Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Selamat Datang di Blog Info Konservasi Papua

Cari Informasi/Berita/Tulisan/Artikel di Blog IKP

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org

IKLAN PROMO : VIRTUOSO ENTERTAIN " NUMBAY BAND ", info selengkapnya di www.ykpmpapua.org
Info Foto : 1) Virtuoso Entertain bersama Numbay Band saat melakukan penampilan bersama Artis Nasional Titi DJ. 2) Saat penampilan bersama Artis Diva Indonesia, Ruth Sahanaya. 3) Mengiringi artis Papua, Edo Kondologit dan Frans Sisir pada acara "Selamat Tinggal 2012, Selamat Datang 2013" kerjasama dengan Pemda Provinsi Papua di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok 2 Jayapura. 4) Melakukan perform band dengan Pianis Jazz Indonesia. 5) Personil Numbay Band melakukan penampilan di Taman Imbi, Kota Jayapura. Vitrtuoso Entertain menawarkan produk penyewaan alat musik, audio sound system dan Band Profesional kepada seluruh personal, pengusaha, instansi pemerintah,perusahaan swasta, toko, mal, kalangan akademisi, sekolah, para penggemar musik dan siapa saja yang khususnya berada di Kota Jayapura dan sekitarnya, serta umumnya di Tanah Papua. Vitrtuoso Entertain juga menawarkan bentuk kerjasama seperti mengisi Acara Hari Ulang Tahun baik pribadi maupun instansi, Acara Wisuda, Acara tertentu dari pihak sponsor, Mengiringi Artis dari tingkat Nasional sampai Lokal, Acara Kampanye dan Pilkada, serta Acara-Acara lainnya yang membutuhkan penampilan live, berbeda, profesional, tidak membosankan dan tentunya.... pasti hasilnya memuaskan........ INFO SELENGKAPNYA DI www.ykpmpapua.org

30 September 2006

Fak-fak : Bulog Datangkan Ribuan Ton Beras, Jatah Raskin Untuk Teluk Etna Langsung di Kirim Dengan Menggunakan KM Lintas Papua

( Cenderawasih Pos, Jumat 29 September 2006 )
Sebanyak 1.500 ton beras jenis medium di datang Perum Bulog Sub. Divre Fakfak dari Sorong dengan menggunakan alat angkut kapal laut KM. Lintas Papua, Kedatangan ribuan ton beras dari kota Sorong ini tentunya guna mengantisipasi permintaan beras yang semakin meningkat di bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri yang semakin dekat.

Kapal KM. Lintas Papua, yang membawa 1.500 ton beras jenius medium dari kota Sorong, saat ini telah merapat di pelabuhan Fakfak dan sedang melakukan pembongkaran dari pelabuhan Fakfak menuju gudang penampungan Dolog Fakfak.

Kepala Perum Bulog Sub. Divre Fakfak, Muhammad Ishak Majid, di ruang kerjanya mengatakan, didatangkannya ribuan ton beras dari Sorong ke Kabupaten Fakfak mengingat saat ini stok beras untuk persediaan gudang untuk kepentingan masyarakat di bulan Ramadhan dan Idul Fitri saat ini hanya
sebanyak 600 ton beras.

Dengan ketersediaan stok yang hanya tinggal 600 ton beras yang masih berada di gudang sehingga untuk memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Fakfak di bulan Ramadhan dan Idul Fitri dipandang perlu untuk mendatangkan 1.500 ton beras yang saat ini didatangkan dari Sorong melalui Perum Bulog
Sorong yang telah tiba dengan KM. Lintas Papua, tandas kepala Perum Bulog Sub Divre Fakfak, Muhammad Ishak Majid, kepada Fakfdak Expres, di ruang kerjanya, Kamis (28/9).

Menurutnya, dengan memasuki bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri dipastikan kebutuhan akan permintaan beras di masyarakat akan semakin meningkat sehingga dengan masuknya tambahan 1.500 ton beras jenis medium ini sudah dapat mengatasi kebutuhan masyarakat di bulan Ramdhan dan Idul Fitri, bahkan dengan ketersediaan stok beras sebanyak 2.100 ton mampu bertahan hingga bulan Fenruari 2007.

“Masuknya KM. Lintas Papua dengan membawa 1.500 ton beras dari Sorong maka saat ini ketersediaan pangan di Kabupaten Fakfak sebanyak 2.100 ton, dengan jumlah sebanyak ini dapat mengatasi kebutuhan beras di tengah masyarakat selama bulan Ramadhan, Idul Fitri dan hari raya natal dan tahun baru 2007 yang tinggal beberapa bulan saja”, tandasnya.

Dengan bertambahnya stok beras di Kabupaten Fakfak, maka sejak kemarin (Kamis, 28/9) jatah raskin untuk Distrik Teluk Etna Kabupaten Kaimana untuk triwulan II dan III sebanyak 86 ton beras yang belum terkirim bulan kemarin kini telah terangkut menuju Teluk Etna.

Sedangkan jatah Raskim untuk Teluk Arguny, Kabupaten Kaimana jatah triwulan III yang belum terkirim dalam waktu dekat ini Bulog Sub Divre Fakfak akan mengirimkan sebanyak 54 ton beras. Untuk Kabupaten Fakfak, kata dia, penyaluran beras Raskin sampai akhir sepetember telah terealisasi sekitar 90 persen karena untuk saat ini jatah Raskim untuk Distrik Bomberay dan Distrik Fakfak Kota belum tersalurkan, untuk penyaluran jatah raskin di Distrik Bomberay dan Fakfak Kota dipastikan dalam waktu dekat ini Perum Bulog Sub. Divre Fakfak telah menyalurkannya ke titik distribusi. (ric)

Merauke : Hari ini, Nasib Kapal Tengker MT Star Ditentukan, Dituntut Dirampas Karena Bantu Illegal Fishing

( Cenderawasih Pos, Jumat 29 September 2006 )
Direcanakan hari ini (Jumat (29/9), nasib kapal tanker MT Star-VII dan nahkoda kapal Pepen Marthin Ratana (27) yang menjadi terdakwa I dan Kepala Kamar Mesin Joseph Kadari (61) yang menjadi terdakwa II, ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang diketuai Eduar Manalip, SH dengan hakim anggota Rahmat Selang dan Wempi WJD, SH, dalam memutuskan apakah dirampas untuk negara bersama muatannya atau tidak.

Minggu lalu, Jaksa Penuntut Umum Suparno, SH, M.Hum menyatakan kapal tanker berbendera asal Hondura yang telah memuat solar sebanyak 2.213 ton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan illegal fishing di sekitar Laut Arafura dengan cara menyiapkan dan mensuplay BBM kepada kapal-kapal yang sedang melakukan penangkapan ikan secara illegal, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat(1) UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Karena bersalah itu, maka Jaksa Penuntut Umum, menyatakan barang bukti berupa kapal tanker MT Star-VII, solar 2.213 ton dan 1 bundel dokumen dirampas untuk negara Sedangkan nahkoda dan kepala kamar mesin kapal dituntut 5 tahun penjara ditambah denda masing-masing Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan diperintahkan untuk ditahan serta membayar biaya perkara Rp 5.000.

Hal-hal yang memberatkan kedua terdakwa, karena para terdakwa telah 10 kali melakukan transfer BBM di hukum teritorial Indonesia tanpa izin dari Pemerintah Indonesia, perbuatan para terdakwa mempermudah kegiatan illegal fishing dan telah merugikan negara.

Sebagaimana yang terungkap, kapal asing tersebut ditangkap KRI Layang-805 14 Juli 2006 sekitar pukul 08.55 WIT. Saat itu, MT Hondura sedang dikelilingi banyak kapal penangkap ikan. Ketika terdeteksi oleh

KRI Layang, kapal tanker tersebut mencoba melarikan diri dengan mengubah haluan ke Laut Australia dengan menambah kecepatan. Awalnya, KRI Layang-805 memberi tembakan peringatan, namun kapal tanker tersebut tidak mau berhenti. Namun setelah KRI Layang memberi tembakan meriam 2 kali barulah kapal tersebut berhenti. Kemudian, oleh KRI Layang melakukan pemeriksaan ditemukan 2.213 ton solar diatas kapal tersebut.

Selain itu, dalam melakukan kegiatannya ternyata kapal tersebut tidak dilengkapi dengan Izin dari Pemerintah Indonesia dan kegiatan yang dilakukan itu tanpoa berdasarkan persetujuan internasional dengan n Pemerintah RI, serta muata 2.2134 ton solar yang dimuat itu tanpa Dilevery Order (DO).
Selain itu, kapal ini juga telah melakukan 10 kali tranfer BBM sebelum penangkapan tersebut berdasarkan Jurnal Laut/long book yang ditemukan di atas kapal tersebut. (ulo)

Jayapura : Pengembangan Ikan Keramba Masih Terbentur Dana

( Cenderawasih Pos, Jumat 29 September 2006 )
Ketua Dekopinwil (Dewan Koperasi Wilayah) Papua, H Sulaeman Hamzah mengatakan bahwa pengembangan perikanan dengan sistem keramba yang dilakukan di Danau Sentani dalam tahun ini masih berjalan di tempat karena terbentur dana.

Hal ini, menurut Sulaeman Hamzah, karena mengalami beberapa masalah, diantaranya anggaran yang diajukan Dekopin di APBD meski sudah disetujui oleh pemerintah dan dewan, namun pada saat proses pencairannya ternyata tidak terakomodir dalam DASK, sehingga pihaknya baru mengajukan lagi melalui ABT.

"Akhirnya investasi pengembangan ikan keramba yang kami mulai di Danau Sentani terhenti karena kebutuhan pakan dan bibit serta lainnya tidak bisa ditawar, kalau mau panen tepat waktu maka pakan harus tepat waktu," ujarnya ditemui Cenderawasih Pos di Balatkop dan PKM, kemarin. Namun demikian, kata Sulaeman Hamzah, pihaknya optimis dengan visi Gubernur Papua yang baru ini bahwa program perikanan keramba yang dikembangkan di Danau Sentani akan mendapatkan dukungan, karena untuk kepentingan masyarakat.

Sulaeman mengatakan, petani keramba di Danau Sentani saat ini sebenarnya sudah bisa menjual ikan, meski masih tersendat-sendat namun penjualan di Pasar Ikan Hidup Netar masih tetap berjalan.

Lebih lanjut, pihaknya baru memulai membenahi di semua pemilik keramba, karena membutuhkan waktu penanaman dan panen ikan tidak bersamaan sehingga target yang ditetapkan yakni dalam sehari sedapat mungkin 5000 ekor ikan belum bisa tercapai, yang diharapkan pada musim tanam berikutnya setiap hari bisa panen ikan kurang lebih 1 ton.

"Saat ini target yang kami tetapkan belum tercapai, karena musim tanam ikan dengan pemberian fasilitas kepada masyarakat belum terpenuhi semua karena kendala anggaran," ujarnya. Diakui, masyarakat di sekitar Danau Sentani sangat merespon dengan perikanan keramba yang diprakarsai Dekopinwil Papua ini, karena sejak dulu mereka kesulitan pasar. "Sedangkan program kami pendekatan pelayanan kepada mereka dengan sistem antar jemput. Jadi, kami tinggal menerima laporan dari mereka dan datang ke tempatnya panen dan sama-sama ditimbang dan dibayar. Dan, ikan dibawa ke pasar ikan selanjutnya pemasaran ditangani oleh Dekopin," ujarnya.

Namun, Dekopinwil tidak berjalan sendiri, karena ada koperasi Robong Holo yang telah dibentuk yang akan menfasilitasi penjualan ikan-ikan yang ditampung dari petani ikan keramba ini. (bat)

Jayapura : Pemprov Canangkan Revitalisasi Pertanian

( Cenderawasih Pos, Jumat 29 September 2006 )
Provinsi Papua dengan luas wilayahnya sekitar 421.981 kilometer persegi, memiliki potensi pertanian sangat besar. Hal itu seperti dikemukakan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Sekda Provinsi Papua Drs. Djabar A. Kadir ketika membuka sosialisasi Desa Mandiri Pangan Provinsi Papua Tahun 2006 di Sasana Krida, Kamis (28/9), kemarin.

"Sebagai daerah yang wilayah­nya sangat luas, Papua memiliki potensi sumber daya alam yang dapat diandalkan dalam rangka mendukung penyediaan pangan yang cukup bagi kebutuhan seluruh masyarakat," katanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemprov telah mencanangkan reviltalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan yang merupakan acuan dalam mengukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan pertanian yang mengakomodasikan dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat Indonesia dan dunia pada umumnya.

Dikatakan, kalau sebelumnya yakni setahun lalu sempat terjadi kekurangan pangan di beberapa daerah, maka berdasarkan data terakhir pangan di Papua telah tersedia di masyarakat baik di kota maupun di pedesaan dalam jumlah kualitas yang cukup.

Lanjut Djabar Kadir, pembangunan ketahanan pangan diarahkan agar kekuatan ekonomi domestik mampu menyediakan pa­ngan yang cukup bagi seluruh penduduk melalui pemenuhan produksi daerah. Dalam hal ini Papua memiliki potensi besar untuk mengembangkannya sehingga pangan dapat tersedia da­lam jumlah dan keragaman yang cukup aman dan terjangkau.

Sosialisasi yang berlangsung sehari itu diikuti oleh para kepala Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Papua. Dan ditujukan untuk menyatukan persepsi dan langkah dalam upaya pemantapan ketahanan pangan di Provinsi Papua. Selain itu, hasil dari sosialisasi itu juga akan dijadiakn acuan bagi instansi terkait dalam pelaksanaan kampung mandiri pangan .(ta)

29 September 2006

Jayapura : Polisi Gagalkan Pengiriman Ular Sanca, Akan Dikirim ke Jakarta Lewat Pesawat Trigana

( Cenderawasih Pos, Kamis 28 September 2006 )
Seekor ular Sanca dengan panjang 3 meter dan berat 5 kg, Rabu (27/9) kemarin, digagalkan pengirimannya ke Jakarta oleh anggota Polsek KP3 Udara di Bandara Sentani. Rencananya, ular tersebut akan dikirim ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Trigana lewat cargo pengiriman barang.
Modusnya, ular Sanca tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dipaketkan ke dalam peti, namun saat akan dikirim dan melewati mesin X Rai tiba-tiba berbunyi. Dan ternyata saat diperiksa ternyata seeor ular Sanca. Saat itu juga langsung diamankan di Polsek KP3 Udara.

