya 51,63 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2006. Sedangkan, nilai impor kumulatif Januari-Mei 2007 ini mengalami penurunan 6,21 persen dibandingkan nilainya pada periode yang sama tahun lalu, dari 312,55 juta US$ menjadi 293,15 juta US$. Djarot mengatakan, peningkatan nilai kumulatif ekspor sampai Mei 2007 yang terus melaju sementara peningkatan nilai kumulatif impor yang datar mengakibatkan nilai ekspor netto kumulatif periode Januari-Mei 2007 mengalami peningkatan sebesar 99,99 persen disbanding periode yang sama tahun 2006 dari 824,34 juta US$ menjadi 1.648,64 juta US$.

“Jadi, laju ekspor dan impor dari dan ke Provinsi Papua selama periode Januari-Mei 2007 menunjukkan trend berbeda. Nilai ekspor mengalami peningkatan, sedang nilai impor mengalami penurunan, sehingga kondisi ekspor netto tetap mengalami surplus seperti bulan sebelumnya. Nilai ekpor Mei mengalami peningkatan dari 363,89 juta US$ menjadi 450,63 juta US$ atau naik 23,84 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan ekspor non migas berupa bijih tambang dan konsentrat, sedangkan impor mengalami penurunan 58,50 persen dari 82,11 juta US$ menjadi 34,08 juta US$, karena didorong turunnya impor migas yang dilakukan Freport untuk proses produksi. (bat)

12 September 2007

Tips & Trik : Sirih Merah Atasi Diabetes Melitus dan Tumor


Tanaman Sirih Merah memang bagus untuk dipajang sebagai tanaman hias. Tapi diam-diam, juga ampuh untuk menyembuhkan berbagai penyakit serius. Antara lain, Diabetes Melitus, jantung koroner dan tumor. Nah lo. Bagaimana menggunakannya? Bagaimana cara memperbanyaknya? Berikut artikel yang layak Anda baca.

Warga Karangjati, Yogyakarta, ini sudah dua tahun lamanya menderita penyakit diabetes melitus (DM). Berbagai cara pengobatan, baik medis maupun tradisional, telah dijalaninya tapi belum memberikan hasil yang memuaskan. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Bambang Sadewo, seorang praktisi kesehatan dan produsen jamu, yang menyarankan minum ekstrak sirih merah. Sedikit demi sedikit penderitaannya pun jauh berkurang.

Atasi Aneka Penyakit
Setelah seminggu mengonsumsi sirih merah dalam bentuk kapsul, Susmiarto merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Namun, pagi harinya rasa nyeri di kedua kakinya berkurang drastis. Tanda-tanda kesembuhan ini sangat melegakan hatinya karena luka mulai mengering dan berangsur-angsur sembuh.

Kesembuhan juga dialami Siska Ribowo, di Jakarta, yang mengidap tumor di bagian payudara. Beruntung, ibu penggemar tanaman hias mendapatkan info tentang khasiat sirih merah. Atas saran herbalisnya, ia pun mengonsumsi sirih merah dalam bentuk rebusan selembar daun segar per hari. Dua gelas air direbus sampai tinggal satu gelas. Air rebusan ini dibagi tiga dan diminum 3 kali sehari sebelum makan. Kini, ia terbebas dari ancaman tumor yang menurut diagnosis dokter sangat mungkin menjadi ganas atau kanker.

Khasiat tanaman cantik bernama sirih merah (Piper crocatum) ini memang mencengangkan banyak orang. “Selain DM dan tumor, sirih merah juga berkhasiat menyembuhkan penyakit jantung koroner, asam urat, hipertensi, peradangan organ tubuh (paru, ginjal, hati, dan pencernaan), serta luka yang sulit sembuh,” ujar Bambang Sadewo.

Segudang khasiat sirih merah itu disebabkan sejumlah senyawa aktif yang dikandungnya, antara lain flavonoid, alkoloid, polevenolad, tanin, dan minyak asiri. Senyawa flavonoid dan polevenolad bersifat antioksidan, antidiabetik, antikanker, antiseptik, dan anti- inflamasi. Sedangkan senyawa alkoloid mempunyai sifat antineoplastik yang juga ampuh menghambat pertumbuhan sel-sel kanker.