Setelah diselidiki ternyata pengirim barang tersebut bernama Hadi.S dari Wamena dengan tujuan Mr.Bambang, di Cengkareng Jakarta.Setelah dibawa ke Polsek KP 3 Udara, tak lama kemudian Polisi Hutan Polda Papua datang dan membawa ular tersebut.

"Ular semacam ini hanya tinggal di Papua daerah yang lembab dan menyukai lembah biasanya orang luar yang paling senang untuk mendapatkannya," kata Surahman sambil mengukur panjang ular tersebut dihalaman Polsek.Menurut Surahman ular tersebut termasuk salah satu jenis ular yang dilindungi dan masuk dalam Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Kapolsek KP3 Udara Iptu M.Yusuf menjelaskan kalau pengirimnya belum terungkap karena barang tersebut dikirim melalui pengiriman barang cargo dan bukan dibawa langsung sehingga harus dilakukan penyidikan. Sedangkan Kapolres Jayapura yang ditemui diruang kerjanya menjelaskan kalau dari perbuatan tersebut pelaku bisa dikenakan penahanan karena pengirim binatang yang dilindungi tanpa dokumen resmi sehingga bisa dikenakan pasal 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dengan ancaman pidana kurungan 5 tahun. (ade)

Jayapura : Budidaya Vanili dan Jamur Sagu Mulai Dilirik

( Cenderawasih Pos, Kamis 28 September 2006 )
Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Jayapura Dra. Maria Bano mengungkapkan bahwa sebagai upaya untuk peningkatan peranan wanita dalam kesetaraan gender, ketrampilan wanita untuk mendukung ekonomi keluarga juga dibutuhkan. Disamping sosialisasi pengarusutamaan Gender, pihaknya kini juga mulai mengenalkan keterampilan budidaya vanili dan jamur sagu kepada para wanita.

"Sebagai upaya peningkatan pendapatan keluarga, kita mulai memberikan ketrampilan budidaya vanili dan jamur sagu untuk diberikan kepada ibu-ibu,"ungkap Maria Bano saat ditemui Cenderawasih Pos di Gunung Merah, Rabu (27/9) kemarin.

Selain memberikan ketrampilan teknik budidaya, menurut Maria Bano, pihaknya juga memberikan bantuan stimulan berupa oven untuk pemanas vanili, kompor hock dan sarana lain untuk pengembangan budidaya vanili. Bantuan diberikan kepada 5 kelompok, dimana masing-masing terdiri dari 5-10 orang. Sedangkan untuk teknik budidaya jamur sagu ini, memungkinkan masyarakat yang sebelumnya memanen jamur sagu dalam waktu 1-2 bulan, menjadi satu minggu saja. Nilai ekonomisnya juga cukup tinggi, dimana per tumpuk dipasaran dijual dengan harga Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu. "Dengan ketrampilan ini, kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga,"tambahnya. (tri)

Jayapura : Perkebunan Rakyat Terus Dikembangkan

( Cenderawasih Pos, Selasa 28 September 2006 )
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Papua, Ir Leonard Rumbarar mengatakan, hampir semua tanaman perkebunan yang ada di Provinsi Papua berbasis perkebunan rakyat, kecuali kelapa sawit. Dikatakan, saat ini pihaknya terus memberikan dorongan terhadap pengembangan tanaman perkebunan rakyat sesuai dengan komoditi andalan masing-masing.

Misalnya, komoditi kakao dikembangkan di wilayah Jayapura, Yapen, Waropen. Sedangkan ko­moditi kopi lebih banyak dikembangkan di Kabupaten Jawijaya dan Puncak Jaya, komoditi Jambu Mente di Merauke dan sejumlah komoditi lainnya.

Bahkan menurutnya, hampir semua perkebunan rakyat dikelola oleh masyarakat Papua asli. "Baik dari program yang dibiayai APBD maupun APBN kalau namanya perkebunan rakyat, hampir semuanya dikelola masyarakat asli Papua,"katanya.

Selain pemeliharaan, Dinas Perkebunan Provinsi Papua terus melakukan perluasan areal atau pengembangan terhadap tanaman perkebunan tersebut sesuai alokasi anggaran yang disiapkan setiap tahun. Hanya saja besarnya perluasan areal tersebut tergantung pada ketersediaan anggaran yang disediakan pemerintah.
"Perluasan areal tanaman juga terus kami lakukan, baik yang didanai APBD, maupun APBN dan otonomi khusus. Tentunya program ini diharapkan dapat membantu para petani meningkatkan kesejahteraannya,"tandasnya. (ito)

28 September 2006

Jayapura : 17 Nelayan Papua di PNG Diproses Hukum

( Cenderawasih Pos, 27 September 2006 )
Nasib 17 orang nelayan asal Papua yang ditangkap 26 Agustus lalu di wilayah perairan PNG (Papua New Guinea), belum jelas. Dikabarkan ke 17 nelayan tersebut masih harus menunggu proses hukum selanjutnya. Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Port Moresby DR Pratito Soeharyo ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos pekan lalu mengatakan bahwa saat ini 17 orang nelayan Papua itu sedang diproses hukum.

"Mereka sedang diproses hukum," ungkapnya. Dikatakan, para nelayan itu sedang ditangani oleh Konsulat RI di Vanimo dan pihaknya sedang menunggu kabar dari Vanimo. Namun yang pasti saat ini mereka tengah melalui proses hukum.

"Mereka akan ke pengadilan, kalau di sini proses hukum berjalan dan mereka sekarang sedang diproses dan ada dendanya hanya saja saya belum tahu berapa denda itu," katanya. Namun, Pratito melihat sepertinya pemerintah PNG akan menerapkan denda yang lebih besar lagi sesuai dengan kesalahan para nelayan itu, sehingga dengan begitu diharapkan agar para nelayan tersebut menjadi jera (tobat).

Pratito mengaku prihatin dengan kejadian yang sudah terjadi berulangkali itu. Untuk itu ia berharap kejadian itu tidak terulang lagi di masa depan. "Hanya satu yang saya minta kalau bisa nelayan kita bahwa ngono yo ngono tapi mbok ojo ngono. Gitu kan, kalau ikannya lari sampai masuk ke luar negeri begitu ya berhenti atau diam saja deh, jangan dikejar terus. Ikan kan nggak punya border (perbatasan), kita (Manusia) yang tahu border," tuturnya bernada prihatin.

Ditanya bagaimana dengan sikap pemerintah PNG terkait dengan penangkapan nelayan yang sudha terjadi berulangkali tersebut, Pratito mengaku tidak mengerti. "Itu yang saya tidak menegerti, ada beberapa sumber yang menanyakan, biasanya dulu itu sering sekali ada nelayan begitu kok, tapi tidak pernah ada masalah. Tapi kenapa sekarang ada masalah itu juga yang saya tanya kenapa ya," ujarnya balik bertanya.

Ironisnya, sudah begitu bukannya reda nelayan Papua yang menyeberang ke PNG sebaliknya malah terus saja. Bahkan, dalam daftar nelayan yang tertangkap kali ini salah satunya adalah nelayan yang dulu pernah tertangkap juga. "Jadi orang-orangnya sama. Kita juga bilang ke mereka, sekarang ini kalau dua kali tangkap parah loh, nanti kalau tiga kali repot lagi," katanya.

Karena itu, pemahaman tentang wilayah perbatasan bagi nelayan Papua sangatlah penting untuk mengantisipasi hal-hal demikian. Pemahaman ini bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi oleh instansi teknis terkait. "Jadi Pemda Papua sebaiknya mensosialisasikan kepada nelayan itu, bahwa kalau tangkap ikan jangan lewat-lewat sampai masuk PNG. Atau sebaliknya kita kerjasama kek, dibidang fisheris (Perikanan). Itu yang saya sampaikan pada pemerintah sini,"terangnya.

Terkait dengan usulan kerjasama di bidang perikanan terhadap pemerintah PNG itu, Pratito mengatakan bahwa PNG memandang usulan itu hanya sebelah mata. Ia dikira hendak ikut-ikutan mengatur negara itu. "Jadi saya tawarkan, dan saya dapat protes keras dari gubernur Saundaun, bahwa mungkin saya dianggap intervensi. Padahal maksud saya hanya satu kita bagi saja antara kerjasama tradisional ini," paparnya.

Pembagian kerjasama itu adalah nelayan-nelayan kecil yang memakai perahu kecil itu tidak bisa disamakan dengan kapal besar yang menggunakan trowl atau yang modern. Sebab nelayan kecil biasa yang hanya menangkan ikan kecil-kecil sering melanggar, itulah yang di cari solusinya. "Kita duduk bersama bicara dengan mereka, yuk bagaimana dengan ini," imbuhnya.

Pratito ingin, nelayan kecil ini dibuatkan border card atau free pass atau mereka di data sehingga nanti ada kerjasama. Bahkan ia mau mengusulkan pada gubernur Sundaun itu Carlos Uni jika ada nelayan Indonesia yang investasi di Vanimo. "Saya dukung sekali, kalau ada nelayan atau perusahan perikanan kita mau inves disana (Vanimo) saya akan dukung nanti kerjasama dengan Vanimo. Mereka tawarkan, dan saya bilang oke, tapi tanggap gak nelayan kita, kalau tanggap langsung ditangkap rencana investasi itu," tuturnya.

Pratito ingin menyampaikan pada nelayan Indonesia di Papua agar belajar lebih baik lagi dari pengalaman yang sudah terjadi. "Mereka sudah memberikan satu contoh yang buruk pada dunia dan orang-orang PNG bahwa nelayan kita tidak mau mengerti arti kesalahan. Coba cari jalan yang baik, kalau mereka memang ingin masuk kesana, minta izin nanti kita bantu. Kalau mau investasi kan banyak cara tidak hanya dengan cara begitu. Kalau bisa cari partner di Vanimo bikin kerjasama itu, kita akan dukung," tandasnya. (ta)

Jayapura : Penanganan Banjir di Pasar Youtefa Harus Menyeluruh

( Cenderawasih Pos, Rabu 27 September 2006 )
Banjir yang sering melanda Pasar Youtefa Kotaraja, disikapi serius Komisi B DPRD Kota Jayapura. Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura Elly Karuri, SE mengatakan, penanganan banjir di Pasar Youtefa harus dilakukan secara menyeluruh.Ia menilai, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura kurang serius menangani banjir di pasar itu, buktinya setiap hujan keras turun, pasar itu pasti banjir.

"Memang sudah ada upaya penanganan banjir itu, tapi belum maksimal. Untuk itu kami dari komisi B mengharapkan agar penanganan banjir itu dilakukan secara menyeluruh,"ungkapnya kepada Cenderawasih Pos baru-baru ini.

Selain masalah banjir, dirinya juga menyoroti tentang kondisi pasar yang masih semrawut, dimana penempatan para pedagang tidak beraturan. Artinya, dalam satu los ada pedagang pakaian, warung makan, jualan perlengkapan rumah tangga dan lainnya.

Terkait dengan itu, lanjut dia, instansi teknis terkait harus melakukan penataan secara baik dan benar.

Sementara itu, sejumlah pedagang di pasar Youtefa saat ditemui Cenderawasih Pos meminta agar Pemkot segera bertindak (melakukan sesuatu) untuk mengantisipasi kemungkinan banjir berikutnya. "Kami minta supaya Pemkot segera melakukan sesuatu, supaya banjir tidak lagi terjadi di pasar ini," kata Petronela Sangkek (38), salah seorang pedagang penjual sayuran.

Kata dia, setiap kali banjir, para pedagang selalu dirugikan karena dagangan tidak akan laku. Hal yang sama juga dikemukakan Rosita Kambu yang penjual sayuran "Kalau banjir terus, kami mau makan apa, karena tidak bisa menjual,"katanya. Demikian juga dengan Ijah, penjual buah-buahan ini mengaku cemas setiap kali hujan turun, karena bisa membuat tidak bisa mencai uang. "Kami ini hidupnya bergantung sama jualan, kalau tidak jualan mau makan apa,"ujarnya. (ito)

27 September 2006

Jayapura : Pemprov Harus Proaktif Dorong Izin Prinsip Puncak Cartenz

( Cenderawasih Pos, Selasa 26 September 2006 )
Anggota Komisi B DPRP Yubelina Watopa mengatakan, menyusul adanya respon positif dari Menteri Pariwisata dan Kebudayaan RI, Jero Wacik terkait permintaan izin prinsip pengelolaan puncak Cartenz maka Pemerintah Provinsi Papua diharap proaktif untuk mendorong pemberian izin prinsip tersebut.
"Ketika Menteri Pariwisata dan Kebudayaan RI mengujungi stand Papua pada iven pasar pariwisata atau Tourisem Indonesia Mart And Expo (TIME) 2006 di Makassar belum lama ini, saat itu kami sampaikan secara lisan terkait izin prinsip pengelolaan puncak Cartenz sebagai salah satu objek wisata yang selama ini belum dikelola secara baik dan waktu itu menteri sangat merespon hal itu,"ujarnya kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Untuk itu lanjut dia, gubernur dan Dinas Pariwisata harus memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya guna mendorong dikeluarkan izin prinsip pengelolaan puncak Cartenz. Diungkapkan politisi asli Serui ini bahwa kendala mendasar pengelolaan puncak Cartenz sebagai salah satu objek wisata yang jika dikelola secara baik dapat menyaingi objek wisata puncak Tibet di China adalah perizinan dan keamanan sebab areal puncak

Cartenz adalah wilayah konservasi, untuk itu permasalahan tersebut harus ditangani secara baik sehingga tempat tersebut menjadi tujuan para wisatawan asing atau mancanegera ke depan.

Selain itu juga, mengingat potensi wisata di Papua cukup banyak tetapi belum dikelola secara baik, karena itu, untuk memajukan pembangunan kepariwisataan di daerah ini maka selain melibatkan pihak swasta tentunya orang yang ditunjuk menduduki jabatan bidang kepariwisataan hendaknya orang yang profesinal dengan dasar pendidikan pariwisata.

"Majukan pariwisata di Papua selain pihak swasta dilibatkan tentunya pejabat yang ditunjuk menduduki jabatan strategis bidang kepariwisataan haruslah orang -orang yang profesional dan mempunyai latarbelakang pariwisata sehingga dalam memajukan potensi pariwisata di daerah ini benar-benar terlaksana dengan baik,"pungkas Wakil Ketua Dewan Tanzidf DPD PKB Papua ini mantap. (and)

Biak : Mitan di Biak Mulai Sulit Dicari, Pihak Pertamina Jamin Stok Cukup, Minta Masyarakat Tidak Panik

( Cenderawasih Pos, Selasa 26 September 2006 )
Satu minggu terakhir ini masyarakat di Kabupaten Biak Numfor mulai kesulitan mendapatkan minyak tanah (mitan). Pasalnya hampir sebagian besar pangkalan minyak tanah mengalami kekosongan. Dari pantauan Cenderawasih Pos di wilayah kota khususnya di kawasan belakang Patina 3 buah pangkalan minyak tanah mengaku kehabisan stok.

Akibat sulit mendapatkan minyak tanah, beberapa pangka­lan yang baru mendapat droping langsung diserbu warga, seperti yang terjadi di salah satu pangkalan minyak tanah di daerah Ynures. Pemilik pangkalan yang ditemui Cenderawasih Pos mengaku antrian masyarakat baru hari ini terjadi, sebab beberapa hari lalu pangkalan yang dikelolanya sempat mengalami kekosongan stok, namun Senin (25/9) pihaknya baru mendapat droping sekitar 2 ton dari agen."Kami baru dapat droping 2 ton, memang beberapa hari kami sempat kehabisan.Untuk antrian baru hari ini terjadi antrian,"terangnya.

Sementara itu salah satu agen minyak tanah, AMT Jacky Susanto yang dikonfirmasi melalui Novi bagian pemasaran mengaku Cukup heran dengan banyaknya pangkalan yang kehabisan stok. Sebab selama ini distribusi minyak tanah dari Pertamina ke agen dan selanjutnya ke pang­kalan berjalan normal. Bahkan
menurutnya tidak ada pengurangan kuota baik dari Pertamina maupun dari agen."Kami juga heran pada hal distribusi kami lakukan sesuai dengan jadwal dan kontrak antara kami dengan pangkalan. Setiap bulannya kami mendapat droping 195 ton dari Pertamina dan kami distribusikan ke 63 pangkalan yang ada dibawah kami sesuai kontrak,"terangnya.

Meskipun saat ini warga mulai kesulitan mendapatkan minyak tanah Namun dari pantauan Cen­derawasih Pos di lapangan harga minyak tanah tidak mengalami kenaikan dan pada umumnya dijual dengan harga Rp 2.650 perliter.

Sementara itu Asisten Manager Humas Pertamina UPMS VIII Jayapura, Irto P Ginting yang dihubungi Cenderawasih Pos via telepon seluler mengatakan, stok minyak tanah yang berada di wilayah UPMS VIII termasuk Biak Numfor masih cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya kekosongan yang terjadi di beberapa pangakalan menurut Irto kemungkinan disebabkan adanya kepanikan di masyarakat sehingga terjadi penimbunan di tingkat masya­rakat. Terkait dengan hal tersebut Irto meminta agar masyarakat di Kabupaten Biak Numfor tidak perlu panik. Sebab selain stok yang dimiliki Pertamina masih cukup aman sampai 200 hari, Irto juga menyampaikan bahwa harga minyak tanah tidak mengalami kenaikan."Kami minta masya­rakat tidak perlu panik sebab stok yang kita miliki masih cukup dan tidak ada kenaikan harga,"tegasnya. (nat)

26 September 2006

Jayapura : Industri Kayu Rakyat Tinggal Tunggu Perdasus

( Papua Pos, Senin 25 September 2006 )
Seandainya perdasus yang mengatur industri perkayuan, kayu rakyat sudah disahkan, kedepan kayu-kayu yang keluar dari Papua kayu-kayu yang sudah di olah; atau kayu-kayu olahan bukan kayu log, hal tersebut di sampaikan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir. Marthen Kayoi, kepada Papua Pos baru-baru ini di Hotel Relat.

Dikatakannya, selama ini kayu-kayu yang keluar dari Papua, mayoritas kayu-kayu log. Kede­pan sudah tidak diperbolehkan lagi kayu log keluar dari Papua, yang diperbolehkan keluar dari Papua adalah kayu-kayu hasil olahan.

"Industri perkayuan "Kayu Rakyat" yang akan diberlakukan ini adalah kebijakan dari pengolahan hutan lestari di Papua. Dari Dinas Kehutanan sudah dipersiapkan kearah industri rakyat, tinggal menunggu perdasus, seandainya perdasusnya sudah keluar, kegiatan ini akan diwujud nyatakan di Papua,"katanya.


Mengolah sendiri kayu, ujarnya, lebih menguntungkan daripada kayu keluar dalam log, selain nilai ualnya lebih tinggi, juga bisa menyerap tenagai kerja setempat, dengan demikian akan mengurangi angka penangguran di Papua.

"Menang banyak sekali manfaatnya, kalau kita olah sendiri ha­sil hutan, lain dengan diolah diluar, kalau diolah diluar yang banyak untungnya yang mendatangkan kayu dan industri,"ungkapnya. Industri kayu, lanjutnya, tidak seperti industri lainnya, yang memperlukan infrastruktur yang memadai. Yang dibutuhkan disini,
hanya mesin gergaji yang bisa dipindah-pindahkan. Karena me­sin gergajinya bisa dipindah-pindahkan, lanjutnya, maka pengolahan kayu bisa dilakukan di dalam hutan, keluar hutan yang dibawa bukan kayu log, melainkan kayu hasil olahan.

"Saya rasa gergaji mesin yang bisa dipindah-pindahkan ini sangat cocok dengan kondisi dan situasi yang ada di Papua, karena penggunaannya tidak terlalu rumit,"terangnya. **

Merauke : Kapal Asal Thailand Didenda Adat, Bayar Rp 860 Juta Kepada Pemkab Asmat

( Cenderawasih Pos, Senin 25 September 2006 )
Kapal induk asal Thailand Seventy 7, yang sedang melakukan persembunyian di Kali Bets Agats Kabupaten Asmat dan melakukan loading ditempat tersebut akhirnya didenda secara adat oleh Pemkab Asmat. Total denda yang dikenakan terhadap kapal tersebut sebesar Rp 860 juta atas pemuatan ikan sebanyak 1.400 ton yang kini berada diatas kapal tersebut.

‘’Kita denda secara adat. Ini pertimbangan kemanusiaan saja, karena dari informasi yang kita terima bahwa orang Thailand ini juga merasa sudah ditipu. Dari pada dilepas begitu saja lebih baik kita denda secara adat,’’ kata Bupati Asmat Yuven Biakai.

Sebelumnya, Pemkab Asmat akan memberi denda Rp 1,4 miliar atas pemuatan 1.400 ton ikan diatas kapal induk tersebut, namun setelah negosiasi akhirnya disepakati Rp 860 juta. ‘’Jadi yang disepakati Rp 860 juta atau Rp 860 perkilonya,’’kata Kepala Dinas Pertanian Asmat Bas Resubun, kepada koran ini.
Menurut Bas Resubun, dari penelitian terhadap surat-surat yang dimiliki kapal tersebut memiliki kelengkapan dokumen. Hanya saja, pelanggaran yang dilakukan menerima ikan (loading,red) tidak sesuai dengan ijin yang dikantongi.

Sementara itu, dari pantauan koran ini di sungai tersebut sejumlah kapal penangkap ikan juga sedang berlabuh di tempat itu. Data yang diperoleh koran ini dilapangan menyebutkan, kapal-kapal tersebut sudah beberapa minggu berlabuh di tengah-tengah kali itu. Totalnya lebih dari 20 kapal penangkap ikan. Belum diketahui secara pasti apakah kapal-kapal penangkap ikan itu berlabuh untuk bersembunyi dari kejaran kapal patroli. Sebab, masih data lapangan, di luar muara sungai itu, sebuah KRI telah melakukan penjagaan menunggu kapal-kapal itu bisa keluar laut lepas. Hanya saja, kapal KRI yang dimaksud tidak bisa masuk karena draf kapal tidak sesuai dengan kedalaman sungai tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Asmat Drs FB Sorring, S.Sos, MM minta Dinas Pertanian untuk segera mendapatkan dasar hukum diputuskannya kontrak kerjasama antara Pemerintah dengan Thailand dibidang penangkapan ikan di Indonesia. ‘’Kebetulan pas saya nonton Televisi, Menteri Kelautan dan Perikanan Numberi menyampaikan pemutusan kontrak kerjasama itu dengan Pemerintah Thailand pada untuk penangkapan ikan dalam bulan September ini, sehingga dasar hukumnya itu segera dicari. Ada sekitar 300 lebih perusahaan penangkap ikan dari Thailad yang diputuska.,’’terangnya.

Menurut Sorring, kalau itu benar telah dilakukan, berarti Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa kontrak kerjasama penangkapan ikan oleh beberapa negara di wilayah hukum Indonesia selama ini tidak memberi keuntungan yang signifikan bagi Indonesia. Sebaliknya, yang mendapatkan keuntungan hanya bagi negara lain. (ulo)

Jayapura : Korindo Targetkan 50.000 Hektar Kelapa Sawit

( Cenderawasih Pos, Senin 25 September 2006 )
Korindo Group yang beroperasi di Distrik Asiki, Kabupaten Boven Digoel menargetkan pengembangan perkebunan kelapa sawit mencapai 50.000 hektar. Sejak tahun 1989, Korindo sudah mulai membangun perkebunan kelapa sawit. Saat ini sudah men­capai 10.000 hektar dan sudah berproduksi dengan 2 unit pabrik masing-masing kapasitas 30.000 ton/jam.

"Sekarang kami kembangkan terus sampai mencapai 50.000 hek­tar sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah dan saat ini pelepasan kawasan sudah kami dapat kurang lebih 10.000 hektar,"kata Ir. ES Lestuny MA, Direktur Korindo Group kepada Cenderawasih Pos, kemarin.

Hasil produksi kelapa sawit Korindo, kata Lestuny, sementara ini masih dipasarkan untuk memasok kebutuhan domestik atau dalam negeri dan saat ini pihaknya masih fokus untuk mengembangkan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel.

"Untuk daerah lainnya, kami kembangkan HTI di Kalimantan Tengah sebanyak 50.000 hektar siap panen dan segera akan dibangun palm industri di sana. Sedangkan untuk di Papua sudah teralisasi sebanyak 42.400 hektar dan yang sudah teralisasi sampai saat ini mencapai l.000 hektar,”ungkapnya.

Diakuinya, saat ini pihaknya masih mengalami kendala dengan masyarakat setempat namun pihak­nya sudah melaporkan kepada pe­merintah dan instansi kehutanan agar dapat berjalan karena sudah bisa menyerap tenaga kerja 500 orang dengan biaya yang sudah kita keluarkan Rp 7 miliar dari 1000 hek­tar. Belum termasuk pengeluaran khusus untuk hak ulayat mencapai Rp 3,8 miliar/tahun,"ungkapnya.

Menurutnya, Lestuny, yang juga menjabat Ketua Kompartemen Dalam Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit di Pusat, mem­bangun perkebunan kelapa sawit ini merupakan peluang yang bagus bagi masyarakat dan pengusaha di Provinsi Papua.

Diungkapkan, saat ini ada 30 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Tanah Papua, namun yang berjalan baru 6 peru­sahaan. "Oleh Karena itu, bagaimana perusahaan kelapa sawit yang lainnya ini segera dikembangkan untuk merespon apa yang dikatakan presiden yakni memberikan kesempatan pengembangan area kelapa sawit hingga mencapai 5 juta hektar di seluruh Indonesia,"tandasnya. (bat)

Jayapura : Pemprov Diminta Tingkatkan Promosi Pariwisata

( Cenderawasih Pos, Senin 25 September 2006 )
Anggota Komisi B DPRP Yubelina Watopa menegaskan, untuk memajukan pembangunan kepariwisataan di daerah ini maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalu instansi teknis harus meningkatkan promosi.
"Untuk memajukan pembangunan pariwisata ke depan maka kegiatan promosi harus ditingkatkan, disamping penyediaan sarana dan prasarana penunjang pembanguan kepariwisataan itu sendiri,"ungkap Kader PKB pimpinan Gus Dur ini kepada Cenderawsih Pos baru-baru ini.

Diungkapkan, promosi merupakan penggerak (lokomotif) pembangunan kepariwisataan, untuk itu mau tidak mau pemerintah harus memasukkan promosi potensi kepariwisataan ini menjadi salah satu program prioritas."Untuk memajukan pembangunan kepariwisataan maka kegiatan promosi harus ditingkatkan, kalau perlu promosi pariwisata ini dimasukkan dalam program prioritas,"imbuh politisi asli Serui ini.

Selain itu, dirinya juga berharap agar nantinya pemerintah proa aktif mengambil bagian dalam setiap iven pamaren pariwisata baik di tingkat nasional maupun internasinal, sebab hal tersebut merupakan salah satu bentuk promosi pembangunan kepariwisataan."Untuk mensejajarkan Papua dengan daerah lainnya yang telah maju dengan pembangunan pariwisatanya seperti Bali,maka pemerintah juga harus pro aktif melalui dinas terkait untuk selalu mengambil bagian dalam pameran pariwisata,"pungkasnya. (and)

24 September 2006

Jakarta : Kenaikan BM Gula Tunggu Evaluasi Tim Tarif

( Papua Pos, Sabtu 23 September 2006 )
Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu mengatakan kenaikan Bea Masuk (BM) gula harus menunggu hasil evaluasi tim tarif Departemen Keuangan karena penetapannya ditentukan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"BM itu tunggu hasil evaluasi tim tarif,"ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Kamis malam di Gedung DPR, Jakarta. Dalam RDP tersebut anggota dewan mempertanyakan keputusan pemerintah mengenakan BM nol persen atas impor gula mentah yang berlaku hingga akhir September 2006.