Tanaman Pot
Pamor sirih merah sebagai herba yang berkhasiat memang baru terdengar dua tahun belakangan ini. Awalnya, tanaman berdaun hijau dengan semburat pink ini banyak dijadikan tanaman hias. Adalah Bambang Sadewo, pemilik Klinik Herbal Center, Yogyakarta, yang mempelopori penggunaan sirih merah sebagai obat. Bagi yang ingin sibuk, sirih merah kini tersedia dalam bentuk ekstrak, tunggal maupun dengan campuran herba lainnya yang dijual dengan harga Rp 60.000/60 kapsul. Dalam bentuk segar, manfaat sirih merah juga dapat diperoleh dengan merebus sejumlah daun sirih segar yang cukup tua. Sirih ini tidak sulit dibudidayakan. Bahkan dalam pot pun dapat tumbuh subur. Ia tidak menyukai panas maupun air yang berlebihan. Media tanamnya sederhana, yakni campuran kompos dan tanah dengan perbandingan 1 : 1. Tanaman disiram satu kali sehari, sedangkan untuk menghindari panas yang terlalu terik atau guyuran air hujan berlebihan, pot bisa dipindah ke tempat yang aman.

Sirih merah dapat diperbanyak melalui cangkok. Medianya, kompos daun bambu yang dibungkus plastik bening. Semprot media cangkok satu kali sehari, dalam waktu 2—4 minggu, anakan sirih merah sudah bisa dipisahkan dari tanaman induknya.

Sorong : “Sapi Mati, Belum Tentu Antrax”

(www.radarsorong.com, 11 September 2007)
SORONG- Banyaknya sapi piaraan warga yang mati akibat diserang wabah baru yang terjadi di Distrik Ayamaru Kabupaten Sorsel sejak seminggu terakhir ini membuat warga lainnya yang juga memelihara sapi di Kota Sorong tentunya merasa was-was atas wabah tersebut. Kasubdin Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Sorong, Mulyono menanggapi masalah tersebut mengaku belum mengetahui penyebabnya apakah penyakit anthrax atau bukan masih belum pasti. Hal ini karena dalam menentukan suatu penyakit harus melalui uji laboratorium. ”Semua gejala yang ditimbulkan oleh sapi piaraan yang mati itu belum tentu sapi tersebut terinfeksi virus anthrax.

Seperti contohnya kalau orang panas tinggi itu belum tentu orang tersebut sakit malaria, begitu juga dengan gejala yang ditunjukkan oleh sapi yang mati ini,”ujarnya kepada Radar Sorong kemarin di ruang kerjanya. Diterangkan, bahwa dari mulai maraknya penyakit anthrax pada sapi dan binatang lainnya ternyata sampai sekarang di Papua khususnya Kota Sorong dan sekitarnya sama sekali belum tertular virus anthrax tersebut dan kalau bisa jangan sampai. Karena untuk virus anthrax mempunyai sifat dan gejala seperti sifat dan terjadinya akut pada semua hewan berdarah panas yang disebabkan oleh bakteri yang dapat membentuk berspora-spora tahan bertahun-tahun di tanah, untuk masa inkubasi 1-5 hari. Kemudian untuk gejalanya yaitu mati mendadak, pendarahan keluar dari hidung dan anus, suhu tubuh hewan panas tinggi, kesulitan bernapas, sempoyongan dan sangat lemah. Sedangkan untuk penyebaran virus anthrax antar hewan dapat terjadi melalui udara atau melalui angin.

“Untuk pengendalian dan pencegahan yaitu hewan yang mati karena anthrax atau yang dicurigai sebaiknya dikubur, penguburan sedalam 2 meter dan kalau bisa ditutup dengan batu dan dipagar. Semua material yang terinfeksi tanah dan alas seperti rumput harus dibakar, semua hewan yang rentan terinfeksi dijauhkan dari daerah infeksi. Pemberian vaksinasi dosis tunggal, vaksinasi minimal 3 bulan setelah kasus terakhir pengobatan hewan dengan penicillin,”jelasnya seraya menambahkan bahwa bahaya penyakit anthrax selain kepada hewan yang dapat menyebabkan kematian juga dapat mengenai manusia. Maksudnya, apabila manusia memakan daging sapi atau binatang lainnya yang menderita virus anthrax maka orang tersebut dapat langsung meninggal dunia dalam kurun waktu yang tidak lama yaitu satu sampai dua hari setelah memakan daging tersebut.