Kepala Pusat Litbang Departemen Perdagangan, Erwidodo menjelaskan kebijakan tersebut diambil untuk mendukung industri gula rafmasi dalam negeri agar dapat bersaing dengan gula rafmasi internasional yang ketika kebijakan tersebut diambil harganya menurun.

"Itu bersifat sementara saja. Sementara menunggu hasil evaluasi dan keputusan baru, tim tarif yang akan memutuskan apakah BM ditetapkan sama seperti yang lama atau bagaimana,"ujarnya. Sebelumnya, kalangan produsen gula menilai BM yang berlaku sekarang, yakni Rp. 250 untuk raw sugar (gula mentah) dan Rp. 530 per kg untuk white sugar (gula putih) perlu direvisi.

"Setidaknya besaran BM perlu dikembalikan menjadi Rp. 550 untuk raw sugar dan Rp. 750 untuk white sugar," kata Sekretaris Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XI, Adig Suwandi. Menurut dia, penetapan BM gula bertujuan untuk melindungi petani tebu dan industri gula lokal dari dampak liberalisasi perdagangan yang tidak fair dan sarat distorsi.

Adig menjelaskan harga gula dunia yang pada 13 September 2006 sempat naik menjadi 421,10 dolar AS per ton FOB (Free On Board—harga di negara asal, belum termasuk premium dan biaya pengapalan), masih sangat rentan fluktuasi. Terbukti pada 14 September harga gula dunia turun menjadi 416,50 dolar AS, dan menjadi 396,6 dolar AS pada 19 Sepember 2006.

Dalam dua bulan terakhir harga gula dunia cenderung fluktuatif, sempat mencapai 490 dolar AS dan pernah berada pada 368 dolar AS per ton. "Ini artinya, justru untuk mengangkat harga gula pada level produsen sekarang ini BM yang berlaku sekarang perlu direvisi. Dengan begitu, semangat meningkatkan produktivitas dan perluasan areal yang sudah ada pada diri petani sejak 3 tahun lalu dapat dipertahankan atau ditingkatkan," jelasnya.

Selanjutnya, kata Adig, agar tidak terjadi benturan kepentingan antara produsen gula lokal dan gula rafmasi, perlu dilakukan pemetaan pasar dari masing-masing produk. "Gula rafmasi jangan masuk ke pasar dan dikembalikan fungsinya hanya untuk industri makanan dan minuman karena ternyata produksi gula rafmasi tahun ini diperkirakan sekitar 1,14 juta ton. Diperkirakan 470.000 ton tidak terserap ke pasar akibat industri makanan dan minuman lebih senang mengimpor gula rafmasi langsung dengan alasan harga lebih murah dan mutu lebih baik,"jelasnya. **

Jayapura : Gubernur Minta Masyarakat Lestarikan Lingkungan, *Dari Penanaman 5.000 Pohon di Lahan Kritis, Desa Nendali, Sentani Timur

( Cenderawasih Pos, Sabtu 23 September 2006 )
Gubernur Papua Barnabas Suebu.SH mengatakan kalau lingkungan hidup yang ada di alam merupakan suatu hal yang sangat fital bagi kelangsungan hidup manusia.Untuk itu Gubernur meminta kepada seluruh masyarakat untuk turut andil dalam melestarikan lingkungan.Hal ini diungkapkan saat penanaman 5.000 pohon di lahan kritis Desa Nendali, Distrik Sentani Timur, Jumat (22/9) kemarin.

"Masyarakat harus paham betapa pentingnya sebuah pohon.Air bisa mengalir kalau hutan masih bisa meyimpan persediaan air namun apabila dari gunung yang tertanam pohon sendiri sudah tidak lestari atau rusak maka masyarakat disekitar tentunya akan kesulitan mendapatkan air,"ujar Gubernur.

Melihat banyaknya hutan di Papua yang sudah terkikis dengan tangan nakal manusia yang tidak bertanggung jawab, Gubernur berharap dengan dilakukannya penanaman 5000 pohon dengan tanaman hutan jenis unggeuw, matoa, dan enau ini bisa memberikan manfaat yang dalam dikehidupan mendatang terutama anak cucu.

"Semua jenis obat yang kita minum, berasal dari racikan yang sebelumnya juga diperoleh dari hutan sehingga saya ingin kedepannya masyarakat diberi tanggung jawab tentang bagaiman melestarikan hutan, sebagai contoh 1 orang mempunyai tanggung jawab terhadap 10 pohon atau bahkan 20 pohon dan ini harus tumbuh atau jadi selanjutnya bagi pemelihara tersebut kita akan berikan hadiah," katanya ditengah-tengah undangan baik masyarakat, muspida, dan juga pejabat provinsi lainnya."Mengambil kalimat dari bahasa Sentani "Rowong be holo" yang artinya adalah gunung adalah ibu yang merawat kita jadi saya minta hormatilah gunung sebagai orang tua dimana semua itu dari hasil ciptaan Tuhan," pinta Gubernur. (ade)

Biak : Sadar Wisata Perlu Ditingkatkan, Sejumlah Obyek Wisata di Biak Dinilai Kurang Dilindungi

( Cenderawasih Pos, Sabtu 23 September 2006 )
Berbagai kendala masih dihadapi Pemkab Biak Numfor dalam upaya melakukan pengembangan dunia pariwisata. Meskipun memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi salah satu kota tujuan wisata di Indonesia, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan pariwisata menurut Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor Drs.Piet Wospakrik merupakan salah satu faktor belum berkembangnya dunia pariwisata di Biak.

Selain masih kurangnya kesadaran masyarakat, kendala lain yang Dihadapi dunia pariwisata yaitu kawsan yang dijadikan obyek wisata sebagian besar masih dalam hak ulayat, sehingga perlu koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama para pemilik hak ulayat."Tetapi hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat,"katanya disela-sela kegiatan seminar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah di Hotel Irian Jumat kemarin.

Sementara itu Ketua Himpunan Pramuwisata Papua di Kabupaten Biak Numfor Yotam Wakum secara terpisah mengatakan masalah hak ulayat sebenarnya bukan merupakan kendala utama. Sebab belum adanya sosialisasi dan transparansi pemerintah kepada pemilik hak ulayat mengenai dampak positif yang akan diterima melalui pengembangan pariwisata mengakibatkan masyarakat kurang proaktif membantu pemerintah daerah dalam memajukan dunia pariwisata."Harus ada transparansi kepada masyarakat mengenai bagaimana tujuan pembangunan pariwisata itu sendiri dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian mereka,"kata Yotam Wakum.

Kurang berkembangnya dunia pariwisata di Kabupaten Biak Numfor Menurut Yotam Wakum diakibatkan kurangnya perlindungan atau proteksi yang dilakukan terhadap sejumlah obyek wisata. Tidak adanya perlindungan terhadap obyek wisata yang sudah dikenal oleh sejumlah wisatawan menurut dia, dapat mengancam pembangunan dunia pariwisata di Biak. " Obyek yang kita miliki ini tidak diproteksi. Contohnya barang-barang peninggalan perang dunia II yang sudah banyak dijual sebagai besi tua, termasuk tulang belulang serdadu Jepang yang setiap tahun dibawa ke negara asalnya. Untuk itu obyek yang kita miliki seperti Goa Jepang dan lain-lain harus diproteksi,"ujarnya. (nat)

Jayapura : Gubernur Tanam Pohon Akar Kehidupan

( Papua Pos, Sabtu 23 September 2006 )
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan bahwa pohon merupakan akar dari kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Maka dari itu alangkah baiknya jika setiap orang menanam pohon. "Tidak ada pohon, tidak ada kehidupan,"katanya mengawali pembukaan penanaman 5000 pohon Matoa di kawasan Kampung Nendali Sentani, Jumat (22/9) kemarin.

Pepohonan adalah sumber dari kehidupan sehingga alangkah baiknya bila setiap masyarakat di Papua mau ikut andil dalam pelestarian dan penghijauan di Papua. Sehingga ke depan kelangsungan hidup di Papua akan lebih panjang,

Lanjutnya, kalau bisa setiap or­ang memiliki dan mengurusi 10 pohon saja hingga pohon tersebut menghasilkan maka kelangsungan hidup di Papua tetap berjalan. Demikian juga pembangunan yang dilakukan sehingga dampaknya masih generasi mendatang akan mengarah lebih baik. Seiring dengan perkembangan pembangunan itu.

Penghijauan tersebut diprakarsai Dr, John Manangsang selaku Yayasan Peduli Lingkungan Papua yang berkoordinasi dengan pemilik tanah adat. Pemilik tanah adat Nendali sangat mendukung adanya penghijauan yang dilakukan oleh yayasan tersebut karena dianggap berupaya untuk menghijaukan lahan tandus yang hanya ditumbuhi ilalang. Maka tanah adat seluas 5 Ha dengan melibatkan pemuda dan pemuda untuk ikut membangunan penanaman pohon Matoa tersebut.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Ketua DPRP.Drs.John Ibo MSi, pejabat pemerintah provinsi, pejabat pemerintah kabupaten Jayapura, petinggi TNI AD, AL, AU dan Kepolisian.**

Jayapura : Pemprov Bantu Pemkot Jayapura Alat Angkut Sampah

( Papua Pos, Sabtu 23 September 2006 )
Untuk mendukung terciptanya kebersihan khususnya di kota Jayapura, pemerintah provinsi Papua memberikan bantuan peralatan yang digunakan untuk pengangkutan Sampah, yaitu armrol 1 buah, dum truck 1 buah, dan bak kontainer 11 buah.. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Kebersihan dan Pemakaman (DKP) kota Jayapura Siradjudin Luhulima, kepada wartawan di main hall kantor walikota, Jumat (22/9) kemarin.

"Bantuan Pemda Provinsi ini berasal dari anggaran APBN tahun 2006,"ujarnya. Dikatakannya, banyak lokasi-lokasi pemukiman warga yang meminta tersedianya bak konteiner di wilayah mereka, agar mempermudah warga untuk membuang sampahnya, tapi akan diprioritaskan untuk ditempatkan di pasar Youtefa.
"Memang banyak warga yang meminta di lokasi mereka ditempatkan bak kontainer, tapi kami belum bisa memenuhi semua permintaan tersebut, untuk di pasar Youtefa akan kami tempatkan enam buah bak konteiner," tegasnya.

Menurutnya, pada tahun 2007 pihaknya akan mengajukan permintaan bantuan alat berat, karena di tempat pembuangan akhir tidak memiliki alat berat, yang sangat diperlukan dalam proses pengolahan sampah.
"Sekarang ini alat berat (dozer) yang kita punya hanya satu, itu pun kondisinya sudah tidak layak lagi, karena sudah rusak berat, padahal alat berat itu sangat diperlukan, untuk itu kami akan meminta bantuan alat berat tersebut, untuk menunjang kerja kami,"tandasnya. **

23 September 2006

Jayapura : Jhon Ibo Tanam Pohon Kemiri diLahan CPA Hiroshi

( Cenderawasih Pos, Jumat 22 September 2006 )
Lokasi lahan rehabilitasi yang selama ini menjadi pusat kegiatan bagi Club Pencinta Alam (CPA) Hiroshi, selama tiga hari ke depan, menjadi pusat perkemahan Pemuda Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh yang tengah merayakan hari jadi Pathfinder atau Pandu Gereja tersebut, yang sudah mencapai usia 56 tahun.

Pembukaan kegiatan tersebut, juga ditandai dengan penamaman pohon kemiri oleh Drs Jhon Ibo, MM selaku Master Guard atau pembina utama Pathfinder di Papua. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua SP Maury, SH, MSc yang mewakili Gubemur Papua, dalam kesempatan kemarin meyambut baik apa yang dilakukan oleh para pemuda Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. Melalui kegiatan perkemahan rohani ini, diharapkan para pemuda dan remaja advent yang tergabung Pathfinder ini, dapat menjadi anak-anak bangsa sejati.

Sementara Jhon Ibo yang juga Ketua DPRP ini mengaku bahwa selain sebagai anggota Komite Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, dalam kegiatan ini dirinya memang sebagai Master Guard atau pemimpin utama Pathfinder. Menurutnya, Pathfinder yang mirip dengan kegiatan pramuka ini mempunyai sejarah panjang, dimana maraknya kegiatan kepramukaan pada era tahun 70-an di Papua ini, diadopsi untuk kegiatan kepramukan dalam gereja.

Peringatan HUT Pathfinder ke 56 kemarin, juga didukung oleh sejumlah pemuda KNPI Kabupaten Jayapura. Kegiatan di alam ini, merupakan kegiatan positif sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian para pemuda terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya, khususnya kawasan cagar alam cyclop, (tri)

21 September 2006

Nabire : Kapolres Paniai Keluarkan Himbauan

( Cenderawasih Pos, Rabu 20 September 2006 )
Karena sering terjadi masalah ataupun rawan konflik antara masyarakat pribumi dan pendatang di wilayah pendulangan emas di Paniai, maka Kapolres persiapan Paniai AKBP Anthonius Diance, SH, mengeluarkan himbauan kepada para pengusaha dan penambang emas yang beroperasi di wilayah Distrik Bogobaida Kabupaten Paniai.

Surat himbauan tersebut ditanda-tangani Kapolres Paniai selaku Ka.babinkammas wilayah hukum Polres Persiapan Paniai dengan Nomor Polisi, No Pol:B/84/IX/2006/ Bag Bina Mitra tanggal 18 Septem­ber 2006 tentang himbauan kepada para pengusaha dan penambang emas di Bogobaida.

Kepada wartawan Senin,(18/9) kemarin di kediamannya, Kapolres persiapan Paniai AKBP Anthonius Diance, SH mengatakan himbauan tersebut terdiri dari dua bagian masing - masing untuk pengusaha terdiri dari 9 poin himbauan sedangkan untuk para penambang terdiri dari 7 poin himbauan.

Himbauan bagi para pengusaha itu antara lain, pertama, perlu senantiasa mengindahkan aturan - aturan yang diatur dalam undang - undang tenaga kerja. Kedua, perlu memahami hak - hak kepemilikan tanah sebagaimana diatur dalam undang - undang pertanahan. Ketiga, Perlu memahami aturan - aturan sebagaimana yang dia­tur dalam undang - undang lingkungan hidup. Keempat, dalam berusaha perlu memahami wilayah tempat usaha, kaitannya dengan pengurusan perizinan. Kelima, senantiasa memperhatikan dan berupaya serta bertanggungjawab atas keselamatan bagi para pekerjanya. Keenam, wajib ikut menciptakan situasi keamanan dan ketertiban dilingkungan wilayah kerjanya. Ketujuh, menjaga hubungan baik dan bersaing secara sehat dengan sesama pengusaha lainnya. Kedelapan, senan­tiasa menghindari dan ikut mencegah munculnya konflik/sara di tempat usaha."Dan yang kesembilan, senantiasa berkordinasi dengan aparat keamanan di wilayah serta mendukung upaya - upaya terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat,"jelasnya.

Sedangkan himbauan bagi para pendulang emas, pertama, Memahami upaya-upaya guna tetap terpeliharanya situasi kemanan dan ketertiban masya­rakat dimana tempat bekerja. Kedua, senantiasa mengutamakan keselamatan dalam beraktifitas.sehingga dapat mencegah hal-hal yang dapat membahayakan bagi dirinya sendri dan bagi orang lain. Ketiga, senantisa menjalin hubungan harmonis dan kerjasama yang baik dengan sesama pekerja yang lain sehingga suasana kedamaian tetap terpelihara. Keempat, berupaya menghindari hal-hal atau tindakan yang mengarah pada tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kelima, wajib ikut membantu dan mendukung terciptanya siatuasi kemanan dan ketertiban diwilayah tempat bekerja. " Keenam bila terjadi masalah agar tidak main hakim sendiri, tetapi wajib melaporkan kepada petugas atau pimpinan perusahaan yang dituakan guna mencari solusi penyelesaian dan yang terakhir, dilarang menjual miras yang dapat menimbulkan kekacauan,"tegasnya.

Ditambahkan, demi terciptanya situasi kemanan dan ketertiban di wilayah pendulangan maka mulai Senin(18/9) kemarin himbauan itu pihaknya kirim kepada para pengu­saha dan penambang emas agar dapat dilaksanakannya. (jon)

Biak : Jelang Ramadhan, Makanan Kadaluarsa Akan Dirazia

( Cenderawasih Pos, Rabu 20 September 2006 )
Untuk mencegah peredarnya makanan kadaluarsa di pasaran Khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor bersama instansi terkait lainnya akan melakukan razia.

Razia ini, menurut Kasubdin Pembinaan dan Perlindungan Disperindag Biak, Nathan K Tumari, BA, selain dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan baik tradisional maupun swalayan, razia tersbeut juga akan dilaksanakan di semua toko atau kios milik rnasyarakat yang tersebar di 10 distrik.

Dikatakan, razia yang juga melibatkan instansi terkait lainnya Seperti Pokes Biak Numfor, Bagian Perekonomian Daerah dan Dinas Kesehatan menurut Nathan razia tersebut lebih mengedepankan pembinaan. "Sebelum natal dan tahun baru, kegiatan ini diharapkan tuntas dan dalam razia nanti kita lebih mengedepankan pembinaan kepada pedagang yang kebetulan didapati menjual barang kadaluarsa,"ungkapnya.

Tentang pemberian sangsi terhadap pedagang yang telah berulang kali ditemukan menjual makanan kadaluarsa, Natha Kumari secara tegas mengatakan tindakan tegas tetap akan diberikan kepada pemilik toko, kios atau distribu­tor apabila telah melakukan pelanggaran berulang kali.

Untuk tindakan tersebut menurut Nathan saat ini Disperindag Biak Numfor telah memiliki 2 orang penyidik pegawai negeri sipil untuk perlindungan konsumen yang nantinya akan menangani proses hukum untuk masalah perlindungan konsumen.

Ketika disinggung mengenai peredaran makanan kadaluarsa di Biak menurut Natha Tumari dalam beberapa tahun terakhir ini jumlah makanan Kadaluarsa yang ditemukan di pasaran sudan mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi karena, secara rutin dilakukan pengawasan ter­hadap peredaran makanan khususnya yang berada di daerah terpencil."Saat ini sudah jarang kita temukan makanan ka­daluarsa, sebab secara rutin kami me­lakukan pengawasan,"tambahnya. (nat)

Jayapura : Peningkatan Produksi Sangat Ditentukan

( Cenderawasih Pos, Rabu 20 September 2006 )
Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, baik kualitas dan kuantitasnya, selain ditentukan oleh peran serta pemerintah, petani, pelaku usaha dan masyarakat, juga tidak terlepas dari upaya perlindungan terhadap adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Papua, DR Ir Abraham Werimon MEd saat membuka kegiatan Fo­rum Teknologi Perlindungan Hortikultura di Hotel Yudisyah, Selasa ( 19/9 ) kemarin.

"Perlindungan tanaman merupakan bagian terpenting dalam sistem budidaya tanaman, karena sangat berperan dalam menjaga kuantitas, kualitas dan kontuinitas produksi. Selain itu, perlindurrgan tanaman tidak saja melindungi gangguan OPT, tetapi juga melindungi dari faktor non OPT, seperti dampak anomaly iklim yang juga berpengaruh terhadap penurunan produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung,"jelasnya.

Karena itu, lanjut Bram, maka perlindungan tanaman menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam setiap usaha budi daya tanaman, baik oleh masyarakat petani maupun oleh pemerintah yang berkolaborasi dengan petani. "Kemandirian petani mengambil keputusan dalam pengendalian OPT di lahan usaha taninya sangat penting, sementara pemerintah sifatnya hanya memfasilitasi, memotivasi dan meregulasi,”tegas Kepala Dinas TPH Provinsi Papua ini.

Dijelaskan, sebagaimana diatur dalam UU Budidaya Tanaman No 12 Tahun 1992, yakni pelaksanaan perlindungan tanaman menggunakan sistem Pengenda­lian Hama Terpadu (PHT), maka sistem PHT ini yang akan diterapkan di semua daerah, namun tidak diterapkan secara seragam, tetapi akan disesuaikan, didorong dan dikembangkan dengan cara-cara pengendalian OPT spesifik lokasi dengan kondisi yang ada pada daerah tersebut.

"Saya minta agar para peserta dapat merumuskan koordinasi dalam penanganan pengendalian OPT dan dampak anomaly iklim secara bersama, serta mampu merancang sistem pengendalian PHT yang sesuai dengan kondisi daerah sasaran pembangunan TPH,"paparnya.

Sementara Ketua Panitia Untung Suratmo dalam laporannya, menjelaskan, kegiatan yang diikuti sekitar 30 petugas TPH dari berbagai daerah di Provinsi Papua ini, akan berlangsung selama dua hari, dengan materi seputar pengembangan hortikul­tura, penerapan teknologi PHT dan pengendalian OPT yang diberikan oleh nara sumber dari pihak- pihak terkait. (yom)

Jayapura : Truk Sampah Tidak Datang Kali Jadi Sasaran

( Papua Pos, Rabu 20 September 2006 )
Jumlah masyarakat kota Jayapura dari hari ke hari semakin bertambah banyak. Hal ini berdampak pula bagi bertambahnya konsumsi barang yang akhirnya membuat produksi sampah pun bertambah. Walaupun dari pihak pemerintah sudah berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari rumah warga ke tempat pembuangan akhir, tetapi kadang kala truck sampah yang sangat diharapkan kehadirannya oleh masyarakat itu tidak muncul.

Seperti yang terjadi di Vuria, Selasa pagi (19/9) kemarin, banyaknya sampah yang berada di rumah warga tidak bisa terangkut karena tidak munculnya truck sampah tersebut. "Sampah di Vuria ini datangnya hanya seminggu sekali, dan jadwalnya hari Selasa, tetapi hari ini tidak ada, jadi bagaimana mau buang sampah, padahal di rumah saya sampah seminggu sudah banyak sekali,"ujar Mery S, kepada Papua Pos, kemarin.

Menurutnya, hal inilah yang membuat masyarakat akhirnya banyak yang membuang sampah di kali, padahal hal tersebut sangat tidak baik, karena akhirnya bisa menimbulkan banjir. "Coba lihat sendiri di kali itu, sampah banyak sekali, bukan hanya sampah kecil, tapi ada juga yang membuang kipas angin, sofa yang sudah rusak, dan lain-lain, hal ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah, karena hal ini bisa menimbulkan banjir, ketika musim hujan,"katanya. **

Manca Negara : Amerika : Ikan Pendeteksi Teror

( Cenderawasih Pos, Rabu 20 September 2006 )
Pasca tragedi 9/11, pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil langkah serius untuk menanggapi ancaman teror yang ditujukan kepada persediaan air minum warga. Berbagai upaya telah dilakukan Presiden George W Bush untuk mengamankan bak-bak penampungan air minum, termasuk mengembangkan sensor pendeteksi racun. Belakangan, mereka menemukan satu jenis ikan yang bisa mendeteksi keberadaan zat-zat berbahaya pada air minum dengan lebih akurat.

Selama ini, warga AS menganggap Bluegill, nama ikan tersebut, sebagai binatang air biasa yang sama sekali tidak istimewa. Bahkan, anak-anak kecil bisa dengan mudah memancing Bluegill dengan kail mereka. Namun, kini kota-kota besar di AS, seperti San Francisco, New York, dan Washington menggunakan ikan kecil yang juga dikenal sebagai Sunfish atau Bream itu sebagai "penjaga" air minum mereka. Masyarakat AS percaya, kemampuan Bluegill mendeteksi kandungan racun dalam air minum akan menyelamatkan mereka dari serangan teror.

"Alam telah memberikan sensor yang unggul dan cantik bagi kita," kata Bill Lawler dari Intelligent Automation Corporation, perusahaan di California Selatan yang memproduksi dan menjual sistem monitor Bluegill. Untuk mendeteksi keberadaan racun pada air minum, sekelompok Bluegill dimasukkan ke dalam bak-bak penampungan air. Jika ada yang salah dengan air tersebut, perilaku Bluegill akan berubah dan selanjutnya sensor memberitahukan hal tersebut pada pusat kontrol. Perubahan perilaku tersebut meliputi perubahan napas, detak jantung, dan pola renang.

Sebelumnya, kota-kota besar menggunakan bahan-bahan kimia dan biologi dalam sensor elektronik pendeteksi keberadaan racun pada air minum. Sayangnya, sistem sensor elektronik tersebut hanya bisa mendeteksi jenis-jenis racun tertentu yang sudah diprogramkan. Namun, Bluegill bisa mendeteksi sedikitnya 30 jenis zat beracun dalam air. Sensor mereka lebih peka mendeteksi adanya racun dengan merasakan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar. Biasanya, mereka akan batuk dan muntah setelah "meminum" air beracun. (ap/hep)

20 September 2006

Tips & Trik : Amankah Mengkonsumsi Buah dan Sayur Segar?

( http://tipspangan.blogspot.com, Selasa 19 September 2006 )
Buah dan sayur dipercaya sebagai sumber vitamin dan serat alami yang berguna bagi tubuh. Orang dapat mengkonsumsinya dalam bentuk segar maupun dalam bentuk produk olahan seperti sari buah, selai, jus, maupun sayuran kering. Namun seiring dengan meningkatnya kesadaran akan gizi bahan pangan yang dikonsumsi, di masyarakat telah terjadi perubahan pola konsumsi buah dan sayur. Dewasa ini masyarakat lebih suka mengkonsumsi buah dan sayur segar (atau mentah), dalam bentuk salad, ataupun diolah dengan proses yang minimal untuk mencegah kehilangan nutrisi selama pengolahan. Namun amankah mengkonsumsi buah dan sayur dalam keadaan mentah?
Buah dan sayur mentah sesungguhnya dapat menjadi sumber bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah bakteri patogen berhasil diisolasi dari sayur dan buah mentah, seperti bakteri Campylobacter jejuni, Clostridium botulinum dan Listeria monocytogenes dapat ditemukan di mushrooms, Escherichia coli O157:H7, Salmonella dan Vibrio cholerae didapatkan di kol, sementara di selada ditemukan bakteri Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus, Yersinia enterocolitica dan Vibrio cholerae, sedangkan di sayuran salad diketahui dapat terkontaminasi oleh Staphylococcus, Listeria monocytogenes dan Yersinia enterocolitica. Sedangkan Salmonella dan Yersinia enterocolitica dapat mengkontaminasi buah-buahan seperti jeruk, semangka, strawberry dan tomat. Selain itu sejumlah virus (Hepatitis A, Calicivirus, serta Norwalk) dan protozoa (Cyclospora, Cryptosporodium dan Giardia) juga ditemukan di beberapa jenis buah dan sayur.Masuknya mikroba patogen pada buah dan sayur dapat terjadi karena kontaminasi dari manusia, hewan, dan air yang terjadi selama pemanenan, penanganan pasca panen, proses pengolahan sampai dengan persiapan terakhir sebelum dikonsumsi. Penanganan yang tidak higienis akan menyebabkan terjadinya kontaminasi silang selama proses pengolahan dan penyimpanan.Bila kita hendak mengkonsumsi buah atau sayur dalam keadaan mentah, hendaklah kita mencuci tangan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tangan kita benar-benar bersih. Pencucian buah dan sayur dapat menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi jumlah mikroorganisme pada permukaan buah dan sayur. Namun sebaiknya pencucian dilakukan dengan air hangat, mengingat bahwa air sendiri dapat menjadi sumber kontaminasi mikroorganisme. Seorang peneliti dari UC Davis, Amerika mengatakan bahwa pencucian dengan larutan klorin 50 ppm selama 1 menit dapat menurunkan jumlah mikrooraganisme hingga lebih dari 80%, sedangkan pencucian dengan air biasa selama 1 menit hanya mengurangi sekitar 3% dari total mikroorganisme pada permukaan buah.Selanjutnya, proses pendinginan, misalnya penyimpanan di refrigerator dapat mempertahankan kesegaran buah dan sayur. Namun perlu diketahui bahwa pendinginan tidak dapat menghilangkan atau membunuh mikroorganisme patogen. Penyimpanan di refrigerator hanya efektif untuk menghambat aktivitas dan pertumbuhan mikroorganisme patogen, sehingga sebelum buah dan sayur disimpan dalam refrigerator, proses pencucian sangat diperlukan. Setelah dicuci, buah atau sayur dikeringkan dengan lap bersih dan dimasukkan ke refrigerator. Kontaminasi silang dapat terjadi selama proses penyimpanan dingin, terutama bila kita mencampur buah atau sayur yang masih segar dengan yang sudah mulai rusak. Oleh karena itu pemisahan antara buah atau sayur yang segar dengan yang mulai layu atau busuk dalam refrigerator hendaknya diperhatikan. Buah yang mulai busuk jangan dibiarkan terlalu lama di refrigerator. (Inneke Hantoro)

Jayapura : LNG Tangguh Mulai Produksi 2009

( Cenderawasih Pos, Rabu 19 September 2006 )
Proyek raksasa LNG (Liquid Nation Gas) Tangguh di Bintuni diperkirakan akan segera melakukan kegiatan produksi pada tahun 2009 mendatang. Hal ini diungkapkan Exsecutive VPHR & Relations BP Tangguh, Nico Kanter kepada wartawan usia bertemu Gubernur Barnabas Suebu, SH di Gedung Negara kemarin. "BP Tangguh akan melakukkan rencana produksi kuartal pertama pada tahun 2009 mendatang,"ujarnya.