Untuk itulah, pihaknya perlu menghimbau kepada masyarakat agar jangan sembarangan menyebarkan informasi yang belum jelas seperti adanya virus anthrax karena sampai saat ini belum ada uji laboratorium dan belum dapat dipastikan apakah sapi itu terinfeksi virus anthrax atau tidak. Untuk warga yang memiliki binatang piaraan seperti sapi agar menjaga kebersihan baik binatang itu sendiri maupun kandangnya.(yan)

10 September 2007

Karang di Kepulauan Pef, Raja Ampat

Kondisi laut dan karang disekitar Kepulauan Pef di Kabupaten Raja Ampat, Irian Jaya Barat. (Foto Dok. Conservation International)

09 September 2007

Sentani : CPA Hiroshi Lakukan Kerja Bakti

(www.cenderawasihpos.com, Sabtu 08 September 2007)
SENTANI - Club Pencinta Alam (Hirosi) memang sangat komitmen dalam masalah kelestarian lingkungan, dengan mengandeng para pemuda remaja untuk terlibat dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam rangka Pekan Kebersihan Dunia 3-9 September 2007 ini, CPA Hirosi mengelar kegiatan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. "Kerja bakti ini merupakan wujud nyata komitmen kami terhadap lingkungan alam, serta upaya untuk mendorong warga masyarakat untuk pada kebersihan lingkungan,"ungkap Ketua CPA Hirosi Marshal Suebu, S Sos saat ditemui usai kegiatan di jalan bandara, Jumat (7/9) kemarin.

Menurut Marshal, kegiatan ini diikuti sekitar 107 anggota CPA dan didukung dari kelompok Purna Prakarya Muda Indonesia (PPMI) yang diketuai oleh Fransisco Weriditi yang juga sekretaris dari CPA Hirosi. Untuk pelaksana kegiatan kerja bakti membersihkan jalan bandara ini, dipimpin dari kelompok kepompong atau setaraf kelas 1 SMA, yang merupakan jenjang pendidikan yang dijalankan oleh CPA Hirosi.

"Kami pilih lokasi di jalan Bandara, karena merupakan pintu masuk bagi setiap tamu. Kebersihan di jalan bandara ini akan menjadi citra baik bagi daerah,"ujar Marshall yang mengaku kebersihan di jalan bandara ini sering diabaikan, bahkan tumpukan sampah sering tergenang di selokan saat terjadi hujan. (tri)

Manokwari : BP Indonesia, Komitmen Bangun DAV Proyek Tangguh

(www.cenderawasihpos.com, 8 September 2007)
Manokwari, Indonesia memiliki komitmen besar untuk membangun kawasan yang terkena dampak langsung (DAV) proyek LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Melalui Porgram ISP (Integrated Social Progran/Program Sosial Terpadu),BP Indonesia punya 14 kegiatan yang sudah dan tengah dilaksanakan pada masyarakat di 9 kampung yang terkena dampak langsung.Manager Papua Affair (Manajer Urusan Papua) BP Indonesia, Erwin Maryoto kepada wartawan di Manokwari menuturkan, dengan resiko besar, BP masuk dan beroperasi di Papua mempertaruhkan nama besar dan reputasinya sebagai perusahaan minyak gas dunia.

Dengan demikian kehadirannya harus diikuti keberhasilan dalam program-program sosial yang menyentuh langsung masyarakat. Memang diakui masih ada pihak yang merasa belum diperhatikan,namun pihak perusahaan akan terus berupaya melakukan sesuatu bermanfaat.Bersama Pemkab Teluk Bintuni,BP Indonesia juga akan membangun wilayah utara yang selama ini warganya merasa kurang mendapat perhatian dibanding masyarakaat di wilayah selatan.Pejabat BP Indonesia yang sudah bertugas di Bintuni sejak proyek Tangguh mulai dirintis ini menuturkan, pembangunan rumah warga di Tanah Merah Distrik Babo adalah sebagai kompensasi atas relokasi perkampung warga. Rumah warga Tanah Merah digusur karena di tempat itu dibangun kilang LNG Tangguh.