Menurut Nico, hingga saat ini proyek raksasa itu sedang dalam tahap rekonstruksi dan akan berakhir paling cepat akhir 2008 atau paling lambat awal tahun 2009, namun ia memastikan 2009 proyek tersebut akan segera berproduksi.

Lanjutnya, jumlah produksi pada kuartal pertama, akan disesuaikan dengan jumlah permintaan pasar. "Untuk produksi kami akan sesuaikan dengan permintaan pasar, namun yang pasti kami sudah memiliki pasaran untuk eksport di beberapa negara,"jelasnya..

Beberapa negara tujuan eksport tersebut kata Nico adalah Amerika Serikat, China dan Korea, ketiga negara tersebut semua telah menandatangani kontrak dengan pihak BP sehingga pihaknya memastikan bahwa pasaran LNG Bintuni itu su­dah jelas dan siap untuk menerima eksport LNG dari Bintuni Papua.

Sejauh ini lanjut Nico, BP telah melakukan berbagai program bagj masyarakat disekitar proyek tersebut antara lain adalah proyek sosial terpadu yang dibuat di Papua yang semuanya Berlandaskan pada pemberdayaan dan transparansi. Juga pengembangan com­munity development yang sustainable di semua desa yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung di proyek tangguh tersebut. "Program ini bukan program di Tangguh saja tetapi juga kerjasama dengan Pemda setempat dan provinsi,"tandasnya

Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan secara kontinu melalui program pendidikan dan kesehatan di desa sekitar termasuk pemerintah daerah. "Kami juga ada kerjasama dengan NGO dan beberapa lembaga lainnya untuk pemberda­yaan di tingkat kabupaten, bagaimana menjalankan suatu perencanaan pelaksanaan anggaran maupun program yang akan dilaku­kan,"jelasnya.

Sedangkan tujuannya bertemu dengan Gubernur Suebu kemarian kata Nico, untuk memberikan paparan mengenai up date dari pro­yek Tangguh itu sudah sejauh mana, sekaligus memberikan paparan mengenai program sosial yang telah dilakukan di proyek tangguh Bintuni.

Tentang hal itu, kata Nico, pada dasarnya gubernur menyatakan bahwa yang dilakukan BP adalah suatu star yang baik dan gubernur akan mensuport serta membantu program BP. (ta)

Jayapura : Melestarikan Lingkungan Libatkan Semua Pihak

( Papua Pos, Selasa 19 September 2006 )
Lingkungan sehat didambakan semua orang, bias dikatakan kalau dampak limbah terhadap lingkungan perlu diantisipasi mulai dini. Maka dengan itu PT Sucofindo Indonesia bekerjasama dengan IASTP untuk memberikan pelatihan lingkungan.

Kepala Cabang PT. Sucofindo Ir. Suprapto, mengatakan bahwa diselengarakan kegiatan pelatihan penegak hukum lingkungan atau environmental law enforcement training didasari karena banyaknya permasalahan yang timbul yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Ketika akan dilakukan tindakan atas pelanggaran tersebut seringkali terbentur dengan lemahnya sisi hukum atas tindakan yang dilakukan."Seperti kasus il­legal loging, kasus banyak tapi tidak satupun yang bisa terjerat hukum,"ujarnya saat ditemui wartawan disela-sela pelatihan tersebut.

Seiring itu juga masih lemahnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup sekitar. Disadari, kalau pembangunannya yang berwawasan lingkungan masih cukup sulit dicapai bilamana pcnegakan hukum lingkungan tidak berjalan secara baik. Untuk itu, diperlukan pembekalan yang memadai kepada aparat penegak hukum tentang aspek yuridis maupun teknis dalam menegakan hukum lingkungan.

Namun dalam kegiatan ini tidak hanya dibahas tentang hukum lingkungan saja, tetapi hukum internasional lingkungan pun terkaver didalamnya. Mengingat banyaknya jual beli kayu illegal dikawasan Asia Pasifik. Secara spesifikasinya disajikan bahan pembanding proses implementasi dan penegakan hukum.

Kawasan Australia menyikapi hukum lingkungan hidup jauh relatif lebih maju dibanding di Indonesia. "Apa lagi menyangkut penegakan hukum lingkungannya,"katanya. Hal lain yang erat kaitannya dengan lingkungan di wilayah Papua dapat ditemukan beberapa studi kasus illegal loging dan pertambangan yang didekatkan pada kondisi real yang terjadi. Kegiatan pelatihan dari proyek pelatihan spesialis Australia (IASTP) tahap III yang dibiayai oleh Ausaid dengan ditambah bantuan keuangan Indonesia. **

Jayapura : Warga BTN Sosial dan BPD Gunung Masih Kesulitan Air

( Cenderawasih Pos, Selasa 19 September 2006 )
Buntut dari rasa ketidakpuasan terhadap hasil perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Jayapura, Jumat (8/9) lalu, sampai saat ini masih dirasakan oleh warga masyarakat di BTN Sosial dan BPD Gunung. Meski sudah ada upaya penyelesaian dan pertemuan secara adat pekan kemarin, namun hingga Minggu (17/9) kemarin, warga masyarakat di kedua kompleks perumahan tersebut tetap kesulitan untuk mendapatkan air, setelah jaringan air tersebut dirusak oleh oknum masyarakat.

Sebagaimana yang diungkapkan salah satu warga BTN Sosial yang enggan untuk disebutkan langsung namanya, sampai minggu kemarin warga masyarakat masih belum bisa mendapatkan air secara layak. "Untuk memenuhi kebutuhan air, terpaksa kita mengambil air yang ada di parit-parit,"ujarnya. Ironisnya, meski sudah hampir satu minggu lebih masyarakat kesulitan mendapatkan air, penanganan atau bantuan yang dilakukan oleh pihak pemerintah hanya mengedrop air sehari setelah perusakan jaringan. Setelah itu, sampai sekarang masih kesulitan mendapatkan air, dan terpaksa harus bertahan dengan kondisi yang ada. Tak jarang, warga terpaksa harus mengungsi ke tempat lain untuk mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhannya.

Disinggung menyangkut upaya penyelesaian, menurutnya memang sudah ada pertemuan adat yang digelar, namun tindak lanjut penuntasan masalah ini juga belum direalisasikan. Diakui bahwa sebagian besar warga masyarakat, terutama yang tidak mampu keberatan untuk harus membayar Rp 100 ribu agar, jaringan air dialirkan lagi. "Masyarakat keberatan, karena tidak jelas untuk apa,"ujarnya. (tri)

Jayapura : Masalah Lingkungan Hidup Perlu Penanganan Serius, Dari Training Polemik Lingkungan Hidup Sucofinso dan IASTP

pip( Cenderawasih Pos, Selasa 19 September 2006 )
Branc Manager PT Sucofindo Ir Suprapto mengatakan, penanganan lingkungan hidup khususnya terkait ilegal logging harus ditangani seraca serius, terpadu, dan konsekwen serta adanya penegak hukum yang handal. Hal ini diungkapkan pada kegiatan training Sucofindo dan IASTP (Indonesia Australia Spe­cialised Training Project) tentang penegakan hukum lingkungan di Hotel Sentani Indah, Senin kemarin

Menurut Suprapto, selama ini banyak permasalahan lingkungan yang sering kali terbentur oleh lemahnya penegakan hukunr."Satu hal yang tentang tentang wawasan lingkungan tidak akan mudah terwujud jika penegakan hukum lingkungan tidak berjalan secara baik.Untuk itu diperlukan pembekalan yang memadai baik terhadap aparat penegak hukum untuk mensikapi dari aspek yuridis maupuh teknis yang diperlukan,"jelasnya.

Sementara itu Rudy Rosadi selaku Senior Project manager IASTP mengatakan, pelatihan ini dapat mengintegrasikan tiga hal pokok yakni pemerintahan yang baik, kesadaran gender, dan perubahan managemen ke dalam proses implementasi penegakan hukum lingkungan Indonesia. "Disini kami mengajarkan
bagaimana tehnik investigasi soal bagaiman mencari data yang akurat dan kredibel soal pene­gakan hukum lingkungan dimana nantinya hasil dari investigasi tersebut akan diberikan sebagai masukan untuk ditindaklanjuti pihak terkait dan yang jelas .Kegiatan training ini mengambil peserta dari hakim, jaksa, polisi, dan pegawai Bapedalda serta perwakilan akademisi dan LSM lingkungan. (ade)

Merauke : Rawa Yepem Akan Jadi Sumber PDAM, Bagi Kebutuhan Air Bersih Warga Kota Agats

( Cenderawasih Pos, Selasa 19 September 2006 )
Kesulitan air bersih yang dialami warga Agats yang selama ini hanya mengandalkan tadah air hujan, tampaknya segera berakhir. Pasalnya, Rawa Yepem yang berjarak sekitar 4,2 Km dari Kota Agats akan dimanfaatkan sebagai PDAM bagi masyarakat Agats.

Bahkan, sejak tahun 2005 kemarin mulai dianggarkan oleh Pemerintah untuk membangun seluruh infrastruktur yang ada. ‘’Ini merupakan proyek yang ditangani langsung oleh provinsi,’’ kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat, Ir Nathan Barung, ketika ditemui di ruang kerjanya.

Menurut Nathan, proyek air bersih dari Rawa Yepem tersebut mulai diluncurkan pada tahun 2005 sebesar kurang lebih Rp 900 juta. Sedangkan tahun 2006 ini berkisar Rp 5,2 miliar. ‘’Dana yang dianggarkan sudah mencapai Rp 6 miliar lebih,’’ jelasnya. Total dana yang dibutuhkan untuk membangun seluruh fasilitas air bersih dari Rawa Yepem ke Agats mencapai Rp 13 miliar. Pembangunan air bersih dari Rawa Yepem tersebut, lanjut Nathan ditargetkan akan berlangsung sampai tahun 2008 mendatang. ‘’Jadi pembangunan air bersih ini akan dilakukan bertahap. Jadi sifatnya multi year,’’ katanya.

Jika nantinya rampung, diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Agats. ‘’Kapasitasnya 5 liter perdetik,’’ katanya. Nathan mengungkapkan, nantinya air yang ada di Rawa Yepem tersebut akan dialirkan melalui pipa yang dipasang secara bersambung sepanjang 4,2 Km dengan sistem pompa dengan menggunakan genset yang dipasang. Selanjutnya , air yang sampai di penampungan selanjutkan akan dipompa naik selanjutnya dialirkan ke rumah warga.

Sementara itu, dari pantauan koran ini, sejumlah bahan untuk pembangunan jaringan air bersih dari Rawa Yepem tersebut suydah didatangkan pihak kontraktor seperti plat untuk pembuatan plat, mesin pompa, pipa dan beberapa bahan pendukung lainnya.

Nathan menambahkan, dipilihnya Rawa Yepem sebagai sumber air bagi kebutuhan masyarakat Agats tersebut karena airnya sendiri tidak asin tapi tawar. ‘’Air bersih ini sangat penting. Kita sadari, air bersih ini menjadi permasalahan yang dialami warga selama ini yang hanya mengandalkan turunnya air hujan. Ya, kalau sudah tidak hujan beberapa hari terpaksa warga membeli air kemasan,’’ jelasnya. (ulo)

Jayapura : Pinggir Jalan Perumnas II Waena Dipenuhi Sampah

( Cenderawasih Pos, Selasa 19 September 2006 )
Tampaknya permasalahan sampah di kota ini tak pernah habisnya. Bahkan jalan raya sudah dijadikan warga sebagai tempat pembuangan sampah sementara (TPS). Seperti yang terlihat di pinggir jalan raya Perumnas II Waena, tepatnya di depan SMA Taruna Bhakti. Tumpukan sampah di jalan itu terkesan dibiarkan sehingga cukup mengganggu pemandangan, ironisnya sampah itu sudah mulai mengeluarkan bau tak sedap.

Dari pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, tumpukan sampah itu bejejer mengikuti ruas jalan (menuju Perumnas II Waena) dan panjang tumpukannya kurang lebih 20 meter, parahnya beberapa tumpukan sudah mulai jatuh ke dalam saluran air (drainase).

Salah seorang warga setempat bernama Frans Marion saat ditanya Cenderawasih Pos mengatakan, tumpukan sampah itu sudah satu minggu tidak diangkut sehingga keberadaanya sangat mengganggu. "Memang sampah ini sudah menumpuk selama seminggu, dan belum ada tanda-tanda akan diangkut "ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/9) kemarin.

Dikatakannnya, sampah itu sudah mulai mengeluarkan bau tak sedap terutama menjelang siang harinya."Sampah itu tadinya dikemas dengan rapi dalam kantong plastik, namun sudah terbongkar karena diacak-acak hewan peliharaan untuk mencari makanan,"tandasnya.

Senada dengan itu, salah seorang sopir Angkot jurusan Abepura Perumnas III, bernama, Toni, menuturkan, dirinya sangat terganggu dengan bau busuk yang berasal dari sampah itu. Dirinya sangat heran kenapa sampah itu dibiarkan menumpuk hingga berminggu-minggu. Terkait dengan itu, dirinya minta agar pemerintah membuat kebijakan yang tepat untuk penanganan dan penanggulangan sampah di wilayah kota ini. (nls)

Manca Negara : Australia : Mata Lalat Menginspirasi Kamera Pendeteksi Gerak

( Kompas, Senin 19 September 2006 )
Tangkap lalat dan letakkan matanya di bawah mikroskop. Struktur matanya menjadi inspirasi para ilmuwan untuk mengembangkan kamera video pendeteksi gerakan, sistem detektor target untuk peralatan militer, maupun radar.

Sebab, mata seekor lalat diketahui mampu melihat gerakan objek dengan jelas di antara benda-benda lain yang berada di sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan karena serangga tersebut dapat menyatukan gambaran suatu objek yang mendapatkan tingkat pencahayaan berbeda-beda. Kamera konvensional umumnya hanya bersandar pada satu tingkat pencahayaan.

Misalnya, melihat gerakan seseorang di antara rerimbunan pohon. Dengan memfokuskan pandangan di sekitar gerakan, mata lalat dapat melihat perpindahan objek secara utuh. Russell Brinkworth dari Universitas Adelaide, Australia mengembangkan software yang menjalankan program seperti cara kerja mata lalat melihat objek di depannya. Selama sekitar tiga setengah tahun, tim penelitiannya telah meniru tahap awal berupa penerjemahan cahaya menjadi listrik dalam otak lalat.

Ia menggunakan komponen-komponen elektronika seperti resistor, transistor, kapasitor, dan sensor cahaya untuk membuat model elektronika sistem penglihatan lalat. Peralatan yang dikendalikan software yang berjalan di PC standar digunakan untuk membuat sistem perekam video yang lebih canggih. Brinkworth berencana mengembangkan prototipnya dalam bentuk chip sehingga suatu ketika dapat ditanam dalam sensor kamera biasa. Dengan demikian, kamera dapat melihat gerakan objek dengan lebih baik.

"Dengan meniru kemampuan melihat lalat, kami berharap dapat meningkatkan cara informasi ditangkap kamera dan sistem penglihatan, kemudian memaksimalkan informasi tersebut," ujar Brinkworth. Penelitian awal yang didanai kantor Penelitian Sains Angkatan Udara AS tersebut kelak juga diharapkan dapat mendeteksi gerakan cepat. Misalnya, gerakan misil yang melewati kabut atau awan

19 September 2006

Tips & Trik : Hidup Sehat Mencegah Kanker

( www.infosehat.com, Senin 18 September 2006 )
Oleh : dr. Zackya Arfinda Setiawan
Belakang ini terutama di negara-neraga maju, sudah banyak orang yang menerapkan perilaku hidup sehat seiring dengan gerakan pencegahan kanker. Berikut ini langkah-langkah yang dianjurkan untuk mencegah timbulnya kanker:

Makan banyak sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian seperti tempe, tahu dan makanan yang banyak mengandung serat. Paling tidak satu atau dua kali sehari mengkonsumsi sayuran hijau dan buah-buahan.
Hindari berat badan berlebihan atau kegemukan. Timbanglah berat badan 1 kali seminggu. Penelitian menunjukkan, akibat kegemukan, risiko terjadinya kanker lebih besar khususnya kanker payudara, rahim, usus besar, lambung, ginjal, serta kandung empedu.

Kurangi terlalu banyak makanan gorengan dan juga yang mengandung protein dan lemak tinggi serta jeroan. Batasi makanan yang diolah dengan suhu tinggi dan lama atau dengan pengolahan tertentu yang dapat menimbulkan prokarsinogen seperti makanan yang diasinkan, diasap, dibakar, dipanggang sampai keluar arang (gosong) . Yang terbaik adalah makanan yang direbus.

Hati-hati dengan penggunaaan pemanis buatan, pewarna makanan serta zat pengawet yang berlebihan. Makanan terbaik adalah makanan segar. Makanan dijaga kebersihannya, beraneka ragam, dan bebas dari zat cemaran lingkungan.

Sebaiknya tidak berlebihan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol dan juga merokok
Kegiatan fisik dengan olahraga secara teratur disertai kesehatan mental dan rohani merupakan bagian terpadu dalam upaya pencegahan penyakit kanker.

Jayapura : Pencemaran Lingkungan Ada yang Secara Alamiah

( Papua Pos, Senin 18 September 2006 )
Kendati tingkat pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Papua jauh lebih rendah, jika dibandingkan dengan daerah -daerah lain, namun faktor- faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan perlu diantisipai.
Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Provinsi Papua Ir. Michael A.E Mantiri, Msi mengatakan pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Papua perlu penanganan secara continue. Adapun penyebab pencemaran lingkungan hidup diantaranya faktor yang disebabkan oleh campur tangan manusia dan pencemaran secara alamiah.

"Sumber pencemaran lingkungan berdasarkan lokasi, ada yang secara alamiah maupun pencemaran yang diakibatkan oleh campur tangan manusia,"ujarnya kepada Papua Pos belum lama ini. Dikemukakannya pencemaran yang perlu diwaspadai mencakup pencemaran udara dan air. Untuk itu perlu dilakukan penanganan dan pencegahan secara dini. Adapun yang tergolong faktor pencemaran yang disebabakan oleh alam sendiri kata Michael seperti pencemaran air khususnya di beberapa Danau yang sudah dari alamnya tercemar diantaranya Sungai Mamberamo, sungai Maro, sungai Digul yang harus dimaklumi.

Namun yang menjadi perhatian serius terhadap pencemaran yang dampaknya dari manusia yang dikenal dengan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) yang perlu diantisipasi dengan baik. Untuk itu dirinya menegaskan tidak akan ada tolerir kepada siapapun bila dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukakan aktifitas yang dapat menyebabkan pencemaran LB3.

Terkait dengan pencegahan atau upaya - upaya pemerintah melalui Bidang Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Provinsi Papua terhadap tingkat kebersihan dan kualitas air yang baik, imbuh Michael pihaknya setiap tahun terus mengadakan monitor terhadap sumber - sumber air.

"Setiap tahun kita mengadakan monitoring disetiap sumber- sumber air untuk mengukur kualitas air, apakah kualitasnya menurun ataupun ada peningkatan,"ujar Michael. Selain kepedulian terhadap tingkat pencemaran air menurut Michael faktor pencemaran yang perlu diantisipasi adalah pencemaran udara khususnya yang berada di lingkungan perkotaan.

Penyebab terjadinya pencemaran udara tentunya diakibatkan oleh sumber - sumber CO yang bersumber dari bahan bakar berupa bensin atau solar baik dari pabrik maupun penggunaan kendaraan bermotor, imbuhnya. Untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia, Michael mengatakan baru memiliki satu alat monitor udara yang dikenal dengan alat "Emisi". walaupun tidak secanggih dengan daerah maju lainnya setidaknya alat tersebut bisa digunakan untuk mengukur tingkat pencemaran yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan bensin maupun solar, imbuhnya. **

Jayapura : Penanganan Drainase Akan Dibagi Wilayah Kerja

( Cenderawasih Pos, Senin 18 September 2006 )
Wakil Walikota Jayapura, H Sudjarwo, BE, mengatakan, penanganan atau pemeliharaan drainase di wilayah Kota Jayapura akan dibagi wilayah kerja, artinya ada drainase yang ditangani Pemerintah Provinsi Papua dan sebagiannya merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura.

"Misalnya di Jalan A Yani Jayapura, ya itu kewenangan Pemkot, sedangkan jalan nasional seperti daerah Skyland, dan Jalan raya Entrop-Abepura, Abepura-Sentani, itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi,"ujarnya kepada Cenderawasih Pos via telepon, Sabtu (16/9) kemarin.

Diungkapkan, dengan adanya pembagian wilayah tersebut, maka penanganan drainase akan berjalan baik sebab masing-masing pihak sudah mengetahui mana yang menjadi kewenangan atau tanggungjawabnya. Kendati mengatakan seperti itu, namun karena ruas jalan termasuk drainase tersebut berada di wilayah pemkot, maka pihaknya tetap turut bertanggungjawab terhadap masalah tersebut.

Dikatakan, agar penanganan/pemeliharaan drainase tersebut berjalan baik, pihaknya akan mengintensifkan
pengawasan di lapangan dan jika terjadi masalah maka pihaknya langsung melakukan penanganan serta berkoordinasi dengan pihak provinsi dan pusat jika drainase itu berada di wilayah kewenanganan pemerintah provinsi dan pusat.

"Kami sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman di provinsi dan pusat, karena selama ini sangat merespon persoalan-persoalan banjir dan pengangkutan material sampah di kota ini," ucapnya. (nls)

Manokwari : Ribuan Benih Ikan Tawes, Akan Dikirim ke Masni

( Cenderawasih Pos, Senin 18 September 2006 )
DINAS Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari sesuai program kerjanya telah menyiapkan sekitar 200.000 ekor benih ikan Tawes yang akan disebarkan kepada masyarakat kampung Sambab distrik Masni.

Menurut Nafta H Rumkorem, Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan Manokwari, pemberian bantuan benih ikan kepada masyarakat Sambab kerena mereka telah memiliki lahan budidaya ikan. "Mereka selama ini kami bina untuk mengembangkan budidaya ikan tawar dan ternyata berhasil, sehingga perlu dibantu lagi," katanya kepada Manokwari Pos Minggu (17/9).

Pertimbangan lainnya, dikampung tersebut telah dibangun Balai Dean Sentral Masni Kabupaten Ma­nokwari yang sudah beroperasi selama 10 tahun dan kini telah diambil alih pengelolaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), sehingga urusanya tidak lagi ke Provinsi Papua.

Dikatakannya dengan memberikan bantuan kepada petani ikan di kampung tersebut juga karena potensi kampung tersebut sangat mendukung untuk pengembangan budidaya ikan tawar termasuk ikan tawes."Benih ikan ini akan kami berikan kepada 8 kelompok tani ikan yang sudah memiliki kolam ikan selama ini,"jelasnya. Selain itu, katanya bantuan yang sama telah diprogramkan bantuan yang sama kepalan kelompok petani ikan yang telah memiliki kolam ikan untuk dikembangkan di kota Manokwari. (cr-17)

Jayapura : Entrop Banjir Terus

( Papua Pos, Senin 18 September 2006 )
Hujan yang terjadi sepanjang hari Sabtu (16/9) membuat sebagian daerah-daerah rawan banjir, seperti Entrop kembali dilanda banjir. Kejadian yang sudah berulang terjadi tersebut, membuat masyarakat sebagai pengguna jalan merasa sangat terganggu.

"Untung saja banjirnya hari Sabtu, dan agak siang jadi di Entrop ini tidak terlalu macet, coba kalau hari-hari sibuk, macet lagi daerah ini dan bisa berjam-jam disini,"ujar Amir, seorang supir taksi jurusan Entrop-Abe kepada Papua Pos.

Menurutnya, kondisi jalan yang seperti ini sudah berulang-ulang terjadi, tapi belum ada tindakan nyata dari pemerintah untuk menanggulanginya, karena kalau hal ini terus berlarut-larut sangat menghambat aktifitas masyarakat. "Bukan hal yang asing lagi, kalau hujan di daerah ini banjir,sudah menjadi makanan pokok setiap hujan, tapi kenapa ya pemerintah masih belum bisa mengatasi ini?,"ujarnya seraya bertanya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ribka, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar CV. Tomas, "Beginilah nasib kita, kalau hujan lagi berarti banjir lagi, bukan hal yang aneh dan asing lagi,"tuturnya.
Oleh karenanya sebagai masyarakat, dirinya berharap hal yang sudah terus-menerus terjadi ini, bisa cepat mendapat tanggapan dan penyelesaian dari pihak pemerintah. "Selama ini kan pemerintah bilang untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, jadi ya harus bisa dibuktikan jangan hanya bicara saja," tandasnya. **

Biak : Kelompok Tani-Ternak di Biak Timur, Terima BPLM

( Cenderawasih Pos, Senin 18 September 2006 )
Kelompok Tani-Ternak Insos Angginem dari Desa Rimba Jaya Distrik Biak Timur, Jumat (15/9) menerima Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) sebesar Rp.110.000.000 yang diserahkan Kepala Distrik Biak Timur Drs.Frans Maryen mewakili bupati. Bantuan yang diserahkan tersebut merupakan bantuan untuk penguatan modal usaha ternak babi bagi 17 kepala keluarga yang tergabung dalam Kelompok Tani-Ternak Insos Angginem.
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Biak Numfor, Absalom Rumkorem, S.Pt., MM, yang ditemui Cenderawasih Pos usai penyerahan BPLM mengatakan bantuan yang diberikan merupakan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang sifatnya bergulir. Untuk tahun 2006, menurut Absalom Rumkorem ada 2 kelompok yang menerima BPLM yaitu Insos Angginem di Distrik Biak Timur dan satu kelompok lagi di Desa Rumbino Distrik Biak Utara sebanyak 20 kepala keluarga.

”Masing-masing kelompok mendapat pinjaman sebesar Rp.110.000.000 dengan jangka waktu 3 tahun. Modal ini diberikan untuk pengembangan usaha yaitu pengadaan bibit, kandang, obat-obatan dan pakan. Dana yang diberikan ini tetap akan kita monitor baik oleh dinas maupun dari pemerintah setempat,”ungkapnya.

Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pemberian BPLM menurut Absalom Rumkoren sudah berjalan sejak tahun 2003. Sejak program ini digulirkan, menurutnya sudah ada 12 kelompok yang telah menerima BPLM dimana dana tersebut juga telah digulirkan ke kelompok lainnya.”Program yang kita laksanakan tahun 2003 dan 2004 sudah berhasil digulirkan ke 4 kelompok lainnya,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Distrik Biak Timur, Drs.Frans Maryen menyatakan sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani-ternak yang ada di wilayahnya. Untuk itu dirinya telah meminta kepada kelompok penerima bantuan, agar memanfaatkan dana yang diberikan untuk pengembangan usaha.”Karena ini sifatnya bergulir, kami juga ingatkan agar penerima bantuan melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan dana tersebut sesuai ketentuan agar kelompok lain juga dapat merasakan manfaatnya,”ujarnya. (nat)

Merauke : Di Merauke, Akan Dibuka Perkebunan Singkong 40.000 Ha, Akan Berada di 2 Lokasi, Distrik Tanah Miring dan Distrik Jagebob

( Cenderawasih Pos, Senin 18 September 2006 )
Rencana PT Indo Sawit Lestari untuk membuka perkebunan Singkong dan Pabrik Tepung Tapioka dan Etanol tampaknya benar-benar akan diwujudkan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, pihak PT Indo Sawit Lestari telah mengantongi Izin baik dari Pemprov Papua maupun dari Pemda Kabupaten Merauke.

‘’Izin dari Provinsi melalui Badan Promosi dan Investasi Daerah sudah ada. Begitu pula ijin lokasi tanah dari Bapak Bupati Merauke juga sudah keluar pada 7 Agustus 2006 ini. Yang akan kita lakukan tinggal pendekatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat adat dan pemerintah distrik,’’ kata Kuasa Disrektur Utama PT Indo Sawit Lestari, Sabara Dawenan, SE, ketika ditemui koran ini, kemarin.

Menurut Sabara, dari izin lokasi yang diberikan, nantinya perkebunan Singkong tersebut akan berada pada 2 lokasi yakni Sermayam Distrik Tanah Miring seluas 14.000 ha dan Distrik Jagebob bagian Nalkin seluas 26.000 ha. Namun, pembukaan kebun singkong tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Untuk tahap pertama, akan dibuka 1.000 ha. ‘’Ya mungkin jangka 5 tahun untuk kebun 4.000 ha dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 12.500 orang,’’ terangnya. Untuk merealisasikan proyek perkebunan Singkong dan Pabrik Tapioka tersebut, menurut Sabara, dana investasi yang disiapkan sebesar 25 juta Dollar Amerika Serikat atau setara Rp 460 miliar.

Sementara perkiraan omset produksi setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp 350 miliar.Disinggung kapan mulai melakukan action lapangan, Sabara Dawenan yang juga Kepala Korindo Group Cabang Merauke itu mengungkapkan, sebenarnya dari pihak Manajemen Jakarta mengharapkan untuk secepatnya, namun pihaknya masih melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat pemilik hak ulayat adat di lokasi yang diberikan itu.

Perusahaan tersebut untuk sementara waktu akan berkantor Pusat di Merauke. Pemilik modal perusahaan ini sendiri berasal dari Korea yang saat ini sedang mencari peluang untuk dapat menghasilkan Bio Diesel atau Etanol.

‘’Sebenarnya mereka punya modal, tapi karena lahan yang terbatas sehingga mencari peluang ke Indonesia. Jadi produksinya selain untuk tepung tapioka itu sendiri, juga Etanol. Karena saat ini sejumlah negara maju mengupayakan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan,’’terangnya. (ulo)

Manca Negara : Korea Selatan : Setelah Menghantam Jepang Topan ShanShan Menuju Korea Selatan

( Metrotvnews.com, Senin 18 September 2006 )
Hingga Senin (18/9) ini, topan Shanshan telah menyebabkan sembilan orang tewas akibat terjangan banjir dan tanah longsor. Ratusan orang cedera di Pulau Kyushu, Jepang barat daya. Badan Meteorologi Jepang menyatakan, topan Shanshan melesatkan angin berkecepatan lebih dari 160 kilometer per jam mendekati pusatnya.

Sementara itu, stasiun televisi NHK melaporkan, sekitar 170 penerbangan domestik dan ke luar negeri dari Jepang barat daya hari Ahad (17/9) kemarin terpaksa ditunda. Topan Shanshan yang terletak 220 kilometer sebelah barat laut Makurazaki, 1.000 kilometer barat daya Tokyo, sekitar pukul 09.00 waktu setempat hari Ahad kemarin bergerak ke arah utara-timur laut pada kecepatan 35 kilometer per jam. Saat ini topan sedang menuju wilayah Korea Selatan. (***)

18 September 2006

Manca Negara : Meksiko : Topan Lane Mereda Setelah Menghantam Culiacan

( Metrotvnews.com, Minggu 17 September 2006 )
Angin topan Lane sudah mereda setelah sebelumnya menerjang Kota Culiacan di kawasan Pantai Pasifik Selatan, Meksiko. Pusat Badai Nasional di Miami, Florida, Amerika Serikat, menyebutkan, kecepatan angin topan Lane paling kencang hampir mencapai 205 kilometer per jam dengan pusat tidak jauh dari Pantai Pasifik. Angin topan ini merupakan topan kedua yang menerjang kawasan itu bulan ini.

Angin topan Lane telah menerjang dan mengakibatkan hujan deras di Kota Culiacan dan di beberapa bagian Kota Mazatlan, kota wisata yang populer di kalangan warga AS. Jaringan listrik juga terputus. Acara tradisional, berupa parade peringatan hari kemerdekaan Meksiko juga terpaksa dibatalkan. Demikian juga sejumlah penerbangan yang sudah dijadwalkan. Manajer perusahaan listrik setempat memperkirakan, putusnya jaringan listrik ini akibat kerusakan di pembangkit Kota Culiacan. Petugas akan segera memperbaiki apabila angin topan sudah berhenti. (DEN)

Manca Negara : Jepang : Jepang di Terjang Topan ShanShan

( Metrotvnews.com, Minggu 17 September 2006 )
Setidaknya lima orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat topan Shanshan yang melanda kawasan barat daya Jepang. Akibat angin kencang dan hujan deras, lebih dari 300 lampu lalu lintas rubuh dan sejumlah mobil rusak. Angin juga mengakibatkan sebuah kereta ekspres keluar dari rel. Puluhan ribu wargapun akhirnya terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman.

Meski kekuatannya dilaporkan menurun, topan Shanshan diperkirakan masih akan menerjang sejumlah kawasan dengan kecepatan 160 kilometer per jam. Topan ini terus bergerak ke arah timur laut dan diperkirakan mencapai Pulau Kyushu, Ahad (17/9), sore waktu setempat. (**)

17 September 2006

Jakarta : Produsen Kulit Keluhkan Maraknya Pungli Karantina Hewan

( Papua Pos, Sabtu 16 September 2006 )
Kalangan produsen penyamakan kulit mengeluhkan maraknya pungutan liar (pungli) di karantina hewan yang menyebabkan lamanya proses karantina kulit sehingga mengganggu kelancaran proses produksi. "Lamanya proses karantina impor kulit dapat mencapai 10 hari sampai tiga bulan, tergantung berapa kita berani bayar," ujar Sekjen Asosiasi Penyamakan Kulit (APKI) Agit Punto Yuwono di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan banyak pungli yang harus dikeluarkan pengusaha agar kulit impor yang kebanyakan kulit setengah jadi (wet blue) dan kulit jadi, yang sebenarnya sudah diolah dan bebas dari berbagai kemungkinan penyakit. Ia mencontohkan berdasarkan peraturan pungutan berupa PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) untuk impor kulit hanya Rp l000 per lembar, tapi kenyataaannya dihitung sebesar Rp 200 per meter kaki (SF). "Padahal satu lembar kulit bisa mencapai 30 SF, sehingga satu lembar kulit yang harus dibayar mencapai Rp 6.000,"ujarnya..

Menurut dia, tidak hanya soal pungli, akibat lamanya proses karantina yang cenderung mengada-ada seperti harus ada surat ijin pelepasan dari Ditjen Peternakan menyebabkan waktu karantina menjadi lama. "Akibatnya terjadi demorage (kerusakan). Kadang bagi kami dari pada kulit tersebut rusak, dan kebutuhannya mendesak, berapa pun kami bayar,"kata Agit.

Karena itu, ia tidak bisa memperkirakan berapa rata-rata biaya yang harus keluar untuk mengeluarkan impor kulit dari Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS). "Tidak bisa diprediksi (biaya karantina). Itu sangat tergantung, pada situasi. Kalau sudah mentok dan mendesak, segala cara kami lakukan,"ujarnya. Ia mengatakan saat ini dari sekitar 100 perusahaan penyamakan kulit hanya mampu berproduksi sekitar 50 persen dari kapasitas terpasang yang mencapai 140 juta SF per tahun.

Agit mengatakan dari 70 juta ton kulit yang diproduksi sekitar 28 juta SF kebutuhan bahan baku kulit masih diimpor dari berbagai negara yang jumlahnya juga terbatas, karena adanya larangan impor dari negara yang belum bebas penyakit kuku dan mulut (PMK) maupun sapi gila. **

Jayapura : Komponen Masyarakat Diminta Peduli Lingkungan

( Cenderawasih Pos, Sabtu 16 September 2006 )
Kepala Bapedalda Kota Jayapura, Drs Hendrik J Hamadi minta agar para pengembang dan komponen masyarakat lainnya peduli terhadap lingkungannya, terutama dalam melaksanakan aktivitasnya di masyarakat "Kami minta kepada pengembang (pengusaha swasta), lembaga sosial dan ma­syarakat umum lainnya agar advis yang kami keluarkan itu dapat diperhatikan dan ditaati,"katanya kepada Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Jumat (15/9) kemarin.

Diakuinya, terjadinya kerusakan lingkungannya, terkadang para pengembang bangunan tidak memperhatikan advis (rekomendasi ling­kungan) yang diberikan pihaknya, bahkan tidak jarang ada masyarakat maupun pengembang bangunan melakukan aktivitasnya tanpa melalui proses perizinan kajian lingkungan yang ada.
Dikatakannya, guna mewujudkan lingkungan yang aman, dan tidak menimbulkan efek buruk di masa yang akan datang, maka pihaknya akan mengoptimalkan pengawasan lapangan secara terus menerus, serta penertiban surat izin lingkungan dan lebih teliti dalam proses perizinan lingkungan.

"Kami akan mengacu pada UU lingkungan yang ada dan mengacu pada instruksi serta kebijakan walikota, yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan yang dilaksanakan masyarakat di mana harus membutuhkan ruang dan lahan. "Terjadinya banjir, longsor disebab­kan tidak adanya keseimbangan lingkungan. Kami dari pemerintah hanya bertugas untuk menjaga keseimbangan, yang berperan dilapangan kan semua komponen masyarakat,"jelasnya.

Terkait dengan itu, dirinya menambahkan bahwa penanganan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerin­tah, namun ini merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali. "Kita sadari segala aktivitas, membutuhkan ruang atau lahan, namun mari kita lakukan sesuatu untuk menyelamatkan lingkungan kita dari kerusakannya. Sebab sekecil apapun yang kita lakukan, memiliki dampak bagi semua orang. Contohnya pola hidup ladang berpindah-pindah, kan menimbulkan dampak yang cukup besar jika tidak ditanggulangi,"tandasnya.

Disinggung mengenai masalah sampah, kata dia, sampah merupakan salah satu hal yang membawa dam­pak buruk bagi kota ini, salah satu contoh, terjadinya pendangkalan kali Anafri akibat aktivitas warga di pinggiran kali tersebut, terjadinya masalah banjir di kota ini disebabkan oleh saluran-saluran yang kebanyakan disumbat material sampah.(nls)

Jayapura : Sektor Perikanan Berpeluang Meningkatkan Perekonomian

( Papua Pos, Sabtu 16 September 2006 )
Sektor perikanan, cukup berpeluang meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, karena tingkat konsumsi dan selera makan ikan di Jayapura cukup tinggi, sementara suplai ikan masih kurang. Hal tersebut di sampaikan Kepala Dinas Perikan dan Kelautan Provinsi Papua, Ir. Astiler Maharaja, pada Temu usaha pemberdayaan ekonomi rakyat di BPID, Kamis (14/9) kemarin.

Dikatakannya, kondisi saat ini suplai ikan dari hasil penangkapan sangat terbatas, karena masih tergantung dengan cuaca. "Untuk pemenuhan suplai perlu dukungan pengembangan budidaya, karena kalau hanya mengandalakan hasil tangkapan tidak mencukupi,"ungkapnya.

Astiler mencontohkan, di Jayapura penduduknya kurang lebih 300.000 orang, misalnya satu orang saja mengkonsumsi ikan 100 gr perhari, berarti produk yang harus dihasilkan nelayan sekitar 30 ton perhari. "Diakui atau tidak konsumsi ikan di Papua cukup tinggi. Dan ini peluang bagi nelayan,"tandasnya.

Tapi kalau melihat kondisi nelayan tradisional di Papua, ujarnya, nelayan tradisional di Papua ada yang perorangan dan kelompok, peralatan dan prasarana yang dimiliki sangat minim, karena minimnya prasarana, hasil tangkapannya sedikit jauh dari fishing ground.

"Selain itu mereka masih tergantung kepada bakul atau renteiner, dan masih one day fishing, juga sulit mengakses modal usaha karena tidak ada kemitraan dengan badan usaha,"terangnya. Kalau dilihat dari sisi peluang usaha perikanan, ujarnya, peluang usaha perikanan cukup berragam bisa berusaha sebagai penangkap ikan, baik menggunakan pancing maupun jaring, budidaya keramba atau kolam, pedagang ikan, pengolah ikan, industri tepung ikan dan sebagainya. **