Sebagai gantinya, BP membangunkan rumah rumah di lokasi lain dilengkapi fasilitas umum. ‘’Kami merelokasi perkampungan penduduk karena kampung lamanya dibangun kilang. Namun, BP bersama-sama pemerintah daerah akan memperhatikan dan membangun wilayah utara,’’tuturnya.Bupati Teluk Bintuni lanjut Erwin menyarankan, agar BP Indonesia lebih memperhatikan pembangunan pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, pembangunan rumah guru menjadi salah satu perhatian selain fasilitas public lainnya. ‘’BP sangat berkomitmen untuk membangun daerah yang terkena dampak langsung.BP tidak mau membangun jalan darat karena dikuatirkan nantinya muncul perkampung baru yang tidak terkontrol,’’ paparnya.

Program di sector kesehatan,BP Indonesia melalui Program ISP punya beberapa kegiatan,diantaranya, pengobatan malaria dengan juru malaria kampung, program air bersih dengan penyediaan air bersih.Juga ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan keterampilan seperti di sector perikanan,menjahit dan lainnya.(lm)

08 September 2007

Jayapura : KM Cinta 12 Ditangkap Lagi, Diduga Tidak Miliki Surat Izin Berlayar

(www.cenderawasihpos.com, Jumat 7 September 2007)
JAYAPURA-Setelah mendapat vonis (putusan) dari Pengadilan Negeri Jayapura, karena melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, KM Cinta 12 kembali ditangkap aparat Polair Polda Papua, karena kapal itu tidak memiliki surat izin berlayar (SIB), termasuk pula tidak mempunyai dokumen kapal lainnya, seperti sertifikat kapal.Direktur Polair Polda Papua, Kombes Pol Thomas A. Ombeng saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos membenarkan adanya penangkapan terhadap KM Cinta 12 itu. Dimana kapal ini ditangkap pada posisi sekitar 5 mil dari Pantai Jayapura. Karena penangkapan ini, maka kapal yang dinahkodai Sumitro M ini kemudian diamankan lagi di perairan belakang Polair Polda Papua.

"Setelah kami periksa, kapal ini memang tidak mempunyai SIB, serta dokumen kapal atau sertifikat kapal (atau untuk istilah sepeda motor adalah tidak memiliki STNK), sehingga kapal itu diamankan untuk diproses dengan Undang-Undang No 21 Tahun 1992 tentang pelayaran," katanya.Sementara Kepala Kantor Administrasi Pelabuhan Jayapura, Irianto Dahlan,SH saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya menyatakan, setiap kapal yang hendak berlayar harus mengurus SIB. "Namun KM Cinta 12 itu tidak pernah datang untuk mengurus SIB, padahal mengurus SIB merupakan peraturan nasional maupun internasional yang harus ditaati, sebab dengan SIB itu akan menguatkan tentang status hukum kapal itu," tandasnya.Di tempat terpisah, Pjs Penerangan Lantamal X Jayapura, Kapten Laut Ahmadi saat dikonfirmasi tentang adanya sinyalemen bahwa KM Cinta 12 yang hendak berlayar itu dikawal oleh Kapal Angkatan Laut, pihaknya menyatakan bahwa hal itu tidak benar.

"Kapal itu memang merapat ke sini (dekat dermaga Angkatan Laut,red), karena mereka minta tolong pinjam kunci untuk memperbaiki Hidrolik yang rusak," katanya. Selain itu, Rabu (5/9) sekitar pukul 21.00 WIT minta bantuan dukungan air. "Karena kebetulan kami ada stok air, sehingga kami bantu mereka sekitar 2 ton air. Jadi tidak ada istilah mengawal," lanjutnya.Kemudian soal apakah kapal yang hendak berlayar itu mempunyai SIB atau tidak, Ahmadi menjelaskan bahwa angkatan laut tidak mempunyai hak untuk memeriksa. "Masalah ada izin atau tidak, kami tidak mempunyai hak untuk memeriksa, itu wewenang Polair,"pungkasnya. (fud)

Sorong : Cegah IL Melalui Tindakan Preventif

(www.radarsorong.com, Jumat 07 September 2007)
SORONG – Terkait dengan adanya penelitian masalah illegal logging oleh tim dari direktorat pengkajian dan pengembangan Sespim Polri baru-baru ini di Polres Sorong, Kapolres Sorong AKBP Drs I Nyoman Labha S, MM mengemukakan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya untuk mencegah terjadinya praktek illegal logging merupakan langka-langkah yang sudah baku diantaranya dengan tindakan preventif (pencegahan) dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya disekitar kawasan hutan, dan juga melalui operasi-operasi kepolisian.

“Pencegahan illegal logging, strategi kita sudah baku yakni melalui langkah-langkah preventif dengan pemberian penyuluhan kepada masyarakat serta operasi-operasi dan patroli-patroli pengawasan,”terang Nyoman Labha ditanyai Koran ini mengenai pencegahan praktek illegal logging diwilayah hukum Polres Sorong yang dikenal memiliki potensi hutan yang cukup banyak dan rawan praktek IL ini.Menurutnya, jalur utama pelaku-pelaku illegal logging untuk mengeluarkan hasil kejahatan illegal logging tentunya melalui jalur laut dan dalam hal ini pihaknya di Polres Sorong memiliki kendala untuk pencegahan mengingat keterbatasan sarana dan prasarana.“Memang di sini kita sudah ada Polair tetapi masih sangat terbatas, kapal patroli satupun tidak ada sementara kita tahu jalur utama pelaku-pelaku illegal logging tentunya melalui laut. Pantai kita yang membutuhkan pengawasan sangat luas, namun itu tadi, kendala kita tidak adanya alat angkut laut sementara untuk menyewa alat angkut membutuhkan dana operasional yang besar. Walau demikian, kita tetap berupaya semaksimal mungkin melakukan pencegahan praktek illegal logging melalui tindakan preventif dan juga mengaktifkan pengawasan-pengawasan khususnya ditingkat Polsek-polsek,”tegas Nyoman Labha seraya mengemukakan terkait dengan keterbatasan alat angkut laut tersebut, maka pihaknya sudah mengajukan ke Polda namun sampai saat ini belum ada jawaban, dimana dikatakannya terkait dengan alat angkut ini, pihaknya membutuhkan minimal dua kapal patroli untuk nantinya satu ke arah utara dan satunya melakukan patroli pengawasan selatan.

Ditanya mengenai kemungkinan adanya keterlibatan anggota Polri dalam praktek illegal logging, dikatakannya bahwa memang pernah dalam tatap muka dengan masyarakat di Distrik Klamono ada laporan jika salah seorang anggota Polri diduga sebagai pelaku, tetapi setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam diketahui jika hanya truk-truknya yang digunakan orang lain untuk mengangkut hasil hutan dan sama sekali tidak terbukti sebagai pelaku.“Analisa kita wilayah Saigun, Klamono yang rawan terjadi praktek illegal logging karena kita kesulitan memantau jauh kedalam karena keterbatasan sarana maupun kondisi medan. Untuk di Distrik Moraid ataupun Sausapor saya kira tidak terlalu karena disana memang ada perusahaan pemegang HPH,”tegasnya.(ian)

06 September 2007

Foto : Buah Kelelawar

Aquilaria filoria (Oken ) Merr_Thymelaeaceae , jenis buah yang disenangi oleh Kelelawar
(Foto : Dok. Conservation International)

Supiori : Supiori Timur dan Utara Berpotensi Untuk Pertanian

(www.cenderawasihpos.com, Rabu 5 September 2007)
SUPIORI-Meskipun sebagian besar wilayah daratan Kabupaten Supiori memiliki topografi lereng yang sangat miring hingga terjal, namun di Supiori masih terdapat daerah yang relative datar seluas 21.000 Ha. Menurut Bupati Supiori Drs.Jules F Warikar daerah tersebut sangat berpotensi untuk pengembangan usaha pertanian.

Dikatakan, dari hasil survey dan kajian yang dilaksanakan oleh pemerintah, wilayah Distrik Supiori Timur dan Distrik Supiori Utara cukup berpotensi untuk usaha pertanian. Untuk wilayah Distrik Supiori Timur usaha pertanian yang cocok dilakukan yaitu sayur-sayuran, kacang-kacangan tanaman pertanian lainnya."Untuk wilayah Supiori Utara usaha pertanian yang cocok dikembangkan yaitu hortikultura, padi, palawija serta tanaman perkebunan lainnya. Daerah Supiori Utara juga sangat cocok untuk pengembangan peternakan,"ungkap Bupati Warikar saat memberikan materi pada Semiloka Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Supiori belum lama ini di Sorendiweri.Upaya melakukan pengembangan usaha pertanian, pemerintah daerah menurut Bupati Jules F Warikar telah menyiapkan rancangan pengembangan pedesaan yang disesuaikan dengan kondisi sosiali bidaya serta mata pencaharian masyarakat."Pola yang kita siapkan tentunya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat kita. Dimana areal pengembangan sayuran serta tanaman holtikultura yang akan dilakukan lokasi berdekatan dengan pemukiman,"ungkapnya.

Dalam melakukan pengembangan usaha pertanian di Supiori, Bupati Jules F Warikar sangat ditopang dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi serta kondisi tanah yang cukup subur. Dengan faktor pendukung tersebut lanjutnya, selama ini masyarakat di Supiori telah membudidayakan beberapa jenis tanaman diantaranya ubi jalar, ketela pohon, kelapa dalam, kelapa sawit dan beberapa jenis buah-buahan.(nat)

Sorong : Racik Formula Penanganan IL, Jianbang Lakukan Penelitian

(www.radarsorong.com, Rabu 5 September 2007)
SORONG – Guna menjadi bahan masukan bagi instansi terkait secara khusus dan pemerintah pusat dalam penanganan illegal logging agar kedepan dapat diminimalisir, maka tim Jianbang (Pengkajian dan Pengembangan) Sespim Polri melakukan penelitian di daerah-daerah yang memiliki potensi hutan diantaranya di Sumatera, Kalimantan dan Papua dimana untuk wilayah Papua penelitian dilakukan di tiga tempat masing-masing di Polres Sorong, Polres Jayapura dan Polres Timika.Ketua Tim Jianbang Sespim Polri, Kombes Pol. Drs Imam Suwangsa yang sehari-harinya menjabat Kepala Pusat Studi Kebijakan Sespim Polri kepada wartawan Radar Sorong dan Papua Barat Pos kemarin siang (4/9) di aula Ne Bulu Polres Sorong disela-sela memantau pengambilan data mengemukakan bahwa, pihaknya ada di Sorong dalam rangka melakukan penelitian terkait dengan masalah Illegal Logging guna mengetahui secara jelas permasalahan munculnya praktek IL serta mencari solusinya agar kedepan praktek-praktek illegal logging ini dapat ditekan seminimal mungkin.

“Hasil penelitian ini nantinya menjadi masukan kepada instansi terkait melalui pemerintah pusat untuk merumuskan penanganan illegal logging, sebab penanganan illegal logging bukan hanya menjadi tugas Polri tetapi juga departemen-departemen terkait dan masyarakat pada umumnya. Penanganan illegal logging tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus secara komprehensif,”tutur Kombes Imam Suwangsa seraya menganalogkan penanganan PSK jalanan tidak bisa hanya polisi tangkap sementara solusinya tidak ada dimana dapat diperkirakan nantinya akan kembali pada profesi semula. “Demikian pula dengan penanganan illegal logging, tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus secara komprehensif. Polisi hanya salah satu bagian kecil dalam penanganan ini,”tegas Imam Suwangsa seraya mengemukakan jika ada oknum anggota yang terbukti melakukan praktek IL maka harus ditindak tegas, dan sekali lagi menganalogkan bagaimana menyapu lantai yang bersih jika sapu yang digunakan kotor. Terkait dengan penelitian ini, dikatakannya hasil penelitian dari beberapa daerah seperti Sumatera, Kalimantan dan Papua ini nantinya akan dilaporkan ke pemerintah pusat untuk menjadi bahan acuan dalam merumuskan kebijakan penanganan IL agar kedepan dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Adapun responden yang diambil dalam penelitian tim Jianbang Sespim Polri ini bersumber dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adapt, tokoh perempuan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan, pemerintah daerah, DPRD, anggota-anggota kepolisian plus perwira-perwira dilingkungan Mapolres Sorong. Pantauan Koran ini kemarin siang di Aula Ne Bulu Polres Sorong, perwira-perwira dilingkungan Polres Sorong juga turut ambil bagian dalam pengisian quisioner yang dibagikan tim peniliti. Perwira yang turut ambil bagian diantaranya Kabag Ops AKP La Ode Dika, Kabag Binamitra AKP Drs YM Tandiarang, Kasat Intelkam AKP Agus Muluk, Kasat Reskrim Iptu M. Hasan, Kasat Samapta AKP CH Basor dan lainnya serta dari Polsek-polsek. (ian)